BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Interaksi budaya dalam peradaban manusia telah menciptakan uang sebagai instrumen yang sangat berperan penting, baik sebagai sarana komunikasi, transaksi, maupun pengakuan status sosial seseorang. Kehadiran uang dalam peradaban manusia telah berperan besar dalam perubahan perilaku budaya manusia.
1
Realitanya uang yang semula dimaksudkan sebagai alat tukar dan
standar satuan nilai ternyata mempunyai dampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat.2 Perubahan perilaku budaya terhadap uang inilah yang kemudian memacu manusia berupaya terus untuk mengumpulkan uang. Salah satunya adalah dengan cara perdagangan. Perdagangan dapat diartikan sebagai pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. 3 Dalam dunia modern, istilah Perdagangan ini kemudian berkembang menjadi Bisnis. Perubahan istilah ini terjadi karena adanya pergeseran ruang lingkup kegiatan jual-beli yang semakin luas. Hal ini terbukti dengan banyaknya bentuk kegiatan bisnis sebagai persaingan hasil kreasi dari manusia guna memperoleh uang.
1
Noor Cholis, Sejarah Uang (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 13. Ibid., hlm. 16. 3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 292. 2
Menurut Merriam Webster Dictionary, bisnis diartikan sebagai suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang, kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan.4 Aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang ini menurut cara penjualan suatu barang ada 2 (dua) macam yaitu :5 1. Perdagangan barang/ jasa dengan sistem penjualan langsung (direct delling). Jenis perdagangan ini adalah aktivitas perdagangan yang secara langsung tanpa melalui perantara. Hubungan yang terjalin adalah langsung dari produsen dengan konsumen. 2. Perdagangan barang/ jasa dengan sistem penjualan tidak langsung (indirect selling). Jenis perdagangan ini adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan perantara. Perantara yang dimaksud ini seperti aktivitas menitipkan barang ke pengecer atau penunjukkan distributor untuk pendistribusian dan penjualan barang tersebut. Jadi, hubungan yang terjalin disini adalah produsen dengan perantara lalu perantara dengan konsumen. Jenis perdagangan dengan sistem penjualan langsung inilah yang akan dibahas karena jenis perdagangan ini sedang marak muncul di masyarakat. Sistem penjualan langsung ini juga dikenal memiliki tiga macam yaitu : 6
4
Merriam Webster Inc, Merriam Webster Dictionary (Springfield: Merriam-Webster, 1997), hlm. 158. 5 Pengertian Direct Selling, MLM, dan Jenis-Jenisnya, http:// infobisniswaralaba. blogspot.com/2012/10/pengertian-direct-selling-mlm-dan-jenis.html? m=1 (diakses tanggal 15 Desember 2014). 6 Ibid.,
1. One of One, dalam sistem ini seorang penjual yang merupakan agen/ anggota/ kontraktor yang mandiri atau lepas, menarik konsumen yang berpotensi di area khusus berdasarkan pendekatan orang ke orang. Mereka menawarkan produk, serta mendapat komisi atau basis lain. Cara ini sering diterapkan oleh para agen asuransi, broker, agen properti, dan lain-lain. 2. Party Plan, dalam metode ini seorang penjual bertugas mencari atau menjadi tuan rumah yang mengundang sekelompok orang di rumahnya dalam rangka sales party untuk mendemonstrasikan produk. Model ini sering digunakan oleh distributor peralatan rumah tangga, kosmetika, minuman kesehatan, dan lainlain. 3. Multi Level Marketing (MLM), dalam sistem penjualan ini produk yang diperjualbelikan berada di tangan agen/ distributor mandiri yang ditunjuk. Agen ini kemudian dibayar dalam bentuk komisi, diskon, bonus dan reward lainnya, berdasarkan jumlah penjualan dan kemampuannya merekrut agen. Sistem penjualan langsung ini kemudian semakin hari dirasakan semakin populer dan bertumbuh pesat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bertumbuh suburnya sistem perdagangan langsung ini dikarenakan sistem ini memiliki variasi produk yang beraneka ragam, relatif mudah, dan tidak membutuhkan banyak biaya seperti biaya menyewa tempat untuk menjajakan produk dagangannya. Model pemasaran MLM ini diakui kehadirannya di Indonesia turut menjadi salah satu pilar perekonomian yang patut diperhitungkan. Banyak pemasar yang sukses di bidang ini memulai usahanya dari nol seperti Tianshi, CNI, Sophie Martin, Amway, dan masih banyak lagi.
Diperkirakan nilai industri MLM ini sendiri apabila diakumulasi mampu mencapai Rp. 10,2 Triliun sehingga banyak yang tertarik untuk melakukan bisnis ini. Pertumbuhannya diperkirakan selalu mengalami peningkatan 20% rata rata per tahun.7 Besarnya keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan inilah yang kemudian mulai memunculkan beragam kegiatan perdagangan yang tidak sesuai. Kegiatan perdagangan yang dimaksud ini adalah kegiatan perdagangan yang memanfaatkan sistem MLM namun tidak ada barang yang diperjualbelikan. Perdagangan jenis ini sering disebut dengan istilah Investasi Bodong. Beberapa contoh yang tergolong investasi ini adalah MMM (Manusia Membantu Manusia), Koperasi Cipaganti, Surewin, Adzilla, dan masih banyak lagi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengungkapkan, berdasarkan temuan pihaknya, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi yang salah satunya adalah dengan sistem MLM. Melalui OJK, pihaknya menemukan ada lebih dari 238 perusahaan jasa keuangan dengan sistem MLM yang tidak memiliki izin dari OJK. Perusahaan-perusahaan ini hingga saat ini tidak terdaftar di OJK dan APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia).8 Hal ini kemudian berimbas apresiasi yang kurang baik di tengah masyarakat. Perdagangan dengan sistem penjualan langsung ini pada dasarnya sangat baik dan mendapat tanggapan positif di masyarakat. Belakangan ini, muncul
7
Ahmad Farhan Faris, “Polda Diminta Tindak Perusahaan MLM Ilegal”, http://m.inilah.com/news/detail/2087190/polda-diminta-tindak-perusahaan-mlm-ilegal (diakses tanggal 14 Desember 2014). 8 Kontan, “OJK Rilis Daftar Investasi Yang Diduga Bermasalah”, http://mobile.kontan.co.id/news/ojk-rilis-262-nama-investasi-bodong-ini-daftarnya.html (diakses tanggal 10 November 2014).
kembali praktik Money Game yang dibungkus dengan praktik perdagangan MLM. Praktik Money Game pada dasarnya bukan merupakan suatu tindakan perdagangan melainkan hanyalah sebuah tindakan dengan unsur penipuan yang dibuat seolah-olah merupakan tindakan perdagangan. Umumnya tindakan perdagangan yang dilakukan ini bersifat fiktif, semu, tidak jelas dan sifatnya tidak terbuka untuk publik. Meskipun demikian, peminat terhadap jenis perdagangan ini tetap sangat besar karena praktik Money Game biasanya menawarkan keuntungan yang sangat tidak wajar dalam waktu relatif singkat.9 Money Game juga kerap disebut dengan istilah skema Ponzi atau skema piramida. Skema ini sebenarnya merupakan bentuk penipuan. Hal yang selalu ditonjolkan untuk menutupi modus penipuan ini adalah dengan menjanjikan imbalan keuntungan yang besar dalam relatif singkat. Hampir tidak ada penjelasan sama sekali apa produknya atau bagaimana operasional usaha tersebut. Yang ada hanyalah testimoni dari beberapa investor awal yang telah menikmati hasil investasi.10 Penipuan dengan skema ini semakin sulit dibedakan oleh masyarakat sebab mereka hadir dengan menggunakan kedok bisnis yang sah dan diakui seperti pemasaran berjenjang (Multi Level Marketing). Munculnya pola perdagangan ini tentu sangat berbahaya dan dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat. Secara etika bisnis, pola perdagangan ini sangat tidak manusiawi sebab keuntungan hanya diperoleh oleh orang yang berada di atas skema, ketika sistem sudah mencapai titik jenuh maka orang yang berada di paling bawah skema ini yang akan menjadi korban dari sistem ini. Hal 9
Ibid., Wikipedia, “Ponzi Scheme”, http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme (diakses tanggal 16 Desember 2014). 10
ini tentu sangat bertentangan dengan etika bisnis yang mengutamakan keuntungan di semua pihak. Skema penipuan ini semakin menggurita dan leluasa bergerak disebabkan pemerintah sebagai pengawas dan pembuat regulasi tidak membuat regulasi yang tegas. Pemerintah sampai hari ini hanya mengeluarkan Peraturan Menteri
Perdagangan
RI
Nomor
32/M-DAG/PER/8/2008
tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Regulasi perizinan ini pun dinilai sangat mudah diberikan dalam memberikan izin operasi bagi usaha tersebut tanpa pengawasan. Maraknya praktik perdagangan MLM yang berbasis Money Game di Indonesia ini sebaiknya ditanggulangi dengan upaya-upaya yang lebih konkrit. Pemerintah bersama dengan DPR sudah selayaknya segera menerbitkan undangundang khusus sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktik ini. Di samping itu, peran aktif pemerintah juga dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya perdagangan berbasis Money Game ini mengingat banyaknya korban akibat praktik perdagangan ini yang justru bukan berasal dari kalangan menengah bawah tetapi juga kalangan menengah atas dan kalangan terdidik. Berdasarkan uraian singkat inilah maka penulisan ini ditujukan untuk membahas analisis aspek yuridis praktik Money Game dalam transaksi perdagangan yang berbasis Multi Level Marketing di Indonesia serta kaitannya terhadap perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi praktik-praktik serupa kedepannya. Pemerintah diharapkan juga jeli dalam melihat
pola kegiatan perdagangan yang tidak realistis sebab kegiatan Money Game ini semakin hari semakin berbeda dan selalu hadir di tengah masyarakat dalam wujud yang menarik sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan pada akhirnya terjerumus ke dalam transaksi perdagangan tidak bertanggung jawab ini.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah legalitas perdagangan Multi Level Marketing di Indonesia ?
2.
Bagaimanakah legalitas praktik perdagangan Money Game berbasis Multi Level Marketing di Indonesia ?
3.
Bagaimanakah penegakan hukum positif dalam upaya menanggulangi praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan dan manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan penulisan a. Untuk mengetahui legalitas perdagangan Multi Level Marketing di Indonesia dan kaitannya dengan praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing. b. Untuk mengetahui penegakan hukum positif di Indonesia dalam menanggulangi dan mengantisipasi praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing. 2. Manfaat penulisan
a. Manfaat teoritis 1) Memberikan gambaran mengenai praktik Money Game yang kerap terjadi dalam berbagai bentuk perdagangan salah satunya melalui sistem penjualan langsung Multi Level Marketing. 2) Memberikan gambaran mengenai hukum positif di Indonesia dalam menanggulangi praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing. 3) Menambah wawasan dan khasanah bacaan bagi setiap orang yang membaca karya tulisan ini. b. Manfaat praktis 1) Menumbuhkan sikap kritis bagi setiap orang dalam menyikapi praktik Money Game yang sering muncul dalam berbagai bentuk transaksi perdagangan, salah satunya melalui perdagangan berbasis Multi Level Marketing. 2) Menumbuhkan kewaspadaan bagi setiap orang terhadap jenis-jenis usaha yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat tanpa aktivitas perdagangan yang jelas. 3) Sebagai tugas akhir dari penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan. D. Keaslian Penulisan Penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Fakultas Hukum USU menunjukkan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Money Game dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing” belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi di Departemen Hukum Ekonomi,
namun ditemukan skripsi di Departemen Hukum Perdata yang melakukan penulisan yang menyangkut Multi Level Marketing. Skripsi mengenai Multi Level Marketing dalam bidang hukum Perdata ditulis oleh Amalia Sari dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Multi Level Marketing Atas Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Riset pada Perusahaan MLM Syariah Ahad-Net Salur Sut 06), kemudian oleh Henny Sekartati dengan judul “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM ELKEN). Kedua penulisan tersebut membahas Multi Level Marketing dari segi hukum perlindungan konsumen baik untuk perusahaan Multi Level Marketing yang umum dan perusahaan Multi Level Marketing berbasis Syariah. Penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan skripsi yang pernah ditulis sebelumnya. Penulisan skripsi ini membahas aspek legalitas perdagangan Multi Level Marketing serta kaitannya dengan praktik Money Game yang ditemukan menggunakan sistem Multi Level Marketing dari segi hukum positif yang ada di Indonesia. E. Tinjauan Kepustakaan Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa bahan acuan yang berkaitan dengan Multi Level Marketing, praktik Money Game, dan penegakan hukum positif di Indonesia dengan menanggulangi praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing, yaitu sebagai berikut : 1. Multi Level Marketing
Multi Level Marketing disebut juga sebagai Network Marketing atau pemasaran jaringan. Jaringan yang yang dibangun bersifat independen, berjenjang, dan ada kegiatan pengembangan jaringan secara masif melalui proses rekrutmen dan pelatihan. Multi Level Marketing adalah bentuk strategi pemasaran dimana kekuatan penjualan tidak hanya mengacu pada produk penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga untuk mendorong penjualan tenaga penjualan lain yang mereka rekrut dibawahnya yang sering dikenal dengan istilah downline.11 Multi Level Marketing semakin diminati perusahaan sebab menghemat biaya distribusi dan pemasaran serta menjanjikan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. 2. Praktik Money Game Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang yang secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk penipuan dengan cara menawarkan produk investasi yang dijamin pasti aman dan pasti untung. Money Game juga menjanjikan hasil yang tinggi dalam waktu singkat dengan usaha yang amat minimal. Calon investor cukup menanamkan dananya saja kepada pengelola usaha yang dalam hal ini sebenarnya adalah praktisi Money Game dan dijanjikan menerima margin rutin secara berkala secara tetap. Praktik Money Game memang tergolong dalam aktivitas pemasukan pasif tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika bisnis. 12
11
Wikipedia, “Multi-level marketing”, http://en.m.wikipedia.org/wiki/Multi-level_ marketing (diakses tangggal 17 Desember 2014). 12 R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 68.
Praktik Money Game juga menggunakan metode yang dikenal dengan istilah skema piramida. Skema piramida adalah investasi palsu
yang
membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini akan runtuh apabila tidak ada lagi peserta baru yang ikut serta sehingga pengelola praktik Money Game tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar komisi pesertanya. Akibatnya, peserta yang berada di level terbawah dalam skema ini akan mengalami kerugian karena menginvestasikan uangnya dalam praktik ini.13 3. Penegakan hukum positif di Indonesia dengan menanggulangi praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing. Penegakan hukum positif di Indonesia saat ini masih cenderung bersifat menentukan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi apabila terpenuhi unsur berupa kerugian finansial bagi korban. Ketentuan ini tentu menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang luas dan lebih menggigit untuk melarang praktik Money Game di Indonesia. APLI selaku asosiasi tertinggi bidang perdagangan dengan sistem penjualan langsung ini menyadari banyak sekali praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing. APLI merasakan pentingnya perangkat hukum yang cakupannya lebih luas dan tegas agar bisa digunakan oleh pihak berwenang dalam menjerat praktik Money Game ini. Draf RUU Anti Piramid ini kemudian disusun dan terus dalam tahap penyempurnaan sejak Agustus 2001 dengan melibatkan berbagai pihak termasuk negara lain yang 13
Jurnal Medan, http://jurnalmedan.co.id/index.php?option=com_content&view=article &id=64715: waspadai-money-game-berkedok-mlm&catid=57:opini&Itemid=65 (diakses tanggal 17 Desember 2014).
sudah memiliki UU Anti Piramid. Sayangnya, sudah 14 tahun sejak draf RUU Anti Piramid ini disusun, hingga saat ini belum dibahas oleh pemerintah dan lembaga legislatif.14 Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan praktik yang terus bermunculan ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan memberikan sanksi apabila terjadi praktik Money Game di dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing. Regulasi itu meliputi :15 a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung; b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung; c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14
Rhapy Shulton, “Upaya APLI memerangi skema piramida & Money Game”, http://kumpulancara.com/2009/07/upaya-apli-memerangi-skema-piramida-dan.html?m=1 (diakses tanggal 17 Desember 2014). 15 R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustisia, op. cit., hlm. 89.
d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13/M-Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; e. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; f. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
RI
Nomor
73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang; dan g. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Di samping itu, ada juga beberapa bentuk regulasi yang terkait dengan praktik Money Game secara tidak langsung namun berpengaruh terhadap perdagangan Multi Level Marketing seperti :16 a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya berkaitan tentang Hukum Perjanjian/ Perikatan/ Kontrak;
16
Ibid., hlm. 90.
h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tentang Pidana Penipuan/ Penggelapan. F. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah doctrinal research. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian doktrinal terdiri dari :17 a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penulisan dalam skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian doktrinal yang berdasarkan pada usaha penemuan hukum in concreto. Menurut Pollack, tujuan pokok dilakukannya legal research adalah untuk menguji apakah suatu postulat normatif dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum in concreto.18 Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberikan analisis secara yuridis tentang praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level
17
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
hlm. 42. 18
Ibid., hlm. 91.
Marketing yang terjadi di Indonesia. Analisis yuridis itu meliputi bagaimana kedudukan hukum atau legalitas praktik Money Game dan transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing, serta proses penegakan hukum yang diterapkan akibat praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing. Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara tegas dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu, penerapan hukum yang digunakan untuk menjerat pelakunya masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Praktik Money Game pada dasarnya merupakan praktik penipuan sehingga pelaku praktik Money Game dapat dijerat dengan ketentuan pidana ini. Ketentuan pidana lainnya yang lebih berat untuk menjerat pelakunya juga belum diatur secara tegas dalam regulasi khusus di luar KUHP. Meski demikian, beberapa undang-undang di luar KUHP dinilai bisa digunakan untuk menjerat pelaku praktik Money Game. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Penuntut Umum dalam merumuskan Surat Dakwaan untuk memuat lebih dari satu dakwaan. Menurut M Yahya Harahap, perumusan surat dakwaan memiliki 4 bentuk yaitu Surat Dakwaan Biasa, Surat Dakwaan Alternatif, Surat Dakwaan Subsidair, dan Surat Dakwaan Kumulasi.19 Bentuk Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsidair inilah yang dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk menjerat pelaku praktik Money Game agar menghindari ditolaknya dakwaan yang diajukan Penuntut Umum apabila dakwaan yang diajukan hanya mencantumkan dakwaan penipuan. Penuntut Umum dapat memasukkan dakwaan lain di luar KUHP yang dinilai 19
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 400-401.
memiliki hubungan dengan praktik Money Game seperti ketentuan pidana dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, atau Undang-undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP maupun diluar KUHP ini merupakan norma-norma hukum in abstracto yang diperlukan mutlak sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta dalam praktik Money Game berbasis Multi Level Marketing merupakan in concreto yang akan berfungsi sebagai premisa minor. 2. Sumber data Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah siap tersaji dan dapat digunakan. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari :20 a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai berikut : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2) Peraturan di bawah Undang-undang tentang penyelenggaraan perdagangan Multi Level Marketing, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan
RI
Nomor
32/M-DAG/PER/8/2008
tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem
20
Bambang Sunggono, Op. cit., hlm. 185.
Penjualan Langsung; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung; Peraturan Menteri Perdagangan
RI
Nomor
55/M-DAG/PER/10/2009
tentang
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13/MDag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang; dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).21 b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku bacaan atau karya jurnal dari
kalangan
hukum
yang menyangkut
praktik
Money
Game,
perdagangan berbasis Multi Level Marketing, berita dan artikel yang dimuat di internet terkait dengan penulisan skripsi ini.
21
R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Op. cit., hlm. 89.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Wikipedia, Kamus Merriam Webster atau Ensiklopedia. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dengan cara meneliti dokumen-dokumen dari bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. 4. Analisa data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu mengikhtisarkan hasil pengumpulan data sekunder selengkap mungkin serta memilah-milahkannya dalam suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini.22 Data yang berhasil dikumpulkan kemudian ditautkan dengan bahan hukum yang ada sehingga data dapat diolah dan diinterpretasikan guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
22
Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif:Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 68-69.
G. Sistematika Penulisan Keseluruhan sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak terpisahkan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian bab ini dibahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
LEGALITAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MULTI LEVEL MARKETING DI INDONESIA Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai legalitas transaksi perdagangan Multi Level Marketing di Indonesia mulai dari pengertian, sejarah, ruang lingkup sistem Money Game, kajian tentang legalitas hukum atas praktik Money Game di dunia dan di Indonesia.
BAB III
LEGALITAS PRAKTIK MONEY GAME DI INDONESIA Pada bab ini akan dibahas mengenai legalitas praktik Money Game serta kaitannya terhadap dalam perdagangan berbasis Multi Level Marketing mulai dari pengertian, sejarah, ruang lingkup sistem Money Game, kajian tentang transaksi praktik Money Game dalam perdagangan berbasis Multi Level Marketing, dan legalitas hukum atas praktik Money Game di dunia dan di Indonesia.
BAB IV
PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENANGGULANGI PRAKTIK MONEY GAME BERBASIS MULTI LEVEL MARKETING
Pada bagian bab ini akan dibahas mengenai penanggulangan praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing di Indonesia dalam perspektif hukum meliputi hukum positif yang dapat digunakan penegak hukum untuk menangani praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing dan analisis yuridis penegakan hukum positif di Indonesia dalam menanggulangi praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing mulai dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang ditentukan konstitusi. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan seluruh tulisan dan pembahasan yang disertai dengan saran-saran.
