Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pekerja formal dapat digolongkan berdasarkan penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan juga karyawan atau buruh, tidak termasuk dalam kategori tersebut dapat digolongkan menjadi pekerja informal. Berdasarkan data BPS pada Agustus 2011 sebanyak 41,5 juta penduduk atau 37,83 persen bekerja pada kegiatan formal, dan 68,2 juta penduduk atau sekitar 62,17 persen bekerja pada kegiatan informal. Salah satu sektor informal yang banyak mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia adalah keberadaan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Fakta ini menunjukan penduduk yang bekerja pada sektor informal mampu memperkuat perekonomian Indonesia sendiri. Pada kenyataannya negara-negara yang berkembang, yang memiliki industri-industri yang cakupannya besar merupakan industri padat modal yang membentuk basis kebijakan pembangunan gagal memberikan harapannya sebagai sumber penggerak pertumbuhan ekonomi.1 Usaha seperti ini memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi pariwisata local, regional dan nasional karena pelaku UKM secara umum berasal dari local genius, oleh karena itu selain memiliki peran mengembangkan produk budaya yang dimiliki untuk dijadikan tourism product, UKM juga mampu menjadi suatu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berkembangnya usaha seperti ini di Indonesia tidak menutup kemungkinan bermunculannya masalah-masalah baru. Disamping membutuhkan keterampilan 1
James, Kenneth (editor). 1993. Prakata pada buku Aspek-Aspek finansial dan menengah (studi kasus ASEAN). Jakarta:LP3ES.
1
menempatkan diri pada persaingan perdagangan bebas, permasalahan dari dalam tubuh UKM tersebut juga sering menjadi hambatan berkembangnya UKM tersebut. permasalahan yang terdapat dalam tubuh UKM ini yang harus dicermati untuk di cari solusinya oleh para pemerintah setempat yang berkepentingan. Peran UKM terhadap perekonomian nasional sangat terlihat dibandingkan dengan usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 dijelaskan mengenai pengklasifikasian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Table 1. Klasifikasi pemetaan usaha Jenis Usaha
Kekayaan Bersih
Usaha Besar Usaha Menengah Usaha Kecil
> Rp 10 Miliar > Rp 500juta – Rp 10 Miliar > Rp 50 juta – Rp 500 juta < 50 juta atau hasil penjualan < 300 juta
Usaha Mikro
Dari ke-empat jenis usaha tersebut yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbangkan terhadap tenaga kerja adalah usaha mikro. Kelompok usaha mikro memiliki sumbangan yang besar terhadap tenaga kerja sebesar 91,03% dan menyumbang 33,08% PDB. Dari presentase tersebut dapat dikatakan usaha mikro dapat mengoptimalkan program pengentasan pengangguran dan juga potensial dalam menggerakan perekonomian Negara.2 Dilihat data diatas bahwa UKM dapat bertahan menghadapi krisis keuangan global karena kebutuhan bahan yang diperlukan tidak bergantung pada bahan baku impor, selain itu pelaku UKM juga melakukan perdagangan nasional maupun internasional. Saat ini pemasukan dari para pelaku UKM tidak hanya berasal dari 2 BPS & Kemenkop UKM
2
dalam negeri, pasar internasional juga sudah melirik keberadaan kerajinan-kerajinan atau usaha kecil yang ada di Indonesia. Dilihat dari data Kementerian Koperasi wisatawan local atau wisatawan nusantara hingga saat ini mencapai 210 juta dari 240 juta penduduk yang ada di Indonesia, sedangkan wisatawan mancanegara meraih angka 6,7 juta dari 650 juta wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan ke kawasan asia pasifik, hal ini menunjukan bahwa betapa besar potensi UKM yang terdapat di dalam negeri. Selain itu kegiatan UKM yang berlangsung tidak memiliki pinjaman yang besar di perbankan atau lembaga keuangan lain, fakta ini menunjukan bahwa UKM memiliki resiko lebih kecil dibandingkan jenis usaha industri lainnya yang cenderung lebih besar. Melihat kedalam beberapa UKM, permasalahan yang umum terjadi pada kelompok UKM biasanya adalah sulitnya dalam menangani permintaan yang besar dari konsumen karena kekurangan modal. Hal ini sangat ironis karena pemerintah pusat memiliki program yang menawarkan bantuan terhadap usaha semacam ini seperti program KUR(Kredit Usaha Rakyat), namun program cenderung belum mencapai target karena persyaratan untuk mendapatkan modal dari pihak bank yang akan memberikan pinjaman mewajibkan pihak kelompok usaha untuk memberikan jaminan. Sebagian besar masyarakat yang bergerak di bidang usaha ini adalah masyarakat yang status ekonominya tergolong menengah kebawah, sehingga untuk memberikan jaminan kepada bank yang bersangkutan merupakan kendala yang sulit. Selain itu kendala yang menjadi hambatan bagi para kelompok usaha ini adalah status pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku kelompok UKM masih tergolong rendah sehingga untuk laporan keuangan dalam proses produksi masih belum dapat disertakan, sedangkan pihak bank juga mensyaratkan adanya laporan keuangan untuk
3
memudahkan pihak bank melakukan auditing dari calon UKM yang akan di berikan pinjaman atau modal. Permasalahan yang sering dijumpai selain masalah permodalan adalah pemasaran, yaitu untuk memasarkan produk usaha mikro ke pasar yang lebih luas, banyak syarat-syarat yang dibtuhkan untuk dapat memasarkan suatu produk usaha ke pasar yang lebih besar namun para pelaku UKM masih belum memahami bagaimana memenuhi syarat-syarat tersebut. Sulitnya pemasaran banyak kelompok UKM yang juga sangat tergantung dengan tengkulak, sehingga harga barang yang dijual tidak stabil, dan tidak jarang para tengkulak memberikan harga jual yang sangat tinggi. Berikutnya adalah permasalahan terhadap musim/cuaca dan permintaan pasar, sehingga menyebabkan kelompok UKM menjadi fluktuatif dan sulit untuk berkembang. Misalkan saat musim kemarau panjang para pengrajin batik kayu sulit mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik, sehingga pengaruh yang langsung dirasakan adalah terhambatnya proses produksi pembuatan kerajinan batik kayu. Dan apabila bukan dalam masa liburan, penjualan batik kayu ini tidak se-optimal pada saat musim liburan, dimana banyak wisatawan atau pembeli yang membeli produk dari kerajinan batik ini. Seperti pada salah satu contoh paradigma kesejahteraan(Baiquni, 1999) dalam melihat permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh nasib, takdir atau sesuatu diluar kemampuan manusia. Dalam kasus yang dialami oleh sektor UKM adalah perubahan cuaca yang tidak bisa di prediksi oleh manusia, sehingga untuk menanggulangi masalah tersebut harus ada pertolongan untuk mengurangi penderitaan mereka yang tidak bisa bertahan dengan keadaan ini. Dalam paradigma ini diharapkan pemerintah memiliki kekuatan dalam memaksimalkan pertolongan 4
yang akan membantu kesulitan.3 Melihat kendala yang menyulitkan para kelompok UKM ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah saja namun harus ada kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk dapat menemukan penyelesaian masalah yang tepat dan tentunya memudahkan pihak kelompok UKM. Lebih spesifiknya permasalahan yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk bersaing dengan industri yang lebih besar, dan lebih kepada kemampuan untuk memprediksi lingkungan usaha dan kemampuan untuk mengantisipasi keadaan lingkungan tersebut. Berkaitan dengan penelitian kali ini salah satu prioritas kabupaten bantul yaitu pembangunan industri kecil dan koperasi, dan arah kebijakan ini adalah peningkatan mutu produk dan pemasaran, peningkatan kualitas dan pengembangan IKM, UMKM, dan koperasi, dan revitalisasi koperasi. Dari arah kebijakan yang tadi disebutkan, pemerintah kabupaten bantul memiliki strategi peningkatan akses, modal, bahan baku, dan teknologi, teknologi yang dimaksud yaitu teknologi yang berwawasan lingkungan bagi IKM, UMKM, dan koperasi. Kemudian strategi yang kedua adalah penyiapan trading house industries, dan yang terakhir adalah peningkatan iklim investasi. Sumber mata pencaharian masyarakat Bantul pada umumnya adalah bertani, namun dengan kondisi geografis beberapa desa yang bertanah kapur dan tandus maka beberapa masyarakat sekitar banyak yang beralih profesi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bantul adalah usaha dalam bidang perindustrian, lahan non-pertanian di Kabupaten bantul tercatat dalam data disperindagkoptam kabupaten Bantul sebanyak 177.608 m2, Angka yang cukup besar dari kseluruhan wilayah yaitu 572.824 m2. Perubahan dari sektor pertanian ke sektor 3 Baiquni. 1999. Refleksi Kritis Terhadap Program JPS(Jaring Pengaman Sosial) Studi Kasus Proyek PDM-DKE. JKAP Volume 3 no. 2
5
industri memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat bantul, karena melihat kondisi beberapa wilayah yang berada dikabupaten bantul bersifat tandus. Setelah melakukan peninjauan awal, terdapat satu desa yang memiliki sentra industri kerajinan yang unik yaitu kerajinan batik kayu yaitu desa Sendangsari. Pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku industri kerajinan yang terdapat di Desa Sendangsari ini sebelumnya adalah bertani, namun masyarakat sekitar merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila hanya mengandalkan sektor pertanian saja. Sentra kerajinan batik kayu Krebet yang merupakan salah satu industri kerajinan yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan pajangan, kabupaten Bantul memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Sendangsari. Jarak tempuh desa ini kurang lebih 12 kilometer dari pusat Yogyakarta. Di Desa Krebet ini terdapat kurang lebih 40 sanggar batik kayu, yang menghasilkan beberapa kerajinan kayu yang menarik pelanggan mancanegara, walaupun letak desa ini terdapat di wilayah perbukitan kapur pajangan. Dan desa ini juga merupakan salah satu objek wisata unggulan dari kabupaten Bantul. Tenaga kerja yang diserap di Desa Krebet ini mencapai 205 kepala keluarga atau kurang lebih 400 orang. Berdasarkan observasi awal penelitian dinas yang bersangkutan kurang mengetahui perihal siapa saja perusahaan atau pihak swasta yang melakukan program pembinaan atau kemitraan dengan kelompok UKM yang terdapat di Kabupaten Bantul. Beberapa usaha yang berada di desa wisata krebet mendapat program kemitraan. Namun terdapat beberapa kelompok UKM yang menjadi mitra binaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kemudian salah satu sanggar yang cukup dikenal luas adalah milik Bapak Kemiskedi dengan nama sanggarnya adalah Sanggar Peni dan Bapak Wakijan dengan nama sanggarnya Sanggar WB Ukir. Sanggar Peni sendiri merupakan salah 6
satu UKM binaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Community Development Area IV Jateng & DIY) yang sangat terbantu secara langsung dari persoalan permodalan dan pemasaran. Kemitraan yang dijalin antara PT. Telkom dengan Sanggar Peni ini dimulai sejak awal tahun 2013. Ditengah permasalahan yang ada dalam UKM mengenai persoalan permodalan dan pemasaran Sanggar Peni dapat memasarkan prodak hasil industrinya hingga ke berbagai negara diluar negeri. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk lebih di teliti lebih lanjut. Dengan sarana Program Kemitraan Bina Lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara yang dalam penelitian kali ini dari Telkom merupakan titik cerah bagi problema kelompok usaha mikro. PKBL(Program Kemitraan Bina Lingkungan) PT. Telkom dilakukan dalam bentuk berbagai program dan kegiatan yang inovatif untuk mengembangkan hidup masyarakat, memajukan usaha kecil agar menjadi lebih mandiri dan melahirkan regenerasi wirausahawan baru. Sejak melaksanakan Program Kemitraan dari tahun 2001 hingga tahun 2013, Telkom telah melakukan penyaluran kepada 100.000 mitra binaan dengan total nilai bantuan mencapai Rp 2.003 miliar. Program pembinaan yang dilakukan, diantaranya melibatkan mitra binaan dalam pameran dan pelatihan di tingkat regional, nasional maupun internasional. Adapun program Bina Lingkungan yang dilakukan tak sekadar menjalankan kewajiban sepertiyang tertera di perundang-undangan. Namun PT. Telkom memiliki semangat untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan sosial. Kegiatan PKBL juga dirancang, dimonitor, dan dievaluasi dengan baik. Tujuannya agar setiap rupiah yang Telkom keluarkan bisa tepat sasaran dan program yang dilakukan memberi efek positif bagi masyarakat dan perusahaan. 7
Sistem yang digunakan pihak Telkom dalam membantu UKM yang akan di binanya juga tergolong mudah, tanpa perantara, baik dinas setempat maupun instansi lain sehingga hal tersebut dapat memperlancar proses pemberian modal. Namun hal ini juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah, karena tidak banyak sektor privat yang tidak terekspos dan tidak terdata oleh dinas setempat. Namun bagi UKM yang bersangkutan, keuntungan yang didapatkan sangat bermanfaat seperti PT. Telkom sendiri sering mengadakan pelatihan secara berkala dan mengundang mitra binaannya untuk mengikuti seminar yang berguna untuk meningkatkan sumber daya yang ada disetiap daerah UKM yang bersangkutan. Selain itu produk yang dihasilkan oleh mitra binaan Telkom juga di pamerkan pada acara-acara yang setiap tahun diadakan oleh PT. Telkom. Peran penting dari kelompok UKM yang berada di desa wisata Krebet ini merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat daerah sekitar karena usaha ini merupakan sumber mata pencaharian. Kerajinan yang dimiliki oleh UKM yang berada di desa wisata Krebet juga memiliki beberapa keunikan yaitu topeng yang di produksi disini tidak menggunakan mesin, namun motifnya dibentuk dengan tangan para pekerjanya atau secara manual. Pada saat zaman Negara yang masih bersifat sentralistis pemerintah pusat tidak dapat memberikan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu. Melihat fenomena ini, dibutuhkan hubungan antara pemerintah dengan swasta yang dapat menjaga kestabilan dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut seperti salah satu contohnya dengan mengadakan PKBL dengan pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama. Pemerintah yang memiliki posisi sebagai aktor tunggal yang terdapat dalam proses pembuatan kebijakan sangat tidak mencerminkan keadaan Negara demokrasi yang sesungguhnya. Peran stakeholder ketika proses kebijakan akan dibuat sangat diperlukan, apabila teradapat distorsi dalam representasi 8
masih besar.4 Stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ini adalah pihak swasta yang merupakan salah satu unsur good governance. Selain itu PKBL yang sekarang berjalan merupakan salah satu tindak lanjut dari upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan sangat sedikitnya bantuan modal yang menjadi permasalahan pada saat ini bagi kelompok UKM. Adanya paradigma good governance dengan sektor swasta berperan juga sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan terutama pelayanan. Pembangunan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UKM itu sendiri. Pemerintah sebaiknya meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM, selain itu pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, dan saling meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dan dalam fenomena ini fungsi dari sektor swasta yaitu mengatasi permasalahan permodalan yang menjadi hambatan para pelaku UKM. Namun sebaiknya dalam memberikan bantuan atau modal, melakukan pemberitahuan atau konfirmasi terhadap dinas setempat yang terkait, supaya terjadi hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.
4
Dwiyanto, Agus. Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance. Pada pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UGM. 2004.
9
1.2 Rumusan Masalah Salah satu persoalan yang dihadapi UKM yaitu permodalan atau pinjaman. Sanggar Peni sebagai UKM yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perlu diberikan perhatian lebih. Pengembangan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia untuk membina dan mengembangkan Sanggar Peni dalam peneltian ini akan di rumuskan dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana peran PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam membantu pengembangan Sanggar Peni Desa wisata Krebet, kabupaten Bantul.
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah: 1. Mendeskripsikan profil aktor yang berperan dalam pengembangan Sanggar Peni 2. Menjelaskan dan memahami peran PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 3. Mengetahui hubungan antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan Sanggar Peni
1.4 Manfaat Penelitian Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai Peran PT. Telkom untuk para peneliti yang ingin melakukan analisis mengenai peran BUMN terhadap pengembangan UKM. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat pagi penulis untuk menambah pengetahuan lebih mengenai pengelolaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Community Development Area IV Jateng & DIY) terhadap UKM yang potensial akan hasil kerajinan atau produksinya 10
supaya dapat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia khususnya Yogyakarta. Kemudian manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah membantu terciptanya good governance di masa yang akan datang.
11
