BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 sebagai perubahan keempat atas UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara keseluruhan penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak tidak berasal dari semua sektor pajak, beberapa sektor pajak masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan tax reform (Widodo, 2010:2). Tax Reform adalah reformasi perpajakan yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Perubahan pertama yang dilakukan pemerintah yaitu mengubah sistem pemungutan pajak dari Official AssessmentSystem menjadi Self Assessment System. Dalam Self Assessment System para Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajak yang dimiliki. Sedangkan fiskus hanya bertugas sebagai pengawas sesuai dengan
1
Undang-Undang yang mengatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu penerimaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pengenaan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan yang dibayar pemberi kerja, dan penghasila teratur lainnya dengan nama apapun dengan mekanisme gaji bruto yang didapat oleh yang bersangkutan. Gaji atas pegawai setiap bulannya terutang Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak yang terutang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara. Penyetoran pajak penghasilan menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke Kantor Pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat mekanisme yang harus ditaati. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang di antaranya Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap dan
2
Pegawai Tidak Tetap. Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status pegawai berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Perizinan Yogyakarta dengan mengambil judul “Analisis Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta”
1.2 Rumusan Masalah Berkenaan dengan hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah 1.
Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta?
2.
Bagaimana kesesuaian mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak no 31/PJ/2012tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi?
3
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan ini yaitu 1.
Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
2.
Untuk mengetahui
kesesuaian
mekanisme
perhitungan, pemotongan,
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak no 31/PJ/2012 tentang tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penulisan ini yaitu: 1.
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
2.
Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta apabila terdapat permasalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi.
4
1.5 Kerangka Penulisan Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Mekanisme Perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Peraturan DJP no 31/PJ/2012
Analisis Kualitatif Deskriptif (Wawancara, Observasi, Studi Kepustakaan)
Kesimpulan dan Saran
1.6
Sistematika penulisan
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini, peneliti akan menguraikan gambaran umum tentang penyusunan Tugas Akhir yang meliputi latar belakang penulisan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan kerangka pemikiran Tugas Akhir. BAB II GAMBARAN UMUM Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan gambaran umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang mencakup visi dan misi, stuktur organisasi. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum
5
perpajakan khususnya Pajak Penghasilan. Pada bab ini, penulis juga menjelaskan metode penelitian secara detail mengenai cara yang akan digunakan dalam menganalisa topik permasalahan. Peneliti juga akan menjelaskan Jenis dan/atau sumber data yang digunakan dalam penulisan. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran tentang Pajak Penghasilan. Selain itu juga akan menjelaskan mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi dan membahas permasalahan sebagai inti dari penulisan Tugas Akhir ini dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang penulis miliki. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada.
6
