1
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Peranan penerapan suatu sistem hukum dalam pembangunan demi terciptanya pembentukan dan pembaharuan hukum yang responsif atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari pranata-pranata hukum yang baru, baik yang diciptakan untuk menunjang pembangunan itu sendiri maupun yang merupakan refleksi perkembangan politik, ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Tujuan dari pembaharuan hukum sendiri jelas harus terarah pada usaha pembentukan sistem hukum nasional dan hukum yang responsif
pada
kebutuhan-kebutuhan
dan
kepentingan-kepentingan
masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan begitu kegiatan pembaharuan hukum mempunyai arti yang luas, yang bergerak merefleksikan perubahanperubahan baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial dan seirama dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan-kebutuhan dan corak interaksi dari masyarakat. 1 Pemahaman terhadap berbagai sistem hukum saat ini semakin memegang peranan penting. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari, mengingat interaksi antar bangsa yang semakin meningkat baik yang bersifat pribadi maupun publik yang di dalamnya diperlukan aturan main yang didasarkan pada suatu norma hukum atau Legal Norm tertentu
1
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (PT. Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2006), hlm V.
2
yang sangat dipengaruhi oleh system hukum masing-masing negara. 2 Pemahaman tentang sistem hukum bermanfaat dalam memahami bagaimana menentukan arah pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap instrumen-instrumen hukum asing, namun tidak menanggalkan dan meninggalkan budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Begitu juga halnya yang terkait dengan sistem hukum pengangkutan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Sejalan dengan pelaksanan pembangunan di Indonesia . yang sasaran utamanya dibidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang senantiasa harus diperhatikan tumbuh-kembang peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara. Pengembangan sarana pengangkutan tersebut pastinya memerlukan sistem yang lebih efektif dan efisien untuk kepentingan nasional, maka dari itu sangatlah diperlukan pada saat ini suatu sistem atau jaringan kerja yang mampu mewujudkan pelayanan dengan kualitas yang lebih efisien, lebih produktif dan lebih kompetitif. Sistem hukum pengangkutan yang berlaku di dunia pada saat ini sudah semakin berkembang, begitu juga halnya di Indonesia. Saat ini hukum pengangkutan yang berlaku di Indonesia tidak hanya menjadikan KUH Dagang saja sebagai dasar hukum atau acuan hukumnya, namun sudah 2
Ibid
3
semakin banyak aturan-aturan hukum lain yang mendukung, baik melalui Undang Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun peraturan lainnya yang lebih khusus mengatur tentang hukum pengangkutan tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar pastinya sangat memerlukan suatu perkembangan dalam sistem hukum yang mengatur mengenai sistem hukum pengangkutan agar dapat lebih maju dan siap dalam mengahadapi persaingan ekonomi global. Proses globalisasi yang semakin lama semakin intens terjadi memberi implikasi bahwa setiap negara dituntut untuk dapat mengantisipasi dan bisa beradaptasi dengan kecenderungan globalisasi dan bisa menuju peradaban dunia (compression of the world) yang semakin tanpa batas ( borderless ). 3 Untuk mengantisipasi saling bersinggungan dibidang ekonomi memerlukan adanya harmonisasi hukum ekonomi lintas negara termasuk kesepakatan aturan main yang berlaku. Pada dasarnya tujuan utama suatu negara melakukan hubungan internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak dimiliki di dalam negeri sehingga diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Dalam kaitannya dengan kerjasama antar negara tersebut, para menteri luar negeri di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand merancang Joint Declaration yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta 3
Latif Adam dan Maxensius Tri Sambodo, Infestasi dan Perdagangan Luar Negeri:Dinamika Globalisasi dan Perannysa Dalam Pertumbuhan Ekonomi, diambil dari Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan VOL XVI (2) 2008 , (Jakarta : LIPI Press, 2008), Hlm 15-16, diakses pada tanggal 4 agustus 2010.
4
membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya. Upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan telah membuahkan hasil dengan ditanda-tanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 08 Agustus 1967 di Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Deklarasi tersebut menandai berdirinya perhimpunan bangsabangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN ). Kini ASEAN terdiri dari sepuluh (10) negara yaitu Lima (5) negara pendiri dan Lima (5) negara yang bergabung kemudian yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999). 4 Pentingnya suatu visi bersama untuk membangun integrasi Ekonomi bersama antar negara di kawasan ASEAN telah mendorong para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membuat suatu Deklarasi bersama yang disebut dengan “Declaration On The Asean Economic Community (AEC) blueprint” yang ditanda-tangani pada tanggal 20 November 2007 yang lalu, yang merupakan cetak biru untuk melakukan transformasi guna menjadikan ASEAN sebagai suatu single market and production base, highly competitive, and fully integrated into global community by 2015. Deklarasi tersebut merupakan kelanjutan
dan penyempurnaan
dari kesepakatan dalam
“Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)”, yang pada salah satu
4
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Tahun 2007 http://www.Deplu.go.id diunduh 22 Agustus 2010.
5
butir kesepakatannya, menegaskan kembali National Single Window (NSW). 5 Salah satu komitmen bersama dalam melaksanakan deklarasi tersebut adalah kesepakatan untuk membangun ASEAN Single Window (ASW) yang merupakan sistem terintegrasi yang mewadahi suatu lingkungan fasilitas perdagangan (trade facilitating environtment), yang didasari pada standarisasi data, informasi parameter, prosedur, formalitas, dan international best practises, yang berkaitan dengan proses kepabeanan/keluar masuk barang. Pada tingkat Nasional, Senin tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan, mewakili Pemerintah Indonesia secara resmi melakukan peresmiaan “Implementasi Tahap Kesatu Sistem NSW di Indonesia” dan sekaligus melakukan peluncuran “Official Website dan Portal NSW” sebagai gerbang utama sistem layanan publik yang terintegrasi secara elektronik, yang menyediakan fasilitas untuk pelayanan seluruh kegiatan yang terkait dengan ekspor-impor. 6 Suatu negara memiliki tujuan neraca perdagangan yang surplus atau ekspor lebih besar dari pada impor. Dengan demikian liberalisasi perdagangan akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan
yakni
pertumbuhan ekspor dan impor. Pertumbuhan ekspor dan impor inilah yang menentukan Neraca Perdagangan suatu negara yaitu Surplus atau Defisit. Penerapan NSW ini juga untuk mempermudah para pelaku usaha untuk dapat melakukan pengeluaran barang impor atau pemasukan barang ekspor 5
Tim Persiapan National Single Window (NSW) Republik Indonesia, Penerapan Sistem National Single Window Menuju Otomasi Sistem Pelayanan yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor, http://www.NSW.go.id diunduh pada 21 Mei 2010. 6 Ibid.
6
dari dan ke kawasan pabean dengan menggunakan dokumen yang hanya diajukan melalui satu jendela saja, yang artinya pelayanan ini bersifat satu penyampaian, satu pemrosesan, dan satu pemutusan (Single Submission, Single Processing, dan Single Decision). Dalam bahasa sederhana NSW merupakan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta dalam bentuk maya (Virtual Office) yang menangani proses perizinan ekspor-impor secara elektronik penuh, dimana sebelumnya pengusaha menggunakan kertas (manual) atau Disket/USB (semi-elektronik) untuk mengurus dokumen. Dengan adanya NSW proses perizinan dilakukan secara cepat, menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu lagi datang ke KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta pelayanan sehingga tidak terjadi hubungan dengan pihak (contact person) pejabat, barangpun bisa tiba dengan cepat di tempat tujuan, biaya produksi dan transaksi menjadi rendah sehingga mampu menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Pelaksanaan NSW ini membawa tantangan baru. Tantangan mendasar adalah Harmonisasi Data. Pembagian informasi antara instansi sepertinya sederhana, tetapi seringkali sangat sulit. Instansi yang berbeda memiliki peraturan yang berbeda untuk barang atau pelabuhan yang sama. Demi terciptanya kesesuaian berbagai jenis data adalah tugas yang panjang dan berat, tetapi harus dilakukan demi berbagi informasi, namun perlu disusun rangkaian data bersama sehingga tidak ada kesalahpahaman atau salah tafsir antar instansi. Tantangan kedua adalah masalah teknis : metode pertukaran data. Seperti harmonisasi data, masalah ini sepertinya sederhana, akan tetapi
7
dalam sistem teknologi dan informasi warisan yang menggunakan sistem keamanan dan protokol keamanan berbeda, hal ini adalah tantangan. Tantangan ketiga adalah masalah Legalitas. Pembagian data antar instansi memerlukan kerangka hukum yang memastikan semua pihak dapat mengandalkan informasi yang dimasukkan secara elektronik dan dibagi menjadi sistem jendela tunggal. 7 Berdasarkan pemikiran pentingnya penerapan NSW tersebut sebagai layanan publik yang terintegrasi secara elektronik, yang menyediakan fasilitas untuk pelayanan seluruh kegiatan yang terkait dengan ekspor-impor dimana hal tersebut merupakan hal yang baru, maka dalam tesis ini penulis mengangkat topik penelitian dengan judul : “ Permasalahan penerapan National Single Window (NSW) Dalam Rangka Menarik Minat Investor Asing untuk berinvestasi di Indonesia (Studi Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta )”
1.2. Perumusan Masalah Dengan tingginya jumlah barang ekspor maupun impor keluar dan masuk dari dan ke Indonesia
dan semakin tingginya kebutuhan tingkat
pelayanan terhadap pengusaha/importir/eksportir akan kelancaran arus barang mereka maka penelitian ini memandang perlu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penerapan National Single Windows (NSW) dengan minat dari pengusaha/importer/eksportir untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan 7
Li San Cheung (Pierre), Surat Pembaca, Http://www.senada.or.id, diunduh pada 22 agustus 2010.
8
kondisi
tersebut
dan
berdasarkan
latar
belakang
diatas,
maka
impor
dalam
permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
jalannya
arus
barang
ekspor
dan
perdagangan internasional ? 2. Bagaimana penerapan NSW terkait dengan proses impor-ekspor dan dampaknya bagi perdagangan di Indonesia? 3. Apakah penerapan NSW pada KPPBC Soekarno-Hatta dapat menarik minat investor asing berinvestasi di Indonesia ?
1.3.Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : a. Untuk mengetahui jalannya arus perdagangan internasional . b. Untuk mengetahui penerapan sistem NSW terkait dengan prosedur kepabeanan dan dampaknya bagi perdagangan ekspor-impor di Indonesia. c. Untuk mengetahui apakah penerapan NSW pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
1.4.Manfaat Penelitian Manfaat penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut : a. Secara
teoritis,
perdagangan
untuk
menambah
internasional
dan
pengetahuan bagaimana
penulis ciri-ciri
tentang beserta
karakteristiknya, untuk mengetahui para pihak yang terkait dalam teknik
9
perdagangan internasional, beserta hubungan pihak kepabeanan dalam kegiatan pengangkutan di bandar udara. Selain itu, dapat juga memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih mengenal penerapan sistem NSW tersebut dalam kegiatan ekspor-impor di Indonesia. b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran juridis bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum bisnis maupun perdagangan baik nasional, internasional, maupun pihak lain yang merasa tertarik terhadap masalah yang akan dibahas.
1.5.Keaslian Penelitian Keaslian penelitian tesis ini benar merupakan hasil dari pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan judul, ditambah sumber riset dari KPPBC Type Madya Pabean Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah penulis melihat perpustakaan di Fakultas Hukum jurusan Hukum Bisnis, penulis tidak menjumpai judul tesis ini. Dalam penulisan ini yang harus ditekankan adalah apakah penerapan NSW ini dapat menarik minat investor asing berinvestasi di Indonesia ? Selain itu juga karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses berlakunya penerapan masuknya barang ekspor dan impor melalui portal NSW di KPPBC Type Madya Pabean Soekarno-Hatta . Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum Internasional, hukum Pengangkutan, serta Peraturan Perundang-undangan
yang
membahas
mengenai
pertanggungjawaban
10
pengangkut terhadap barang yang diangkut melalui pengangkutan udara, beserta undang-undang tentang kepabeanan
dan peraturan presiden yang
menjadi dasar hukum penerapan NSW tersebut, oleh karena itu penulisan ini asli karya penulis.
