BAB I PENDAHULUAN. karena sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Orang pribadi, badan hukum merupakan subjek hukum karena merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari aktivitas pergerakan subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Berawal dari kepentingan subjek hukum akan timbul akibat hukum yang merupakan akibat adanya hubungan hukum diantara subjek hukum itu sendiri. Juga guna untuk memberi rasa aman dan kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat, karena sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum. Jika mendengar perkataan hukum, maka akan teringat dengan Pengadilan, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, dan Notaris. Mengingat hukum seketika akan mengingat sesuatu perkara dalam pengadilan. Hukum sebagai kekuasaan yang hidup, yaitu sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, akan tetapi juga sebagai kekuasaan yang senantiasa berkembang, bergerak, karena dalam pengadilan dapat membentuk peraturan-peraturan baru.1 Setiap saat hidup kita dikelilingi oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih ada sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati. Hukum 1

L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hal. 5

Universitas Sumatera Utara

memberikan langsung hak-hak terhadap ibu dan bapak dan meletakkan kewajiban atas ibu dan bapak terhadap anak-anaknya, dalam perkataan lain sejak lahir manusia merupakan pendukung hak. Segala benda yang ada disekitar kita merupakan obyek hak. Dalam masyarakat tumbuh dan berkembang hubungan hukum, dimana dalam lingkup pidana dimotori dan diawasi oleh kepolisian, hukum administrasi ditangani oleh aparatur pemerintahan, dan hukum keperdataan diserahkan kepada masyarakat sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena dalam keperdataan khususnya perikatan berlaku kepada mereka yang membuatnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”2

Secara formil perjanjian disebut juga kontrak yang dituangkan berdasarkan klausula-klausula yang disepakati bersama dan dibuat dihadapan Notaris yang

2

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Hal. 285


ditunjuk bersama oleh para pihak guna lebih terciptanya kepastian hukum atas kontrak tersebut.3 Setiap masyarakat membutuhkan seorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana tesebut.4 Seorang advocat berada dan mendampingi seseorang/klien agar hak-haknya tidak dilanggar, maka Notaris tidak berada pada posisi satu pihak, melainkan berada diantara para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dibuat para penghadap. Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdata), berdasarkan bunyi pasal tersebut, akta-akta lain yang tidak dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa adalah akta di bawah tangan, pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris. Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarkat. Suatu akta akan memiliki karekter yang kuat dalam Patrik Purwahid, Kapita Selekta Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, Hal. 39 4 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Hal. 170 3


pembuktian, apabila akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak yang datang menghadap dan pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa

perbuatan-perbuatan

atau

keterangan-keterangan

yang

dikemukakan

memberikan suatu bukti yang tidak dapat mudah dihilangkan. Sekarang ini tidak sedikit akta Notaris yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti dan dipersoalkan di pengadilan, ataupun Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi, bahkan seorang Notaris karena tugas dan jabatannya digugat/dituntut di muka pengadilan. Hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.5 Harian Waspada terbit Senin, 28 Oktober 2008 memuat “Kapoldasu Irjen Nurudin Usman mengatakan, kasus tindak pidana yang melibatkan notaris, sejak tahun 2005 sampai 2007 di Direktorat Reskrim dan satuan wilayah di jajaran Poldasu, sebanyak 153 kasus. Dimana 10 orang sebagai tersangka dan sebanyak 143 orang jadi saksi”.6 Harian MedanBisnis terbit Sabtu, 17 Januari 2009 memuat “Kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan dana pinjaman (kredit) senilai Rp 11,7 miliar di PT Bank Kesawan Tbk Medan menyeret notaris Andar Situmorang SH sebagai tersangka. Status tersangka tersebut ditetapkan setelah anggota tim penyidik Reskrim Unit Idik 5 Sat Reserse Ekonomi Poltabes MS memeriksanya secara intensif, bersama pimpinan Cabang Pembantu (Capem) Pusat Pasar Bank Kesawan Tbk”.7

Abi Jumroh Harahap, Peran Notaris dalam Lalu Lintas Hukum, Harian Analisa, Tanggal 2 Pebruari 2010 6 Harian Waspada, 28 Oktober 2008 7 Harian MedanBisnis, 17 Januari 2009 5


Tidak sedikit pemberitaan mengenai Notaris yang terlibat dalam perkara pidana di media massa, namun mengenai kebenaran dalam berita-berita yang disampaikan itu haruslah dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam Pengadilan, bahwa secara

sengaja

atau

tidak

sengaja

Notaris

bersama-sama

dengan

para

pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika ini dapat dibuktikaan, maka Notaris mempertanggungkan perbuatannya kepada masyarakat. Pekerjaan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan Notaris menurut UUJN. Akta otentik itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dalam rangka proses penegakan hukum, Notaris terkadang dipanggil oleh aparat penegak hukum. Baik berkedudukan sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa. Dalam proses itu, prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris.


Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak.8 Dalam melaksanakan tugasnya para Notaris harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum (Openbaar Ambtenaar) yang terpercaya yang akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di Pengadilan.9 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris bisa saja mendapat gugatan dan tuntutan dari para pihak berikut pihak ketiga akibat dari akta yang telah dikeluarkan atau tugas yang menyangkut jabatannya. Kesalahan Notaris dalam

melaksanakan

jabatannya,

disebabkan

karena

kekurangan

terhadap

pengetahuan, pengalaman, dan pengertian dalam kode etik Notaris dan Undangundang Jabatan Notaris itu sendiri. Mengenai peristiwa hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, kelalaian/ketidak hati-hatian serta memihak salah satu pihak. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas maka setiap perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris harus dibuat secara cermat dan teliti, sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Kebenaran dan keadilan serta berdasarkan Irfan Fachruddin, Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Varia Pengadilan No. 111, Jakarta, 1994, Hal. 147 9 Irfan Fachruddin, Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Ibid. 8


itikad baik dan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum yang nantinya akan merugikan pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan keotentikannya terus bertahan, bahkan sampai Notaris meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah selesai dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan dilakukan.10 Sampai saat ini masih tetap ditemukan keterlibatan Notaris dalam perkara pidana, “ada apa dengan Notaris dan mengapa”. Bagaimana tanggung jawab Notaris kepada masyarakat yang masih meyakini Notaris sebagai pihak yang dapat menyelesaikan persolan hukum mereka. Dengan demikian masa depan Notaris terletak di tangan Notaris itu sendiri, kemana ianya melangkah, apakah untuk kehidupan yang lebih baik atau hanya akan merugikan masyarakat saja.

10 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 43


B. Perumusan Masalah Dari sedikit uraian tersebut di atas, penelitian ini membuat tiga permasalahan yang akan dibahas dalam keterlibatan Notaris dalam perkara pidana, yakni : 1. Apa yang menyebabkan Notaris terlibat dalam perkara pidana. 2. Bagaimana prosedur pemeriksaan Notaris yang diduga terlibat dalam perkara pidana. 3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam perkara pidana.

C. Tujuan Penelitian Dari tiga permasalahan yang diuraikan di atas, memiliki tujuan yang hendak disampaikan penelitian ini yakni : 1. Untuk mencari tahu apa, bagaimana, dan mengapa Notaris selaku pejabat umum terlibat dalam perkara pidana, dan 2. Untuk mencari tahu tata cara pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam perkara pidana.


3. Untuk mencari tahu apa dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat, seandainya ianya menjadi terpidana.

D. Manfaat Penelitian Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pembaca yang bergerak dalam profesi hukum khususnya Notaris selaku pejabat umum, untuk dapat bertindak dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku. Karena apapun profesinya, apapun yang ianya kerjakan tidak dapat lepas dari hukum. Juga sebagai masukkan kepada organisasi Ikatan Notaris Indonesia, untuk selalu menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, dan jika salah seorang anggotanya bersalah harus ditindak tegas. Dan yang terakhir, semoga penelitian ini bermanfaat bagi tim edukasi Kenotariatan untuk tidak selalu menanamkan kepada calon-calon Notaris agar menjadi Notaris yang bertindak berdasarkan kode etik. Namun, mahasiswa juga membutuhkan mental yang beretika dalam hidup, agar rasa percaya dalam masyarkat pengguna jasa notaris tetap ada.


E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran untuk mencari informasi tentang keaslian penelitian yang akan saya lakukan, khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian berjudul “Analisis Hukum Terhadap keterlibatan Notaris Dalam Perkara Pidana”, belum ditemukan judul dan pokok pembahasan dari penelitian yang sama ataupun menyerupai, yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun, ada penulis lain yang menyinggung persoalan atau membicarakan menyangkut hukum pidana, seperti : Tesis yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum”, yang diteliti dan dibuat oleh Edy Natasari Sembiring, dengan Nomor Induk Mahasiswa 077011016; dan tesis yang berjudul “Penggunaan Hak Ingkar Notaris pada Perkara Perdata dan Pidana (Studi penelitian di Kota Medan)”, yang diteliti dan dibuat oleh Hamidah, dengan Nomor Induk Mahasiswa 037011130.


F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1. Kerangka teori Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.11 Burhan

Ashshofa

mengungkapakan

suatu

teori

merupakan

serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.12 Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.13 Notariat di Indonesia dimulai pada saat masuknya usaha dagang VOC ke Hindia Belanda, awal abad XVI, dimana pemerintah Belanda memberi kekuasaan sangat besar pada usaha dagang ini, dan pada masa itu masih

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 80 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 19 13 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, 1990, Hal. 195

11 12


kalah bersaing dengan Portugis. VOC diberikan hak monopoli untuk mengumpulkan bahan-bahan dagangan seAsia Tenggara. Di Indonesia usaha dagang VOC berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta). Banyak pedagang Eropah dan Negara-negara lainya datang ke Batavia untuk membeli rempah-rempah dari VOC, dan untuk transaksi perdagangan dibutuhkan alat bukti tertulis, maka oleh pemerintah Hindia Belanda diangkatlah Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di tanah air Indonesia. Intruksi pertama untuk Notaris keluar tanggal 16 Juni 1625 yang isinya 10 pasal yang diantaranya ialah : Notaris harus diuji, disumpah, tidak bebas dalam menjalankan jabatannya karena adanya jabatan rangkap dengan jabatan pemerintah yakni sebagai panitera pengadilan. Tahun 1632 keluar instruksi dalam bentuk plakat, bahwa Notaris tidak boleh membuat akta jual beli, wasiat kecuali telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal dan Pengadilan. Pada tahun 1751 di Batavia ada lima orang Notaris dengan ketentuan dua orang tinggal di bagian barat kota, dan dua orang tinggal dibagian timur kota, dan satu orang tinggal di luar kota.


Pada tahun 1822 semua plakat-plakat yang ada, disatukan dalam sebuah peraturan yang disebut “Instructie voor Notarissen in Nederlandsche Hindie”, dituangkan dalam Staatblad 1822 Nomor 11 yang isinya adalah rangkuman pengumuman yang ada di plakat-plakat tersebut yang dirangkum menjadi 34 pasal. Intruksi ini berlaku sampai dikeluarkannya “Het Reglement op het Notaris Ambt in Nederlansche Hindie” atau lebih dikenal dengan “Notaris Reglement” Staatblad 1860 Nomor 3 yang dikenal sekarang sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) sebagai pengganti peraturan lama. Peraturan Jabatan Notaris Stb 1860 No. 3 telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Lembaran Negara 1945 No. 101, dan setelah 144 tahun, Stb 1860 No. 3 dinyatakan tidak berlaku lagi, digantikan dengan Undang-undang jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004. Untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan tujuan yang di harapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian di lapangan, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan dengan kajian. Teori tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian yang dilakukan, meliputi : pengertian dan tugas pokok Notaris, serta pengertian perkara pidana yang melibatkan Notaris.


Kata Notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan

atau

karakter

yang

dipergunakan

untuk

menuliskan

menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber.

14

atau Kata

Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang bicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya serta orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris adalah salah satu jabatan profesi hukum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral dan mental yang handal, sehingga Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Perjanjian yang dibuat Notaris adalah akta otentik, karena Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk itu. Notaris adalah profesi yang jabatannya fungsionaris, ditunjuk dan diangkat oleh negara, 14

Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 5


menjalankan jabatan berdasarkan undang-undang, namun tidak digaji oleh negara. Jabatan Notaris adalah jabatan umum, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, akta yang dibuat, yaitu minuta adalah merupakan dokumen Negara. Jadi tugas utama Notaris yaitu membuat membuat akta-akta autentik guna melayani masyarakat. Bidang pekerjaan Notaris selain membuat akta otentik, juga melaksanakan antara lain : 1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata; 2. Mendaftarkan akta-akta/surat-surat di bawah tangan (waarmerking); 3. Melegalisir tanda tangan; 4. Membuat dan mensahkan (waarmerking) salinan/turunan berbagai dokumen; 5. Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri; 6. Membuat keterangan hak waris (di bawah tangan); dan 7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti urusan bea materai dan sebagainya. 15 Prof. AG. Lubbers mengutarakan tentang lingkup kerja Notaris, yakni : 1. Autentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) dan ketepatan tulisan itu adalah pasti; 2. Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan yang termuat dalam jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan membentuk 15

Andasasmita Komar, Notaris Selayang Pandang, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 7


suatu akta), ia menangani keseluruhan hukum perdata yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil; 3. Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dari memberi nasehat sependek dan seringkas mungkin. Sebagaimana telah diketahui, para Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat. Wewenang dari para Notaris diberikan Undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan kepentingan diri Notaris itu sendiri. Oleh karena itu kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.16

Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.17 Inilah yang membedakan Notaris dengan jabatan lain yang ada dalam masyarakat, walaupun pejabat selain Notaris juga diangkat oleh pemerintah, ataupun mendapat izin dari pemerintah tapi sifat pengangkatan itu hanya merupakan pemberian izin untuk menjalankan sesuatu jabatan, tidak langsung merupakan pengemban jabatan Negara (Dokter, Advocat, Akuntan, dll). Pejabat selain Notaris itu menjalankan pekerjaan bebas, tidak bersumber kepada kekuasaan pemerintah, hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatan, dan selanjutnya mereka bebas melakukan profesinya, 16 17

Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris, Ibid, Hal. 175 Sutrisno, Diktat Komentar UU Jabatan Notaris Buku I, kalangan sendiri, 2007, Hal. 119


boleh memilih dimana tempat bekerja, tidak terikat kepada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang erat hubungannya dengan pekerjaannya serta tidak ada pemeriksaan rutin atas segala pekerjaan yang telah dilakukannya. Notaris bukan pegawai negeri, meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan pemerintah. Antara pemerintah dan pegawai negeri terjadi hubungan kerja kedinasan, sebaliknya pemerintah dan Notaris tidak ada hubungan kerja kedinasan. Notaris juga bukan pegawai swasta walaupun tidak digaji pemerintah dan hanya bekerja mandiri, Notaris tunduk kepada pasal-pasal dari Undang-undang Jabatan Notaris. Inilah yang membedakan Notaris dari pegawai swasta biasa. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah (anti trial role).


Dengan demikian profesi Notaris di Indonesia didasari oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Diterjemahkan kembali dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagai pengganti Het Reglement op het Notaris Ambt in Nederlandsche Hindie nomor 3 Tahun 1860. Pasal 1 ayat 1 UUJN “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Pasal 15 ayat 1 UUJN “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinn dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”


Hamidah dalam tulisannya yang berjudul Penggunaan Hak Ingkar Notaris pada Perkara Perdata dan Pidana (studi penlitian di kota Medan), Kewenangan Notaris meliputi beberapa hal, yakni : 1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya; 2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; 3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu dibuat.18

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaanya. Kewenangan Notaris menurut UUJN (Pasal 15): 1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 18 Hamidah, Penggunaan Hak Ingkar Notaris pada Perkara Perdata dan Pidana (studi penlitian di kota Medan), Karya Ilmiah, 2005, Hal. 4


2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. 3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking). 4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir). 6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 7. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. 8. Membuat akta risalah lelang. 9. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta


akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN). Kewajiban Notaris menurut UUJN (Pasal 16): 1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali. 3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta; 4. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 5. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan: a. Yang membuat notaris berpihak, b. Yang membuat Notaris mendapat keuntungan dari isi akta; c. Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak; d. Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.


6. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah \ jabatan. 7. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. 8. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen

resmi

bersifat

otentik

tersebut

memerlukan

pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab. 9. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; 10. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan


ke Majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya; 11. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; 12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 13. Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi; 14. Menerima magang calon Notaris; Larangan jabatan Notaris menurut UUJN (Pasal 17): Notaris dilarang: 1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; 3. Merangkap sebagai pegawai negeri; 4. Merangkap sebagai pejabat negara; 5. Merangkap sebagai advokat;


6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta; 7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wialayah jabatan Notaris; 8. Menjadi Notaris pengganti; 9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agam, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehoramatan dan martabat jabatan Notaris. Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta autentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.19 Di dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk kepada teori hukum Sosiologis. Menurut Roscoe Pound teori ini merupakan suatu kajian yang berkarakter khas tertib hukum, yaitu merupakan suatu 19 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hal. 37


aspek ilmu hukum yang sebenarnya, memandang hukum sebagai suatu alat pengendalian sosial.20 Keterlibatan Notaris dalam perkara pidana tidak akan lepas dari seperangkat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dan Undang-undang Jabatan Notaris, karena Notaris adalah bagian dari masyarakat sosial itu sendiri. 2. Kerangka Konsepsional Menurut kamus Bahasa Indonesia konsepsi adalah pendapat atau pangkal pendapat, pengertian pendapat; rancangan : cita-cita, dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antar abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus dan disebut defenisi operasional.21 Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, guna menghidari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini.22

20

Achmad Ali., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009, Hal.

21

Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal. 3 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Op. Cit., Hal. 28

103 22


Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu : 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini (Pasal 1 butir UUJN). 2. Perkara pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaan (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.23 3. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 butir 6 UUJN). 4. Ikatan Notaris Indonesia disingkat ini adalah perkumpulan / organisasi bagi para Notaris, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia.24 23

24

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 54 Gunardi & Markus Gunawan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan, Jakarta, 2007,

Hal. 604


5. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota, dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya pada Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.25 6. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 7 UUJN) 7. Tindak pidana Notaris adalah kejahatan yang dilakukan Notaris secara sengaja maupun tidak sengaja dalam lingkup pekerjaannya.26 Dengan demikian konsepsi dalam penelitian ini yakni : keterlibatan Notaris dalam peristiwa pidana sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Keterlibatan Notaris, baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, dan sebagai tergugat telah mencerminkan kurang hati-hatinya Notaris dalam membuat akta atau menjalankan tugasnya selaku pejabat umum karena adanya kesengajaan dan kelalaian dari Notaris itu sendiri. 25 26

Gunardi & Markus Gunawan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan, Ibid. Tjong, Deddy Iskandar, Wawancara, tanggal 04 Januari 2010


G. Metode Penelitian 1. Sifat penelitian Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu untuk menggambarkan, menganalisa, menelaah, dan menjelaskan secara analisis berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan.27 Penelitian ini mendeskriptifkan, sejauh mana peraturan perundangundangan mengatur Notaris selaku pejabat umum, berguna sebagai rambu bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data-data maupun dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 2. Alat pengumpulan data Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini hanya melakukan :

27

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,

Hal. 38


1. Studi dokumen, yaitu mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi pustaka ini tersedia, baik si kepustakaan, perkumpulan, organisasi, instansi, dan juga yang ada di masyarakat namun sifatnya tertulis. 2. Pedoman wawancara langsung melalui narasumber yang dapat dipercaya. Wawancara dilakukan dengan para responden yang dianggap tahu dan memahami serta mendukung pokok permasalahan dalam penelitian ini. 3. Analisis data Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer (undang-undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), juga yang berasal dari narasumber, diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara deduktifinduktif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.28 Langkah selanjutnya adalah menyusun rangkuman dalam abstraksi tersebut dalam satuan-satuan, yang mana satuan-satuan ini 28 Lexy J. Moleong, MA., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, Hal. 190


kemudian dikategorisasikan. Data yang telah dikategorisasikan, kemudian ditafsirkan dengan cara mengolah hasil sementara menjadi teori, substantif. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif dan deduktif.


BAB I PENDAHULUAN. karena sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum

Recommend Documents