BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Karyawan atau yang juga sering disebut dengan buruh merupakan elemen penting
dalam bangsa dan Negara Indonesia. Ditinjau dari segi tugas dan tanggung jawab yang diembannya, karyawan memiliki kedudukan strategis dalam proses produksi. Tanpa karyawan apa yang telah dirancang oleh perusahaan tentu tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Sedangkan dari sudut populasi tenaga kerja, mereka yang berkedudukan sebagai karyawan memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan jajaran managerial. Oleh karena itu memperhatikan harkat dan derajat karyawan berarti telah memperhatikan penduduk dalam jumlah yang cukup besar (Simanjuntak, 2001 : 23). Dalam pengertiannya karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapakan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan. Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya mengenai karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau kantor, perusahaan dan sebagainya dengan mendapatkan gaji atau upah pegawai. Namun demikian kedudukan strategis karyawan sebagaimana disebutkan di atas sering tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan yang dimiliki sebagai hasil dari jasa yang telah disumbangkan dalam proses produksi.
1
Dalam bukunya Effendi mengemukakan kondisi ketenagakerjaan di berbagai Negara sedang
berkembang
masih
memprihatinkan.
Keadaan
tersebut
berakar
pada
ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja, sehingga pemilik usaha dengan leluasa dapat tampil sebagai makhluk yang bebas berbuat apa saja terhadap karyawan. Kondisi tersebut mengakibatkan kryawan tidak memiliki posisi tawar, sehingga harius menerima apapun yang menjadi konsekwensi dari kebijakan pemilik usaha. (Effendi, 2000 : 162). Di era reformasi ini dimana masyarakat makin bebas menyampaikan apresiasinya, unjuk rasa atau demonstrasi karyawan dari berbagai perusahaan merupakan fenomena yang sering terjadi. Biasanya demonstrasi tersebut dilakukan karena karyawan merasa mendapat upah rendah atau belum terpenuhinya hak – hak mereka yang sah atau wajar. Karyawan merasa bahwa apa yang mereka terima tidak seimbang atau sebanding dengan tenaga yang mereka sumbangkan dalam proses produksi dan kemajuan perusahaan tempat mereka bekerja. Di dalam perjalanan karirnya karyawan akan mengalamai masa yang dinamakan pensiun. Pensiunan merupakan seseorang yang pernah menjadi bagian dari suatu perusahaan dan pada kurun waktu tertentu sudah tidak bekerja lagi dikarenakan usianya yang sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri yang disebut pensiun dini. Seseorang yang pensiun biasanya mendapat hak atas dana pensiun atau pesangon.
Jika
mendapat pensiun, maka ia tetap mendapatkan dana pensiun sampai meninggal dunia, dilanjutkan sampai anak mampu dalam mendapatkan penghasilan sendiri. Setelah memasuki masa pensiun, aktivitas kerja seorang karyawan akan berkurang atau disebut juga kurang produktif, bahkan putus sama sekali. Setelah berhenti dari pekerjaannya, pensiun akan kehilangan aktivitas hariannya. Tidak lagi ada rutinitas kerja yang
2
padat dan terencana. Ada juga beberapa hal yang mengalami perubahan dan menuntut penyesuaian diri ketika menghadapi masa pensiun, yaitu : 1. Masalah keuangan. Pendapatan keluarga akan menurun drastic, hal ini akan mempengaruhi kegiatan dan kebutuhan rumah tangga. Masa ini akan semakin sulit apabila masih ada anak yang masih harus dibiayai. Hal ini dapat menimpulkan stress tersendiri, apalagi apabila dalam kasus ini dialami suami yang menjadi kepala keluarag sekaligus tulang punggung keluarga. 2. Berkurangnya harga diri (Self Esteem). Bengston (1980) mengemukakan bahwa harga diri seorang pria sekaligus kepala rumah tangga biasanya dipengaruhi oleh pensiunnya mereka dari pekerjaan. 3. Berkurangnya kontak sosial yang berorientasi dengan pekerjaan. (http;//www.informasi-training.com/pelatihan-persiapan-pensiun) Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan karyawan pensiun adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Karyawan pensiun akan mendapatkan uang tunjangan yang akan diterima setiap bulannya sebagai pesangon dari perusahaan tempat ia bekerja guna untuk membantu karyawan pensiun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di hari tua. Beberapa jenis pensiun yang dapat kita ketahui yaitu adalah Pensiun normal, yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pensiun dipercepat, pensiun yang diberikan atas permintaan karyawan sendiri, namun usia peminta pensiun harus mencapai usia yang telah di tentukan oleh perusahan/tempat bekerja. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia
3
pensiun. Pensiun cacat, pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi bekerja atau dipekerjakan pada suatu perusahaan. Disebutkan juga dalam Pasal 60 tentang santunan hari tua yang di lampirkan dalam buku perjanjian kerja bersama PT. Perkebunan Nusantara III bahwa karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan dan berhak atas Pensiun Normal atau Pensiun dipercepat, Pensiun cacat, Pensiun meninggal, serta belum pernah mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari Perusahaan/Negara memperoleh santunan hari tua dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa bekerja efektif pada perusahaan. (PKB PTPN III, 2014 : 29) Dalam Undang – undang istilah dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya undang – undang Dana Pensiun tahun 1992. Undang – undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja atau perusahaan. Sebelum adanya undang – undang tersebut, dasar penyelenggaraan program pensiun adalah Arbeirderfonsend Ordonantie Nomor 377 Tahun 1926, sebagai pelaksanaan dari pasal 1601 s KUH Perdata buku III. Selain arti dari dana pensiun yang di kemukakan dalam undang – undang, dana pensiun juga dapat diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal atau cacat (Setiadi, 1995 ). Selanjutnya dalam arti lain dana pensiun juga dapat diartikan adalah sebagai bentuk badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun(Wahab, 2005).
4
Dana Pensiun Pemberi Kerja diartikan sebagai Dana Pensiun yang didirikan oleh orang atau Badan yang memperkerjakan Karyawan, untuk menyelenggarakan Program Pensiun bagi Karyawan. Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti ( PPIP ). Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah Program Pensiun yang besar Manfaat Pensiunnya telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, sedangkan besarnya iuran pemberi kerja dari waktu ke waktu tidak pasti jumlahnya, bergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar mafaat pensiun. Apabila Dana Pensiun kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun, kekurangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk memenuhinya, dan apabila Dana Pensiun kelebihan dana, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan sebagai iuran pemberi kerja. Sedangkan Program Pensiun Iuran Pasti ( PPIP ) adalah Program Pensiun yang besar iurannya telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan besar Manfaat Pensiun bergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sampai seorang Peserta berhenti bekerja yang kemudian harus dibelikan anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa (Wahab, 2001). Pada dasarnya karyawan yang mendapatkan dana pensiun adalah karyawan yang sudah berhenti bekerja dari sebuah perusahaan. Kriteria karyawan yang mendapatkan dana pensiun adalah karyawan yang mengikuti atau menjadi anggota program pensiun yang telah disediakan oleh pihak perusahaan dan telah mengikuti peraturan serta membayar iuran atau administrasi pensiun berupa potongan gaji setiap bulannya. PT. Perkebunan Nusantara III sendiri terdapat salah satu program pensiun yang diasuh dan masih terus berjalan sampai saat ini sejak tahun 2009. Sejak diterapkannya program ini sebagai salah satu program pensiun di PT. Perkebunan Nusantara III maka karyawan yang mulai bekerja sejak tahun 2009 sudah wajib mengikuti program tersebut. Program yang
5
dimaksud adalah Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI). Dalam program ini ditetapkan 4% (empat persen) dari iuran ditanggung oleh perusahaan dan 6% (enam persen) ditanggung oleh karyawan yang diambil melalui gaji pokok
karyawan setiap bulannya. Iuran bersifat bertambah setiap
tahunnya ditentukan sesuai dengan golongan karyawan yang juga terus naik setiap tahunnya. Maka jumlah besaran iuran ditentukan berdasarkan besarnya golongan dan gaji pokok karyawan tersebut. Adapun hal – hal yang ditawarkan dari program tersebut adalah pegawai mendapatkan manfaat pensiun bulanan seumur hidup, iuran dan hasil pengembangan dana mendapat fasilitas pajak selama masa kepesertaan, kesempatan untuk mendapatkan dana pensiun meskipun dengan gaji yang terbatas, bebas dalam memilih investasi dana, bebas dalam menentukan usia pensiun, BNI transparan dalam pengolahan dana pensiun. Semua hal yang berkaitan dengan program program pensiun yang diasuh oleh perusahaan dan diikuti oleh karyawan PT. Perkebunan Nusantara III telah diatur dan dilampirkan dalam buku Perjanjian Kerja Sama yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III dan berlaku untuk setiap karyawannya yang mengikuti program pensiun. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “ Evaluasi Pelaksanaan Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia bagi Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III di Medan“
6
1.2
Rumusan Masalah Masalah penelitian merupakan pokok dari suatu penelitian. Untuk itu, penelitian ini
perlu ditegaskan dan dirumuskan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan maka masalah penelitian ini adalah dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Pelaksanaan Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI) Bagi Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara III Medan ? “ 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia bagi Karyawan PT. Perkenbunan Nusantara III di kota Medan, dengan ruang lingkup pemahaman pada : 1. Karakteristik Responden Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI) di PT. Perkebunan Nusantara III Medan 2. Sosialisasi Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI) di PT. Perkebunan Nusantara III Medan, yaitu melingkupi Informasi, Dimensi waktu, Dimensi Konten, dan Dimensi Bentuk.
7
3. Pelaksanaan Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI) di PT. Perkebunan Nusantara III Medan, yaitu melingkupi Registrasi, Kualitas Program, Pelayanan, dan Pengelolaan. 4. Ketepatan Waktu Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI) di PT. Perkebunan Nusantara III Medan, yaitu melingkupi tahun menjadi anggota dan pencairan dana pensiun.
1.3.2 Manfaat Penelitian 1. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan dari pelaksanaan program pensiun tersebut serta memberikan kontribusi tentang pelaksanaan program pensiun dimasa yang akan datang. 2. Bagi penulis dan pembaca, memperluas wawasan serta mengembangkan kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial. 3. Sebagai masukan bagi pihak Bank Negara Indonesia dan PT. Perkebunan Nusantara III dalam Pelaksanaan Program Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (PPIP DPLK BNI). 4. Disamping itu juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka konsep – konsep dan teori – teori program pensiun.
8
1.4
Sistematika Penulisan Adapun rencana dan hasil penelitian ini akan dituliskan sebagai laporan penelitian
menurut sistematika penulisan secara garis besarnya telah dikelompokkan ke dalam enam bab, dengan urutan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan tentang teori – teori dan konsep – konsep yang mendukung dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data yang diterapkan.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran lokasi penelitian, sejarah singkat, serta
gambaran
umum
perusahaan.
9
lokasi
penelitian,
struktur
organisasi
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian serta analisis data. Yakni melalui penyebaran kuesioner kepada para karyawan pensiunan dan karyawan yang menangani sumber daya manusia di PT. Perkebunan Nusantara III Medan.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang bermanfaat.
10
