BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengembangan ekonomi kerakyatan1 merupakan suatu yang tidak dapat terpisahkan dari pengembangan ekonomi umat Islam, dengan demikian perbankan syariah merupakan salah satu komponen dalam ekonomi umat Islam yang merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Secara teoritis, keberpihakan bank Islam terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah khususnya dalam penyaluran pembiayaannya kepada dua sector ekonomi tersebut sangat memungkinkan. Bank Syariah dapat menyalurkan bantuan pembiayaannya kepada siapapun tanpa dibatasi oleh kemampuan membayar bunga.2 BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang telah hadir di tengah masyarakat, bait al- maal (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil bawah berdasarkan system bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannnya sendiri.3 Bank Muamalat merupakan bank umum pertama yang melakukan transaksi
perbankan
dengan
menggunakan
1
prinsip
syariah.
Walaupun
Anggito Abimanyu, seorang pakar ekonomi , membedakan antara ekonomi rakyat dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat menurutnya adalah satuan (usaha atau unit) ekonomi berskala kecil. Atau sector ekonomi yang berisi kegiatan kegiatan usaha ekonomi rakyat, jadi ekonomi rakyat lebih ditekan pada pelaku ekonomi yaitu rakyat itu sendiri, baik dlaam bentuk koperasi, usaha menengah, usaha kecil, maupun gurem. Sedangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yaitu memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang tertinggal yang berskala kecil dan menengah. 2 Karnaen Purwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Depok: Usaha Kami, 1996, hal. 195 3 Syukri Iska, Rizal, Lembaga Keuangan Syariah(Batusangkar: STAIN Batusangkar, 20050
1
sebelumnya telah berdiri lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk BMT maupun yang berbentuk Bank Perkreditan rakyat (BPR). Lembaga keuangan yang berbentuk bait al-tamwil bahkan telah dikenal sekitar tahun 80-an yakni dengan berdirinya Baitul tamwil Teknosa di Bandung dan baitul Tawil Ridho Gusti di Jakarta, namun sayang kedua lembaga ini tidak dapat bertahan lama, sebelum sempat berkembang.4 Keberadaan lembaga lembaga keuangan Islam tersebut di atas tidak berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Sebab keberadaan lembaga itu masih dalam konteks local, seperti BPR AL-Azhar yang hanya meliputi pulau Lombok, BPR Mardhatillah, Amanah Rabaniyah dan Berkah Amal sejahtera yang beroperasi di wilayah Bandung. Mereka tidak memiliki jaringan luas yang mencakup ke kota-kota. Faktor lain, lembaga lembaga perbankan syariah tersebut tidak berkembang, setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, pertama, tidak professional dalam manajemen pengelolaan dan kedua sumber daya manusia tentang perbankan syariah yang tidak memadai, terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah.
Secara Kuantitatif, jumlah pengusaha kecil dan menengah di Indonesia mencapai 99.8 % dari seluruh pengusaha yang ada yaitu sekitar 40,5 juta, hanya 0,2 % yang tergolong pengusaha besar.5 Para pengusaha kecil selama ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dari aspek permodalan. Hal itu terlihat dari dari data kredit modal usaha yang diberikan kepada pengusaha di Indonesia, Menurut BI, kredit yang dikucurkan kepada pengusaha kecil hanya 5% , selebihnya (95%) dikucurkan untuk para konglomerat. Realitas ini sangat kontras dengan yang
4
Muslimin Kara, Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbankan Syariah), Yogyakarta: 2005, Hal. 109 5 Agustianto, Percikan Ekonomi Islam, Bandung: Cita Pustaka media,2002. hal, 133
2
terjadi di Malaysia, dimana usaha kecil mendapat porsi pembiayaan dari perbankan sebanyak 75% sedangkan konglomerat 25 %.6 Kesalahan masa lalu itu tidak boleh lagi terulang lagi di zaman reformasi ini, pihak perbankan mesti berpihak kepada rakyat kecil jangan hanya mementingkan keuntungan besar tetapi rakyat kecil terbiarkan terpingggirkan. Pengusaha kecil yang menjadi bagian terbesar bangsa ini, harus diprioritaskan secara riil, bukan sekedar retorika belaka. Salah satu masalah klasik pemberdayaan usaha kecil di Indonesia adalah masalah permodalan dan akses mereka sangat kecil, dalam rangka itulah bank Muamalat dulunya didirikan, yaitu untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah yang selama ini terpinggirkan di dunia perbankan. Dengan lahirnya bank Mumalat, hari hari suram yang menyelimuti pengusaha kecil dan mikro mulai menampakkan sinar terangnya dan membawa harapan baru untuk memberdayakan pengusaha kecil.Bank Muamalat memang dipersiapkan secara prioritas untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah. Masyarakat yang selama ini sudah berhubungan dengan lembaga perbankan, kini menjadi lebih dekat dengan lembaga perbankan. Keberpihakan bank Muamalat sebagai pioneer dalam bisnis lembaga perbankan syariah kepada pengusaha kecil terlihat pula pada bantuan dan kerjasamanya dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Bank Muamalat pada saat itu memang sangat berkepentingan dengan BMT, karena jaringan kantor cabangnya yang masih sangat terbatas, Bank Muamalat tidak sepenuhya dapat melayani umat yang ingin berinteraksi dengan Bank Muamalat, keberadaan BMT yang tersebar diberbagai pelosok, sangat memungkinkan umat yang tidak terjangkau pelayanan BMI dapat dilayani oleh BMT.7 Kini, setelah 24 tahun berlalu Bank Muamalat tidak lagi pemain tunggal dalam kancah bisnis perbankan syariah, berbagai payung hukum telah dikeluarkan 6
Agustianto…hal.133 Agustianto…., Hal.135
7
3
untuk mengatur lajunya perbankan syariah di tanah air, demikian juga bermacam rencana strategis juga telah dirumuskan. Untuk kemajuan perbankan syariah, dalam tiga tahun belakangan ini perbankan syariah telah membukukan laba yang cukup signifikan, pada tahun 2012, Pembiayaan berdasarkan klasifikasi pembiayaan mikro, kecil dan menengah (MKM) sebagaimana pada laporan periode-periode sebelumnya, masih menjadi prioritas penyaluran danaperbankan syariah. Pola pembiayaan yang digunakan antara lain melalui linkage antara bank umum dengan BPRS atau lembaga keuangan, melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat pada kantor cabang bank, dan partisipasi dalam penyaluran KUR dan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang menjadi program pemerintah. Mengacu pada UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM tercatat meningkat Rp12,4 triliun menjadi Rp59,7triliun, atau tumbuh sebesar 26,1% (yoy). Sementara pada BPRS pembiayaan untuk UMKM sebesar Rp2,1 triliun, sehingga total pembiayaan UMKM yang disalurkan perbankan syariah per posisi akhir tahun 2012 mencapai Rp61,8 triliun, atau 40,9% dari total Pembiayaan. Sementara pembiayaan MKM untuk kepentingan selain usaha (konsumsi) mencapai Rp31,2 triliun atau 20,6% dari total pembiayaan perbankan syariah, sehingga total pembiayaan MKM mencapai Rp92,9 triliun atau 61,5% dari totalpembiayaan.8
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataankesejahteraan ekonomi umat.Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi 8
Bank Indonesia, outlook Perbankan Syariah 2012.
4
sosial danlinkage, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankansyariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: (i) dana CSR Rp42,2milyar, (ii) dana ZISW Rp52,7 milyar, (iii) linkage program BPRS Rp207,2 milyardan (iv) linkage program BMT Rp439,2 milyar. Bank Syariah memiliki proyeksi yang jauh ke depan dalam mengambil kebijakan terkait lembaga mikro syariah, hal ini terlihat dari proyeksi bank syariah di setiap tahun. Model linkage banking merupakan bentuk perpanjangan tangan banksyariah untuk menjangkau segmen masyarakat tertentu yang biasanyaadalah masyarakat kelas bawah yang didominasi oleh sektor usahamikro dan unbankable. Model ini sesuai bagi bank syariah yang sudah besar dan ingin menjangkau segmen korporasi dan pemerintah. namun tetap tidak ingin meninggalkan segmen mikronya. Model inijuga mendatangkan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagilembaga intermediasi keuangan kecil yang menjadi partner banksyariah dalam model linkage banking Kelemahan dari model linkage banking adalah manajemen dankontrol lembaga intermediasi keuangan kecil seperti BMT dan BPRSyang belum maksimal serta manajemen yang belum professional.SDM yang paling penting dalam operasional model linkage bankingadalah yang memliki mobilitas tinggi untuk menjemput nasabah yangbiasanya terletak jauh dari akses perkotaan. SDM linkage banking juga harus memiliki kemampuan untuk mendampingi dan membinasektor mikro maupun lembaga intermediasi keuangan kecil yangmenjadi partner nya.Produk yang disediakan oleh model linkage banking biasanya adalahkredit modal kerja bagi usaha mikro yang tidak terlayani oleh bankkomersial besar. Skema yang digunakan biasanya adalah skema yangmudah dan sederhana bagi mereka.Modal menjadi infrastruktur penting bagi linkage banking. Modal inibiasanya disediakan oleh bank komersial yang memiliki programlinkage. Selain itu jaringan kantor BMT/BPRS juga merupakaninfrastruktur penting bagi linkage banking.Skema akad yang biasanya digunakan oleh bank syariah yangmenerapkan linkage banking adalah musyarakah muqoyyadah(BMT/BPRS) sebagai executing agent dan bank syariah tidak ikutmenanggung risiko). Akad ini diterapkan misalnya oleh BNI. 5
Kabupaten Tanah Datar memiliki beberapa BMT yang sudah terdaftar di lembaga KOPERINDAGPASTAM, namun perkembangan BMT memang jauh tertinggal dibanding lembaga keuangan mikro seperti koperasi, hal ini sangat ironis dengan jumlah perbankan syariah yang ada saat ini, jumlah bank umum sudah belasan, sementara BPRS berjumlah ratusan diseluruh pelosok Indonesia. Untuk itu penulis ingin menelisik lebih dalam bagaimana bentuk pola kemitraan yang dibangun oleh BMT di tanah Datar dengan perbankan syariah dengan mengangkatkan Tema Sentral”Pelaksanaan Pola Kemitraan pada BMT melalui Linkage Program Bank Syariah (Studi Analisis pada BMT di Tanah Datar ).
B.
Rumusan Masalah dan Batasan Masalah Dari beberapa identafikasi masala ada beberapa masalah yang menjadi
focus dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pola linkage yang dilaksanakan oleh BMT di Tanah Datar dengan Bank Syariah. 2. Bagaimana Pengaruh linkage program Bank Syariah pada BMT di Tanah Datar. 3. Bagimana dampak linkage program Bank Syariah terhadap kesejahteraan anggota BMT. Dari beberapa batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah utamanya adalah: Bagaimana Pelaksanaan pola kemitraan pada BMT melalui linkage program Bank Syariah (Analisis terhadap BMT di Tanah Datar).
C.
Sasaran dan Tujuan Peneliti 1. Untuk menganalisaBagaimana pola linkage yang dilaksanakan oleh BMT di Tanah Datar dengan Bank Syariah. 2. Untuk menganalisa Bagaimana Pengaruh dari linkage program Bank Syariah pada BMT di Tanah Datar. 3. Untuk menganalisa Bagimana dampak linkage program Bank Syariah terhadap kesejahteraan anggota BMT.
6
D. Defenisi operasional Pola, adalah contoh atau model . (Pius A. Partanto, M. Dahan al Barry, 1994:586) Kemitraan, berasal dari mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, sementara kemitraan yang dimaksud adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan juga diartikan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.( Muhammad Jafar Hafsah) Dan yang penulis maksudkan adalah kemitraan yang terdapat dalam UU No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil 1 angka 8: Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan adan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Linkage program, adalah salah satu cara untuk mendorong intermediasi dengen memberdayakan sector usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Linkage program merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing LKM serta efisiensi pembiayaan bank syariah.
E. Kajian Riset sebelumnya Peneliti yang spesifik mengenai linkage program ini belum penulis temukan, hal ini masih termuat dalam berbagai regulasi, dan kajian yang cukup mendalam mengenai linkage program ini adalah yang dilakukan oleh direktorat Bank Indonesia mengenai kajian pola bisnis bank syariah.
7
BAB II KAJIAN TEORI
A. Aspek Hukum Bait Mail Wat Tamwil (BMT) 1. Pengertian dan Dasar Hukum dan Sejarah Baitul Maal wat Tamwil
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menurut ahli dapat diartikan sebagai lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal.9Baitul maal wat tamwil ini merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt maal wat tamwil dengan kegiatan pengembangan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Disamping itu BMT juga menerima titipan zakat, infak sedekah serta menyalurakan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lembaga baitul maal merupakan lembaga bisnis dan social yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, usaha rasulullah ini merupakan proses penerimaan pendapatan (revenuecollection)dan pembelanjaan (expenditure) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang ada disebut sekarang sebagai welfare oriented. Ini merupakan hal yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk raja. Keberadaan baitul maal dianggap sebagai pembaharuan yang besar karena dana dan umat, baik yang bersumber dari dana social yang tidak wajib seperti sedekah, jizyah dan sebagainya, dikumpulkan mealui baitul maal dan disalurkan untuk kepentingan umat.10 Baitul maal semakin berkembang dan mapan bentuknya pada zaman khulafaur rasyidin, tepatnya pada zaman Umar bin Khattab, pada masa mar bin Khattab system administrasi dan pembentukan dewan dewan dilakukan untuk kepentingan administrasi. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan Internasional zaman ini sebagai principle of reciprocity, dengan 9
A, Djazuli, lembaga-lembaga perekonomian Umat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Hal. 183 M. Ridwan, Manajemen BMT, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 126
10
8
memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datanng dari Persia dan Romawi, karena kedua Negara ini memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah. 11 Berdirinya Baitul Maal juga popular di Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam. Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir dasawarsa tahun 1980-an semakin intensif melakukan membicarakan gagasan pendirian Bank Islam di Indonesia, bahkan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI melaksanakan sebuah lokakarya Nasional dengan tema “ Bunga bank dan Perbankan” adalah sebuah upaya mendorong terbentuknya bank Islam di Indonesia, Lokakarya yang menjadi cikal bakal lahirnya Bank Muamalat di Indonesia. Pada Tahun 1991, tepat pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada bulan September 1992, setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan BPRS timbullah peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah lainnya, karena operasional lembaga perbankan kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncullah usaha untuk mendirikan BMT yang bertujuan untuk mengatasi operasionalisasi di daerah-daerah.12 Istilah BMT semakin popular ketika pada September 1994 Dompet Dhuafa (DD) Republika bersama dengan asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisiondo) mengadakan diklat managenem zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Bogor. Diklat diklat selanjutnya oleh dilakukan di Semarang dan Jogyakarta, istilah BMT lebih banya muncul di harian umum Republika, terutama di lembar Dialog Jumat.13 BMT semakin berkembang ketika pemerintah telah mengeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang BPRS dengan prinsip bagi hasil. Ikatan cendikiawan Muslim Indonesia (icmi) sangat aktif melaksanakan pengkajian intensif tentang
11
Muslimin Kara, Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal, 61 Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004) , Hal.96 13 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (dalam prespektif kewenangan Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012) hal, 355-356 12
9
pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia. Dari pengkajian dan penelitian tersebut, maka tersbentuklah BMT BMT di Indonesia di samping itu ICMI dan organisasi massa Islam seperti Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dll mendukung upaya pengembangan BMT BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakkan untuk membangun systim ekonomi islam melalui pendirian lembaga lembaga keuangan syariah.14 Hal positif mulai dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan usaha kecil menengah, mereka banyak memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT, yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.15 BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisni yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam diskusi ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan sebagai koperasi syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas menarik dan mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga social, BMTmenempatkan diri pada posisi yang sangat strategis. Posisi BMT yang strategis tersebut tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana masyarakat tetapi juga dapat berperan dalam upaya pemberantasan kemiskinan melalui program kemitra usahaan.16 Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk bentuk kerjasama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk kerjasama tersebut yaitu:17 a. Asosiasi
yang
bertujuan
mencapai/mendapatkan
keuntungan
kebendaan: 1) Perserikatan Perdata (Maatschap), diatur dalam KUHPerdata 2) Firma (Persekutuan Firma), diatur dalam KUHPerdata
14
Suhendi, BMT dan Bank Islam Instrumen lembaga keuangan syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hal 28 15 Suhendi, BMT, Hal 28 16 Suhendi, BMT, Hal.34 17 Manan, Hukum….., Hal,358
10
3) Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam KUHPerdata 4) Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam undang-undang 1. Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat: a. Perkumpulan, diatur dalam KUHPerdata b. Koperasi, diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian c. Yayasan, diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Jika dihubungkan denga bentuk bentuk kerjasama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:18 Pertama, status hukum koperasi (kopontren, KPS, KSU, KBMT, KSBMT), kedua, status hukum yayasan (walaupun penggunanaan status badan hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku pedoman BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk), dan ketiga adalah belum memiliki badan hukum.
BMT yang belum memiliki status badan hukum adalah BMT yang berbentuk kelompok swadaya masyarakat ( KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM ini mengacu kepada buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) yang selam ini menjadi pendamping dan Pembina BMT. Berdasarkan panduan tersebut maka, BMT dimungkinkan didirikan dalam bentuk swadaya masyarakat atau koperasi.
18
Manan, Hukum…, hal.358
11
Bentuk Badan Hukum BMT Tidak Berbdan Hukum
KSM KSM
Bentuk Hukum BMT
Berbadan Hukum
kOPERASI kOPERASI
Tidak diketahui
Hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu kepada surat Keputusan Menteri Dlam Negeri RI c.q Dirjen Pembangunan daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang status badan hukum BMT dapat memilih alternative yang pertama, di pedesaan dapat menjadi unit usaha otonom dari sebuah KUD yang telah ada. Kedua, di pedesaan apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi persyaratan dapat memperoleh status badan hukum KUD yang telah ada, katiga, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam syariah.19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 telah menjelaskan persoalan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi atau BMT. Ketentuan tersebut meliputi, pertama, kegiatan usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, kedua, koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder, ketiga, unit simpan pinjamdapat dibentuk oleh koperasi primer atau koperasi sekunder.20
19 20
Manan,Hukum..,Hal.360 Manan, Hukum…, Hal. 360
12
1. Produk produk keuangan BMT dan Permasalahannya Baitul maal wat tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal perlu juga menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut sebagai biaya operasional BMT. Selain modal para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ,LAZ dan lain lain.21 Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan meupun non keuangan. Adapun jenis jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa: 1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad murabahah dari anggota berbentuk: a. Simpanan biasa b. Simpnana pendidikan c. Simpanan haji d. Simpanan umrah e. Simpaanan qurban f. Simpanan Idul Fitri g. Simpanan Walimah h. Simpanan Akikah i. Simpanan Perumahan (pembangunan dan perbaikan) 21
Andri Soemitra, bank dan lembaga keuangan syariah, (Jakarta: Kencana, 2009, hal 458
13
j. Simpanan kunjungan wisata k. Dan simpanan mudharabah berjangka. Dengan akad Wadi’ah (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya: a. Simpanan yad al-amanah, titipan dan zakat, infak dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak. b. Simpanan yad ad-damanah, giro yang sewaktu waktu dapat diambil oleh penyimpan. 2. Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil antara lain dapat berbentuk: a. Pembiayaan
mudharabah,
yaitu
pembiayaan
total
dengan
bersama
dengan
menggunakan mekanisme bagi hasil b. Pembiayaan
musyarakah,
yaitu
pembiayaan
menggunakan mekanisme bagi hasil c. Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo d. Pembiayaan bay’ bi tsaman ‘ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan e. Pembiayaan qard al-Hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.
Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sector riil, seperti kios telpon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktifitas para anggota, mendorong tumbuh kembanya industry rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta udaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola system manajemen yang terpisah dan professional. Usaha riil BMT tidak boleh menyaingi usah anggota tetapi justru akan mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama
14
keberhasilan udsaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan usaha yang sama. Untuk mendukung kegiatan sector riil anggota BMT , terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar perlu untuk dikembangkan oleh BMT. Pertama, mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah itu. Kedua, adalah kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran efektif sehingga produk produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota dan keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut.
3. Aspek Permodalan BMT Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Engenai bagaimana caranya BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya kepada anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada anggota, kelompok usah anggota (POKUSMA), pedagang ikan, buah, pedagang asongan dan sebagainya. Karena itu BMT mesti menggunakan strategijemput bola. Dalam membina anggota pengguna jasa BMT agar mereka beruntung cukup besar. (andri 458) 4. Kebijakan Pengembangan BMT (andri, 461) Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibanding dnegan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena hal hal sebagai berikut: a. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan adalah benar berasal dari keuntungan penggunaan dana oleh para pengusaha lembaga keuangan syariah. Dengan pola ini, maka lembaga
15
keuangan syariah terhindar dari negative spread, sebagaimana lembaga keuangan konvensional. b. Lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dlam upaya pencapaian masing masing tujuan. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengembangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan kredit-kredit program KKPA bagi hasil, Pembiayaan modal kerja (PMK) BPRS, pembiayaan usaha kecil dan mikro (PPKM). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi BMT untuk mengembangkan pola kemitraan. c. Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna dana taa asas terhadap system bagi hasil, maka system syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi sebagaimana berlaku pada system konvensional.22
Dengan demikian , dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam dan ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dala memberikan ketenangan baik bagi pemilik dana maupun kepada para pengguna dana. Berdasarkan data yang ada, jumlah BMT pada akhir tahun 1998 telah berjumlah 1. 957 buah dan 2. 938 BMT terdaftar pada tahun 2001 kini angkanya jauh lebih besar. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan serupa dengan apa yang terjadi pada masa lalu, kini jumlah BMT terdaftar bisa saja berada di sekitar angka 4.000-an. Namun harus diakui bahwa pengembangan BMT masih memutuhkan kerja keras. Berdasarkan hasil riset yang oleh minako Sakai dan Kacung Marjinan mengenai pertumbuhan Baitul maal wat tamwil (BMT) di Indonesia. Terdapat 2222
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, peluang, tantangan dan prospek, (Alvabet, Jakarta, 2000), hal.137
16
beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka pengembangan BMT, yaitu:23 1. BMT seharusnya berkosentrasi pada pengelolaan pinjaman pinjaman bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp. 50.000.000) pada nsabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih bear sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank. 2. BMT seharusnya menyelenggarakan program program pelatihan bisnis / kewirausahaan secara berkalabagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat). Kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal social yang diperlkan guna pengembangan BMT lebih lanjut di Indonesia. 3. Asosiasi asosiasi BMT di daerah sebaiknya direformasi, kelompok kelompok ini seharusnya berbagi informasi dan mengembangkan prosedur operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat mengatur dirinya sendiri. 4. BMT BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan local dan modal social untuk memperluas bisnisnya. 5. Dalam jangka panjang, perlu dibuat sebuah undang-undang khusus dan menyeluruh
yang
dirancang
untuk
memenuhi
kebutuhan
BMT
(pembiayaan mikro, pelatihan bisnis dan pengeloaan zakat melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan. Perlu ditekankan di sini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah dewasa ini terhadap UU Zakat (yang bertujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke pemerintah) akan mengancamkegiatan kegiatan baitul maal yang melekat ke BMTBMT.
5. Perbankan Syariah dan perekonomian di Indonesia 1. Tujuan pendirian Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Di antara para ilmuwan dan para professional muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.24 23
Andri, Bank…,hal.462
17
Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul Handbook of Islamic Banking25tujuan dasar dari perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instumen-instrumen keuangan (Finansial Instruments)yang sesuai dengan ketentuan ketentun dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari Negara Negara Islam. Tujuan utama perbankan syariah tidak hanyauntuk memaksimumkan keuntungannya, sebabagimana perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim. Dalam bukunya yang berjudul Towards a just monetary system, M.Umer Chapra, sebagaimana yang dikutip oleh, Sutan Remi Sjahhdeni, 26mengemukakan, bahwa suatu dimensi kesejahteraan social dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilainilai islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah tidak akan meningkatkan kosentrasi kekayaan atau meningkatkan kosumsi meskipun system Islam telah memiliki didalamnya pencegah untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industry, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasajasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negri maupun untuk ekspor. Tujuan dari pembiayaan mudharabah dan syirkah dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha. Perbankan syariah bagaimanapun juga jangan
24
Sutan Remi Sjahdeni, Perbankan syariah, Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.32 25 Sutan, Perbankan…., hal 32 26 Sutan, perbankan…, hal 32
18
sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan atau meningkatkan kosumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.27 Dalam Pasal 3 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankann Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 undangundang
tersebut,
perbankan
syariah
bertujuan
menunjang
pelaksanaan
permbangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sistem perbankan syariah teah membuktikan dirinya sebagai sebuah system yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapai keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan
Bentuk bentuk bank syariah di Indonesia Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan RakyatSyariah (BPRS). 1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkasio ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya. 2. Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerjakantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 27
M. Umer Chara, Towards a just monetary system, (London: the Islamic Foundation, 1985), Hal.173
19
konvensionalyang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank syariah yang dalam kegiatannyatidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanua boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah. Aturan mengenai bank umum syariah pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah PBI NO.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum syariah (BUS)dalam PBI ini dijelaskan bahwa proses pendirian bank syariah dilakukan melalui persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank pada persetujuan prinsip terpenuhi.28 Pertumbuhan perbankan syariah saat ini:29
Kelompok
2011
2012
2013
11
11
11
24
24
23
Jumlah Kantor
1737
2262
2526
BPRS
155
158
160
Jumlah Kantor
364
401
399
Jumlah
8,2
10,8
12,3
Bank Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah
28 29
Andri, Bank.., Hal. 86 Outlook perbankan Syariah, Bank Indonesia 2013, www, bi.go.id
20
account (DPK) Jumlah pekerja
27.660
31.578
42.062
2. Peran strategis Perbankan syariah dalam Pembangunan Perkembangan perbankan Islam di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan Islam di Dunia. Awal 1980an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian Bank Islam sebagai pilar ekonomi SIlam. Bebrapa uji coba telah dilaksanakan seperti di Bandung dan Jakarta, yaitu, Bait al-Tamwil-Salman Bandung dan koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Tahun 1990-an sebagai tonggak baru yang secara khusus memperkrasai berdirinya bank Islam di Indonesia, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Agustus 1990. Hasil lokakarya ini, kemudian diperdalam dalam musyawarah nasional IV MUI di Jakarta pada bulan Agustus 1990. Hasil Munas ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia, dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasilnya pada November 1991 akhirnya ditandatangani pendiri PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada Mei 1992. Selain BMI, Pionir perbankan syariah yang lain adalah BPR Dana Mardatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh institute for sharia Economic Development (ISED).30 Dengan demikian perkembangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari ada atau tidaknya dukungan dai pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Komitmen dukungan pemerintah terhadap pengembangan bank Islam emberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga 30
Veithzal Rivai, Commercial Bank Management Manajemen Perbankan ari Teori ke Praktek, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 500
21
belum ada satupun peraturan menuju kea rah pengembangan Bank Islam. Dukungan berikutnya dai dua periode kebijakan pemerintah megenai bank Islam.
Evolusi Bank Islam di Indonesia 1990
1992
1998
1999
2000
2002
Puncak
Pengenala
Pengenala
Pengenalan
Pengenala
Pengenalan
nasional
n system
n system
dari
n dari
pembuktian
keagamaa
dari dual
dari dual
perlengkapa
perlengka
bersih
n pelajar
system
system
n moneter
pan pasar
cabang
perbankan
perbankan
syariah
syariah
Keputusan
Keputusan
Keputusan
Kualitas
Peraturan BI
No.1
No.23
dari
No.4/1/2002
tahun
tahun
Tahun 1999,
pengatura
:
bank 1992,
1998,
BI
n dai
Persetujua n
untuk No.7
membang un
komersial
kesempata
Bank
bertangung
peraturan-
syariah
n untuk
Indonesia
jawab
peraturan
membuka
mengenali
terhadap
bank Islam
bank
kehadiran
bank
oleh BI
share-
dari
komersial
share
komersial
-Konversi dari CCB ke SCB -Konversi dari CBO ke SBO -Konversi dari sub CBO/CCO ke SBO -Pembukaan jendela syariah ke dalam
22
sebuah CBO
3. Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia a.
Peran strategis perbankan dalampembangunan Bank
merupakan
lembgaa
keuanganyang
sangat
penting
dalam
menjalankan kegiatan perekonomia dan perdagangan. Masyarakat banyak menaruh harapankepada bank untuk menjadi tempat penyimpanandana yang aman bagi perusahaan, badan-bdan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekasnisme system pembayaran bagi semua sector perekonomian.31 Dengan memberika kredit kepada bebeapa sector perekonomian , bank diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga ternyata merupakan pemasok dari sebagianbesar uang yang beredar yang dipergunakan sebagai alat tuar atau alat pembayaran, sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijakan moneter. Pada setiap rumusan pertimbangan yang meruapakan pokok-poko pikiran
dikeluarkannya
suatu
peraturan
perundang-undangan
perbankan
disebutkan anara lain sebagai berikut: Untuk memlihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasiladan Undang-undang dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan ekonomi berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsure-unsur trilogy pembangunan.
31
Thomas Suyatno, dkk, kelembagaan perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) Edisi Kedua, hal xi.
23
4. SWOT Perbankan Syariah Untuk mengetahui bagaimana prospek Bank Islam di Indonesia, terlebih dahulu perlu diinventarisir, dipelajari dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya. Proses ini sering disebut sebagai analisa SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap keberadaan Bank Islam di Indonesiaakan dapat diperkirakan bagaimana prospek bank Islam di Indoesia.32 1. Kekuatan (Strengh) dari Bank Islam a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Bank syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan semenjak amasa kebangkitan nasional yang pertama. Berdirinya bank Islam merupakan upaya strategis dalam garis-garis progam kerja MajelisUlama Indonesia tahun 1990-1995. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap adanya bank Islam. b. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia) Berlakunya Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang
Nomor
7
Tahun
1992
tentang
perbankan,
menunjukkan pengakuan bank Indonesia akan keberadaan Bank Islam dan Bank Konvensional. Tidak lama setelah itu Bank Indonesia membentuk komite pengarah, komite ahli, dan komite kerja pengembangan perbankan Islam. Komite pengarah terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, menteri keuangan, Mnteri Agama, menteri sekretaris Negara, yang bertugas menetapkan kebijakan umum. c. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di Seluruh Dunia. Adanya Bank Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah sangat penting untuk memelihara umat Islam dari hal-hal yangd apat menjerumuskan kepada yang haram. Oleh karena itu, pada konfrensi ke-2, menteri-menteri luar negeri nagara-negara Muslim di seluruh Dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk
32
Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.202
24
mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam. 2. Kelemahan( Weakness) dari Bank Islam a. Masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaaan dan system operasional bank Islam diantara kelompok msyarakat dan bankir syariah. 1) Kontroversi tentang bunga bank dan riba 2) Kontroversi tentang system akuntansi berbasis kas dan akrual 3) Kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar profit dan loss sharing dan revenue sharing b. Dari hasil survey yang dilakukan Bank Indonesia di Lima provinsi, dan daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah.33 c. Jaringan pelayanan Perbankan syariah (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan bank perkreditan rakyat jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi. 3. Peluang (opportunity) dari bank sayariah a. Merupakan eluang yanganyata, bahwa di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragam Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan atau membayar bunga bank termasuk menghisup suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang, maka masih banyak masyarakat Islam yang yidak mau memanfaatkan jasa perbankan konevensional yang telah ada sekarang. b. Meningkatnya
kesadaran
beragam
yang
merupakan
hasil
pembangunan di sector agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, ponsok-ponsok 4. Ancaman (Treath) Terhadap Bank syariah a. Ancaman yang paling berbahaya adalah bank syariah dikait-kaitkan dengan fanatisme agama. Aka nada pihak-pihak yang berusaha menghalangi berkembangnya Bank syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan 33
Wirdiyanengsih, Bank…, hal.207
25
ekonominya.Mereka tidak mau tahu, bahwa bank Islam itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa ada perbedaan agama. Isu eksklusivisme atau SARA mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya Bank Islam.
A. Bentuk bentuk lembaga Pembiayaan 1. Lembaga Pembiayaan Kebijakan pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan
melalui
diversifikasi
kegiatan
pembiayaan
landasan
operasionalnya diatur lewat keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai
bagian
dari
deregulasi
20
Desember
1988
(Paket
Desmber).Melalui Pakdes ini diperkenalkan lembaga pembiayaan yang bidang usahanya adalah: 1. Sewa guna usaha (Leasing) 2. Modal ventura (Venture Capital) 3. Anjak Piutang (Factoring) 4. Kartu kredit (Cedit Card) 5. Pembiayaan konsumen (Consumenr Finance) 6. Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) Melihat karakterisitik jenis usaha yang beragam, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut dengan multifinace company. Dalam ketentuan lebih lanjut ada dua kegiatan yang dikeluarkan dari kegiatan perusahaan pembiyaan, yaitu kegiatan perdagangan surat berharga berdasarkan keputusan menteri keuangan No.1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989 karena kegiatan perdagangan surat berharga terkait dengan kegiatan di pasar modal. Selanjutnya modal ventura . Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk
26
melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Secara
umum
perusahaan
pembiayaan
berfungsi
menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang professional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan bagi karyawan.34 Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunkana system
konvensional
juga
dapat
melakukan
pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah
pembiayaan
berdasarkan
persetujuan
atau
kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak
yang
dibiayai
untuk
mengembalikan
pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Strategi kerjasama antar lembaga keuangan Pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu: 1. Pemasaran antara lain denga membangun kerjasama dengan dealer, sinergi bisnis dengan grup induk perusahaan untuk membangun captive market, pemilihan konsumen sangat menentukan terhadap keberhasilan pembayaran kembali produk yang dijual. 2. Produk antara lain menciptakan produk yang sederhana di mata konsumen, dan dari sisi mitigasi risiko masih tetap aman ,
34
Soemitra, Bank dan lembaga…, hal.333
27
produk yang dijual adalah produk yang kualitasnya bagus, serta mudah dijual bila terjadi penarikan kembali dari konsumen. 3. Keuangan antara lain bila tak meungkinkan funding mayoritas dari bank, ada keterbatasan untuk menambah jumlah funding yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Risiko terhadap kenaikan NPL (Non Performing Loan) dapat dijaga apabila produk hanya dijual. Kepada konsumen yang telah memenuhi criteria kelayakan dan risiko yang dapat diterima, apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen harus segera dilakukan analisis dan dilakukan restrukturisasi. 4. Permodalan antara lain secara bertahap perusahaan perlu melakukan pemupukan modal atau berusaha mendapatkan penambahan modal disetor dari para pemegang saham. 5. Sumber daya insane antara lain diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat melakukan marketing, menganalisis risiko, dan melakukan perbaikan jika terjadi resiko gagal bayar dari konsumen. Di samping itu, perusahaan harus mempunyai program kerja yang jelas, komprehensif serta dilakukan pemantauan secara terus menerus untuk mengetahui apakah program kerja dapat dilakukan sesuai yang ditentukan dan apabila ada kendala begaimana cara mencari solusinya. Di antara program kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan;
28
BAB III
Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian ini adalah field research, yakni penelitian yang semua data ditemukan di lapangan, sedangkan buku buku dan referensi ilmiah lainnya dijadikan sebagai landasan teori.
B. Subjek penelitian dan sumber data Dalam penelitian ini yang menjadi subjek pada dasarnya adalah BMT yang ada di Tanah Datar, dalam pelaksanaannya penulis telah meneliti satu persatu pola kemitraan BMT dalam linkage program ini dengan bank syariah, berdasarkan BMT yang ada di Tanah Datar. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua: 1. Primer: Pengelola BMT yang ada di Tanah Datar dan Pihak Bank pelaksana Linkage program yang ada di Tanah Datar 2. Sekunder: anggota atau nasabah BMT yang ada di Tanah datar terutama adalah nasabah pembiayaan.
C. Tekhnik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara atau indept interview dari informan dan dokumentasi yang ada.
D. Teknik analisa data Semua data yang terkait dengan beberapa masalah penelitian dianalisa secara kualitatif, sesuai dengan perspektif ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan perspektif prinsip prinsip pelaksanaan pola kemitraan dalam model linkage program. E. Jadwal pelaksanaan
29
Sesuai dengan kontrak penelitian yang telah ditanda tangani, penelitian ini dilaksanakan selama 4 Bulan, dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 9 Desember 2014.
30
BAB IV Hasil Penelitian A. Gambaran Umum 1. Baitul maal wa Tamwil (BMT) Darussalam Simabur Bmt Darussalam didirikan oleh seorang alumni STAIN Batusangkar ayitu, Gusnova Aries, SEI, yang ingin mengembangkan lembaga keuangan syariah di lingkungannya pada khususnya tanah Datar pada umumnya, kaena keterbatasan kemampuannya, maka beliau mengajak rekan-rekannya yang lain untuk bersamasama mendirikan lembaga keuangan ini. Beliau bersama rekan-rekannya mensosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Pariangan dan sekitarnya yang memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan ekonomi umat, khususnya sector usaha mikro dengan niat untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pariangan dan sekitarnya. BMT ini terdiri dari 20 orang pendiri dana pemegang saham. Berkat usaha yang luar biasa bersama-sama rekan dengan melakukan sosialisasi BMT kepada masyarakat pada tanggak1 Februari 2007 di Kantor LKAAM Simabur. Pada tanggal 7 Februari 2007 di tempat yang sama juga diadakan rapat lanjutan, dan akhirnya beroperasi pada tanggal 18 Februari 2007 yang berkantor di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan tepatnya di Jalan Batusangkar-Padang panjang KM 10 Simabur. a. Visi dari BMT Darussalam yaitu: 1) Menjadikan BMT Darussalam Pariangan sebagai Panutan dan rujukan bagi BMT Kabupaten Tanah Datar yang dipercayai masyarakat dan berpartisipasi dalam menggerakkan usaha mikro ekonomi. 2) Beroperasi berlandaskan syariah 3) Menjadi BMT yang Prudent, handal dan Profesional 4) Membangkitkan potensi masyarakat berdasarkan SDMdan SDA yang dimiliki masyarakat Minang. b. Misi BMT Darussalam, yaitu: 1) Misi Spritual dengan beroperasi berlandaskan syariah Islam.
31
2) Misi usaha dengan system bisnis 3) Meningkatkan
peran
serta
usaha
mikro
dan
kecil
dalam
mengembangkan ekoomi masyarakat pariangan dan sekitarnya serta masyarakat luas pada umumnya sebagai penyelenggara aktifitas perdagangandan penyedia jas serta usaha lainnya yang bersidat produktif, maka BMT yang mendukung segala aktifitas yang bersifat produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. c. Tujuan dari BMT Darussalam Untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat khususnya, untuk mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi anggotanya dan daerah kerjanya. 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi era persingan global. 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 4) Menjadi perantara keuangan antara orang kaya sebagai shahibul maal dengan orang miskin sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain. d. Produk KJKS BMT Darussalam. 1) Funding atau pendanaan, dalam menghimpun
dana, KJKS BMT
Darussalam memiliki produk pendanaan. a) Tabungan Haji b) Tabungan Mudharabah masyarakat, merupakan simpanan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhannya di masa yang akan datang. c) Tabungan Mudharabah Pelajar, yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dalam pendidikan di masa yang akan dating.
32
d) Tabungan Kurban, yaitu tabungan untuk para shahibul qurban yaitu masyarakat disediakan produk yang akan membantu mereka dalam merencanakan ibadah kurbannya. e) Deposito Mudharabah 1 Bulan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada saat jatuh tempo, yaitu dalam jangka waktu 1 bulan. f) Deposito mudharabah 3 bulan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu, dalam masa waktu 3 bulan. g) Deposito mudharabah 6 bulan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu, dalam masa waktu 3 bulan. h) Deposito mudharabah 12 bulan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu, dalam masa waktu 3 bulan. i) Tabungan Walimah.
2) Lending atau Pembiayaan a) Pembiayaan modal kerja (Ijarah, Murabahah, Musyarakah) b) Pembiayaan Investasi (Murabahah, Musyarakah. 3) Jasa lainnya yang ditawarkan oleh BMT Darussalam Pariangan adalah Rahn (Titip Gadai dan Qard (Dana Talangan).
2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) al-Makmur Cubadak Pendirian KJKS BMT al-Makmur diprakarsai oleh beberapa orang pendiri yang memiliki visi yang sama untuk membangun perekonomian umat yanag madani dibawa ridho Allah SWT., karena Allah tidak akan mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa hingga kita mau berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Dengan nama Allah BMT al-Makmur berjalan dari nol jatuh bangun , dengan keyakinan dan tekad yang bulat bahwa sebuah kewajiban untuk
33
merubah taraf ekonomi kea rah yang lebih baik, karena kemiskinan hanya akan menyeret kepada kekafiran. Berdasarkan pemikiran di atas, para pendiri KJKS BMT al-Makmur mencoba berusaha mewujudkannya dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah berbentuk dan berbadan hukum koperasi, maka berdasarkan hasil rapat pendiri beserta ninik mamak dan peuka masyarakat yang berada di jorong supanjang Nagari Cubadak Kec. Lima Kaum yang juga dihadiri oleh Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar beserta dosen STAIN Bastusangkar dalam hal ini selaku motifator bagi para pendiri untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah di Kabupaten Tanah Datar. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih kurang 40 orang, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 yang bertempatdi Masjid Baitul Makmur Supanjang, maka secara musyawarah dan mufakat diputuskan membentuk dan mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah baitul Maal wat tamwil (KJKS BMT) dengan nama BMT alMakmur, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2009.
3. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Ampek Jurai Lantai batu Batusangkar Pada tanggal 25 Oktober 2003 pengurus Mesjid Raya Lantai Batu mendirikan Lembaga ekonomi Mesjid (LEM) dengan modal awal sebesar Rp. 3000.000, yang merupakan bantuan hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Modal dipinjamkan kepada Jamaah Masjid Raya Lantai Batu, dengan pinjaman maksimal sebesar Rp. 500,000 dengan pembayaran cicilan dalam jangaka waktu maksimal enam bulan tanpa biaya. Modal setiap tahun bertambah, bersumber dari zakat dan bantuan beberapa orang donator yang mencapai Rp. 24.000.000 pada tahun 2009. Berdasarkan hasil rapat pengurus Mesjid Raya beserta jamaah dan ninik mamakAmpek Jurai Lantai batu Batusangkar yang berjumlah 38 Orang, pada tanggal 31 Januari 2009 secara musyawarah mufakat diputuskan membentuk atau mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Mesjid Lantai Batu, Kanagarian
34
Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan mulai beroperasi aktif pada tanggal 1 Juni 2009. Dinaakan BMT Ampek Jurai karena berdiri dan berdomisili di Wilayah kesatuan adat yang terdiri dari empat suku, yaitu, Suku nan Sembilan, Suku Korong Gadang, Suku Korong Panjang dan Suku Ponco.35 a. Visi dan Misi Adapun visi dan misi dari KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, yaitu: 1) Visi Langkah menuju syariah 2) Misi a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan usaha anggota yang berkesinambungan b) Melakukan pembinaan usaha anggota c) Mewujudkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam setiap kegiatan usaha d) Memberikan pelayan terbaik pada setiap anggota e) Peningkatan penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota f) Menyelenggarakan operasional lembaga sesuai dengan standar lembaga keuangan yang sehat , transparan dan kehati-hatian. g) Partisipasi aktif dalam mebangun masyarakat yang rpoduktif h) Partisipasi aktif dalam mensejahterakan anggota. 3) Tujuan Pendirian KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar bertujuan untuk: a) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah bagi masyarakat usaha mikro dan pedesaan yang tidak terakses oleh perbankan syariah b) Mengembangkan ekonomi syariah dalam skala ekonomi mikro
35
c) Membuka dan memperluas lapangan kerja. d) Secara khusus bertujuan untuk menghimpun dana menyalurkannya
kembali
kemasyarakat
dalam
dan benutk
pembiayaan. e) Membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan proses mudah, cepat dan halal. f) Meningkatkan taraf hidup masyarakat mikro.
4. BMT al-Barokah BMT al-Barokah didirikan berdasarkan akta
No. BH: 63/BH/KPT-
TD/KOP/VII/2009. Merupakan binaan BPRS Haji Miskin Beralamat di Jalan raya Batusangkar Bukittinggi KM 16 Tabek Patah.Berdirinya BMT al-Bararokah ini Produk jasa KJKS BMT al-Barokah a. Simpanan 1) Simpanan umum mudharabah 2) Simpanan Pelajar Mudharabah 3) Simpanan Qurban Wadi’ah 4) Simpanan Haji Wadiah 5) Simpanan Aqiqah b. Pembiayaan 1) Pembiayaan Murabahah 2) Pembiayaan Mudharabah 3) Pembiayaan Qardh
5. BMT al-Hikmah BMT AL-Hikmah terdaftar pada Dinas Koperasi dengan akta Nomor 61/BH/KPT-TD/Kop/VII/2009 berada di Jalan raya sungai tarab. Berdirinya BMT ini diprakarsai oleh Ektri Harzeni, S.E.I dkk yang merupakan alumni program studi Ekonomi Islam (Perbankan Syariah) STAIN Batusangkar, dengan dukungan
36
ninik mamak dan cadiak pandai daerah setempat, maka berdirilah BMT alHikmah yang pada saat ini telah memiliki sekitar 2012 orang nasabah di wilayah Sungai Tarab dan sekitarnya. Produk Simpanan 1) Tabungan Mudharabah Produk Pembiayaan 1) Pembiayaan mudharabah 2) Pembiayaan Murabahah Namun dalam operasional pembiayaan, akad yang terlaksana adalah akad pembiayaan murabahah.
B. Pola Kemitraan pada BMT melalui linkage program Perbankan Syariah Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Negara berkembang dan Negara-negara Miskin untuk dapat memberikan layanan keuangan kepada neglectes section of the population (Poor and Unbankbale) melalui micri finance Institution(MFls) dan Rural saving and credit cooperatives (RUSACCO) untuk mencapai target MDGS. Namun demikian, intitusi-institusi ini hanya mampu menjangkau kurang dari 10 persen masyarakat miskin dan unbankable yang terpaksa mengandalkan sumber informal keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka.36 Kekuatan atau sumber daya yang sangat penting bagi linkage banking adalah jaringan dan dukungan dari bank induk yang mendukung operasional linkage banking. Tekhnologi informasi juga penting agar nasabah dapat mengakses layanan linkage banking pada tenpat dan waktu yang mereka butuhkan. Tekhnologi di sini bukanlah teknologi yang secanggih bank komersil,
36
Bank Indonesia, Model Bisnis Perbankan Syariah, 2012
37
Karen apada umumnya mobile banking pada linkage banking hanya melibatkan transaksi-transaksi sederhana. Komponen biaya linkage banking terdiri dari biaya linkage banking terdiri dari biaya personalia (SDM) yang mampu mobile untuk mengidentifikasi lokasi dan jumlah masyarakat poor dan bankable tadi, yang membutuhkan layanan perbankan, biaya pembukaan layanan dll. Pada prinsipnya salah satu keuntungan dari linkage banking ini adalah pengurangan informasi berbiaya tinggi terkait nasabahnya serta masalah penegakan hukum dalam permasalahan kredit local/pedesaan. Dampak positif dari linkage program ini adalah semakin banyak orang memperoleh akses terhadap layanan perbankan termasuk di antaranya masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan komersial besar.37 Ada dua bentuk financial linkage yaitu: 1. Direct financial linkage yaitu kemitraan antara institusi keuangan dimana tujuan utama adari linkage
ini adalah membantu institusi keuangan
informal mendiversifikasi sumber dana funding mereka, menambahjumlah dana lending mereka dan menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan likuiditas dengna menyediakan layanan keuangan secara langsung. Dalam kasus bank memberikan pinjaman, kepada LKM secara langsung adlah contoh direct financial market. 2. Indirect financial linkage yaitu kemitraa antara bank sebagai institui formal dengan institusi keuangan informal melalui perantara pihak ketiga sehingga tidak secara langsung berhubungan dengan institusi keuangan mikro. Linkage program bank umum dan bank BPR sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2001, tetapi pada saat itu belum terorganisasi dengan benar, baik secara konsep maupun menkanisme. Lingkage program ini baru tertata rapi setelah Bank Indonesia mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Salah satu momentum yang juga meningkatkan semangat berlinkage antara bank umum dan BPR adalah keluarnya generic model linkage program. Sejak itulah 37
38
aturan main linkage menjasi lebih jelas, seperti adanya syarat minimum peserta linkage, munculnya tiga skim likage program, executing, channeling dan joint financing serta kode etik peserta linkage.38 Bentuk bentuk skim linkage antara lain, 39Executing adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank umum (BU/BUS) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi/ KJKS. Chanelling adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang betindak sebagai agen dan tidak mempunyai wewenang memutus kredit kecuali mendapat kuasa dari bank umum. Joint Financing, adalah pembiayaan bersama terhadap anggota koperasi yang dilakukan
oleh Bank
umum dan koperasi. Bank Syariah memiliki proyeksi yang jauh ke depan dalam mengambil kebijakan terkait lembaga mikro syariah, hal ini terlihat dari proyeksi bank syariah di setiap tahun. Model linkage banking merupakan bentuk perpanjangan tangan bank syariah untuk menjangkau segmen masyarakat tertentu yang biasanya adalah masyarakat kelas bawah yang didominasi oleh sektor usahamikro dan unbankable. Model ini sesuai bagi bank syariah yang sudah besar dan ingin menjangkau segmen korporasi dan pemerintah. namun tetap tidak ingin meninggalkan segmen mikronya. Model ini juga mendatangkan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi lembaga intermediasi keuangan kecil yang menjadi partner bank syariah dalam model linkage banking Kelemahan dari model linkage banking adalah manajemen dan kontrol lembaga intermediasi keuangan kecil seperti BMT dan BPRS yang belum maksimal serta manajemen yang belum professional.SDM yang paling penting dalam operasional model linkage banking adalah yang memliki mobilitas tinggi untuk menjemput nasabah yang biasanya terletak jauh dari akses perkotaan. SDM linkage banking juga harus memiliki kemampuan untuk mendampingi dan membina sektor mikro maupun lembaga intermediasi keuangan kecil yang menjadi partner nya.Produk yang disediakan oleh model 38
Siti Maesaroh, skripsi efektifitas linkage program Bank Syariah Mandiri dalam Penguatan Pembiayan Lembaga Keuangan Mikro,UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011 39 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 03/Per/M..KUKM/III/2009, tentang pedoman umum linkage program bank umum dan koperasi.
39
linkage banking biasanya adalah kredit modal kerja bagi usaha mikro yang tidak terlayani oleh bankkomersial besar. Skema yang digunakan biasanya adalah skema yangmudah dan sederhana bagi mereka.Modal menjadi infrastruktur penting bagi linkage banking. Modal inibiasanya disediakan oleh bank komersial yang memiliki programclinkage. Selain itu jaringan kantor BMT/BPRS juga merupakan infrastruktur penting bagi linkage banking. Skema akad yang biasanya digunakan oleh bank syariah yang menerapkan linkage banking adalah musyarakah muqoyyadah (BMT/BPRS) sebagai executing agent dan bank syariah tidak ikut menanggung risiko). Adapun yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah BMT BMT yang ada di tanah datar, berdasarkan informasi yang ada di dinas koperasi tanah
datar,
dalam
hal
ini
yang
penulis
maksudkan
adalah
Dinas
KOPERINDAGPASTAM, terdapat 7 BMT yang berbadan hukum KJKS dan melakukan usaha simpan pinjam.40 Dari 7 BMT tersebut, yang telah melaksanakan linkage program dengan perbankan syariah adalah, BMT Ampek Jurai Lantai Batu, BMT Darussalam dan BMT al-Barokah Tabek Patah. BMT Ampek jurai berada di Lingkungan Mesjid Raya Lantai Batu saat ini telah memiliki anggota sebanyak lebih kurang 2000 anggota yang terdiri dari pedagang pedagang kecil di pasar batusangkar dan juga masyarakat sekitar Lantai Batu. Semnjak didirikan pada tahun 2009 BMT Ampek Jurai telah berhasil melayani kebutuhan finansila masyarakat apis bawah ini, peningkatan ini semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga dengan penambahan anggota baru ini, juga membutuhkan tambahan dana untuk pengembangan BMT Ampek Jurai ke depannya. Pada Tahun2011 BMT Ampek Jurai melakukan linkage dengan Bank Syariah Mandiri dengan persyaratan:
40
Awit, Dinas Koperasi Bukit Gombak, 15 Agustus 2014.
40
a. Telah memiliki badan hukum b. Telah melakukan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam) bulan c. Memiliki pengurus yang dipilih oleh anggota d. Memiliki AD/ART, minimal aturan tertulis. e. Pengurus bersedia bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima dana atau disalurkan melalui koperasi kepada anggota f. Mempunyai usaha yang layak untuk sibiayai g. Tidak memiliki tunggakan kredit/ pembiayaan di bank maupun di lembaga keuangan lainnya. BMT Ampek Jurai telah memenuhi criteria calon anggota linkage ini, dengan mengajukan pinjaman dengan jaminan (collateral) sertifikat senilai 1, 5 Milyar, dengan linkage tahap pertama ini BMT Ampek Jurai mendapatkan Pembaiayaan sebesar 700 juta dalam jangka waktu tiga tahun, untuk tahap pertama ini, program linkage berjalan lancer dengan non performing loan yang tidak terlalu signifikan dari anggota dan bisa di atasi oleh pihak BMT Apek Jurai. Pada tahap ke dua, BMT Ampek Jurai kembali mengajukan Linkage kepada Bank Syariah Mandiri dan mendapatkan tambahan dana sebesar 200 Juta. Pencairan dana linkage ini kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan permintaan dari pihak ketiga (DPK). Pencairan ini kepada anggota KJKS Ampek Jurai tidak lagi menggunakan jaminan atau collateral, karena pembiayaan yang dilayani oleh KJKS BMT Ampek Jurai ini rata-rata adalah 5 Juta ke bawah, dan calon debitur ini telah disurvey terlebih dahulu ke lapangan mengenai profil usaha dan kemampuan pengembalian pinjaman dengan menggunakan analisis 5 C 7P:41 a. Character Sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nsabah, baik latar belakang 41
Dona Yelfihendra, SEI, Lantai Batu, 10 Oktober 2014
41
yang sifat pekerjaan, yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, hobi atau social standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. b. Capital Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas c. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melibihin nilai kredit. Namun aspek ini tidak terlalu banyak dipakai oleh BMT Ampek Jurai karena pinjaman nsbah dinominasi dengan jumlah 5 Juta ke bawah.42 d. Condition Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datangharus dinilai sesuai dengan sector masing-masing. Prospek usaha dari sector yang dijalankan oleh anggota juga harus dinilai.
BMT Darussalam Simabur merupakan salah satu BMT di Tanah Datar yang pada saat ini yelah memiliki nasabah sebanyak 2000 anggota, yang berdomisili di sekitar pasa Simabur serta beberapa kecamatan di Tanah Datar. BMT Darussalam melaksanakan linkage program dengan bank syariah mandiri, dengan persyaratan telah terpenuhi. BMT Darusalam telah melaksanakan program linkage ini dalam dua tahap, tahap pertama pada tahun 2010, dan tahap ke dua pada tahun 2012 dengan dana linkage sebesar 300 Juta denga mudharabah. Saat ini BMT Darussalam tengah menjalani program linkage hingga tahun mendatang dengan ansuran sebanyak 13 juta perbulannya dengan pola executing: Model Executing: a. Resiko kredit kepada anggota koperasi, ditanggung oleh KSP/USP/KJKS
42
Dona , Ampek Jurai Lantai Batu
42
b. Suku bunga Bank umum kepada koperasi berdasarkan suku bunga pasar sesuai dengan kebijakan masing-masing bank umum c. Suku bungan koperasi kepada anggota koperasi ditetapkan oleh koperasi/KJKS atas dasar kesepakatan dalam rapat anggota tahunan. d. Pendapatan bunga bank umum adalah sebesar suku bunga yang dibebankan kepada koperasi. e. Analisa kelayakan usaha dan keputusan pemberian kredit kepada koperasi sesuai dengan ketentuan masing-masing bank umum sedangkan criteria besarnya plafon kredit dan jumlah anggota koperasi peminjam ditetapkan sepenuhnya oleh koperasi. f. Akad kredit kepda koperasi ditandatangani oleh pengurus koperasi dan pejabat bank umum, sedangkan akad kredit kepada anggota koperasi dilakukan oleh masing-masing anggota dan pengurus koperasi. g. Jaminan/agunan dari koperasi kepada bank umum, sesuai dengan undangundang perbankan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank umum, sedangkan jaminan anggota koperasi, sesuai persyaratan yang ditentukan koperasi. h. Jangka waktu persetujuan kredit dalam rangka linkage program maksimal 1(satu) bulan setelah data dan persyaratan telah dipenuhi secara lengkap atau sesuai dengan penilaian bank umum.43 Semenjak aliran dana linkage ini anggota BMT meningkat sekitar 2,5 persen dari sebelumnya, hal ini karena proses pencairan pembiayaan yang tidak terlalu sulit seperti di lembaga perbankan, sehingga para pedagang pedagang di sekitar pasar Simabur lebih memilih memanfaatkan BMT Darussalam sebagai mtra financial mereka. Adapun akad yang digunakan oleh BMT Darussalam dalam mencairkan dana linkage ini kepada anggota adalah dengan akad murabahah. Anggota peminjam yang membutuhkan dana 5 Juta ke atas disyaratkan oleh BMT Darussalam untuk mengajukan jaminan seperti BPKB Motor, 43
Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dana Menengah, Pedoman Umum Linkage program antara bank umum dengan koperasi.
43
sementara untuk pinjaman 2 juta ke bawah miniml mengajukan kuitansi kepemilikan barang elektronik yang mereka miliki di rumah, yang dinilai masih akan memiliki nilai jual dalam masa dua tahun ke depan.44 Linkage Program dari perbankan syariah belum memperlihatkan kelebihan yang banyak dibandingkan dengan lembaga yang memberikan bantuan sejenis seperti lembaga pembiayaan dana bergulir (LPDB), hal ini terlihat ketika pengajuan linkage, bank syariah tetap meminta agunan atau collateral kepada mitra usahanya BMT, sementara pada lembaga dana bergulir seperti LPDB tidak meminta jaminan sama sekali, namun keuntungan linkage bank syariah hanya dalam bentuk pemberian margin yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan komersil lainnya. Penulis menganalisa, pola kemitraan ini belum digarap secara serius oleh bank syariah yang memang notabene berorientasi kepada bisnis, namun bagaimanapun juga bank syariah tetap memiliki kewajiban untuk membina lembaga lembaga keuangan mikro syariah yang membutuhkan dukungan financial dari lembaga keuangan makro. Menurut penulis program linkage juga sangat menguntungkan perbankan syariah dalam rangka menjangkau nasabah nasabah yang tidak tercover oleh perbankan syariah, karena disebabkan oleh jaringan Bank Syariah masih jarang berada di daerah daerah kecamatan maupun pedesaan. Beberapa dari BMT yang masih terdaftar tidak penulis masukkan datanya ke dalam penelitian ini karena lembaga tersebut sedang mengalami defisit, dan juga tengah mengealami masalah manajemen lainnya, BMT – BMT yang tengah bermasalah tersebut juga bukanlah BMT yang menerima program linkage dari Bank Syariah.
44
Dona, elita Nesari, BMT Darussalam, 1 November 2014.
44
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 4. Berdasarkan penelitian di tujuh BMT yang terdaftar pada Dinas koperasi Tanah Datar, hanya tiga di antaranya yang melaksanakan kerjasama kemitraan dengan bank syariah, karena kurangnya sikap cooperative dari perbankan syariah terhadap lembaga keuangan mikro, dan penulis menyimpulkan. a. pola linkage yang dilaksanakan oleh 3 BMT di Tanah Datar yang bermitra dengan Bank Syariah adalah menggunakan pola Executing. b. Pengaruh linkage program Bank Syariah pada BMT di Tanah Datar sangat signifikan dana dapat mendongkrak jumlah anggota rata-rata kenaikan ini 2,5 – 3 persen.. c. linkage program Bank Syariah telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan anggota BMT, hal ini terlihat dengan kian produktifnya para anggota dalam menjalankan usahanya, hal ini juga diakomodir dengan sikap yang cooperative oleh BMT deggan pola jemput bolanya.
B. . Saran Berdasarkan penelitian di tujuh BMT yang terdaftar pada Dinas koperasi Tanah Datar, hanya tiga di antaranya yang melaksanakan kerjasama kemitraan dengan bank syariah, penulis menilai dari apa yang disampaikan oleh pihak BMT yang tidak bermitra dengan Bank syariah karena kurangnya sikap cooperative dari perbankan syariah terhadap lembaga keuangan mikro. Penulis menyarankan a. Bank Syariah mesti lebih bermurah hati lagi terhadap lembaga keuangan mikro, yang sebenarnya juga menguntungkan bagi bank syariah dalam menjaring nasabah yang potensial yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan syariah
45
b. Persyaratan jaminan merupakan masalah utama dalam program linkage ini bagi BMT-BMT di Tanah Datar, penulis menyarankan agar bank syariah dapat membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada LKM tidak hanya dalam bentuk kredit lunak tapi juga dengan, meringankan beban jaminan bagi BMT-BMT atau mungkin dengan menggunakan dana-dana corporate social responsibility (CSR) perbankan syariah untuk pengembangan linkage ini.
46
Daftar Pustaka
Agustianto, Percikan Ekonomi Islam, Bandung: Cita Pustaka media,2002 A, Djazuli, lembaga-lembaga perekonomian Umat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (dalam prespektif kewenangan Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012) Andri Soemitra, bank dan lembaga keuangan syariah, (Jakarta: Kencana, 2009 Karnaen Purwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Depok: Usaha Kami, 1996) Syukri Iska, Rizal, Lembaga Keuangan Syariah(Batusangkar:, 2005) Muslimin Kara, Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbankan Syariah), Yogyakarta: 2005, Hal. 109 Bank Indonesia, outlook Perbankan Syariah 2012. Siti Maesaroh, skripsi efektifitas linkage program Bank Syariah Mandiri dalam Penguatan
Pembiayan
Lembaga
Keuangan
Mikro,UIN
Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2011 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 03/Per/M..KUKM/III/2009, tentang pedoman umum linkage program bank umum dan koperasi Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005) M. Umer Chara, Towards a just monetary system, (London: the Islamic Foundation, 1985
M. Ridwan, Manajemen BMT, (Yogyakarta: UII Press, 2004),
Suhendi, BMT dan Bank Islam Instrumen lembaga keuangan syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
Thomas Suyatno, dkk, kelembagaan perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
47
Veithzal Rivai, Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004) Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)
48
LAPORAN PENELITIAN DOSEN
PENELITIAN MUDA PELAKSANAAN POLA KEMITRAANPADA BMT MELALUI LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH (STUDI ANALISIS PADA BMT DI TANAH DATAR)
STAI N BATUSANGKAR
ELSY RENIE,M.Ag
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR 2014
49
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan tema “Pelaksanaan Pola Kemitraan pada BMT melalui Linkage Program Bank Syariah (Studi Analisis pada BMT di Tanah Datar)”, mengkaji pelaksanaa pola linkage oleh BMT di Tanah Datar dengan Bank Syariah serta dampak linkage program Bank Syariah pada BMT di Tanah Datar. Dan dampak linkage program Bank Syariah terhadap kesejahteraan anggota BMT. Pelaksanaan pola kemitraan pada BMT ini telah terlaksan semenjak tahun 2010 sebagai bentuk bantuan pembiayaan lunak kepada lembaga keungan mikro, yang memiliki tiga pola kerjasama, Executing, Chaneling, dan Joint Financing namun dalam perjalanannya pola yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan syariah dengan Baitul Maal Wat Tamwil(BMT)adalah pola kemitraan executing. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan melihat fenomena fenomena di lembaga BMT yang bersifat positivistik. Peneliti menyimpulkan bahwa pola kemitraan yang seharusnya diprakarsai oleh perbankan syariah, sebagai pertanggung jawaban sosialnya selaku lembaga yang Islami, yang bertugas meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam, belumlahmencapai target yang diinginkan, karena perbankan syariah masih melihat kepada seberapa besar kemapuan BMT untuk memberikan jaminan terhadap bank dalam pola kemitraan linkage ini.
50
51
SURAT PERNYATAAN Nomor: Sti.02/VI/PP.009/
/2014
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Elsy Renie
NIP
: 19790606 200912 2 002
Judul Proposal: Pemberdayaan Bait AL-Mal wat Tamwil (BMT ) melalui Linkage Program Bank Syariah di Tanah Datar Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa proposal penelitian dengan sebagaimana tersebut di atas adalah asli / atau otentik dan bersifat orisinil hasil karya saya sendiri( bukan skripsi ataupun thesis dan disertasi serta tidak pula plagiasi atau terjemahan). Saya menerima sangsi hukum jika suatu saat terbukti nahwa proposal penelitian ini hasil plagiasi atau terjemahan. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak pihak yang membutuhkan.
Mengatahui,
Batusangkar, 25 Mei 2014
Ketua Jurusan Syariah
Yang membuat Pernyataan
Drs. Syamsuwir, M.Ag
Elsy Renie,M.Ag
195708281987031003
197906062009122002 52
