BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi
pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau audit. Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2014 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk). Sejak tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang disampaikan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan yang disampaikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk). BPK-RI akan memberikan opini atas laporan keuangan setelah dilakukan pemeriksaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
1 Universitas Sumatera Utara
Keuangan Negara opini pemeriksa terdiri atas 4 (empat) yaitu: 1)Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion); 2)Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion); 3)Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion); 4)Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa, yang setidak-tidaknya sebagian bersifat financial, dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasil-hasilnya. Pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
2 Universitas Sumatera Utara
Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes). Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemakai laporan keuangan menuntut laporan keuangan auditan yang dapat dipercaya dan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Harapan para pemakai laporan keuangan terhadap laporan keuangan auditan terkadang melebihi apa yang
3 Universitas Sumatera Utara
menjadi peran dan tanggung jawab auditor. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat mengenai profesionalisme auditor menunjukkan besarnya expectation gap. Expectation gap terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang masyarakat atau pemakai laporan keuangan harapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Expectation gap adalah perbedaan antaraapa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percayai atau harapkan dariauditor dengan apa yang auditor yakini menjadi tanggung jawabnya. Yang perluditekankan dalam expectation gap adalah harapan masyarakat atau para pemakailaporan keuangan terhadap auditor tentang laporan keuangan secara nyatamelebihi peran auditor dan opini auditnya.Auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai isu auditordan proses audit, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan auditanpemerintah yang antara lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal,meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai peran dan tanggung jawabauditor dalam melaksanakan auditing. Selain itu, pengalaman yang dimiliki olehauditor juga meningkatkan ketrampilan auditing, sehingga auditor benarbenarmengerti peran dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemakai laporan keuanganmemiliki persepsi yang negatif mengenai peran dan tanggung jawab auditorkarena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secarabenar
mengenai
auditing,
yang
ditunjukkan
dengan
menganggap
bahwaakuntansi dan auditing merupakan hal yang sama.
4 Universitas Sumatera Utara
Expectation gap tidak hanya terjadi dalam lingkungan audit sektor swasta. Expectation gap juga terjadi di lingkungan audit sektor publik, mengingat sektor publik pun turut menggunakan laporan keuangan pemerintah. Adapun para pemakai laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemberi donasi. Auditor pemerintah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal dan eksternal. Auditor internal merupakan unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Auditor internal terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa independen. Audit eksternal sendiri merupakan unit pemeriksa yang berada diluar organisasi yang diperiksa. Dari uraian diataspeneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keandalan Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal terhadap Audit Expectation Gap di Pemerintah Kota Binjai.”
5 Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Adapun
rumusan
masalah
yang
ditarik
yaituapakah
keandalan
laporan,sumber daya manusia, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap audit expectation gap di Pemerintah Kota Binjai?
1.3
Tujuan Penelitian. Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar sasaran yang
diinginkan dapat tercapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keandalan laporan keuangan, sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap audit expectation gap di Pemerintah Kota Binjai.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan dapat mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan audit expectation gap. 2. Bagi Pemerintah Kota Binjai Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintahan Kota Binjai sehingga kinerja organisasi terkait dapat lebih baik.
6 Universitas Sumatera Utara
3. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
7 Universitas Sumatera Utara
