1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dewasa ini perusahaan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengguna jasa yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan merupakan kegiatan untuk memindahkan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim,
di
mana
pengangkut
mengikatkan
diri
untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2012 tentang Angkutan di perairan menyebutkan bahwa “angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya”. Pada dasarnya dalam kegiatan angkutan penyeberangan terdapat dua pihak, yaitu pihak pengangkut atau perusahaan angkutan penyeberangan dan pihak yang diangkut atau pengguna jasa. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan.
2
Perjanjian pengangkutan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi para pihak. Dalam hukum pengangkutan,
kewajiban
pengangkut
antara
lain
memberangkatkan
penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar biaya atau ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, serta mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan. Dalam praktik kegiatan angkutan penyeberangan sering kali pengangkut belum memenuhi kewajibannya dimana pada saat-saat tertentu masih sering terjadi antrian kendaraan yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan,
bahkan
sampai
terjadi
kecelakaan
kapal
angkutan
penyeberangan, hal ini disadari maupun tidak telah merugikan para pengguna jasa. Dalam hal terjadi kerugian sedikit sekali konsumen yang mau melakukan gugatan, namun kini dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen dilindungi hak dan kewajibannya, bahkan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang adanya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang bisa dilakukan diluar pengadilan atau didalam pengadilan.
3
Berdasarkan uraian diatas
maka penulis tertarik untuk meneliti
tanggungjawab pengangkut terhadap pengguna jasa dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
B. Permasalahan Fokus penelitian ini adalah terkait tanggung jawab perusahaan angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa, hal ini didasari bahwa selama ini terdapat beberapa kejadian terkait penyelenggaraan angkutan penyeberangan diantaranya keterlambatan, kecelakaan kapal dll, sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah: 1.
Bagaimanakah tanggungjawab pengangkut terhadap pengguna jasa dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan?
2.
Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa yang mengalami kerugian dalam kegiatan angkutan penyeberangan?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini diantaranya adalah: 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pengangkut terhadap pengguna jasa dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa yang mengalami kerugian dalam kegiatan angkutan penyeberangan.
4
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian terhadap “tanggungjawab pengangkut terhadap pengguna jasa dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan” sepanjang pengetahuan dan pengamatan peneliti selama ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah penelitian tahun 2010 mengenai “Hak Monopoli Penyelenggara Jasa Perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dikaitkan dengan Perlindungan Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api” dan penelitian tahun 2011 mengenai “Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Terhadap Kecelakaan Kereta Api (Studi Kasus)” yang mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Kereta Api dan tanggungjawab pengangkut dalam penyelenggaraan perkeretaapian khususnya tanggungjawab dalam hal terjadi kecelakaan. E. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dalam hal ini adalah: 1.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka dibidang ilmu hukum;
2.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas tentang tanggungjawab
pengangkut
terhadap
penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
pengguna
jasa
dalam
5
3.
Dapat
memberikan
masukan
dan
sumbangan
pemikiran
bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat bermanfaat sebagai tambahan bahan pemikiran bagi praktisi hukum di bidang pengangkutan, khususnya
yang
penyeberangan.
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
angkutan
