BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Masalah Otonomi daerah yang sedang dilaksanakan dewasa ini merupakan salah satu fenomena dari era reformasi yang sangat menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan masyarakat. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai jawaban terhadap masyarakat. Otonomi daerah tersebut diperlengkapi payung hukum antara lain dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan wewenang untuk mengolah keuangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung-jawab kepada daerah. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009, tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan
daerah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga di dukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah.
2
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Usaha peningkatan penerimaan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menemui banyak kendala diantaranya, keadaan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan gejolak sosial politik yang tidak stabil. Tentu saja hal seperti ini dapat menghambat dan mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penulis melakukan penelitian berupa studi kasus di Kota Surabaya. Kota Surabaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah, selain dari penetapan pajak dan penetapan obyek retribusi juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah yaitu salah satunya adalah obyek retribusi terminal. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan Kota Surabaya dengan semakin banyak dibangun Terminal Bus maupun Terminal MPU (Angkutan Kota) di berbagai tempat. Berawal dari hal tersebut maka pelaksanaan retribusi terminal sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang patut dikembangkan. Penggalian dana lewat pelaksanaan pemungutan retribusi terminal ini diharapkan dapat menambah pendapatan, serta membantu pembiayaan yang dikeluarkan oleh 3
pemerintah daerah. Agar pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sesuai yang diharapkan maka pemungutan harus dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: “Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus Tentang Pemungutan Retribusi Terminal Pada Terminal Purabaya).” 1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi terminal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya?”
1.3.
Ruang Lingkup Penelitian Beberapa ruang lingkup penelitian sehubungan dengan studi kasus yang dilakukan yaitu : 1. Penelitian dikonsentrasikan dengan melakukan pengamatan mengenai tata cara penarikan dan penyetoran retribusi. 2. Mengukur tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal Purabaya 3. Mengukur tingkat efisiensi pemungutan retribusi terminal Purabaya 4. Mencari solusi agar pemungutan Retribusi Terminal Purabaya berjalan secara efektif
4
5. Untuk mengetahui besarnya peranan retribusi terminal bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 1.4.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Menilai pelaksanaan pemungutan retribusi terminal 2. Mengetahui besarnya penerimaan retribusi terminal yang dilakukan oleh Terminal Purabaya 3. Mencari solusi agar mekanisme pemungutan retribusi terminal berjalan secara efektif 4. Menganalisis dan menjelaskan tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal 5. Menganalisis dan menjelaskan tingkat efisiensi pemungutan retribusi terminal Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Bagi Instansi Peneliti berharap semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Retribusi Teminal
5
2. Bagi Penulis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari kuliah dengan praktik yang sesungguhnya di lapangan. 3. Bagi Pembaca Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang pemungutan retribusi terminal.
6
