1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Allah S.W.T menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dapat dipastikan manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa kehadiran manusia lain. Keharusan untuk melangsungkan kehidupan bersama merupakan permasalahan mendasar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, agar kebutuhan dan kepentingan tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi, maka manusia hidup secara berkelompok di dalam masyarakat.1 Sudikno menyatakan bahwa masyarakat adalah salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota.2 Dalam hidup bermasyarakat manusia akan rentan terhadap berbagai konflik antar satu anggota dengan anggota yang lain karena berbenturan faktor kepentingan, sehingga dibutuhkan suatu aturan di dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan hukum, baik itu merupakan hukum atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan melakukan suatu hubungan hukum dengan manusia yang lain. Salah satu satu contohnya yaitu dalam menjalankan ibadah umroh dan haji, cara yang dapat digunakan oleh manusia untuk melaksanakan keinginan atau kebutuhannya yaitu dengan melakukan hubungan hukum adalah dengan mengadakan suatu perjanjian.
1 2
Sudikno Metrokusumo, 2001, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.3 Ibid., hlm 1.
2
Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam.3 Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh merupakan dua dari berbagai macam kegiatan beribadah umat Islam. Pada setiap tahunnya Arab Saudi selalu kebanjiran turis dari seluruh penjuru dunia, namun bukan untuk berwisata tetapi untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Dari seluruh negara yang mengirimkan jama‟ahnya, Indonesia tercatat sebagai negara pengirim calon jama‟ah haji terbesar di dunia yaitu sebesar 221.000 (dua puluh satu ribu) jama‟ah haji. Indonesia adalah negara paling banyak jama‟ah nya yang datang ke Arab, kata duta besar Arab Saudi di Indonesia Mustafa Ibrahim Al-Mubaraq saat bekunjung ke redaksi Tempo Rabu 14 November 2012. Menurut Mustafa, setiap tahun negaranya menampung 4.000.000 (empat juta) lebih orang dari seluruh dunia yang ingin melaksanakan ibadah haji. Indonesia yang dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, tentu saja mengirim calon jam‟ah haji dengan jumlah yang besar. Tahun 2012 Indonesia mengirim jama‟ah haji sebanyak 221.000 (dua puluh satu ribu) orang. Dengan rincian 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) jama‟ah ongkos naik haji dan sisanya memakai ongkos naik haji khusus.4
Penyelenggaraan
ibadah
haji
di
Indonesia,
Pemerintah
dan
swasta/masyarakat disebutkan sebagai penyelenggara ibadah haji berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
3
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia diakses pada 21-05-2015 pukul 23:20 WIB http://www.tempo.co/read/news/2012/11/15/173441866 diakses pada 19-10-2014 pukul 10:20 WIB 4
3
ibadah haji. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian Agama yang pada umumnya melayani pemberangkatan jamaah haji diseluruh Indonesia yang disebut dengan Haji Reguler, sedangan pihak swasta/masyarakat yakni Biro Perjalanan Haji dan Umroh, melayani pemberangkatan jamaah Haji Khusus atau Plus yang harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan dibawah koordinasi Kementerian Agama. Dengan demikian, masyarakat atau konsumen dapat memilih sendiri kebutuhannya untuk menunaikan ibadah haji baik melalui jasa penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta/masyarakat yang berbentuk Biro Perjalanan ibadah umroh dan haji khusus.
Berdasarkan ketetuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut di atas, pihak swasta juga dapat menyelenggarakan ibadah haji seperti Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus/Plus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Maksud dari bersifat khusus pada ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji khusus/plus yang diselenggarakan oleh suatu Biro Perjalanan Umroh dan Haji khusus harus melaksanakan kewajibannya secara profesional dan harus mengedepankan kepentingan jamaahnya. Suatu Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus yang baik harus memberikan berbagai macam layanan yang dapat dipilih secara langsung oleh konsumen seperti fasilitas-fasilitas yang baik pula seperti penginapan atau hotel berbintang yang ditempati jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram di Makkah,
4
makanan (catering) harus mengandung gizi yang baik untuk dikonsumsi, mengadakan tur atau rangkaian kegiatan ke berbagai obyek-obyek wisata, konsumsi yang memadai serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
Pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh penyelenggara ibadah haji seperti menerima pendaftaran dan melayani jamaah haji hanya yang menggunakan paspor haji; memberikan bimbingan ibadah haji; memberikan layanan akomodasi, konsumsi,
transportasi
dan
pelayanan
kesehatan
secara
khusus;
dan
memberangkatkan, memulangkan, dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji, kewajibankewajiban tersebut merupakan pelayanan yang telah diatur pada Pasal 40 Undangundang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Dilihat dari sisi perjanjian yang terjadi antara Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji dengan konsumennya, perjanjian yang terjadi antara kedua pihak tersebut dikategorikan sebagai perjanjian jasa, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1601 telah dijelaskan bahwa setiap bentuk perjanjian yang memberikan jasa kepada pihak lain disebut perjanjian jasa.
Perkembangan usaha jasa perjalanan ibadah yang berupa biro perjalanan ini semakin berkembang pesat. Beberapa biro perjalanan ibadah umrah dan haji khusus bermuculan tidak hanya di kota-kota besar saja, bahkan menjamah hingga kota-kota kecil seperti kotamadya dan kabupaten. Dalam satu wilayah misalnya, ada puluhan kantor perwakilan biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus
5
tersebar di beberapa daerah. Hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun animo umat Islam untuk berhaji ataupun berumroh tidak pernah surut, peserta program dana talangan makin banyak bahkan pada bulan-bulan Ramadhan-Syawal, banyak yang mendaftar Umroh. Tidak heran jika pada daerah tertentu yang animo umat Islam untuk berhaji atau berumroh sangat tinggi, antrian daftar tunggu haji sudah mencapai 12-13 tahun sehingga banyak jamaah yang lebih memilih Haji Khusus atau Umroh yang mana mereka tidak perlu menunggu terlalu lama.5
Dengan makin panjangnya daftar tunggu, sebagian orang yang cukup punya uang dan tidak sabar menunggu, memilih beralih ke biro penyelenggara Haji Khusus. Memang biayanya membengkak bisa lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2012 ongkos naik haji reguler sekitar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta), maka ongkos naik Haji Khusus umumnya dipatok di angka Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta). Hanya saja, karena banyak orang berpindah ke Haji Khusus sementara jatah untuk Haji Khusus hanya 17.000 orang setiap tahunnya, maka 2-3 tahun belakangan ini jama‟ah Haji Khusus pun harus masuk daftar tunggu. Wakil dari asosiasi perjalanan haji menyebutkan di beberapa daerah bahkan daftar tunggu Haji Khusus mencapai 4 tahun.6 Setiap Calon Jamaah yang ingin melakukan ibadah Haji atau Umroh tidak bisa berangkat sendiri tanpa melalui biro perjalanan yang saat ini banyak berdiri. Menjamurnya biro perjalanan itu sendiri
5
Savira Rianda, 2012, Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 2. 6 http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/10/24/rumitnya-berhajidi-indonesia-503220.html diakses pada 19-10-2014 pukul 10:29 WIB
6
diakibatkan karena minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi dan karena tidak sabar harus menunggu antrian keberangkatan haji reguler yang cukup lama.
Dalam prakteknya masih banyak biro perjalanan yang melakukan wanprestasi terhadap Calon Jamaah. Terutama Calon Jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Banyaknya kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh biro perjalanan merugikan Calon Jamaah dan menyebabkan para Calon Jamaah merasa tidak adanya perlindungan dalam menjalankan Ibadahnya. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil objek penelitian salah satu biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus yang ada di kota Jakarta. Adapun biro perjalanan ibadah tersebut bernama Fazary Wisata.
Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk
membuat
penulisan
hukum
yang
berjudul
“PELAKSANAAN
PERJANJIAN JASA PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS DI PT. FAZARY WISATA”.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :
1.
Bentuk wanprestasi apa sajakah yang terjadi sehubungan dengan
pelaksanaan
perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan haji khusus di PT.
Fazary Wisata?
7
2.
Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jasa perjalan ibadah umroh dan haji khusus di PT. Fazary Wisata ?
C.
Tujuan Penelitian
Dalam penulisan ini, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis meliputi 2 hal yaitu :
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan
perjanjian jasa perjalanan ibadah
umroh dan haji khusus di PT. Fazary Wisata. b. Untuk mengetahui
upaya penyelesaiaan wanprestasi yang terjadi
sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan haji khusus di PT. Fazary Wisata.
2. Tujuan Subjektif
Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Gadjah Mada.
D.
Keaslian Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti dan ditulis oleh penulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan
8
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, telah terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Namun demikian terdapat substansi yang berbeda, Apabila telah terdapat penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian jasa, yaitu penelitian yang berjudul : “Pelaksaan Perjanjian Jasa Perjalanan Wisata melalui Sistem E-Commerce antara Agen Perjalanan Exotika Lands dengan Konsumen” yang ditulis oleh Slamet Agung Nugroho– 11/316453/HK/18922/Hk Perdata. Adapun inti permasalahan yang diungkapkan penulis sebelumnya adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan wisata melalui sistem E-Commerce di agen perjalanan Exotika Lands Yogyakarta? 2. Bagaimanakah bentuk dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jasa perjalanan wisata antara pihak-pihak?7 Sementara pada penulisan hukum ini, inti permasalahan yang diungkapkan oleh penulis adalah 1. Bentuk wanprestasi apa sajakah yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan
perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan haji khusus di PT.
Fazary Wisata? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaiaan wanprestasi yang terjadi sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan
haji khusus di PT. Fazary Wisata? Penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berbeda dengan penulis sebelumnya yang berujudul Pelaksaan Perjanjian Jasa Perjalanan Wisata melalui Sistem E-Commerce antara Agen Perjalanan Exotika Lands dengan Konsumen, sebab bidang yang diteliti sangatlah berbeda. Penulis terdahulu meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan wisata melalui sistem e-commerce, sementara penulis saat ini meneliti mengenai 7
Slamet Agung Nugroho, 2014, Pelaksaan Perjanjian Jasa Perjalanan Wisata melalui Sistem ECommerce antara Agen Perjalanan Exotika Lands dengan Konsumen, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm. 15
9
pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, dan apabila dilihat dari inti permasalahannya, penulis terdahulu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian jasa melalui sistem e-commerce dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa tersebut, sementara pada penulisan hukum ini penulis lebih menekankan pada permasalahan wanprestasi yang terjadi serta penyelesaiaannya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan haji khusus di PT. Fazary Wisata.
Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan oleh
penulis
yang
berjudul
“PELAKSANAAN
PERJANJIAN
JASA
PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS DI PT. FAZARY WISATA” adalah asli.
E.
Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan praktis, yaitu :
1.
Manfaat akademis
Dari hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan pada umumnya dan mengenai ilmu hukum perdata terutama masalah pelaksanaan perjanjian pada khususnya.
2.
Manfaat praktis
10
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami tentang pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan ibadah umroh dan haji khusus.
