BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Semua orang, khususnya para pelaku bisnis menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, sulit diketahui kapan ketidakpastian itu terjadi dan mengapa ketidakpastian itu dapat terjadi. Terutama dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak akan pernah terlepas dari suatu ketidakpastian. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Risiko-risiko dalam dunia bisnis misalnya : kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya. 1 Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko timbul karena ada kemungkinan variasi out-comes atau hasil yang akan diperoleh. Jadi secara umum risiko itu timbul karena adanya kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian itu timbul karena adanya ketidaksempurnaan peramalan.
Risiko selalu
dihubungkan dengan kemungkinan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, tidak diinginkan atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik :2 1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa; 2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian; 1 2
Soeisno Djojosoedarso, 1999, Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 1 Ibid, hlm. 4
1
Dalam mengelola bisnis, suatu perusahaan tidak lepas dari kemungkinan timbulnya risiko yang akan muncul, artinya apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik atau cermat, berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, direksi perusahaan baik itu perusahaan besar maupun kecil, umumnya memberikan perhatian yang lebih terhadap pengelolaan risiko. Bahkan, perusahaan-perusahaan besar seringkali memiliki departemen atau bagian sendiri untuk mengelola risiko. Salah satu kegiatan bisnis yang banyak mengandung risiko adalah tahap distribusi. Produk suatu perusahaan baru dapat dinikmati atau dikonsumsi oleh konsumen apabila telah didistribusikan. Artinya suatu perusahaan harus sebisa mungkin membuat produknya dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Setiap perusahaan sedapat mungkin mendistribusikan produknya ke seluruh wilayah. Semakin luas cakupan distribusi produk suatu perusahaan semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat dicapai. Akan tetapi, kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan sebagian besar wilayahnya berupa perairan merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Mengatasi tantangan berupa kondisi geografis Indonesia, pengangkutan laut untuk pendistibusian produk dapat menjadi solusi. Akan tetapi, pengangkutan laut bukan tanpa risiko. Bahkan, apabila dibandingkan dengan transportasi udara, justru transportasi laut memiliki risiko yang lebih besar. Hal ini dapat kita bandingkan dari beberapa sisi. Dari sisi waktu, risiko keterlambatan sampainya barang oleh pengangkutan laut jauh lebih besar. Dari sisi penanganan pelabuhan, jalur laut lebih berisiko, karena ukuran dan kapasitas barang yang diangkut lebih besar. Dari sisi perjalanan barang, jalur laut akan lebih banyak mengalami hambatan cuaca dan kemungkinan kejahatan di laut dan sebagainya. 2
Risiko lainnya yang dapat terjadi pada pengangkutan laut adalah masalah muatan kapal (cargo). Muatan kapal (cargo) dapat mengalami risiko berupa kehilangan, kerusakan, penyusutan volume atau berkurang jumlahnya. Risiko ini selain merugikan produsen juga dapat menimbulkan kerugian pada distibutor dan konsumen berupa tidak terpenuhinnya hak secara utuh. Dalam skala yang lebih besar hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) diantara para pelaku bisnis. Adanya ketidakpercayaan atau distrust merupakan sentimen buruk yang dapat mengganggu iklim suatu bisnis. Risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia maupun harta benda selayaknya untuk diminimalisir. Risiko yang ada dalam kehidupan manusia dapat ditanggulangi dengan mengalihkan, mencegah menghindari atau menerima risiko tersebut. Mencegah risiko dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan secara hati-hati. Memperkecil peluang risiko dengan melakukan kegiatan secara hati-hati dan menjaga serta mengelola harta bendanya dengan baik, sedangkan dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan risiko maka manusia telah menghadapi risiko dalam hidupnya. Adapun cara lain untuk menanggulangi risiko adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain yakni dengan cara asuransi.3Asuransi merupakan istilah yang berasal dari kata insurance atau verzekering yaitu pertanggungan. Asuransi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Asuransi dipilih oleh masyarakat tidak hanya untuk mengalihkan risiko secara efektif melainkan juga untuk keperluan lain seperti kelancaran aktifitas perdagangan maupun bisnis. Salah satu bentuk asuransi untuk mengatasi risiko bahaya di laut adalah asuransi pengangkutan laut atau asuransi maritim. Asuransi maritim diyakini sebagai salah satu bentuk 3
Emmy Pangaribuan, 1983, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.10
3
asuransi tertua yang bersumber dari lex mercantoria (law merchant).4 Sejak kapal pedagang dan armada laut Inggris mendominasi pelayaran di berbagai penjuru dunia, sejak itu pula praktik asuransi maritim dan persyaratannya dibentuk dan diatur secara modern, yakni pada abad 19. Suatu kewajaran bahwa mulai sejak itu Inggris mulai menjadi pusat internasional atas asuransi maritim. Bertitik tolak dari hal ini, kebijakan, klausul dan kebiasan-kebiasaan asuransi maritim di Inggris mempengaruhi perkembangan asuransi maritim secara internasional termasuk juga pada negara-negara berkembang.5 Asuransi Maritim sebagai bentuk perlindungan tertua dari kerugian mempunyai sejarah panjang terkait dengan perkembangan bisnis pengangkutan laut. Pemilik kapal atau pemilik kargo lebih baik membeli asuransi maritim untuk mengalihkan risiko laut atau risiko lain untuk menghindari kerugian. Pihak pembeli asuransi maritim dinamakan tertanggung dan pihak yang menyelenggarakan asuransi disebut dengan penanggung (insurer or underwriter).6 Asuransi maritim meliputi berbagai risiko berdasarkan perjanjian pertanggungan yang dilakukan. Hal ini termasuk hull, cargo, freight dan marine liabilities.7 Asuransi maritim merupakan cabang yang unik dari usaha asuransi, diatur oleh berbagai peraturan-peraturan oleh setiap negara di seluruh dunia. Akan tetapi peraturan yang banyak dipakai dan diadopsi oleh berbagai negara bersumber dari hukum Inggris yakni Marine Insurance Act 1906 (MIA 1906).8 Meskipun MIA 1906 mengatur banyak aspek mengenai
4
Stella Sakaridou, Maritime Insurance & Piracy, Paper for the AIDA Europe Conference In Zurich, October 2009, page 4 5 United Nations Conferrence on Trade and Development, Legal & Documentary Aspects of the Marine Insurance Contract, Report by the UNCTAD Secretariat, New York 1982, page 5 6 Tian Li, Right of Subrogation in Marine Insurance : A Comparative Study of English & Chinese Law, Thesis, 2012, Lund University, page 4 7 Donald T. Rave, Jr and Stacey Tranchina, Marine Cargo Insurance : An Overview, 66 tulane law Review 371 (1991), page 1 8 Gayatri Iyer, Impact of Packing on Marine Insurance, Bimaquest Volume IX Issue II, July 2009, page 21
4
kontrak asuransi maritim, namun asas kebebasan berkontrak masih diakui. Oleh karena itu para pihak dapat menentukan kesesuaian dan perluasan lingkup perjanjian dan kewajibannya dalam kontrak asuransi maritim. Sebuah kontrak asuransi maritim tidak dapat diterima sebagai bukti kecuali dibuktikan dengan polis, polis asuransi maritim dibuat dan diterbitkan pada saat kontrak dibuat atau dapat diterbitkan setelahnya (Pasal 22 MIA 1906). Sebuah polis asuransi maritim harus memuat : identitas tertanggung, objek yang diasuransikan, nilai objek yang diasuransikan, risiko yang dipertanggungkan, jangka waktu asuransi, premi, identitas penanggung dan tanda tangan penanggung.9 Marine Insurance Act 1906, Pasal 3 menyebutkan bahwa risiko-risiko yang dijamin dalam asuransi maritim antara lain : perils of the sea, fire, war, pirates, rovers, thieves, captures, seizures, restrains, and detainment’s of princess and people, jetisson, barraty, and any other perils, either of the like kind or which may be designated by policy. Melihat dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Marine Insurance Act
telah menjamin barang yang
diasuransikan dari banyak berbagai risiko. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 637 menyebutkan risiko-risiko yang dijamin oleh penanggung dalam asuransi maritim meliputi : angin topan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdamparnya kapal, tergulingnya kapal, penubrukan karena kapalnya dipaksa mengganti haluan, karena pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, paksaan, banjir, perampasan, bajak laut atau perompak, penahanan atas perintah dari atasan, pernyataan perang, tindakantindakan pembalasan; segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan, atau kecurangan nahkoda atau anak buahnya, atau pada umumnya karena malapetaka yang datang dari luar, yang bagaimanapun juga kecuali apabila oleh ketentuan Undang-Undang atau oleh 9
Christopher J. Giaschi, Marine Insurance, UBC Law 332, 2003, page 5
5
sesuatu janji di dalam polisnya, penanggung dibebaskan dari penanggungan sesuatu dari bahaya tadi. Pengalihan risiko yang terkait dengan pengangkutan laut dibagi kepada dua jenis asuransi maritim yaitu, marine cargo insurance dan carrier’s liability insurance. Kedua asuransi ini sama-sama mengcover risiko kehilangan atau kerugian selama pengangkutan laut. Hal yang membedakan di antara keduanya adalah pihak dan risiko yang dipertanggungkan. Liability insurance mengcover biaya yang dikeluarkan oleh pengangkut ketika barang hilang atau rusak selama pengangkutan, sedangkan cargo insurance mengcover kerugian ekonomis yang disebabkan oleh hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut. 10 Mengatasi risiko terhadap muatan kapal (kargo) bentuk asuransi maritim yang dapat dijadikan solusi adalah asuransi kargo. Asuransi kargo ini merupakan asuransi yang paling penting karena berhubungan dengan muatan kapal (asset).11Dalam asuransi kargo maritim, kargo yang diangkut dapat dibedakan berdasarkan cara pengangkutannya yaitu :12 a. Bulk cargo; b. Break bulk cargo; c. Liquid bulk cargo; d. Containerised cargo; e. Refrigerated cargo; dan f. Overdimensional cargo..
10
Eun Sup Lee, The Changing Liability System of Sea Carriers and Maritime Insurance : Focusing on the Enforcement of The Hamburg Rules, 15 Transnational Lawyer 241 (2002), page 5 11 F.D.C. Sudjatmiko, 1985, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 42 12 Gayatri Iyer, Op.cit, page 26
6
Asuransi kargo maritim bebeda dengan asuransi hull protection yang menyediakan jangka waktu perlindungan yang jelas. Asuransi kargo maritim lebih menitik beratkan perlindungan terhadap tujuan tertentu, seperti transportasi barang dari satu tempat ke tempat lain, sebanyak apapun waktu yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhana dan tertua, asuransi kargo terjadi pada saat barang memasuki pagar kapal hingga keluar kembali dari pagar kapal. Namun, bentuk asuransi seperti ini meninggalkan risiko yang besar pada tertanggung karena belum sampainya barang di tempat yang diinginkan sementara masa pertanggungan telah berakhir. Dari hal ini kemudian muncul klausa warehouse to warehouse, yang menyediakan perlindungan barang yang diasuransikan termasuk pada saat transit hingga barang berada dalam penguasaan pembeli atau pemilik kargo. 13 Asuransi kargo menyediakan perlindungan atas barang yang ditanggungkan terhadap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh bahaya laut (perils of the sea) ataupun bahaya di laut (perils on the sea). Perils of the sea merupakan bahaya yang terjadi di laut meliputi pecahnya kapal, terdampar, tubrukan kapal, perompak, atau masuknya air ke kapal. Sedangkan perils on the sea merupakan bahaya yang dapat terjadi di laut seperti kebakaran, gempa bumi, ataupun sambaran kilat. Luas pertanggungan risiko atas asuransi kargo maritim pada banyak negara mengacu pada ketentuan Institute Cargo Clause (ICC). ICC ini merupakan pengaturan terhadap asuransi kargo maritim yang dirumuskan oleh Institute London Underwriter dan dipakai oleh Llyod Insurance Market di London.14 Berdasarkan Institute Cargo Clause, asuransi kargo mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan di dalam polis sebagai
13 14
Donald T. Rave, Jr and Stacey Tranchina, Op.cit, page 2 CMI, CMI Marine Insurance Yearbook, Singapore, (2000), page 15
7
awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama dalam perjalanan yang wajar dan berakhir pada saat barang diserahkan di gudang penerima atau : a. tiba di gudang tujuan yang disebutkan di dalam polis; b. tiba di gudang lain yang dipilih tertanggung untuk penyimpanan di luar perjalanan biasa, untuk penimbunan, atau untuk distribusi; atau c. Setelah berakhirnya masa 60 hari setelah barang terakhir dibongkar dari kapal di pelabuhan tujuan. Institute Cargo Clause dibagi menjadi tiga, yaitu Insititute Cargo Clause A, Institute Cargo Clause B, dan Institute Cargo Clause C. ICC A memberikan cover perlindungan all risk,
15
kecuali beberapa risiko yang dikecualikan. ICC B dan ICC C memberikan cover perlindungan yang lebih sempit dan terbatas, serta beberapa risiko yang dikecualikan. ICC B memberikan perlindungan dari : fire or explosion, vessel or craft being stranded, grounded, sunk or capsized, overturning or derailment of land conveyance, collision or contact of vessel, craft or conveyance with any external object other than water, discharge of cargo at a port of distress, earthquake, volcanic eruption or lightning, general average sacrifice, jettison or washing overboard; and entry of sea, lake or river water into vessel, craft, hold, conveyance, container, liftvan or place of storage. ICC C menmberikan perlindungan yang hampir sama dengan ICC B, dengan pengecualikan risiko washing overboard , entry of water and losses in loading or unloading. 16 Dalam Institute Cargo Clause baik ICC A, B, maupun C terdapat risiko-risiko yang dikecualikan yaitu pada Pasal 4, 5, 6 dan 7. Pasal 4 secara garis besar mengatur tentang
15
See British and Foreign Marine Insurance Co v Gaunt [1921] 2 A.C 41, which decides that under an all risk policy proof of loss is all that required of the assured, and the burden then switches to the insurers to establish the operation of an excluded peril. 16 Robert Merkin, Colinvaux’s Law of Insurance 8 th Ed., London : Sweet & Maxwell, 2006, page 877
8
pengecualian ordinary loss, ordinary leakage, wear and tear, inherent vice dan delay. Pasal 5 secara garis besar mengatur pengecualian tentang tidak laik lautnya sebuah kapal (unseaworthiness). Pasal 6 secara garis besar mengatur tentang pengecualian risiko perang. Pasal 7 secara garis besar mengatur pengecualian tentang pemogokan (lockout). Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) di Indonesia adalah PT. Jasaraharja Putera Insurance atau lebih dikenal dengan JP Insurance. PT. JP Insurance adalah salah satu perusahaan asuransi umum di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jasa Raharja. Visi dari PT. JP Insurance adalah menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, dengan misi untuk menyediakan produk tepat guna dengan layanan prima. Didirikan pada 27 November 1993 di Jakarta, PT. Jasaraharja Putera Insurance (JP Insurance) telah memberikan layanan asuransi yang luas kepada masyarakat di seluruh Indonesia selama duadasawarsa. Saat ini, 27 Kantor Cabang, 11 Kantor Pemasaran dan 75 Kantor Unit Layanan JP Insurance yang tersebar di seluruh Nusantara. Menyediakan solusi untuk kebutuhan jasa asuransi kerugian, asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Rekayasa yang seluruhnya terus dikembangkans sejalan dengan tekad Perusahaan untuk menjadi one-stop insurance service company.17 Dijalankan di atas fondasi bisnis yang dibangun melalui penerapan selaras konsisten prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan didukung Budaya Perusahaan yang telah meresap kuat jujur, disiplin, tanggap, cermat, dan santun JP Insurance semakin mendapat kepercayaan dari para nasabah dan mitra bisnis, sehingga semakin yakin
17
Sekilas Perusahaan JP Insurance, http://www.jasaraharja-putera.co.id/?p=44, diakses 19 Januari 2014
9
mampu mengibarkan diri menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia sesuai dengan visi perusahaan.18 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan asuransi pengangkutan laut terhadap muatan kapal (kargo). Oleh
karena
itu
Peneliti
membuat
Penelitian
hukum:
“TINJAUAN
YURIDIS
PELAKSANAAN ASURANSI KARGO MARITIM (MARINE CARGO INSURANCE) PADA PT. JASARAHARJA PUTERA INSURANCE CABANG SURABAYA.
18
Ibid
10
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam Penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) pada PT. Jasaraharja Putera Insurance cabang Surabaya? 2. Apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasinya terkait dengan pelaksanaan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) pada PT.Jasaraharja Putera Insurance cabang Surabaya?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diketahui tujuan Penelitian hukum ini, sebagai berikut : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) pada PT. Jasaraharja Putera cabang Surabaya. b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasinya terkait dengan pelaksanaan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) pada PT. Jasaraharja Putera cabang Surabaya. 2. Tujuan Subjektif a. Penelitian hukum ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
11
1.4
Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan Penelitian hukum yang telah diketahui, maka manfaat Penelitian hukum antara lain : A. Manfaat Akademis a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu hukum khususnya Hukum Asuransi, terutama terkait asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) dan mengetahui masalah yang dialami serta bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Asuransi. B. Manfaat Praktis 1. Bagi Peneliti Penelitian yang dilakukan akan memiliki manfaat bagi Peneliti sendiri, yaitu menambah wawasan pengetahuan untuk Peneliti terkait pengaturan dan pelaksanaan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) pada PT. Jasaraharja Putera Insurance cabang Surabaya. 2. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat untuk dapat lebih mengetahui mengenai seluk beluk terkait pelaksanaan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance).
12
3. Bagi PT. Jasaraharja Putera Insurance Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Jasaraharja Putera Insurance untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan melaksanakan asuransi kargo maritim (marine cargo insurance) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 1.5
Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan Peneliti, tidak terdapat Penelitian hukum di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada yang mengangkat topik berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema adalah : 1. Pelaksanaan Asuransi
Protection and Indemnitity
(P&I) pada
Perusahaan
Pengangkutan Laut di PT. Samudera Indonesia yang disusun oleh Tania Heri Esty pada tahun 2011. Penelitian hukum tersebut berfokus pada pelaksanaan asuransi Protection and Indemnity di perusahaan pengangkutan laut yakni PT. Samudera Indonesia. 2. Perlindungan Risiko terhadap Pengoperasian Kapal-Kapal Tanker dan Muatan Kapal (cargo) milik PT. Pertamina (Persero) yang disusun oleh Ni Putu Ayu Safitri pada tahun 2012. Peneliti memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dikarenakan penelitian yang dilakukan Peneliti mengkaji tentang pelaksanaan asuransi pengangkutan laut terhadap kargo. Penelitian yang dilakukan Peneliti memiliki perbedaan objek yang diteliti berupa asuransi muatan kapal atau kargo dan perbedaan tempat yakni PT. Jasaraharja Putera Insurance cabang Surabaya.
13
Dengan pencarian di mesin pencari internet, Google, belum pernah ada Penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Kargo Maritim (Marine Cargo Insurance) pada PT. Jasaraharja Putera Insurance cabang Surabaya. Oleh karena itu Peneliti menyatakan Penelitian hukum ini adalah asli.
14
