BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Penelitian Perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Menurut outlook perbankan syariah 2012 yang disampaikan oleh Bank Indonesia, volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48.10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp 3.35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2011 telah mencapai Rp 130.5 triliun. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52.79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46.43%. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya pada bank syariah. Dalam melakukan kegiatan usaha, bank syariah selain diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam Al Qur’an dan hadits, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuk. Sifat yang tampak dalam riba tersebut adalah suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, di mana ia mendapatkan 1
upah tanpa mencurahkan tenaga sedikit pun. Disamping itu, karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Dan ini tentu bertentangan dengan kaidah: al-gharam bil ghanami. Fungsi Bank Syariah pada umumnya sama dengan Bank Konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi dan manajer investasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.Hal yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yaitu Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest fee), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil (profit sharing). Perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Sesuai dengan fungsinya sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan bagi hasil atas pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana yang sumber dananya dari mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Apabila dari penyaluran dana tersebut diperoleh pendapatan atau hasil usaha yang besar, maka pembagian hasil usaha tersebut juga dilakukan atas dasar pendapatan
2
yang besar. Begitu juga apabila pendapatan yang diperoleh kecil, maka pembagian hasil usaha juga dilakukan dengan jumlah kecil. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, dilakukan dengan prinsip bagi hasil – pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, prinsip jual – beli murabahah, salam dan istishna dan juga prinsip upah-Ijarah dan Ijarah muntahia bittamlik. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (Ridha), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas dari manipulasi dan spekulasi. Perbankan Syariah tidak mengenal konsep bunga dan secara tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan, kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan untuk peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba) Makin berkembangnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terutama dinilai dengan tumbuhnnya aset yang tinggi pada perbankan syariah juga terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya secara resmi Undangundang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008 oleh DPR. Data dari Bank Indonesia menyebutkan, secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 Bank Umum Syariah (bertambah 6 BUS
3
setelah lahirnya UU), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 office chanelling. Penelitian menurut Fatahullah (2008) dengan judul “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang di sepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi bahwa nasabah atau bank tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Rastono (2008) dalam penelitian berjudul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah Bank Syariah” menjelaskan hambatan Bank syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah adalah bank Syariah menimbulkan persepsi dari masyarakat yang menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan dalam Bank Syariah dengan bunga pada perbankan konvensional. Akibatnya masyarakat masih meragukan kemurnian Bank Syariah sehingga mereka tetap menggunakan jasa perbankan konvensional dan enggan beralih pada Bank Syariah. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan Bank dan Perbankan Syariah pada umumnya. Penelitian oleh Sahruddin (2006) dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara Barat” menjelaskan bahwa hasil penelitian dalam praktik Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip musyarakah masih relatif kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti qardh, mudharabah, dan murabahah.
4
Juga dapat diketahui bahwa Musyarakah adalah sebuah perkongsian antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi. Musyarakah dapat dikenal dengan istilah kemitraan atau partnership, sehingga hal ini akan menimbulkan ambiguity tentang perbedaan partnership dan pembiayaan musyarakah. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dengan mengangkat topik Evaluasi Penerapan Perhitungan Bagi Hasil atas Pembiayaan Musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan berfokus pada perlakuan akuntansi pada pembiayaan musyarakah, dimana hal ini merupakan point utama sebagai sasaran dalam penelitian ini. I.2. Identifikasi Masalah Secara teoritis prinsip perhitungan bagi hasil (profit sharing) atas pembiyaan musyarakah merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah.Oleh karena itu, bank syariah mempunyai dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah yaitu, beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana evaluasi penerapan perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
2.
Apa Hambatan-hambatan dan risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia? 5
3.
Bagaimana perbandingan perhitungan bagi hasil atas musyarakah dengan partnership pada kantor akuntan publik?
I.3. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diterangkan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada transaksi atas pembiayaan musyarakah, perlakuan
akuntansi
musyarakah
yang
meliputi
pengakuan,
pengukuran,
pengungkapan, dan penyajian catatan keuangan pada tiap transaksi yang terjadi yang kesesuaiannya mengacu pada PSAK 106, sifat musyarakah yang terdiri dari musyarakah permanen, dan musyarakah menurun, dan penyajian laporan Posisi Keuangan bank, yang kesesuaiannya mengacu pada PSAK 101. I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian I.4.1 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui ketentuan tentang proses dan perlakuan akuntansi terhadap perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. 2. Untuk menjelaskan risiko-risiko pembiayaan, kendala dan hambatan yang mungkin terjadi pada pembiayaan musyarakah, dan bagaimana Bank Muamalat meminimalisir kendala dan hambatan tersebut. 3. Untuk membandingkan antara perhitungan bagi hasil atas musyarakah pada bank syariah dengan perhitungan bagi hasil pada partnership di kantor akuntan publik. 6
I.4.2 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : a. Bagi Pembaca Untuk menanambah pengetahuan mengenai pemahaman proses sistem bagi hasil suatu bank syariah. Pembaca juga dapat membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah dengan PSAK 106. Pembaca dapat menggunakan hasil penelitian untuk perbandingan apakah penelitian selanjutnya mendukung atau menolak hasil penelitian ini. b. Bagi Perusahaan Untuk memberikian informasi kepada pihak manajemen perusahaan atas kendala dan masalah yang terjadi serta dapat menjadi sebuah acuan untuk pengambilan keputusan agar penerapan sistem bagi hasil dan risiko ini menjadi lebih efektif. c. Bagi Penulis Memberikan gambaran tentang penerapan perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang diterapkan Bank Muamalat, menambah ilmu pengetahuan tentang prosedur bagi hasil pada suatu bank syariah, dan dapat memberi gambaran perbandingan antara perhitungan bagi hasil pada bank syariah dengan partnership pada kantor akuntan publik.
7
I.5. Metodologi Penelitian I.5.1 Jenis Penelitian Dalam melakukan suatu penelitian, metodologi penelitian yang digunakan sangat membantu dan menentukan perkembangan serta hasil dari penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode riset kualitatif. Karena data yang diambil berupa jurnal-jurnal transaksi, dan laporan keuangan yang telah diaudit. I.5.2 Lingkup Penelitian Bank memiliki pola pembiayaan yang berbagai macam seperti murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah. Dalam penelitian ini berfokus pada pembiayaan musyarakah, dimana dalam pembiayaan musyarakah ini bersifat: 1. Musyarakah Permanen 2. Musyarakah Menurun
Dari jenis-jenis tersebut penelitian ini akan lebih berfokus kepada kesesuaian PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dengan mengevaluasi perlakuan akuntansi dari dimulainya akad, selama akad, hingga berakhirnya akad, juga mengidentifikasi
dan
mengevaluasi
kesesuaian
perlakuan
akuntansi
musyarakah yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan musyarakah terhadap standar akuntansi musyarakah yaitu PSAK 106.
8
I.5.3 Metode Pengumpulan Data Data penelitian yang diperlukan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data sekunder adalah data informasi yang diperoleh melalui dokumentasi dan buku-buku. Adapun metode yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer dan sekunder adalah : 1.
Studi Literatur (Field Research) Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari objek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (Library) Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi yang berasal dari literature berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perbankan syariah, prinsip bagi hasil atau nisbah, serta pembiayaan musyarakah, dan bukubuku dengan topik akuntansi perbankan syariah, pengantar akuntansi syariah, bisnis syariah, pengantar ekonomi syariah, manajemen perbankan syariah, dan sebagainya untuk mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.
9
1.6. Sistematika Pembahasan Pembahasan pada skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenaiEvaluasi Penerapan Perhitungan Bagi Hasil atas Pembiayaan Musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada PT Bank Muamalat Indonesia. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :
BAB 1
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis membahas beberapa teori mengenai perbankan syariah yang melandasi penulisan skripsi ini yang mencangkup latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.
BAB 11
LANDASAN TEORI Pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum dari pengertian-pengertian teoritis dari pengertian
syariah,
pengertian bank syariah, pengertian
pembiayaan, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, perbedaan bunga dan bagi hasil, riba, pengertian musyarakah, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakahyang mengacu pada PSAK 106, serta jurnal-jurnal transaksi yang terkait atas pembiayaan musyarakah. BAB 111
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi secara umum dari objek penelitian yang berisi sejarah perusahaan, produk yang dihasilkan perusahaan, dan struktur organisai perusahaan 10
BAB 1V
PEMBAHASAN Dalam bab 1V ini, penulis akan membahas, menganalisa, dan mengevaluasi penerapan perhitungan bagi hasil berdasarkan PSAK 106 terhadap perusahaan yang bersangkutan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab terakhir ini, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan akan memberikan saran-saran yang sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan telah sesuai dengan PSAK 106.
11
