BAB I PENDAHULUAN. kokoh, daya saing dan sesuai standar internasional. lima sampai sepuluh tahun ke depan. 1 Hal tersebut sesuai dengan tujuan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian di bidang industri perbankan semakin mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Perkembangan tersebut tidak hanya secara Nasional tetapi juga secara Internasional. Hal ini membawa pengaruh bagi industri perbankan di Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain adalah penyesuaian dan penggunaan berbagai aturan ataupun standar di industri perbankan dunia sehingga akan melahirkan sistem perbankan yang kokoh, daya saing dan sesuai standar internasional. Munculnya berbagai standar internasional yang mengatur tentang prinsipprinsip dasar sistem pengawasan perbankan lainnya. Prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai macam prosedur dan mekanisme yang diatur melalui Arsitektur Perbankan Indonesia API. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. 1Hal tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya API, yaitu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.2

1

Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia,http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/arsitektur+perbankan+indonesia/, diakses 29 juli 2015. 2 Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia: Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, http:www.bi.go.id/web/id/perbankan/arsitektur+perbankan+indonesia/pengaturan, diakses 29 juli 2015

repository.unisba.ac.id

Selain itu, perbankan syariah melakukan juga penyesuaian diri dengan international best practices yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah internasional lainnya. Lembaga tersebut antara lain , Accounting And Auditing Organisation For Islamic Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI yang merupakan organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam menetapkan standar akuntansi, pengauditan, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia.3Dengan demikian, perkembangan perbankan syariah akan mendorong bank syariah untuk dapat melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya tentang Islamic Social Reporting (ISR) di Indonesia masih sangat sedikit dan terbatas berbeda dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Pakistan, Dubai, dan

sebagainya

yang

sudah

mulai

meningkatkan

studinya

tentang

pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah.4 Untuk itu diperlukan sebuah kerangka pelaporan sosial yang berdasarkan prinsip syariah dalam mengembangkan Islamic Social Reporting (ISR) untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi. Islamic Sosial Reporting (ISR) adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Dalam

3

Bank Indonesia, Perbankan Syariah: Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/perbankan+syariah/,diakses 02 agustus 2015. 4 Haniffa, R. Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective Indonesian Management And Accounting Research,2002, hlm. 35.


ISR, penekanan di fokuskan pada keadilan sosial melampaui melaporkan lingkungan yaitu menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Hak minoritas yaitu mengenai sejumlah wewenang dalam hal yang seharusnya bisa diterima dan dinikmati pada sebagian kecil orang dalam suatu organisasi atau lembaga dan karyawan yaitu mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja perhari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak dan lingkungan kerja. Ini menyangkut dengan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan dan praktik perdagangan yang tidak adil seperti distribusi pendapatan yang dikenal sebagai zakat.5 Islamic Social Reporting merupakan hal penting bagi bank syariah untuk memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan, khususnya bagi para masyarakat muslim yang saat ini sudah mulai tertarik mengelola keuangan dan kegiatan ekonomi nya di perbankan syariah.6 Penulis ingin mengembangkan penelitian dengan menggunakan ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam menjadikan variabel mempengaruhi terhadap dana pihak ketiga yang menjadi indikator dari tingkat profitabilitas yang diukur dari assetnya. Penulis meneliti pengungkapan ISR dengan meneliti Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia dengan 5

Priyesta, R. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), Depok, 2012, hlm 37. 6 http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/1958/ diakses pada 01 oktober 2015


menggunakan data laporan tahunan yang dipublikasikan tiap-tiap Bank Umum Syariah di Indonesia. Penulis melakukan penyesuaian dalam item-item penilaian ISR pada penelitian yang meneliti perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014” 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perkembangan pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 2. Bagaimana tingkat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 3. Bagaimana pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengungkapan Islamic Social Reporting di Bank Umum Syariah Indonesia. b. Untuk mengetahui tingkat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah.


c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank Umum Syariah di Indonesia. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: a. Penulis, menambah wawasan karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui Islamic Social Reporting dan Dana Pihak Ketiga beserta pengaruhnya terhadap perbankan syariah di Indonesia. b. Bank Umum Syariah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh masukan-masukan yang positif dan membangun, yang dapat diterapkan perusahaan dalam pengungkapan Islamic Social Reporting. c. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai Islamic Social Reporting dan bidang keuangan dalam Bank Umum Syariah di Indonesia. 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 1.5.1 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau gejala proses tertentu terjadi. Kerangka pemikiran menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam masalah tersebut.7 Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh (full disclosure)

dan

akuntabilitas

sosial

(social

accountability).

Konsep

7

http://saifedia.blogspot.co.id/2014/08/definisi-dari-teori-dan-kerangka.htmldiakses pada 01 Oktober 2015


akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam adalah dengan Islamic Social Reporting. Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan Islamic Social Reporting (ISR) adalah Tauhid (Tuhan yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya. Hal tersebut mengarah pandangan seorang muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Quran dan Hadist. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat). Untuk menilai pengungkapan Islamic Sosial Reporting mengacu pada 6 tema penilaian yang terdiri dari tema Keuangan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola Perusahaan. Setiap tema terdiri dari item-item yang menjadi tolak ukur dalam penilaian konten setiap tema yang dimaksud. Berikut 6 tema pengungkapan dalam Islamic Social Reporting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:8

8

Othman, R., Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. Research Journal of International Studies, 2009, hlm. 37.


1. Keuangan dan Investasi Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Larangan riba dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah 278:

ِ َّ ِِ ِ ِ ‫ي‬ ‫ين ءآ آامنُوا اتَّ ُقوا هللاآ آوذآ ُروا آمابآق آي م آن ا ِلرآب إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن آ‬ ‫آَيأآيُّ آها الذ آ‬

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.9 ayat diatas menjelaskan bahwa secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tembahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam salah satu riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang terlarang dalam Islam. Gharar adalah situasi dimana terjadi Incomplete Information karena adanya uncertainty to both parties. Praktik gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Bentuk lain dari gharar adalah future on delivery trading atau margin trading, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (baik spot

Departemen Agama RI Al-Qur’an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 47.

9


maupun forward, melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, dan transaksi derivatif lainnya.10 Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat merupakan kewajiban seluruh umat muslim atas harta yang dimiliki ketika mencapai nisab. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dikeluarkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya, dan siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode net worth (kekayaan bersih) artinya seluruh kekayaan perusahaan termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat sesuai PSAK 101.11 Pengungkapan selanjutnya adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (current value balance sheet), dan laporan nilai tambah (value added statement). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran 10

http://suhairistain.blogspot.co.id/2010/05/hal-hal-yang-terlarang-dalamtransaksi_7371.htmldiakses pada 01 Oktober 2015 11 https://abufadilah.files.wordpress.com/2011/07/psak-101.pdfdiakses pada 01 Oktober 2015


piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih.12 2. Produk dan Jasa Aspek yang perlu diungkapkan pada penelitian ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru. Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS.13

12 S.S Harahap. The Disclosure of Islamic Value-Annual Report Analysis of Bank Muamalat Indonesia Annual Report. Jurnal of Business Ethics, 2002. 13 http://fungsidps.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html diakses pada 01 Oktober 2015


3. Karyawan Dalam ISR segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja perhari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak dan lingkungan kerja.14 4. Masyarakat/sosial Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah/donasi, wakaf, qard hassan, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan diatas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan 14

Othman, R., Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. Research Journal of International Studies, 2009.


permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain.15 5. Lingkungan Konsep yang mendasari ini adalah mizan, i’tidal, khilafah dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga memelihara dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, sistem manajemen lingkungan. 6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional. Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berikut:

ِ ِ ‫اعلُ ِِف األآر‬ ِ ِ ِ ِ ‫وإِ ْذ قآ آال ربُّ آ‬ ُ ُ ‫آَ آَ ُل ِِ آيها آمن يُ ْف ِِس‬ ْ‫ض آخلي آفة قآالُوا أ آ‬ ُ ُ ‫ك ل ْل آمالآئ آكة إِِّن آج‬ ْ ‫آ‬ ‫آ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ِِيها ويِس ِف‬ ‫ك قآ آال إِِّن أ ْآعلآ ُم آما َاآتآ َْلآ ُمو آن‬ ‫س لآ آ‬ ُ ْ ‫آ آآ‬ ُ ُ ‫ك ال ُ آمآءآ آوآَْن ُن نُ آِسب ُح ِبآ ْم ُ آك آونُ آق‬ Ingatlah ketika Tuhan-Mu berfirman kepada malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu orang yang akan 15

http://gustani.blogspot.co.id/2013/02/indeks-isr-sebagai-model-pelaporan-csr_16.html diakses pada 01 Oktober 2015


membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?”16 Makna ayat diatas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah memberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggung jawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dari bumi beserta isinya. Dalam Islam, tujuan utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai al-falah dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ekonomi konvensional,

tujuan

utama

akuntabilitas

adalah

sebagai

bentuk

transparansi dalam rangka menciptakan pasar efisien yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tata kelola perusahaan dalam ISR tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna formal corporate governance dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnisdengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan

stakeholder.

Corporate

governance

bagi

perbankan syariah memiliki cakupan lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim17. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, Departemen Agama RI Al-Qur’an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 6. Othman, R., Thani, A.M Determinant of islamic social reporting research journal internasional studie, 2009 hlm 90. 16 17


DPS dan komisaris, laporan pendapatan dan penggunaan, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai implementasi tata kelola perusahaan oleh bank komersial termasuk bank berbasis syariah. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi merupakan hanya merupakan alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (primary economic aktivities) baik manufaktur sewa-menyewa dan lain-lain. Secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan

salah satu

atau seluruh kegiatan tersebut. Berdasarkan

prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk: 1. Titipan (wadi’ah) yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. 2. Partisipasi modal bagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (general investment account atau mudharabah mutlaqoh) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut, 3. Investasi

khusus

(special

investment

account

atau

mudharabah

muqayyadah) dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan


kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sumber dana yangdimaksud adalah sebagai berikut :

a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. c. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.18 1.5.2

Bagan Kerangka Pemikiran Untuk mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Bagan kerangka pemikiran ini akan menjelaskan faktor pengungkapan

18

http://ikumpul.blogspot.co.id/2012/10/sumber-sumber-dana-bank-syariah.htmldiakses pada 01 november 2015


Islamic Social Reporting yang berpengaruh pada tingkat Dana Pihak Ketiga bank umum syariah di Indonesia. Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran Bank Umum Syariah

Laporan Tahunan

Pengungkapan Islamic Social

Keuanga n& Investasi

Produk & jasa

Karyawa n/pekerj a

Laporan Keuangan

sosial

lingkun gan

Tata kelola perusaha an

Dana Pihak Ketiga

Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah

1.5.3 Hipotesis Pentingnya perusahaan mengungkapkan Islamic Social Reporting(ISR) karena dapat menunjukan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, melayani mekanisme

dalam

meningkatkan

transparansi

segala

aktivitas

serta

menyesuaikannya dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan muslim. Namun, apa yang sebenernya mempengaruhi pengungkapan Islamic Social


Reporting untuk mengetahui dana pihak ketiga yang mencerminkan profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan ditentukan secara empiris. Hipotesis Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan diatas maka hipotesis diajukan dalam penelitian ini adalah: Ho : β = 0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah. Ha : β ≠ 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah. 1.6 Metode dan Teknik Penelitian 1.6.1

Metode Penelitian Metode Kuantitatif Metode kuantitatif adalah Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang di tentukan di ukur dengan memberikan symbol-symbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.19

Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kuantitatif”. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 12. 19


1.6.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku serta majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 1.6.3

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Dokumentasi Dokumentasi, yaitu melakukan penelitian mengenai laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.20 2. Studi literatur Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perbankan syariah terutama mengenai Islamic Social Reporting dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.

1.6.4

Populasi dan Sampel Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari, analisis, dan ditarik kesimpulan.21 Dalam penelitian ini populasi yang diambil ialah laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdiri dari 11 Bank

20

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian kuantitatif. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 127. http://febrianirika.blogspot.co.id/2010/05/populasi-dan-sampel.html diakses pada 02 Oktober 2015 21


Umum Syariah yaitu BNI Syariah, Mega Syariah, Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BJB Syariah, BRI Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia. Sampel Sampel adalah atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang diteliti memakai teknik purposive sampling artinya sampel dipilih agar dapat mewakili populasinya, sampel yang dipilih adalah menurut aturan umum bahwa pengambilan sampel diisyaratkan minimal 5 periode untuk tiap independen. Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:22 1. Tersedianya pengungkapan laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia untuk tahun 2010-2014. 2. Tersedianya Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah 2010-2014 terdapat 11 bank umum syariah di Indonesia. Namun, yang memenuhi kriteria hanya terdapat 8 bank yaitu BNI Syariah, Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BJB Syariah, BRI Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Syariah Bukopin. 1.6.5

Variabel dan Operasional Variabel Ada 2 macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

22

Ibid hlm 129


Variabel Bebas yaitu suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat (Dependent Variabel). Variabel bebas pada penelitian ini adalah Islamic Social Reporting yang diukur dengan skor dari ISR masingmasing bank. Nilai ISR ini diperoleh dari hasil content analysis. Adapun langkah-langkah dalam melakukan content analysis adalah: 

Membuat daftar ISR sesuai dengan beberapa penyesuaian. ISR yang digunakan terdiri dari enam kategori yaitu Keuangan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan atau Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan.



Memberi nilai dikotomi, yaitu 1 apabila komponen tersebut diungkapkan dan 0 apabila tidak diungkapkan.



Nilai yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan lalu dibagi dengan total yang harus diungkapkan dikali 100% untuk mengetahui persentase pengungkapan ISR yang diungkap perusahaan.

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini ialah Dana Pihak Ketiga yang dihitung dengan menjumlahkan total asset berupa giro, deposito dan tabungan sehingga di dapatkan tingkat persentasi pertumbuhan tingkat Dana Pihak Ketiga perusahaan.


Tabel Operasional Variabel Variabel

Konsep

Islamic Social Menurut Reporting

Indikator

Ukuran

konsep

etika

Islam

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑋100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

(variabel bebas terbentuknya /X)

akuntabilitas perspektif

dalam

ekonomi Rasio

Islam

yaitu

pelaporan tanggung jawab

sosial

perusahaan

sesuai

prinsip syariah Dana

Pihak Merupakan

Ketiga

pengukuran

(variabel

keuangan

terikat/Y)

diukur

Jumlah tabungan deposito giro kinerja yang 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 dengan

melihat total asset perusahaan

1.7 Metode Analisis Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena social di


jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut.23 Dengan menggunakan symbol-symbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah dan menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut “sample” dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul.

Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kuantitatif”. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 12. 23


1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN Bab I : Pendahuluan Bab I Merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab ini dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II : Konsep Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Bab II merupakan landasan teori yang akan membahas uraian mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting dan dana pihak ketiga pada bank syariah. Bab III : Gambaran Bank Umum Syariah Dalam bab ini akan diuraikan sekilas mengenai gambaran umum Bank Umum Syariah di Indonesia. Bab IV : Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Bab IV bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian.


Bab V : Penutup Bab V Terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penulisan dan membuka kritik serta saran yang membangun dalam penulisan.


BAB I PENDAHULUAN. kokoh, daya saing dan sesuai standar internasional. lima sampai sepuluh tahun ke depan. 1 Hal tersebut sesuai dengan tujuan

Recommend Documents