BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 yang sekarang direvisi menjadi UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kedua undang – undang tersebut telah memberikan
kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah.
Kewenangan yang
dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Ketentuan dalam undang – undang No. 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut : Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) angka 13,14,15 dan 15 undang–undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatandan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, asas pengelolaan keuangan Negara antara lain : 1 Universitas Sumatera Utara
1. 2. 3. 4. 5.
Akuntabilitas; Profesionalitas; Proporsionalitas; Keterbukaan pengelolaan keuangan Negara; Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Dalam
rangka
menciptakan
governance), pemerintah untuk meningkatkan keuangan
Negara,
tata
Indonesia
terus melakukan berbagai usaha
transparansi salah
kelola yang baik (good
dan
satunya
akuntanbilitas pengelolaan
adalah
dengan
melakukan
pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
bertujuan
untuk
memberikan
pedoman
pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan
yang
mempunyai
kekuatan
hukun
dalam upaya
peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. PP No. 71 Tahun 2010 merupakan revisi dari PP No. 24 tahun 2005 yang digunakan instansi publik sebagai acuan dan pedoman dalam kegiatan pengelolaan keuangannya. Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah
selambat-lambatnya
5 (lima)
tahun setelah undang-undang
tersebut ditetapkan, artinya pada tahun 2008 seharusnya semua entitas
pemerintahan
sudah
harus menerapkan akuntansi berbasis
akrual. Namun kenyataannya, baru pada tahun 2010 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan SAP berbasis akrual dan 2 Universitas Sumatera Utara
diharapkan
implementasinya
secara
penuh
diseluruh
entitas
pemerintahan dapat terlaksana di tahun 2015 (Halim, 2012:27). Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam menjalankan suatu organisasi. Melalui pencatatan dan pelaporan, akan tergambar jelas aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. kewajiban
Pemerintahan sebagai organisasi publik juga memiliki untuk
melaporkan aktivitas yang terjadi di pemerintahan
dalam bentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah
dilakukan.
Oleh karena
itu
dibutuhkan sumber daya
manusia yang kompeten dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam sistem Pemerintahan Daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). merupakan mungkin.
sumber
untuk
Penyelenggaraan
menyusun otonomi
Laporan keuangan SKPD laporan
daerah
keuangan
sebaik
dilaksanakan
dengan
memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan 3 Universitas Sumatera Utara
kepada
Gubernur / Bupati / Walikota melalui
Keuangan Daerah
Pejabat Pengelola
sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah. Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dispenda adalah organisasi yang berada di bawah PEMKO MEDAN yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah yang memiliki tanggungjawab dalam
pemungutan
pendapatan
daerah
melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.
Sebagai pengguna
anggaran, Dispenda juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 yang sekarang sudah direvisi menjadi Permendagri No. 64 tahun 2013
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ini didukung pula dengan PP No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian
direvisi dengan PP No. 71 Tahun 2010. Dari Uraian
yang
di atas, maka penulis tertarik untuk
menganalisis persiapan Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan SAP berbasis akrual tentang pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh DISPENDA kota Medan yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “Analisis Kesiapan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Medan” 4 Universitas Sumatera Utara
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Apakah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan telah
melakukan
pencatatan akuntansi
dengan baik sesuai
dengan pedoman pelaporan keuangan pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010? 2.
Apakah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan telah menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010?
3.
Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
(DISPENDA)
Medan
dalam
mengimplementasikan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010?
1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1.
Mengetahui apakah Dinas
Pendapatan
Daerah (DISPENDA)
Kota Medan telah melakukan pencatatan akuntansi dengan baik
sesuai
dengan
pedoman
pelaporan
keuangan
pada
Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ? 2.
Mengetahui
apakah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) 5 Universitas Sumatera Utara
Kota
Medan telah menyusun Laporan keuangan dengan baik
sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ? 3.
Mengetahui sejauh mana Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam penyusunan pelaporan keuangan.
1.4
Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini, penulis berharap terdapat manfaat bagi : 1.
Peneliti Untuk
menambah
pelaporan
keuangan
pengetahuan pemerintah
mengenai daerah
pencatatan khususnya
dan pada
DISPENDA 2.
DISPENDA Sebagai bahan pertimbangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan
3.
Peneliti selanjutnya Sebagai referensi bagi peneliti lain yang sejenis.
6 Universitas Sumatera Utara
