BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian atau definisi dari Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan terbesar dari APBN negara Indonesia adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Hal ini membuat pajak mempunyai peranan yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup bangsa. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan. Prinsip yang utama adalah keadilan pengenaan pajak. Keadilan tersebut dapat tercapai apabila ada kepastian Undang-Undang. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu di bawah naungan Kementrian Keuangan
1
Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Merah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara, khususnya di Negara Indonesia. Pembayaran pajak terhadap negara merupakan wujud dari kewajiban oleh Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Dalam dunia perpajakan setelah melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini menerapkan sistem self assessment yang sebelumnya menerapkan sistem official assessment. Sistem self-assesment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk aktif menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (pajak terhutang). Petugas pajak tidak ikut campur, hanya berperan untuk mengawasi dan memberi sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Dengan adanya hal ini, diharapkan wajib pajak dapat dan mampu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terus memperbaiki serta mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia. Penerapan sistem self assessment Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif dapat dikategorikan
2
sebagai Wajib Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang dapat dipenuhi melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP yaitu melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang dimiliki melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengisian SPT Tahunan pada KPP Pratama Bantul dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung (manual) dan elektronik (e-Filling). Wajib Pajak yang melakukan pengisian formulir SPT Tahunan formulir 1770 SS, khususnya secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul masih senantiasa dijumpai berbagai permasalahan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menuangkan masalah tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PROSEDUR PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN FORMULIR 1770 SS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL”.
3
1.2. Rumusan Masalah Melihat dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu, apakah prosedur pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS di KPP Pratama Bantul sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku? 1.3. Batasan Masalah Penelitian ini hanya membahas mengenai pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 SS untuk pengisian secara manual, bukan secara elektronik atau online. 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian serta memiliki konsistensi dengan rumusan masalah yang timbul. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui kesesuaian pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. 1.5. Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini antara lain:
4
1. Bagi Penulis Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS, mulai dari proses awal sampai akhir. 2. Bagi Mahasiswa a. Dapat menambah informasi praktisi bagi lembaga pendidikan terutama mengenai proses pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS. b. Dapat menambah informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini. 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Dapat dijadikan sebagai bahan masukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul mengenai proses pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS. 1.6. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika yang jelas mengenai penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas pada tiap-tiap bab. Adapun penulisan ini dibagi menjadi 4 bagian sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.
5
BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada bab ini akan membahas profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul sebagai objek penelitian dalam tugas akhir ini. Dalam profil tersebut terdiri dari tugas, wewenang, fungsi dan juga visi dan misi instansi. Selain itu bab ini juga akan berisi teori-teori pendukung seperti tinjauan pustaka, metodologi yang meliputi jenis penelitian, jenis dan/atau sumber data, subjek dan objek penelitian, dan instrumen
penelitian
yang
digunakan
untuk
membahas
masalah/judul yang diangkat dari tugas akhir ini. BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang meliputi analisis (deskripsi dan inferensi), interpretasi dan pembahasan. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil terkait pembahasan pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul, serta saran yang disampaikan oleh penulis pada pengisian SPT Tahunan formulir 1770 SS pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.
6
