BAB I PENDAHULUAN. ke hari mobilitas masyarakat semakin banyak dan dituntut cepat. Menjawab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada era globalisasi seperti sekarang ini, segalanya cepat berubah dan berkembang sejalan dengan tuntutan jaman dan majunya teknologi maka dari hari ke hari mobilitas masyarakat semakin banyak dan dituntut cepat. Menjawab semua itu dunia perusahaan khususnya mengenai tenaga kerja sekarang ini sudah sangat dipersulit oleh karena teknologi yang bertambah maju. Jasa tenaga kerja salah satunya yang menjadi tulang punggung

perusahaan dan pembangunan

nasional telah banyak diganti dengan semakin canggihnya alat-alat yang dipergunakan untuk pengganti tenaga kerja. Walaupun demikian tenaga kerja merupakan salah satu yang diharuskan ada dalam masyarakat Indonesia untuk mempersempit adanya pengangguran di segala bidang usaha. Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia. 4 Sasaran

utama

Pembangunan

Nasional

tersebut

adalah

peningkatan

kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan tingkatan masyarakat. 4

Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. ix

Universitas Sumatera Utara

Oleh sebab itu menjadi cita-cita pula untuk meratakan hasil pembangunan secara bertahap yang akan dicapai nanti, tanpa kerja sama maka tidak akan tercapai apa sebenarnya yang dicita-citakan oleh pembangunan disektor ketenaga kerjaan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan guna mengganti ketentuan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan untuk memperbaiki kondisi ketenaga kerjaan di tanah air dalam rangka memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kepada warga Negara, pada saat itu masih digunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. 5 Hukum ketenaga kerjaan dengan segala problema dan implikasi tertentu sangat menarik untuk dibahas. Apalagi setelah reformasi menuntut banyak perubahan dan penyempurnaan secara signifikan, sehingga diperlukan suatu kajian dan pemahaman tersendiri dan juga menuntut akan terealisasinya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 setelah mempunyai banyak perubahan dari undang-undang lain dan peraturan-peraturan pelaksanaan sebelumnya. Pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan 5

Maimun, Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar,(Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004) hal. 8


masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual (penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ). 6 Kepedulian terhadap pembangunan merupakan usaha yang komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Tenaga kerja mempunyai peran dan arti yang sangat penting sebagai kelompok masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Kedudukan tenaga kerja (istilah umumnya dikatakan sebagai Buruh) dalam berbagai macam aspek pembangunan semakin diperhitungkan, mengingat bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya sehingga manusia tersebut menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi objek pembangunan. Memang diakui, bahwa jumlah penduduk yang besar apabila tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi akan menjadi beban yang bisa menghambat lajunya pembangunan. Namun apabila jumlah penduduk itu digunakan, dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang. Bila dilihat dari pandangan ahli ekonomi penduduk merupakan unsur : (a) Yang menciptakan dan mengembangkan teknologi (b) Yang meng-organisasi penggunaan berbagai faktor produksi. 7

6 7

Hardijan Rusli, Hukum Ketenaga Kerjaan 2003,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hal. 9 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta : Bima Grafika, 1982) hal. 174


Walaupun semakin canggihnya alat-alat yang dipergunakan oleh perusahaan untuk tetap menjalankan roda kerja, maka semuanya tidak akan lepas dari tenaga kerja manusia. Hal tersebut telah dibuktikan oleh mereka yang bekerja pada lapangan pekerjaan di perusahaan tempat mereka bekerja. Perlindungan tenaga kerja juga sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenaga kerjaan, salah satu tujuan pembangunan ketenaga kerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut Jamsostek merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja. 8 Kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, akan tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti luas, yang harus tetap dipelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebahagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit,

8

Maimun, Op. cit., hal. 86


meninggal dunia, cacat dan hari tua. Dalam keadaan hilang sama sekali, kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena resiko ini bersifat universal, maka perlu dipecahkan secara sistematis, terencana, bertahap serta berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk dibahas masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan PT. INALUM, dimana perlu diketahui bahwa perusahaan INALUM ini adalah salah satu perusahaan yang besar di Indonesia dan mempunyai banyak tenaga kerja, untuk itu ingin diketahui lebih mendetail berapa banyak kecelakaan kerja yang dihadapai oleh perusahaan, dan apakah perusahaan itu mengikuti aturan yang berada pada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut maka dipilihlah judul skripsi yaitu “Kajian Hukum Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja di PT. Indonesia Asahan Aluminium ( INALUM)”. B. Permasalahan Dalam penulisan skripsi harus ditentukan masalah yang merupakan titik tolak dari pembahasan selanjutnya. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : a. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas Kecelakaan Kerja. b. Apakah Serikat Buruh/Serikat Pekerja Berperan dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas terjadinya Suatu Kecelakaan Kerja pada PT. INALUM.


c. Bagaimana Hambatan yang diterima Tenaga Kerja dalam Penerimaan Uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ketika Kecelakaan Kerja di derita oleh Tenaga Kerja di PT. INALUM. C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Sehubungan dengan permasalahan yang di kemukakan di atas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tentang Pengaturan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas Kecelakaan Kerja. b. Untuk mengetahui peran Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas terjadinya suatu Kecelakaan Kerja. c. Untuk mengetahui hambatan yang diterima Tenaga Kerja dalam Penerimaan Uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ketika Kecelakaan Kerja di derita oleh Tenaga Kerja di PT. INALUM. Dari hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang jelas antara lain: 1. Manfaat Teoritis Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sedikit pengetahuan tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja di perusahaan PT. INALUM. 2. Manfaat Praktis Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja yang sesuai dengan kaedah hukum.


D. Keaslian Penulisan Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan tentang Kajian Hukum Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas Kecelakaan Kerja di PT. Indonesia Asahan Aluminium dan data yang diperoleh dari perpustakaan, judul ini belum pernah ditulis sebagai skripsi. Kalaupun ada terdapat judul yang hampir sama dengan judul ini, akan tetapi substansi permasalahannya berbeda. Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat di katakan bahwa skripsi ini merupakan karya yang asli. E. Tinjauan Kepustakaan Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Menurut Payaman J. Simanjuntak tenaga kerja pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Hal inilah sebenarnya dikatakan sebagai tenaga kerja semu. 9

9

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 10


Batasan pengertian hukum ketenaga kerjaan, yang dulu disebut hukum perburuhan atau arbeidrechts juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang para ahli memandangnya. Daliyo menyatakan bahwa: hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh bekerja pada dan dibawah majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasanya. 10 Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian amat luas dan untuk menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial, maka istilah hukum ketenaga kerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum perburuhan. Berdasarkan uraian tersebut bila dicermati, Hukum Ketenaga Kerjaan memiliki unsur-unsur: 1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan majikan/pengusaha.

10

Abdul Khakim, Op. cit., hal. 5


3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa. 11 1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jendral International Security Association (ISSA), dalam kuliahnya pada Regional Trainning ISSA, seminar tanggal 16 dan 17 Juni 1980 di Jakarta, mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut : “Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwaperistiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”. 12 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan,

perlindungan

dengan

interaksi

kerja

yang

saling

menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Dalam kamus populer “Pekerjaan sosial” istilah jaminan sosial tersebut disebut sebagai berikut : Jaminan Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang/individu yang

11

Ibid. Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet. I, Mutiara, Jakarta, hal. 29 12


menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya. 13 Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Imam Soepomo SH : Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahanya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya. 14 Pengertian jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, yaitu : Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Dari pengertian jaminan sosial tenaga kerja diatas dapat ditarik kesimpulan, jaminan sosial mempunyai beberapa aspek, antara lain : 1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan fikirannya kepada perusahaan tempat dimana mereka bekerja. 3. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

10 14

Ridwan Marpaung, Kamus Populer Pekerja Sosial, 1988, hal. 36 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1981, hal. 136


4. Menciptakan ketenangan bekerja, karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko-resiko kerja dan upaya pemeliharaan terhadap tenaga kerja. 5. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja akan menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi. Kebijaksanaan tenaga kerja dibidang jaminan sosial mempunyai keselarasan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual. Sementara kita ketahui bahwa pembangunan itu bersifat dinamis, dimana sangat besar pengaruhnya didalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan manusia, kegiatan usaha semakin meningkat dan tidak terlepas pula dari resiko yang akan menimpa, mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu penanganan secara serius terhadap perlindungan tenaga kerja. Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin hidup tenaga kerja, perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelolah oleh PT. JAMSOSTEK. Karena perusahaan yang memasukkan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek adalah perusahaan yang terletak bijaksana pemikiranya dan telah bertindak :


1. Melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir, maupun karena penempatan tenaga kerja pada proyek-proyek diluar daerah dalam rangka menunjang pembangunan. 2. Mendidik

para

buruhnya

supaya

berhemat/menabung

yang

dapat

dinikmatinya apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus dihadapi buruh beserta keluarganya. 3. Melindungi perusahaan dari kerusakan kemungkinan berjumlah sangat besar, karena terjadinya musibah yang menimpa beberapa karyawan, dimana setiap kecelakaan atau musibah sama sekali tidak diharapkan. 4. Memberikan ketenangan kerja kepada buruh beserta keluarganya, karena dengan terjadinya kecelakaan yang sama sekali tidak diharapkan, mereka telah berhak memperoleh jaminan yang layak yang tidak perlu sulit-sulit mengurusnya. 15 Program jaminan sosial tenaga kerja dibiayai dari, oleh dan untuk peserta. Dengan pengumpulan dana dari jumlah yang relatif kecil terkumpul dan yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan pada pesertanya. Dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja berlaku prinsip gotong-royong dalam arti kerja sama antara yang mampu dan yang kurang mampu, antara yang berusia tua dan yang berusia muda, antara yang sehat dan yang sakit. Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja salah satu wujud pemerataan pembangunan. Bagi para pesertannya, jaminan sosial tenaga kerja juga menciptakan kemandirian, dalam 15

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Managemen Tenega Kerja, Bima Aksara Jakarta, 1987, hal. 92


arti tidak menggantungkan diri pada orang lain pada waktu menghadapi resiko kehidupan. Dengan jaminan sosial tenaga kerja, pesertanya tidak perlu menggantungkan diri pada orang lain pada saat pesertanya menjadi tua dan tidak mampu bekerja. Demikian juga peserta tidak perlu belaskasihan orang lain pada saat membutuhkan biaya untuk perawatan sewaktu menderita sakit atau mengalami kecelakaan. Ketidak tergantungan pada orang lain ini merupakan manifestasi kemandirian yang menempatkan harga diri manusia pada tingkat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan jaminan sosial, juga mengakibatkan terkumpulnya dana, karena penerima iuran terjadi jauh sebelum pembayaran jaminan dilakukan. Lebih-lebih dalam struktur kependudukan yang relatif muda seperti negara kita. Dana ini dapat menjadi sumber pembentukan modal guna menunjang pembangunan. Sifat gotong-royong dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja juga menunjukkan kerja sama segenap tripartit. Pemerintah, pengusaha dan pekerja mempunyai peran masing-masing yang menentukan kemajuan yang dicapai program jaminan sosial tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja memang harus diselesaikan secara bersama atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat diantara unsur tripartit tersebut. Oleh sebab itu, jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja dan mendapatkan pelayanan sebagai akibat dari keadaan yang dialami oleh setiap tenaga kerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),


Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). 2. Dasar hukum jaminan sosial tenaga kerja UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ini dikeluarkan berlandasarkan dasar-dasar hukum. a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 41). c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok Mengenai tenaga kerja (lembaran Negara Tahun 1969 nomor 55 : Tambahan lembaran negara nomor 2912). d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (lembaran negara tahun 1970 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 2918). e. Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1981

tentang

wajib

lapor

ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 3201). 3. Pengertian kecelakaan kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang terjadi berhubungan dengan hubungan


kerja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ketempat kerja dan pulang kerumah menuju jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/ buruh. 16 Sedangkan yang dimaksu kecelakaan menurut Peraturam Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, tidak hanya kecelakaan yang terjadi di ruangan kerja saja, tetapi juga kecelakaan yang terjadi sejak pekerja meninggalkan rumahnya menuju tempat bekerjanya sampai dia pulang kembali ke rumahnya dengan melalui jalan yang biasa ia lalui. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau yang terjadi selama seorang pekerja melakukan pekerjaan atas perintah atasan dianggap kecelakaan kerja. Sebaliknya tidak dianggap, sebagai kecelakaan kerja, apabila seorang pekerja di dalam perjalanannya menuju ke tempat kerja atau pulang kerja mampir terlebih dahulu ke suatu tempat, dan terjadi kecelakaan di tempat itu. Kecelakaan yang demikian tidak dianggap kecelakaan kerja kalau mampirnya itu untuk tugas pribadi atau tugas rumah.

16

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 107


Disamping itu penyakit yang timbul sebagai akibat langsung dari pekerjaan juga dapat dianggap sebagai kecelakaan kerja. Namun kalau penyakit itu menyebabkan cacat atau meninggal dunia. Maka untuk dapat dianggap sebagai penyakit kecelakaan kerja haruslah dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratsyarat itu adalah : a. Pekerjaan tenaga kerja harus menanggung risiko penyebab penyakit itu. b. Pekerja/tenaga kerja yang bersangkutan berhubungan langsung dengan risiko itu. c. Penyakit tersebut telah berlangsung selama suatu masa tertentu. d. Tidak ada kelalaian yang disengaja oleh tenaga kerja sehingga ia terkena penyakit itu. e. Khusus untuk penyakit slicosic, absestorius, dan bsynosis absestrosis, dan bsynosis tidak dianggap sebagai penyakit kerja, bila pekerja belum datang ke tempat itu (tempat penyebab penyakit) selama 10 (sepuluh) tahun. 4. Ruang lingkup PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) PT Inalum terdiri dari : 1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terletak di sungai Asahan di Paritohan, kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir. PLTA PT Inalum yang terletak di sepanjang sungai Asahan terdiri dari : (1)

Bendungan Pengatur (Regulating Dam), yang terletak di Siruar, ± 14,6 km dari danau Toba. Bendungan ini berfungsi untuk menyediakan persediaan air yang di dalam danau dan mengatur air keluar dari danau


Toba ke sungai Asahan. Tipe bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 39 m, panjang 71 m. (2)

Bendungan Penadah Air Siguragura (Siguragura Intake Dam) yang terletak di Simorea, ± 9

km di hilir Bendungan Pengatur. Tipe

bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 46 m, panjang 173 m. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur pasokan air ke stasiun pembangkit listrik Siguragura (Siguragura Power Station)

yang

berada 200 m di dalam perut bumi dengan 4 unit generator. Total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 203 MW. Pembangkit listrik Siguragura ini merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia. (3)

Bendungan Penadah Air Tangga (Tangga Intake Dam) yang terletak di Tangga, ± 8 km di hilir bendungan Siguragura atau 500 m di hulu air terjun Tangga. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur pasokan air ke PLTA Tangga. Tipe bendungan ini adalah beton massa berbentuk busur pertama di Indonesia. PLTA Tangga yang berada ± 1,7 km di hilir bendungan Tangga beradadi atas permukaan tanah dan memiliki 4 unit generator. Total kapasitas tetap PLTA Tangga ini adalah 223 MW.

Kemudian tenaga listrik yang dihasilkan stasiun pembangkit listrik Siguragura dan Tangga disalurkan melalui jaringan sepanjang 120 km dengan jumlah menara 271 buah dan tegangan 275 KV ke Kuala Tanjung. Melalui gardu induk Kuala Tanjung tegangannya diturunkan menjadi 33 KV untuk didistribusikan ke tiga gedung tungku reduksi dan gedung penunjang lainnya. Masing-masing gedung


tungku reduksi mempunyai 2 unit penyearah silikon dengan DC 37 KA dan 800 V. Sesuai dengan Perjanjian Induk kelebihan tenaga listrik dengan batasan max, 50 MW diserahkan kepada pemerintah melalui PLN. Kelebihan tenaga listrik tegangan 275 KV ini disalurkan melalui gardu Kuala Tanjung ke gardu induk PLN untuk didistrbusikan ke masyarakat melalui jaringan transmisi 150 KV. 17 2) Pabrik peleburan aluminium yang terletak di Kuala Tanjung, kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu bara. Pabrik peleburan PT Inalum terdiri dari 3 (tiga) pabrik utama yaitu : (1)

Pabrik Karbon (Carbon Plant)

(2)

Pabrik Reduksi (Reduction Plant)

(3)

Pabrik Penuangan (Casting Plant)

PT Inalum membangun sarana yang diperlukan untuk kedua proyek, seperti: pelabuhan, jalan-jalan, perumahan karyawan, sekolah

dan lain-lain, dengan

investasi yang keseluruhannya berjumlah ± 411 milyar yen. 18 F. Metode Penelitian Dalam setiap penulisan haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Penelitian ini bersifat deskriptif 17 18

Buku Pintar Inalum , 2009, Materi Riset-Pkl, hal. 1 Ibid., hal. 2


(descriptive research). Menurut Bambang Waluyo penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu di daerah tertentu dan pada saat tertentu.19 Namun secara khusus, menurut jenis, sifat dan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dekenal juga dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris didasarkan atas data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama melalui penelitian. 20 Cara pengumpulan data dilakukan dengan dua (dua) cara yakni: a. Library Reseach (Penelitian Kepustakaan) Yaitu penelusuran bahan kepustakaan (Library Reseach) dari perpustakaan terhadap bahan-bahan yang relevan dengan penulisan skripsi ini yakni, bukubuku yang bersumber dari Hukum Ketenaga Kerjaan dan buku tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang didalamnya juga terdapat Pendapat Sarjana tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Perundang-undangan yang dipakai

seperti:

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Field Research (Penelitian Lapangan) Yaitu

pengambilan data dari lapangan yang disebut dengan penelitian

lapangan (Field Research), yakni PT. Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung. Dalam hal ini yang diperlukan adalah tentang dokumentasi Perusahaan terutama yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan Pembayaran 19

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 8-9 20 Ibid., hal. 16


Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung dengan Pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. 3. Alat Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data ini di lapangan, maka alat yang dipakai untuk mendapatkan data tersebut melalui, studi dokumen di PT. Indonesia Asahan aluminium dan melalui pedoman wawancara. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada kepala bagian Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia yaitu bapak Ismail Midi di PT. Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung. 4. Analisis Data Setelah diperoleh data dari lapangan dengan lengkap, maka tehap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data dianalisis dengan metode pendekatan yang bersifat analitis deskriptif dan metode induksi, deduksi, tergantung data yang dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Analitis deskriptif maksubnya bahwa semaksimal mungkin berupaya untuk memaparkan data-data yang sebenarnya terjadi dilapangan. Metode deduktif artinya analisis didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia tentang jaminan sosial tenaga kerja dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.


Metode induktif artinya bahwa dari data-data yang khusus mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja akan ditarik sebuah kesimpulan umum yang akan dijadikan bahan kajian untuk selanjutnya. Pendekatan yuridis sosiologis maksubnya bahwa pendekatan yang dilakukan adalah berusaha meneliti bagaimana efektifitas (daya laku) peraturan perundangundangan di dalam masyarakat. 21 G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini diuraikan tentang Latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, tinjauan kepustakaan, sistematika penulisan.

BAB II : Pengaturan Hukum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas Kecelakaan Kerja, pada bagian bab ini diuraikan tentang, sejarah jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, macam-macam jaminan yang diberikan oleh jaminan sosial tenaga kerja, peranan pemerintah dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

BAB III : Peran Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas Terjadinya Kecelakaan Kerja, pada bagian bab ini diuraikan tentang, sejarah serikat buruh/serikat pekerja, peran dan fungsi serikat

21

Ibid., hal. 20


buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan, pendaftaran, pembayaran iuran, pembayaran santunan program jamsostek di PT. Indonesia Asahan Aluminium.

BAB IV : Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja di PT. Indonesia Asahan Aluminium, pada bagian bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang PT. Indonesia Asahan Aluminium, jaminan-jaminan yang diterima oleh tenaga kerja PT. Indonesia Asahan Aluminium, hambatan yang diterima tenaga kerja dalam menerima uang jaminan sosial tenaga kerja yang diderita tenaga kerja.


BAB I PENDAHULUAN. ke hari mobilitas masyarakat semakin banyak dan dituntut cepat. Menjawab

Recommend Documents