BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Idealnya sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan akan senantiasa
berupaya untuk menjaga adanya suatu hubungan yang harmonis dengan para karyawan sebagai salah satu aset terpenting perusahaan. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan diyakini akan membawa dampak positif berupa suasana kerja yang kondusif, sekaligus rasa aman dan tentram di sisi karyawan dalam melakukan tugas dan pekerjaanya, yang pada akhirnya akan sangat menunjang pencapaian target-target kerja yang ditetapkan dalam kemajuan perusahaan. Dalam segala aktifitas pekerjaan sebuah perusahaan, seringkali muncul perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pimpinan perusahaan. Secara umum bahwa yang menjadi pokok pangkal ketidakpuasan itu berkisar pada masalah-masalah1: a) pengupahan; b) jaminan sosial; c) perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian; d) daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban; e) adanya masalah pribadi.
1
H. Zainal Asikin. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Cetakan kelima hal 202
1
2
Berbagai masalah tersebut mungkin saja tidak bisa diselesaikan tuntas apabila belum ada pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban dan hak antara karyawan dan pengusaha. Hal demikian dapat mempengaruhi kinerja karyawan maupun perusahaan yang berdampak pada produktivitas perusahaan dan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. PT. Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, merupakan perusahaan besar yang memiliki 819 orang karyawan yang ditempatkan di kantor pusat tanjung priok, maka penyampaian informasi kepada mereka sangat kompleks dan memerlukan kemampuan sumber daya manusia untuk membuat konsep dalam menentukan jaringan komunikasi yang efektif dan efisien di lingkungan perusahaan. Di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok, hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan diwujudkan melalui hubungan industrial dalam forum penyelesaian masalah antara perusahaan, dalam hal ini pihak manajemen, serta karyawan, yang diwakili oleh organisasi serikat pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II. Forum tersebut menyediakan jalur komunikasi yang aktif dan dinamis dalam mensosialisasikan program dan kebijakan perusahaan, menyalurkan aspirasi karyawan, serta menjembatani perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul. Organisasi karyawan tersebut diberi nama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI-II), berdiri tanggal 16 April 1999. 2 Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI-II) dibentuk dalam rangka mewakili pekerja untuk
2
Buku Panduan Perjanjian Kerja Bersama. Periode 2011-2013 hal 1
3
dapat menampung, memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II. Masalah yang sering muncul dalam proses perundingan adalah masalah kesejahteraan karyawan yang berkaitan dengan finansial dan non finansial. Tidak semua keinginan dan aspirasi karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan, karena pihak manajemen harus mempertimbangkan kepentingan dan kelangsungan perusahaan kedepannya. Hal ini terkadang membuat proses perundingan menjadi tertunda dan dilakukan berulangkali sampai akhirnya dicapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Persoalan yang selalu menjadi perioritas serikat pekerja PT Pelindo II dari tahun ke tahun adalah masalah kenaikan tunjangan pensiun. Hal ini berdasarkan fenomena dan hasil wawancara penulis dengan karyawan yang masih aktif bekerja maupun yang sudah pensiun di PT Pelindo II Tanjung Priok, bahwa penghasilan pensiun paska kerja jauh di bawah standar, bahkan penghasilan pensiun jauh di bawah buruh. Hal ini juga seringkali menimbulkan post power syndrome dan gangguan kesehatan bagi para karyawan yang akan mendekati masa pensiunnya. Karena mereka belum siap secara mental menghadapi kenyataan bahwa pendapatan yang mereka terima ketika pensiun jauh di bawah standar dibandingkan saat mereka bekerja, sedangkan mereka telah terbiasa dan terlanjur enak dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kantor ketika masi bekerja sehingga banyak diantara mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan sebaiknya dalam menghadapi masa pensiun. Seperti halnya mempersiapkan usaha lain yang dapat membantu perekonomian mereka ketika pensiun kelak. Karena sikap dan pola
4
pikir inilah serta tidak adanya persiapan menjelang memasuki masa pensiun, banyak diantara mereka yang kurang sejahtera dari segi ekonomi pada saat mereka pensiun. Untuk menghindari keadaan ini dan lebih meningkatkan kesejahteraan para pensiun, serikat pekerja aktif mengajukan usulan kenaikan tunjangan masa bakti pensiun sebesar enam puluh kali penghasilan tetap kepada manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II. Adapun tunjangan penghargaan masa bakti pensiun, tetap merupakan prioritas utama dari serikat pekerja dalam perundingan kerja bersama. Dikarenakan keinginan kuat dari serikat pekerja bahwa tuntutan tersebut harus berhasil. Usulan tersebut semula diajuka pada tahun 2008, hanya disetujui sebesar tiga puluh kali penghasilan tetap. Kemudian pada tahun 2010 diajukan kembali dan hanya disetujui sebesar empat puluh kali gaji penghasilan tetap. Pada tahun 2012 serikat pekerja dan manajemen sepakat untuk memenuhi usulan kenaikan tunjangan penghasilan masa bakti pensiun sebesar enam puluh kali penghasilan tetap, dan apabila dihitung secara proposional sama dengan lima tahun penghasilan saat bekerja. Dengan begitu diharapkan pensiun dapat hidup layak setelah pensiun nanti. Terkait dengan persoalan di atas, pentingnya peranan praktisi Public Relations dalam perjanjian kerja bersama sebagai mediator antara serikat pekerja dengan manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II, membantu memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada khalayak dengan
5
menggunakan media internal dan eksternal perusahaan, membantu memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan dan membuat laporan hasil penerimaan aspirasi tersebut, kemudian membuat dan merancang buku panduan perjanjian kerja bersama sebagai acuan karyawan agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam bekerja. Serta selalu memelihara hubungan yang harmonis sehingga semua pihak merasa puas, bekerja dengan senang, dan organisasi tetap berjalan lancar. Selain itu, dari waktu ke waktu praktisi Public Relations juga menyesuaikan pola prilakunya untuk menangani situasi yang senantiasa terjadi di dalam pekerjaan mereka dan mengakomodasi ekspektasi orang lain tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam pekerjaan mereka. Dalam praktek kehumasan, Public Relations berpedoman pada empat peran besarnya yaitu sebagai penasehat ahli (Expert Prescriber), fasilitator komunikasi (Communication Fasilitator), pemecah masalah (Problem Solving) dan teknisi komunikasi (Communication Technician).3 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM PERJANJIAN KERJA
BERSAMA
ANTARA
SERIKAT
PEKERJA
DENGAN
MANAJEMEN PT. PELABUHAN INDONESIA II TANJUNG PRIOK“.
3
Scott M.Cutlip, allen H. Center, Allen H, and Broom, Glen. M, Effective Public Relations.Edisi ke 9, Cetakan 1, Jakarta: Kencana. 2007 hal 45
6
1.2
Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Public Relations dalam perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Peran Public Relations dalam perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok?
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis Sebagai sebuah wacana ilmiah yang disusun berdasarkan sistematika penulisan ilmiah, yang nantinya diharapkan dapat membantu mahasiswamahasiswi komunikasi khususnya jurusan Public Relations untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana peran Public Relations dalam perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II.
7
1.4.2 Kegunaan Secara Praktis Hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan masukan dan pelengkap informasi : 1. Bagi PT. Pelabuhan Indonesia II, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyempurnakan peran praktisi Public Relations dalam perjanjian kerja bersama sebagai mediator antara serikat pekerja dengan manajemen. 2. Bagi Serikat Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II, dengan adanya perjanjian kerja bersama diharapkan dapat mengakomodir harapan dan keinginan pekerja secara keseluruhan sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dengan mengurangi terjadinya perselisihan-perselisihan industrial.
