BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi Negara, maka terjadi pula perkembangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma rule government yaitu, lebih menekankan aspek menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public (public service) pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi
paradigma
good
governance,
yaitu
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada kehendak atau kemauan pemerintah (government) semata, tetapi melibatkan seluruh element baik unsur internal birokrasi maupun unsur publik (masyarakat), serta pihak swasta. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang begitu luas dan sangat kompleks tidaklah mungkin dapat dilaksanakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat, hal ini diperlukan dukungan dari daerah-daerah baik propinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan kewenangan untuk mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan semangat untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance, maka paradigma
1
pelayananpun mengalami pergeseran dari paradigma “sentralistik” menuju paradigma “desentralisasi”. Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia pada beberapa tahun terakhir
telah
membawa
perubahan
yang
signifikan
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh pusat namun juga pada level pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Beralihnya sistem sentralisasi menjadi system desentralisasi yang ditandai dengan perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengubah sistem pemerintahan dari monolitik sentralistik di Pemerintah pusat menjadi lokal demokrasi di Pemerintah Daerah (Utomo, 2001). Undang-undang ini juga memberikan kewenangan pemerintahan yang
besar
kepada
daerah
dalam
artian
menyelenggarakan
pemerintahan di daerah seutuhnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menciptakan kemandirian dalam membuat keputusan sehingga tidak terlalu tergantung atau menunggu kepada pemerintahan pusat. Undang-undang ini kemudian diharapkan pula dapat memberikan nafas longgar bagi komponen legislatif di daerah yaitu DPRD dan komponen eksekutif yaitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk menciptakan keharmonisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2
Bertambahnya wewenang pemerintahan yang diterima pemerintah daerah pada satu sisi merupakan suatu bentuk pemberdayaan pemerintah daerah, disisi lain juga menuntut kesiapan dari pemerintah daerah dalam menerima wewenang tersebut. Konsekuensi inipun harus diterima secara bersama-sama sebagai bentuk kemandirian daerah, bukan saja kewenangan tapi juga tanggung jawab pengelolaannya. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dapat
menjadi fondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik yang tentu hasilnya kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan
pembangunan
nasional.
Dengan
kata
lain,
keberhasilan
pembangunan nasional ditentukan oleh salah satu faktor yaitu agregasi keberhasilan pembangunan daerah. Berkenaan
dengan
upaya
pelayanan
dan
mewujudkan
kesejahteraan rakyat, birokrasi memberikan andil yang relatif besar. Semua yang terdapat dalam scope penyelenggaran negara tidak terlepas dari konteks public service dan public affairs. Peran pemerintah yang strategis akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tuntutan di atas hampir pasti harus dihadapi setiap pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelaksanaan desentralisasi sebagai daerah otonom, mandiri dan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri 3
yang meliputi tahapan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Tujuannya adalah upaya yang secara sistematis dan terpadu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupa demokratis, keadilan dan pemerataan, serta menjaga keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat langsungnya dari penerapan
desentralisasi ini adalah
kesiapan pemerintah daerah untuk menata keseluruhan perangkat organisasi bukan saja menyangkut sumber daya saja, namun secara utuh isu strategis dalam otonomi daerah ini adalah menyangkut kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Network Ability, lingkungan kondusif (sustainable) dan accountability (Utomo, 2001). Selain itu diperlukan kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal agar mampu melaksanakan amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan ini menjadi prasyarat bagi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah untuk sukses dalam melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran maupun tepat guna. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, maka sejak tahun 2003 Kota Bima terbentuk yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bima. Kota Bima sendiri hingga sekarang telah berusia 12 tahun merupakan bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai 4
kota administratif yang baru terbentuk, tentunya banyak pembenahan yang terus dilakukan dalam rangka sinkronisasi tuntutan-tuntutan pembangunan daerah di era otonomi daerah yang menuntut kecepatan dan
ketepatan
dalam
pelayanan
dan
penanganan
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan yang baik, kuat sesungguhnya hanya ditentukan oleh dua aspek yaitu perangkat pemerintah itu sendiri, yaitu terletak baik mengenai
sumber
kelembagaan
daya
manusia
pemerintahan,
aparat
struktur
pemerintahan,
kelembagaan
sumber
pemerintahan,
termasuk didalamnya mencakup pula kinerja dan mentalitas aparat pemerintah. Sedangkan aspek yang kedua adalah yang mencakup peraturan
perundang-undangan
dan
peraturan
pelaksanaannya,
pedoman tata kerja, termasuk kebiasaan (konvensi) yang dianut pemerintah sebagai suatu tradisi dalam kekosongan peraturan. Berbicara mengenai perangkat pemerintah itu sendiri yang meliputi aparat
pemerintah
tertinggi
dari
pucuk
pimpinan
pemerintahan
(Bupati/Walikota) sebagai penentu kebijakan (top leaders) sampai pada level terendah sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan di lapangan. Salah satu hal utama dalam menciptakan pemerintahan bersih yang berwibawa adalah pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing lembaga pemerintahan di Daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta unsur-unsur Perangkat Daerah seperti Sekretariat Daerah, Dinas/Badan, serta Satuan Kerja Perangkat 5
Daerah (SKPD) sebagi pelaksana teknis kebijakan pemerintah daerah. Lembaga-lembaga ini harus memahami tugas, wewenang, tanggung jawabnya dan menjabarkan serta mengimplementasikannya di lapangan. Artinya bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah tersebut harus mampu meningkatkan produktifitas, tidak hanya menjadi pelengkap struktur kelembagaan yang sesuai dengan tuntutan peraturan saja, tetapi berbuat nyata dalam mengemban tugas yang dibebankan pemerintah. Sebagai tindak lanjut hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima. Dalam ketentuan tersebut Sekretariat Daerah Kota Bima merupakan perangkat Daerah selain Sekretariat DPRD Kota Bima, Dinas Kota, Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan di Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah yang terdiri atas 8
(delapan)
bagian
yakni
bagian
ekonomi,
bagian
administrasi
pemerintahan, bagian pemerintahan, bagian organisasi dan tata laksana,
6
bagian hukum bagian umum dan perlengkapan, bagian humas dan protokol, dan bagian kesejahteraan masyarakat. Sekretariat Daerah Kota Bima mempunyai
tugas membantu
WaliKota Bima dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 135 orang dan Non PNS sebanyak 54 orang dengan rincian Golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan III sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang, golongan II sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin ada sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang berjenis kelamin laki-laki dan 47 (Empat puluh tujuh) orang berjenis kelamin perempuan. Melihat pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, karenanya dapat dikatakan bahwa dalam suatu organisasi, sekretariat merupakan motor penggerak jalannya roda organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, keberhasilan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah akan mempercepat/memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan. Karenanya, kondisi Sekretariat Daerah yang opitmal merupakan satu hal yang harus dapat diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Apalagi di era otonomi daerah yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan dan penanganan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini juga dibutuhkan
7
untuk
memenuhi
tuntutan
masyarakat
atas
peningkatan
kualitas
pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan mereka. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk memenuhi tugas yang harus diemban oleh Setda Kota Bima sebagai motor penggerak jalannya roda organisasi dan mendukung setiap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pimpinan (Walikota). Maka untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kesiapan Sekretariat Daerah yang tidak hanya menyentuh pada peraturan perundangan, tetapi lebih kepada pola pikir, sikap dan mental yang dimiliki aparatur pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar reformasi birokrasi yang berasaskan pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji kesiapan Sekretariat Daerah Kota Bima dalam mendukung berbagai kebijakan yang diambil sesuai dengan tugas pokok yang diemban terutama dalam pemberian pelayanan kepada publik. Pengkajian ini akan lebih mengerucut pada kesiapan Sumber Daya Manusia terkait dengan mental dan pola pikir aparatur pemerintah daerah untuk menyongsong penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
8
B. Rumusan Masalah Pada era reformasi, birokrasi dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Perubahanperubahan sosial yang terjadi baik yang berlangsung cepat (revolusi) maupun yang berlangsung dengan lambat (evolusi) menuntut pada organisasi birokrasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan tersebut, sebab bukankah perubahan selalu mengandung unsur
perbedaan.
Namun
dalam
mengamati
kondisi
lingkungan
masyarakat di mana organisasi birokrasi itu berada, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sebab kondisi lingkungan masyarakat memiliki ciri-ciri spesifik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dalam suatu organisasi unsur sumber daya manusia merupakan titik sentral keberhasilan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Artinya sumber daya manusia merupakan penentu jalan tidaknya, atau maju mundurnya organisasi. Bahkan sebaik apapun sistem yang telah disusun atau selengkap apapun sarana dan prasarana kerja yang tersedia, tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak berbicara banyak bagi keberadaan organisasi. Dengan sumber daya manusia pula, sistem, sarana dan prasarana yang ada dapat terus disempurnakan,
sesuai
dengan
perkembangan
kebutuhan
bagi
percepatan penyelesaian tugas.
9
Dalam
kaitannya
dengan
penyelenggaraan
pemerintahan,
birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai
program-program
pembangunan
dan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
tersebut,
seringkali
diartikulasikan
berbeda
oleh
masyarakat. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Selain itu kurang efektifnya implementasi kebijakan publik juga disebabkan karena kurangnya peran aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan publik, disamping itu juga karena masih lemahnya para aktor pelaksana kebijakan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan publik baru kepada masyarakat. Dalam kaitan itu, keberadaan SDM yang handal dan profesional mempunyai arti yang sangat penting sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan publik. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan uraian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah Kesiapan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Bima dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah?
10
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.
Mengetahui kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima dari aspek pendidikan, kompetensi dan sistem komunikasi.
2.
Mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bima dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah.
D. Kegunaan Penelitian 1. Bagi upaya pengembangan keilmuan khususnya administrasi publik, hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya bahan studi terutama yang berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. 2. Bagi Pemerintah daerah khususnya Sekretariat Daerah Kota Bima, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan-masukan
dalam
peningkatan
kualitas
Sumber
Daya
Manusia. 3. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut pada masalah yang sama dengan kajian yang lebih detail dan mendalam.
11
E. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. BAB I PENDAHULUAN Penulis menguraikan latar belakang masalah dimana didalamnya berisi pentingnya meneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara praktis maupun teoritis dan sistematika penulisan. 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA Penulis menguraikan secara terperinci kajian teori yang digunakan, terkait dengan tema yang diteliti yaitu mengenai dukungan kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi kebijakan Pemerintah. Uraian ini dimulai dengan mengupas tentang kebijakan publik, tahaptahap
kebijakan,
implementasi
kebijakan,
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kebijakan sehingga mengerucut pada pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi, pengembangan SDM, kualitas sumber daya manusia hingga mengerucut pada kesiapan sumber daya manusia. 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang diambil oleh penulis, diantara jenis penelitian dan metode yang digunakan, unit analisis yang digunakan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, definisi konseptual hingga definisi operasional. 12
4. BAB IV KONDISI LOKASI PENELITIAN Mengupas tentang kondisi lokasi penelitian, dimana didalamnya akan berisi penjelasan mengenai kondisi Sekretariat Daerah Kota Bima. 5. BAB V ARAH DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Menguraikan tentang kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima. 6. BAB VI KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA Menjelaskan mengenai kesiapan sumber daya manusia sesuai dengan indikator penelitian yaitu dari aspek pembagian jabatan, pendidikan
dan
pelatihan,
kompetensi
pegawai
dan
sistem
komunikasi dalam organisasi dan bentuk kesiapan SDM dalam implementasi kebijakan. 7. BAB VII PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian mengenai dukungan
kesiapan
implementasi
Sumber
kebijakan
Daya
pemerintah
Manusia dengan
(SDM) studi
dalam
kasus
di
Sekretariat Daerah Kota Bima. BAB VII ini juga berisi kendala dan hambatan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bima dalam mendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan saran untuk perbaikan ke depannya.
13
