BAB I PENDAHULUAN. Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam era otonomi, setiap daerah diberikan kewenangan secara otonom

untuk mengatur daerahnya sendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Pembangunan dapat bersifat fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik, misalnya pembangunan gedung, jalan, jembatan dan lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik, berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan dan lainnya. Selain, pembangunan fisik dan non fisik yang menjadi penting untuk diimplementasikan dalam merespon otonomi daerah, adapun amanah otonomi lainnya yaitu mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan atas dasar kedekatan pelayanan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Hal tersebut, berguna untuk mempercepat pelayanan dan mempermudah akses masyarakat. Adapun dasar pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro, yaitu (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro. Dilihat dari sisi administrasi wilayah Kabupaten Blitar terbagi menjadi dua wilayah yaitu utara dan selatan. Wilayah utara cenderung berkembang pesat dibandingkan dengan wilayah selatan. Dimana, wilayah selatan cenderung kurang berkembang hal tersebut dikarenakan topografi dan kondisi alam yang kurang mendukung (tanahnya kurang subur, merupakan daerah perbukitan yang menyebabkan sulitnya akses). Disamping itu, ketersediaan saranandan prasarana yang masih kurang mendukung sehingga mengakibatkan pergerakan penduduk wilayah selatan berorientasi menuju ke wilayah utara karena fasilitasnya jauh lebih lengkap. Sehingga ketertarikan investor lebih tertuju pada wilayah

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro

Page 1

Kabupaten Blitar bagian utara dari pada wilayah selatan. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar maka diperlukan pemerataan pembangunan untuk mengembangkan pembangunan ke arah selatan yang wilayahnya kurang berkembang. Sebagaimana, penelitian terdahulu pada tahun 2006 telah melakukan studi penyusunan Penentuan Lokasi Pusat Pemerintahan di Kabupaten Blitar yang pada hasil akhirnya menyebutkan bahwa Calon Ibukota Kabupaten Blitar memiliki 3 alternatif wilayah antara lain; Kecamatan Garum, Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Ponggok. Namun, dari ketiga wilayah tersebut berada di Kabupaten Blitar bagian Utara. Untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan diusulkan lokasi Ibukota Kabupaten Blitar berada di wilayah selatan dan wilayah yang dianggap berpotensi sebagai calon ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kanigoro. Pemilihan Kecamatan Kanigoro, dianggap secara spasial memiliki posisi di tengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar. Sehingga bila Kecamatan Kanigoro dicalonkan sebagai Ibukota Kabupaten Blitar maka jangkauan terutama akses pelayanan akan dapat memenuhi/ melayani seluruh wilayah Blitar. Selain itu dalam melakukan studi ini juga tetap memperhatikan rencana-rencana sebelumnya seperti Rencana Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar yang lebih dulu dibuat serta rencana tata ruang yang ada. Berkaitan dengan adanya Pemindahan Ibukota pemerintahan dari satu kawasan ke kawasan lain, tentunya akan memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi dan sosial di daerah lingkungan sekitar pusat Ibukota Pemerintahan. Dalam kajian ini, khususnya akan mengkaji perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar Ke Kecamatan Kanigoro dengan batasan permasalahan dampak ekonomi dan dampak sosial. Adapun dampak sosial yang dimungkinkan timbul dengan adanya perpindahan antara lain; kesempatan kerja, kesempatan berusaha/ investasi, dan akses permodalan. Sedangkan dampak sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, budaya dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu kajian mengenai dampak sosial dan ekonomi yang terjadi atas perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro.


Page 2

1.2

Rumusan Masalah Rumusan masalah dari Penyusunan Kajian Dampak Sosial Ekonomi

Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro adalah: Bagaimana dampak sosial dan ekonomi perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro? 1.3

Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dari Penyusunan Kajian Dampak Sosial Ekonomi

Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro yaitu untuk mengkaji dampak sosial ekonomi atas perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro yang meliputi: 1. Dampak Ekonomi a) Kesempatan Kerja b) Kesempatan Berusaha/Investasi c) Akses Permodalan 2. Dampak Sosial a) Pendidikan b) Kesehatan c) Keamanan d) Budaya e) Lingkungan 1.4 Manfaat Penelitian Darikegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain meliputi : 1. Dapat menambah serta memperkaya pengetahuan tentang Dampak Sosial

Ekonomi Perpindahan Ibu Kota di daerah. 2. Dapat memberikan informasi dan referensi bagi pemerintah khususnya

Kabupaten Blitar dalam membuat kebijakan terkait perpindahan Ibukota Kabupaten.


Page 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Teori Perencanaan Wilayah Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses input-output barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2007). Perencanaan Wilayah merupakan satu-satunya jalan yang terbuka untukmenaikkan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja (Jhingan, 2000). Perencanaan Pembangunan Daerah adalah “Suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara: 1. secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; 2. merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah; 3. menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan


Page 4

4. melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehinggapeluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapatditangkap secara berkelanjutan” (Solihin, 2005). Menurut Archibugi (2008) berdasarkan penerapan teori perencanaan wilayahdapat dibagi atas empat komponen yaitu :Physical Planning, MacroEconomic Planning, Social Planning, dan Development Planning. 2.2.

Dampak Pembangunan Dampak diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat

adanya suatu aktivitas. Sebagaimana dalam konteks analisa dampak lingkungan, penelitian

dampak

dilakukan

karena

adanya

aktivitas

manusia

dalam

pembangunan, yang melibatkan perubahan-perubahan besar maupun kecil dalam struktur sosial dan sikap mental yang ada dalam masyarakat (Soemarwoto, 1988). Dalam penelitian ini, sebagaimana dampak pembangunan kantor pemerintahan di kawasan baru dibatasi pada (i) aspek ekonomi antara lain meliputi (kesempatan kerja, kesempatan berusaha, akses perrmodalan), dan (ii) aspek sosial (kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Keperilakuuan/ Gaya Hidup). 2.3.

Dampak Terhadap Aspek Kependudukan

Tingkat Migrasi Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara (disebut migrasi intern). Migrasi ini dapat berarti juga perpindahan penduduk dari desa ke kota (biasa disebut urbanisasi) (Suryana, 1979). Dengan meningkatnya kemampuan sektor non pertanian dalam menyerap kelebihan tenaga kerja, terjadi pula peningkatan mobilitas dari desa ke kota. Adapun faktor yang pendorong melakukan migrasi terdiri dari dua faktor yaitu; (i) faktor ekonomi dan (ii) faktor non ekonomi. Seseorang akan melakukan migrasi bila ada peluang yang lebih besar untuk bekerja dan tingkat upah yang relatif tinggi dengan harapan taraf hidup dapat lebih ditingkatkan (todaro, 1983).


Page 5

Begitu pula, alasan migrasi oleh adanya alasan-alasan ekonomi, dimana secara rasional seseorang akan pindah bila ada hasil yang menguntungkan dengan perpindahan itu. Alasan lainnya adalah tersedianya fasilitas baik pendidikan, transportasi, maupun hiburan di Kota (Suryono, 1979). Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Pertumbuhan jumlah penduduk selain disebabkan oleh pertumbuhan alami (kelahiran dan kematian), juga disebabkan oleh adanya migrasi dari satu daerah ke daerah lain, serta adanya daerah pedesaan yang berubah menjadi daerah perkotaan atau pra kota (Rusli, 1985). Sebagaimana peningkatan jumlah penduduk terjadi karena adanya mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, sebagai akibat faktor pendorong dari daerah asal dan adanya faktor penarik dari daerah tujuan. Tingginya arus mobilitas penduduk muncul sebagai akibat makin tersedianya sarana transportasi, sehingga memungkinkan gerak penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk yang tinggi ini akan menyebabkan penyebaran dan komposisi penduduk menjadi tidak merata (Prasetyowati, 1988). Dilain pihak meningkatnya pembangunan mengakibatkan pula perubahan pola penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian. Sementara itu, persediaan lahan relatif tetap, sedangkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Akibatnya men-land ratio menjadi semakin tinggi. Sebagaimana menurut Rusli (1988), men-land ratio dapat diartikan sebagai perbandingan jumlah orang dengan luas lahan total pada suatu daerah atau biasa disebut kepadatan penduduk agraris. 2.4.

Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 5 Tentang

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, Keamanan

dan

Ketertiban

Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,


Page 6

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selain itu, menurut Snyder (2008), konsep keamanannasional masa kini telah berbeda dengan konsep keamanan pada era lalu yang lebih bersifat militersentris, yaknikeamanan saat ini mencakup nilai lain seperti realitas politik, ekonomi dan sosial. Lebih jauh tentang konsep keamanan nasional, MacFarlane dan Khong (2006) memetakan bahwa terdapat elemen yang lebih penting ketimbang keamanan nasional itu sendiri, yakni konsepHuman Security yang terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu : keamanan ekonomi(economy security), keamananan pangan(food security), keamanan kesehatan(health security), keamanan

ingkungan(environtment

security), keamanan

security),

keamanan

pribadi(personal

masyarakat(community security), dan

keamanan politik

(political security). Human Securitysendiri menurut Kazan (2011) pada hakikatnya terlandas pada dua aspekkebebasan, yaitufreedom from fear(bebas dari rasa takut) danfreedom from want (bebas dari kekurangan).Kebebasan tersebutadalah bagian darihak yang diakui oleh PBB sejak awalberdirinya lembaga internasional (UNDP,1994). Meskipun pemahaman soal keamanan dikembangkan lebih luas melalui konsep Human Security,namun untuk memahaminya secara komprehensif kemanan nasional harus menjadi asumsi dasar. 2.5.

Kebudayaan dalam Perspektif Sosial Kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota-

anggota masyarakat (Imran Manan, 1989). Lima komponen kebudayaan, yaitu : 1. Gagasan; 2. Ideologi; 3. Norma; 4. Teknologi; 5. Benda; 6. Kesenian; 7. Ilmu; dan 8. Kepandaian. Kebudayaaan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebudayaan umum, kebudayaan daerah, dan kebudayaan popular.Tiga hal yang menimbulkan perubahan kebudayaan, yaitu : originasi, difusi, dan reinterpretasi. Menurut Kerber dan Smith (Imran Manan, 1989) fungsi kebudayaan dalam kehidupan manusia diantaranya adalah:Penerus keturunan dan pengasuh


Page 7

anak;Pengembangan kehidupan berekonomi;Transmisi budaya;Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha esa; Pengendalian sosial; danRekreasi. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan baru, yang akan membawa perjalanan bangsa ini menuju ke masyarakat modern yang dikehendaki. Kebudayaan nasional mempunyai enam ciri diantaranya afeksi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesenian, dan sistem kepercayaan. Agama dalam perspektif sosial Pembangunan dewasa ini dihadapkan kepada munculnya berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan antara ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas dengan jumlah populasi yang menggunakan dan mengeksploitasinya. Para pemerhati dan praktisi lingkungan terus berupaya mencarikan jalan keluar dari krisis lingkungan yang terjadi, di antaranya melalui berbagai kerjasama, perjanjian antarbangsa dan konvensi lingkungan untuk mengarahkan manusia agar tidak merusak lingkungan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana dinyatakan ”Kandungan bumi dan air dikuasai oleh negara dan akan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat” akan terlihat perbedaan yang sangat besar antara konsep dan realitas, padahal sumberdaya alam terus dieksploitasi, menimbulkan berbagai macam dampak baik positif maupun negatif. Selain itu, prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya di berbagai sektor pembangunan baik di pusat maupun di daerah penerapannya belum optimum. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian didalam pelaksanaanya, termasuk dalam pengawasan pelaksanaannya belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Oleh karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betul-betul yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi memang diperlukan, akan tetapi itu saja tidak cukup. Masih diperlukan agama untuk terlibat dalam upaya keluar dari krisis lingkungan.


Page 8

Agama mempunyai lima konsep dasar untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara yang baik yaitu melalui pendekatan relijius (Mary Evelyn Tucker, Guru Besar Teologi dari Bucknel University).Konsep Agama dalam penyelamatan lingkungan tersebut diantaranya reference, respect, restrain, redistribution, danresponsibility. 2.6.

Hiburan dan Rekreasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti katadari hiburan

(entertainment) adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya). Sementara definisi dari rekreasi sendiri menurut KBBI adalah penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik, dan lain sebagainya. Sedang menurut Meriam Webster’s Collegiate Dictionary 10 th, sebuah kamus best-seller di Amerika Serikat, mengartikan entertainment (hiburan) adalah “the act of entertaining” atau sebuah tindakan menghibur. Dua orang sarjana kebangsaan Jerman Schaller dan Lazarus antara tahun 1841-1884 dalam menjelaskan bahwa hiburan adalahsuatu kesibukan yang bersifat rekreatif, sebagai lawan dari kerja dan keseriusan hidup (Elfira, 2011). Katz Gurevich, dan Haas (dalam Saverin & Tangkard, 2001) mengungkapkan hiburan dapat menghasilkan beberapa ekses antara lain: melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan; bersantai; memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis; mengisi waktu; media penyalur emosi; serta membangkitkan gairah seks. Pandangan sedikit berbeda soal hiburan datang dari Charles (1988), ia membeberkan hiburan memiliki pengaruh yang positif dan negatif bagi penggunanya. Fungsi positif dari hiburan adalah pelepas lelah/penat,memperluas kekuasaan, dan mengendalikan bidang kehidupan. Sementara dampak negatifnya (disfungsi) adalah, mengalihkan publik dari aksi sosial, memperendah cita rasa individu, memungkinkan pelarian, atau pengasingan diri, serta memperlemah estetika kebudayaan/kearifan lokal yang ada. Sarana hiburan atau rekreasi yang dapat meluapkan rasa kejenuhan seseorang/kelompok menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi antara lain berupa :gelanggang


Page 9

olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, taman rekreasi, karaoke, dan jasa impresariat/promotor. 2.7.

Aspek Pendidikan Menurut Rusli Lutan (1994) mengemukakan bahwa “pendidikan pada

hakekatnya tetap sebagai proses membangkitkan kekuatan dan harga diri dari rasa ketidakmampuan,

ketidakberdayaan,

keserbakekurangan”.

Djuju

Sudjana

(1996:31) tentang modal itu dalam dirinya sendiri yang tersirat dalam “human capital theory”, bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subyek baik dalam upaya meningkatkan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori-teori ini konsep pendidikan harus dirasakan atas anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu sendiri meliputi : sikap, pengetahuan, keterampilan dan aspirasi. Dengan perkataan, “modal utama bagi kemajuan manusia tidak berada di luar dirinya melainkan ada dalam dirinya, dan modal itu sendiri adalah pendidikan. Menurut George F. Knelled Ledi dalam bukunya yang berjudul Of Education (1967:63), pendidikan dapat dipandang dalam arti teknis, atau dalam arti hasil dan arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa (mind), watak (character), atau kemampuan fisik (physical Ability) individu, pendidikan dalam arti ini berlangsung terus menerus (seumur hidup) kita sesungguhnya dan pengalaman seluruh kehidupan kita (George F. Knelled, 1967:63) dan pendidikan, Demands A. kualitative concept of experience (Frederick Mayyer, 1963:3-5). Selanjutnya menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, agar pencapaian


Page 10

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Tim Penyusun Pedoman Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) 2.8.

Aspek Kesehatan Kesehatan merupakan

faktor penting dalam kehidupan karena dengan

tubuh sehat setiap individu mampu menjalankan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. UU No.23,1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakanbagian integral kesehatan. Masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang merupakan resultante dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, social budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psycho socio somatic health well being, merupakan resultante dari 4 faktor yaitu:Environment, Behaviour, Heredity, Health care service. 2.9.

Teori Kesempatan Kerja Kesempatan

kerja

dapat

diartikan

sebagai

permintaan

tenaga

kerja(demand for labor) yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangankerja yang siap diisi oleh para penawar kerja (pencari kerja). Pertumbuhan angkatankerja yang masih tinggi serta keterbatasan kesempatan kerja akan mengakibatkansemakin meningkatnya tingkat pengangguran. Secara konsisten pertumbuhanangkatan kerja ini masih selalu lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhanpenduduk. Disamping itu angkatan kerja yang


Page 11

termasuk setengah pengangguran masih tetap tinggi. Hal ini menandakan bahwa produktivitas para tenaga kerja tersebut belum optimal. Dimana kesempatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja terhadap angkatan kerja. Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (equilibrium with full employment) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan necessary condition bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, bahwa dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar. 2.10.

Teori Tenaga Kerja Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah

ketidakseimbangan akan permintaan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut penawaran yang lebih besar dari permintaan terhadap tenaga kerja (excess supply of labor) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (excess demand for labor) dalam pasar tenaga kerja. Namun permintaan dari wilayah dapat menciptakan aktivitas produksi baru dalam suatu wilayah di daerah. Aktivitas produksi baru tentu mengharuskan atau membutuhkan faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku serta input-input lainnya. Penyerapan tenaga kerja bisa diperoleh dengan merekrut orang-orang yang tidak bekerja sebelumnya dalam hal ini adalah orang yang menganggur, pekerja di industri lain, imigran, dan pekerja yang pulang pergi


Page 12

dalam hal ini adalah pekerja dari daerah lain. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja tersebut menambah jumlah penduduk di suatu wilayah yang melakukan aktivitas produksi baru sehingga akan menyebabkan permintaan barang dan jasa meningkat. Barang dan jasa tersebut dapat diperoleh atau dipenuhi dengan adanya kegiatan produksi barang dan jasa di wilayah itu sendiri atau mendatangkannya dari dari wilayah lain bisa dengan inter regional ataupun inta regional yang akhirya akan menimbulkan multiplier effect. 2.11.

Kesempatan Usaha/ Investasi Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan

yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik atau pun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian, dan pengembangan (Kasmir dan Jakfar, 2012). Investasi berperan penting terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota dan pedesaan. 2.12.

Akses Permodalan Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam berjalannya suatu

perekonomian.Jenis-jenis modal menurut Bambang Riyanto (2001) terdiri dari Modal Asing/Utang dan Modal Sendiri. Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber intern (internal sources) dan sumber ekstern (external sources). Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah


Page 13

keuntungan

yang

ditahan

(retained

net

profit)

dan

akumulasi

penyusutan(accumulated depreciations). Sementara itu sumber ekstern adalah sumber modal yang berasal dari luar perusahaan Dana yang yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau penanam saham di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari kreditur tersebut adalah apa yang disebut sebagai modal asing. Metode pembelanjaan perusahaan dengan menggunakan modal asing dinamakan debt-financing. Pada dasarnya dana yang berasal dari sumber eksternal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Namun Lemahnya akses permodalan menjadi salah satu kendala. Pasalnya, perbankan menganut prudential princiles (prinsip kehati-hatian). Dalam kaitan itulah Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah menjadikan KUMKM (Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai fokus utama dalam program kerja.Pemerintah menilai kegiatan tersebut cukup strategis sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan KUMKM, khususnya aspek pembiayaan modal. Selain potensial dalam penguatan struktur perekonomian regional, juga sangat menyentuh kondisi riil perekonomian masyarakat. Maka kegiatan ini perlu mendapat perhatian semua pihak yang concern dalam pemberdayaan masyarakat dan KUMKM. Sektor KUMKM sendiri merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam membangun ketahanan dan fundamen ekonomi regional, bahkan dalam skala makro KUMKM menjadi pendukung utama program penguatan struktur ekonomi regional. Peran KUMKM cukup signifikan, ditandai oleh kontribusinya pada produksi nasional, jumlah unit usaha dan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai pendekatan, melalui implementasi program kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi(KUPS), KKP (Kredit Ketahanan Pangan) untuk meningkatkan produksi pangan, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UUPKA) dan lain-lain. Selain itu, masih banyak lagi program-program serupa


Page 14

yang telah diimplementasikan, termasuk program pembiayaan yang mendukung pengembangan. Kerangka

Pemikiran

dalam

Penelitian

ini

dapat

dilihat

pada

gambarberikut. Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Kesempatan Kerja Dampak Ekonomi

Kesempatan Berusaha/Investasi

Akses Permodalan Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Ke Kecamatan Kanigoro

Pendidikan Kesehatan Dampak Sosial dan Budaya

Keamanan Budaya Lingkungan

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.

Lingkup dan Objek Kegiatan Kegiatan ini meliputi ruang lingkup materi dan wilayah. Ruang lingkup

materi di dalam penyusunan penelitian ini adalah Identifikasi dampak sosial ekonomi yang terjadi berkaitan dengan perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar. Sedangkan ruang lingkup wilayah adalah Kecamatan Kanigoro dimana pemilihan ini didasarkan pada tempat pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini lokasi kegiatan ditentukan secara sengaja (purposive)dimana pengambilan lokasinya di tujuh lokasi yang berdekatan dengan


Page 15

kecamatan Kanigoro, yaitu Desa Kanigoro, Desa Tlogo, Desa Gaprang, Desa Kuningan, Desa Sawentar, Desa Satreyan, dan Desa Karangsono. Objek penelitian pada kegiatan ini adalah masyarakat dan lingkungan sekitar kantor pemerintahan Kabupaten Blitar yang baru (Kecamatan Kanigoro). 3.2.

Pendekatan Kegiatan Pendekatan kegiatan dalam kegiatan penyusunan Kajian Dampak Sosial

Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro ini adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 3.3.

Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Kajian Dampak

Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain (Arikunto, 1998:55). Sedangkan data primer diperoleh langsung melalui wawancara secara mendalam (depth interview), Focus Group Disscusion (FDG), serta metode kuisioner kepada masyarakat dan instansi pemerintah di wilayah penelitian yang telah ditetapkan. 3.4.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam dalam kegiatan penyusunan Kajian Dampak

Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro ini menggunakan teknik atau instrumen Kuesioner,Observasi, dan Interview. 3.5.

Teknik Pengukuran Variabel Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner yang disusun dalam

kalimat-kalimat pertanyaan. Responden diminta memberikan tanggapannya dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif dikuantitatifkan dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Menurut


Page 16

Kinner dalam Husein Umar (1999) penentuan skor pada masing-masing item pertanyaan terhadap masalah yang diteliti diukur dengan skala Likert, yaitu skala yang berhubungan dengan pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu. Variabel masing-masing tipe strategi dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. 3.6.

Metode Analisis Data

Analisis Kualitatif Dalam upaya mengkaji Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro, peneliti akan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis data mengacu pada interactive model of analysis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992).

Analisis data model

interaktif terdiri dari tiga komponen utama analisis yang dilaksanakan secara simultan sejak atau bersamaan dengan proses pengumpulan data. Komponenkomponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif dalam penyusunan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro ini berbentuk statistik yang semata digunakan untuk menunjang analisis deskriptif yang dilakukan. Analisis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul berdasarkan jawaban responden adalah melalui distribusi item dari

masing-masiang

variable.

Penyajian

data

yang

telah

terkumpul

pembahasannya secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabel, diagram, grafik. 3.7.

Alur Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah beserta metodologi penelitian, penelitian

inidiawali dari identifikasi dampak sosial ekonomi perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro. Kemudian, akan dianalisis secara deskriptif dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Kanigoro dan sekitarnya sehingga didapatkan forecasting mengenai dampak sosial


Page 17

sosial dan ekonomi yang terjadi atas perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro. Skenario penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam diagram alur sebagai berikut. Gambar 3.1. Alur Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro


Page 18

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK 4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten yang terletak di Pulau Jawa bagian Timur. Dari 38 Kabupaten/ Kota yang membagi habis wilayah Provinsi Jawa Timur, berada di Pesisir Samudra Indonesia dengan batas wilayah diantaranya sebelah utaraberbatasan dengan Kabupaten Kediri; sebelah timurberbatasan dengan Kabupaten Malang; sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan sebelah baratberbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa, terletak pada 111040’-112010’ Bujur Timur dan 7058’809’51’’ lintang selatan. Keberadaan Sungai Berantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Blitar Bagian utara dan Kabupaten Blitar Bagian Selatan. Sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir dan pegunungan berbatu membuat struktur tanah yang kurang subur bila bila dibandingkan dengan Blitar bagian utara. Meliputi Kecamatan: Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan dan Kademangan. Hamparan wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata  100 meter di atas permukaan air laut , dengan distribusi wilayah : Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

19

 36,4 persen kecamatan berada pada ketinggian antara 100-<200 meter di atas permukaan air laut  36,4 persen kecamatan berada pada ketinggian antara 200-<300 meter di atas permukaan air laut  27,2 persen kecamatan berada pada ketinggian antara > 300 meter atas permukaan air laut (Kecamatan Wates, Wonotirto, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Panggung Rejo. Wilayah Kecamatan Wates berada pada ketinggian tertinggi di antara 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu  420 m di atas permukaan air laut).

4.2 Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat Kabupaten Blitar Kondisi demografis suatu daerah ditunjukkan dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. Di Kabupaten Blitar ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Jumlah penduduk di Kabupaten Blitar dari tahun 1961 hingga 2010 terus mengalami peningkatan. Dimana, jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 1961 berjumlah 838.898 jiwa terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010 berjumlah 1.116.639 jiwa. Aspek demografi ini menjadikan Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten yang memiliki daya tarik dalam melakukan investasi/ usaha. Karena, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dapat dimungkinkan tingkat konsumsi akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blitar 1961-2010 Tahun Lak-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) 1961 413,161 426,737 1971 469,363 480,913 1980 513,057 524,118 1990 509,631 539,984 2000 532,149 532,494 2010 559,475 557,164 Sumber: Kabupaten Blitar dalam Angka 2012 Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk juga terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2007 jumlah penduduk berjumlah 1.102.828 jiwa, 2008 berjumlah 1.107.663 jiwa, 2009 berjumlah 1.112.395 jiwa, 2010 berjumlah 1.116.639 jiwa dan 2011 berjumlah 1.122.922 jiwa. Dengan semakin Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

20

banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Blitar yang secara terus mengalami peningkatan, maka juga akan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto karena adanya konsumsi masyarakat yang semakin meningkat pula. Dengan demikian pula juga berdampak yang positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 Kabupaten Blitar, jumlah penduduk paling banyak adalah kelompok umur antara 10-14 tahun dengan jumlah 93.121 jiwa. Kemudian diikuti jumlah penduduk paling banyak kedua yaitu jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 91.200 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang memiliki jumlah paling sedikit adalah penduduk yang termasuk dalam kelompok umur 70-74 sebanyak 29.658 jiwa dan ada beberapa penduduk yang tidak ditanyakan (TT) sebanyak 391 jiwa.

Dengan

demikian dapat kita lihat bahwa dengan banyaknya kelompok umur 10-14 maupun 59 tahun, dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Blitar yaitu pada penduduk usia sekolah terutama tingkat TK, SD hingga SMP. Tabel 4.2. Jumlah Sekolah, Kelas, Murid, Guru dan Rasio Murid Kabupaten Blitar Tahun Ajaran 2011/2012 Tingkat Sekolah TK SD SLTP SLTA TK Non P&K Madrasah Ibtidaiyah Madrasah

Sekola h 795 716 97 75 126 199

Kelas

Murid

Guru

1.422 4.597 1.165 978 246 657

28.664 86.740 32.253 16.272 5.178 20.557

1748 7684 2573 1437 454 2455

Rasio Guru Terhadap Murid 1:18 1:11 1:13 1:11 1:11 1:8

Tsanawiyah 52 379 11.808 1283 Madrasah Aliyah 21 128 4.054 619 Sumber: Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

1:9 1:7

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar dalam lima tahun terakhir memiliki perkembangan yang semakin meningkat, kecuali puskesmas dan Puskesmas pembantuyang memiliki jumlah yang tetap dalam perkembangannya. Jumlah rumah sakit umum pada tahun 2007 berjumlah 1 unit, 2008 berjumlah 3 unit, 2009 berjumlah 3 unit, 2010 berjumlah 3 unit, dan 2011 berjumlah 9 unit. jumlah klinik KB/BKIA/Polindes tahun 2007 berjumlah 165 unit, 2008 berjumlah 168 unit, 2009

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

21

berjumlah 168 unit, 2010 berjumlah 168 unit, dan 2011 berjumlah 248 unit. Sedangkan,

jumlah

puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

yang

memiliki

perkembangan yang tetap berjumlah 24 unit. Gambar 4.1. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik KB/ BKIA/ Polindes Kabupaten Blitar 2007-2011 300 200 100Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Klinik KB/BKIA/Polindes

0 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Perkembangan jumlah tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Blitar memiliki perkembangan jumlah yang bervariatif. Jumlah dokterumum pada tahun 2007 berjumlah 37 orang, 2008 berjumlah 35 orang, 2009 berjumlah 32 orang, 2010 berjumlah 24 orang, dan 2011 berjumlah 32 orang. Jumlah Perawat umum pada tahun 2007 berjumlah 133 orang, 2008 berjumlah 130 orang, 2009 berjumlah 121 orang, 2010 berjumlah 117 orang, dan 2011 berjumlah 136 orang. Apabila dilihat dari tahun 2007 ke tahun 2011 untuk tenaga perawat dan tenaga bidan perkembangan jumlahnya semakin meningkat. Akan tetapi, untuk jumlah tenaga dokter dari tahun 2007 ke tahun 2011 semakin menurun. Dengan demikian, fasilitas kesehatan terutama jumlah tenaga dokter perlu menjadi perhatian sebagaimana pentingnya tenaga kesehatan

untuk melayani kesehatan bagi

masyarakat . 4.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Blitar Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten blitar tahun 2008 ke tahun 2011 mengalami kecenderungan yang semakin menurun. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 7,73 persen, dan pada tahun 2011 sebesar 5,33 persen. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya inflasi yang juga memiliki kecenderungan semakin meningkat, sehingga akan menjadikan konsumsi masyarakat yang semakin menurun karena dimungkinkan adanya kenaikan harga-harga secara keseluruhan. Apabila kondisi inflasi terus mengalami peningkatan, laju pertumbuhan secara terus menerus juga akan semakin menurun.


22

Deskripsi mengenai perkembangan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Blitar tahun 2006 hingga 2010 adalah sebagaimana berikut : Tabel 4.3. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2006-2010

Berdasarkan data yang tertera di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas siklus perekonomian yang terjadi di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir (2006-2010), baik ditinjau dari sisi nilai maupun volume produksinya ditinjau dari aspek PDRB ADHB maupun ADHK. Sementara itu, dalam pemroyeksian indikator-indikator ekonomi empat tahun ke depan yakni dari tahun 2012 hingga tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Blitar diproyeksi akan menyentuh angka Rp. 22.749.485,57, kemudian untuk PDRB ADHK diperkirakan berpijak di angka Rp. 7.897.656,06. Serta untuk rata-rata angka pertumbuhan ekonomi pertahun ada di kisaran 6,66 persen, dengan inflasi yang cukup terkendali sebesar 5,54 persen.


23

Tabel 4.4. Proyeksi PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Tahun 2011-2015

Jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2006-2010 diamati lewat perspekrtif sektoral, terdapat dua sektor yang menjadi daya topang pertumbuhan ekonomi ini, yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Peningkatan secara signifikan kedua sektor tersebut (pertanian dan perdagangan, hotel, dan restoran) rata-rata selama lima tahun terakhir berturut-turut berkisar di angka 4,07 persen dan 8,29 persen. Kedua sektor tersebut kini merupakan leading sector di daerah Kabupaten Blitar. Sementara itu, ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan pula seperti sektor pertambangan dan penggalian yang menyentuh angka 7,95 persen, serta sektor bangunan yang membukukan peningkatan sebesar 11,35 persen. Tingginya peningkatan aktivitas sektor bangunan ini ditengarai berkat adanya pembangunan infrastruktur di daerah dalam mendukung pengembangan ibukota baru. Dan ini diperkirakan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. 4.4 Kondisi Infrastruktur Kabupaten Blitar Kondisi panjang jalan di Kabupaten Blitar, sepanjang 62,00 km, yaitu dengan jenis permukaan jalan berupa aspal. Kondisi jalan baik sepanjang 19,00 km, dan kondisi jalan sedang 43,00 km. Untuk kelas jalan berupa kelas III A sepanjang 18,00


24

km dan kelas IIIB sepanjang 44,00 km. Infrastruktur pembangunan jalan yang baik dapat menunjang semua sektor di Kabupaten Blitar, baik sektor pertanian, Pertambangan dan Penggalian, industri maupun sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jalan sangat perlu serta menjadi penting termasuk dalam hal pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan yang kurang baik. 4.5 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Kanigoro Kecamatan Kanigoro merupakan bagian dari wilayah

administratif

Kabupaten Blitar yang terletak di bagian utara sungai Sungai Brantas yang telah ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/2010. Luas wilayah Kecamatan Kanigoro sebesar 55.55 Km 2 dan berada pada ketinggian 134 m dari permukaan laut. Dari stasiun pemantau hujan yang ada di Kecamatan Kanigoro, rata-rata dalam tahun 2010 terjadi 164 hari hujan dengan rata-rata curah hujan sebanyak 18 pada setiap hari hujan. Berdasarkan keadaan morfologinya,

wilayah

Kecamatan

Kanigoro

merupakan daerah dataran yang ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0-20 persen.Jenis bebatuan yang dijumpai di Kanigoro adalah satuan batu vulkanik muda yang terdiri atas batuan breksi dan andesit. Kanigoro memiliki iklim tropis yang terbagi atas dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Musim kemarau berkisar antara bulan April sampai Oktober dengan curah hujan mencapai 2.500 mm dan jumlah bulan hujan selama lima bulan per tahun. Iklim yang berlaku di Kanigoro pada dasarnya cukup membantu terutama pada perkembangan sektor pertanian di kawasan ini sehingga bercocok tanam cukup menjadi pilihan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Batas-batas Kecamatan Kanigoro diantaranya:Batas sebelah timur adalah Kecamatan Talun;Batas sebelah barat adalah Kota Blitar;Batas sebelah selatan adalah Kecamatan Sutojayan; dan Batas sebelah utara adalah Kecamatan Garum. Jika dilihat dari luas masing-masing desa, Desa Sawentar merupakan desa terluas di Kecamatan Kanigoro. Desa Sawentar memiliki luas 19,40 km2 atau sebesar 34,9% dari total luas Kecamatan Kanigoro. Sementara desa yang memiliki , Desa Minggirsari merupakan desa yang paling sempit. Luas Desa Minggirsari sebesar 1,86km2 yaitu 3,3% dari total luas Kecamatan Kanigoro dan memiliki luas terkecil pada Kecamatan Kanigoro.


25

Selain itu, Kecamatan Kanigoro terbagi menjadi beberapa wilayah. Dengan 12 Desa Kecamatan Kanigoro mempunyai 38 Dusun dengan 114 RW yang terbagi pada 389 RT sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.5.Jumlah Dusun/Lingkungan, RW dan RT Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2010 Desa/Kelurahan

Dusun/Lingkunga

RW

RT

n Minggirsari 3 Gogodeso 4 Karangsono 3 Satreyan 4 Karangsono 3 Tlogo 3 Gaprang 2 Jatinom 3 Kuningan 1 Papungan 3 Banggle 5 Sawentar 4 Kecamatan Kanigoro 38 Sumber : Kecamatan Kanigoro dalam Angka, 2011

6 13 8 9 9 10 12 9 1 9 11 17 114

16 31 30 24 35 41 34 27 16 34 45 65 398

Sementara itu, dari sisi demografi menunjukkan bahwa Kecamatan Kanigoro memiliki 78.628 jumlah penduduk dengan total sex ratio 103,03. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 39.901 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.200 jiwa. Dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Kanigoro, Desa Sawentar merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu sebesar 13.200 jiwa. Namun apabila dilihat dari kepadatan penduduknya Desa Sawentar merupakan desa dengan penduduk yang paling rendah. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Sawentar sangatlah luas yaitu 19,40 Km2.


26

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan dirinci Menurut Jenis Kelamin Dan Seks Ratio Tahun 2010 Desa/Kelurahan

Penduduk Laki-Laki Perempuan Minggirsari 1.939 1.847 Gogodeso 2.693 2.681 Karangsono 2.984 2.879 Satreyan 4.685 4.704 Kanigoro 2.774 2.715 Tlogo 3.617 3.487 Gaprang 2.793 2.698 Jatinom 2.740 2.689 Kuningan 1.597 1.473 Papungan 3.176 3.016 Banggle 4.162 4.079 Sawentar 6.741 6.459 Kecamatan Kanigoro 39.901 38.727 Sumber : Kecamatan Kanigoro Dalam Angka 2010

Jumlah

Seks Ratio

3.786 5.374 5.863 9.839 5.489 7.104 5.491 5.429 3.070 6.192 8.241 13.200 78.628

104,94 100,45 103,65 99,60 102,17 103,73 103,52 101,90 108,42 105,31 102,03 104,37 103,03

4.6 Kondisi Sosial Kecamatan Kanigoro Kemajuan bidang pendidikan tergantung juga dengan ketersediaan tidak memiliki sekolah negeri namun fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadahi. Penduduk Kecamatan Kanigoro sudah memiliki jenjang pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Tabel berikut menguraikan jumlah sekolah yang berada di Kecamatan Kanigoro mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tabel 4.7. Jumlah Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Kecamatan Kanigoro tahun 2010 Desa/ Kelurahan Minggirsari Gogodeso Karangsono Satreyan Kanigoro Tlogo Gaprang Jatinom Kuningan Papungan Banggle Sawentar

N

TK S

-

3 4 3 6 7 4 2 5 2 4 4 7

SD N S

N

S

SMP N S

SMA N S

1 2 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3

-

1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 4 4

1 -

1 -

1 1 -

MI

1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 -

Universitas N S --

-

Sekolah Tinggi N S -


27

1 -

Desa/

TK SD MI SMP SMA N S N S N S N S N S Kelurahan Jumlah - 51 30 2 - 24 1 8 1 2 Sumber : Kecamatan Kanigoro Dalam Angka 2010 Keterangan : N = Negeri ; S = Swasta

Universitas N S -

Sekolah Tinggi N S 1

Selain itu, Kecamatan Kanigoro juga memiliki sejumlah organisasi olahraga diantaranya Sepak bola dengan total sebanyak 9 organisasi, Bulu Tangkis sebanyak 8 organisasi, Bola Volly sebanyak 9 organisasi, Tenis Meja sebanyak 9 organisasi dan Karate/Silat dengan jumlah sebanyak 6 organisasi yang semuanya tersebar di seluruh desa di wilayah Kecamatan Kanigoro. Untuk pemeluk agama di Kecamatan Kanigoro terbagi atas beberapa keyakinan, yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan lainnya. Pemeluk Agama Islam di Kecamatan Kanigoro merupakan pemeluk keyakinan tertinggi dengan total 77.568 jiwa, selanjutnya Kristen Protestan memiliki pemeluk sebanyak 581 jiwa, disusul dengan Kristen Katholik sebanyak 189 jiwa, Hindhu sebanyak 218 jiwa dan pemeluk Budha sebanyak 72 jiwa. 4.7 Kondisi Ekonomi Kecamatan Kanigoro Tumbuhnya perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari tumbuhnya sector industri yang ada di daerah. Umumnya industri dibagi menjadi 4 kategori, yaitu industri mikro dengan jumlah pekerja 1-4 orang, industri kecil dengan jumlah pekerja 5-9 orang, industri sedang/menengah dengan jumlah pekerja 10-99 orang dan industri besar dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih. Di Kecamatan Kanigoro, industri yang paling dominan dilakukan masyarakat adalah industry mikro kecil dimana jumlahnya mencapai 1.367 unit usaha. Sementara industry sedang dan industry besar masing-masing hanya terdapat 2 unit usaha. Hal ini dapat diartikan bahwa Kecamatan Kanigoro memiliki potensi industri mikro kecil yang cukup bagus dibandingkan dengan potensi industri lainnya. Pada sektor perdagangan dan jasa terdapat 3 pasar tradisional sebagai sarana kegiatan perekonomian di Kecamatan Kanigoro, yaitu di Kelurahan Kanigoro, Desa Tlogo dan Desa Sawentar. Selain Pasar, Kecamatan Kanigoro juga mempunyai sejumlah bangunan usaha perdagangan diantaranya 805 unit toko pracang, warung makan/minum sebanyak 371 unit dan Counter HP sebanyak 86 unit yang semuanya tersebar diwilayah Kecamatan kanigoro.


28

Selain itu, Kecamatan Kanigoro juga memiliki sarana hiburan dan konsultan hukum baik pengacara maupun notaris. Jasa hiburan yang terdapat di Kecamatan Kanigoro diantaranya Rental PS sebanyak 27 unit, tempat Billiard sebanyak 6 unit yang masing-masing yang terdapat pada Desa Satreyan, Kanigoro, Tlogo, Gaprang, Jatinom dan Sawetar. Selain itu, terdapat pula 2 Stasiun radio yang diantaranya 2 stasiun terletak di Desa Gaprang dan 1 stasiun terletak di daerah Jatinom. Untuk biro perjalanan Kecamatan Kanigoro hanya memiliki 2 biro yang masing-masing berada pada Desa Gogodeso dan Desa Kanigoro. Sejumlah lembaga keuangan juga terdapat pada Kecamatan Kanigoro diantaranya Bank Perkreditan Rakyat Cabang yang terletak di Kecamatan Kanigoro, BKD dengan total 6 unit dan LKURK 1 unit yang terdapat pada Desa Kanigoro, dan 2 BRI Unit yang terdapat pada Desa Kanigoro dan Desa Gabprang. Selain itu, di Kecamatan Kanigoro juga terdapat 21 KSP dan 3 KUD yang masing-masing terletak pada Desa Kanigoro, Tlogo dan Gaprang.


29

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1

Pengantar Perpindahan ibu kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro, sebagai

salah satu bentuk pembangunan suatu wilayah, sangat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dapat kita lihat secara kasat mata bahwa tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga aspek non-fisik lainnya. Dengan menggunakan pendekatan suvey kuesioner dan FGD, penelitian ini secara spesifik melihat dampak perpindahan tersebut dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Sebagaimana yang akan dijelaskan secara mendetil di bagian berikut ini, masyarakat Kanigoro berharap perpindahan ibukota Kab. Blitar ke wilayahnya secara ekonomis maupun scara sosial berdampak positif. Meskipun di balik harapan tersebut tersirat adanya ‘kegalauan’ akan munculnya sisi-sisi negatf yang mengkutinya. Tentang bagaimana harapan dan kekahawatiran tersebut berikut disajikan hasil penelitian yang telah lakukan. 5.2 5.1.1

Dampak Ekonomi Kesempatan Kerja Aspek yang terkait dengan kesempatan kerja adalah kemudahan dalam

memperoleh pekerjaan, yang ditinjau dari perspektif masyarakat akan dampak pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar terhadap keseimbangan jumlah dan distribusi pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja di Kecamatan Kanigoro. Kemudahan ini didasarkan pada asumsi akan meningkatnya perbaikan struktur usaha formal dan informal dengan adanya perubahan mendasar yang terjadi pada Kecamatan Kanigoro dari segi pelayanan administrasi kebutuhan publik, dan pertumbuhan sektor-sektor pendukung perkembangan usaha, misalnya bertumbuhnya sektor keuangan serta meningkatnya perhatian dalam investasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Posisi wilayah administrasi yang secara politik juga sangat strategis menyebabkan Kecamatan Kanigoro akan menjadi prioritas pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menopang efisiensi usaha.


30

Nilai rata-rata keseluruhan yang berjumlah 3,88 dari aspek kesempatan kerja mengindikasikan adanya ekspektasi positif dari masyarakat di Kecamatan Kanigoro terhadap dampak pemindahan ibukota Kabupaten Blitar terhadap kesempatan kerja. Artinya bahwa masyarakat Kanigoro berharap perpindahan ibukota kabupaten akan mempermudah memperoleh pekerjaan karena terbukanya kesempatan kerja baik di sektor formal maupun di sektor informal. Tabel 5.1. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Kesempatan Kerja Keterangan Banyaknya lapangan pekerjaan baru (formal) Banyaknya lapangan pekerjaan baru (informal) Kemudahan memperoleh pekerjaan Rata-Rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-Rata Nilai1 3.86 4.00 3.78 3.88

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan keyakinan peneliti bahwa karakter ekonomi masyarakat Kanigoro lebih peka dengan lapangan kerja informal, misalnya usaha di sektor mikro dan kecil relatif lebih mudah dalam upaya pendirian usaha. Karena itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kedepan perlu adanya strategi dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk menjembatani pemindahan pusat pemerintahan sebagai media dalam mempersiapkan sektor informal menjadi salah satu lini vital pembangunan dengan cara proses pelayanan yang lebih efien, rehabilitasi sektor infomal yang telah ada, dan pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak langsung dan yang tidak langsung pemindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kanigoro. Hasil dari penelitian ini sekaligus merepresentasikan ekspektasi masyarakat bahwa kebijakan perpindahan ibukota Kabupaten Blitar diyakini dapat memperbaiki kesempatan kerja sebagai dampak pertumbuhan lapangan kerja (formal dan informal) yang akan terjadi di wilayah Kecamatan Kanigoro. Sehingga, pemerintah Kabupaten Blitar sangat diharapkan mampu merealisasikan ekspektasi ini melalui kebijakan investasi dan strategi kelembagaan yang mampu menopang pertumbuhan lapangan kerja di Kecamatan Kanigoro.

1 Rata-rata nilai maksimal adalah 5 dan nilai minimal adalah 1.


31

5.1.2

Kesempatan Berusaha/ Investasi Dalam kajian ini sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, juga berusaha

memaparkan bagaimana persepsi dari masyarakat Kecamatan Kanigoro yang berperan sebagai responden, dalam menanggapi beberapa poin yang terkait dengan kemudahan dalam pendirian usaha dari sudut pandang investasi yang bersumber dari sektor swasta. Poin-poin tersebut terdiri dari: (i) berkembangnya usaha lama atau yang sudah ada; (ii) banyak bidang usaha/investasi baru; (iii) banyaknya tempat (lokasi) usaha baru; (iv) kemudahan berinvestasi; dan (v) kemudahan layanan perijinan usaha dan investasi. Tabel 5.2. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Berusaha/ Investasi Keterangan Berkembangnya Usaha lama/yang sekarang Banyak bidang usaha/investasi baru Banyak tempat (lokasi) usaha baru Kemudahan Berinvestasi Kemudahan Layanan Perijinan usaha dan investasi Total Nilai Rata-Rata Sumber: Data Primer, 2013

Rata-Rata Nilai2 4.45 4.08 3.94 3.67 3.59 3.95

Berdasarkan Tabeldi atas, total rata-rata nilai masyarakat terhadap kemudahan berudaha/investasi mencapai angka 3,95 (pembulatan menjadi angka 4 dalam skala likert). Angka ini merepresentasikan tanggapan positif masyarakat Kecamatan Kanigoro terhadap kebijakan pemindahan pusat pemerintahan akan meningkatkan kemudahan dalam mendirikan usaha atau berinvestasi bagi sektor swasta. Respon ini juga menandakan adanya ekspektasi dari masyarakat akan meningkatnya nilai investasi berkaitan berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Transformasi menjadi Ibukota Kabupaten Blitar dengan peluang efisiensi pasar yang lebih baik akan menjadikan daya tarik tersendiri bagi wilayah ini dalam menarik minat investor untuk mendirikan usaha baru. Bahkan, dengan karakteristik wilayah perkotaan yang akan berkembang di masa datang sangat memungkinkan

2 Seperti pada Tabel 5.1 di muka, nilai maksimal skala adalah 5 dan nilai minimalnya adalah 1


32

untuk terbukanya sektor-sektor baru dalam lapangan pekerjaan, seperti meningkatnya peran sektor industri jasa dan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin dekatnya lokasi pusat pemerintahan sebagai pusat pelayanan administrasi akan meningkatkan daya jangkau investor dalam proses birokrasi penanaman modal ekonomi. Akses yang lebih mudah dijangkau ini mendorong persepsi masyarakat untuk sepakat bahwa kebijakan pemindahan ibukota akan mendorong kemudahan dalam berinvestasi. 5.1.3

Akses Permodalan Permodalan merupakan

salah

satu

aspek

penting

dalam

rangka

pengembangan usaha. Oleh karena itu, sangatlah penting peran dari lembaga pembiayaan untuk mendukung penguatan modal bagi usaha rakyat, misalnya usaha di sektor pertanian, sektor perdagangan, atau sektor lainnya. Seperti yang nampak pada Tabel berikut ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat berharap dengan adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro akan semakin mudahnya akses permodalan bagi masyarakat. Tabel 5.3. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Akses Permodalan Keterangan Banyaknya lembaga pembiayaan Kemudahan Akses permodalan/pembiayaan Kualitas Layanan (kecepatan dan perhatian terhadap nasabah) Rata-Rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-Rata 3,90 3,71 3,84 3,82

Berdasarkan data primer, sebagaimana yang nampak pada Tabel di atas, 51 responden menyatakan setuju untuk masing-masing indikator akses permodalan, berturut-turut yaitu (i) banyaknya lembaga pembiayaan dengan rata-rata skor 3,90; (ii) kemudahan akses permodalan/ pembiayaan dengan rata-rata skor 3,71; (iii) kualitas Layanan (kecepatan dan perhatian terhadap nasabah) dengan rata-rata skor 3,84, atau mendekati skor 4. Angka-angka tersebut memiliki makna bahwa adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro akan berdampak pada semakin banyaknya lembaga pembiayaan yang akan muncul di daerah sekitar perkantoran baru. Selain


33

itu, semakin mudahnya akses permodalan/ pembiayaan maupun kualitas layanan dalam hal ini kecepatan dan perhatian terhadap nasabah akan semakin baik.Dengan demikian, dengan akses permodalan yang semakin meningkat dan mudah tersebut, tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama akan terjalinnya trust antara nasabah dengan pihak lembaga pembiayaan. Karena, selama ini, masyarakat di daerah sekitar Kecamatan Kanigoro mengalami kesulitan akses permodalan, terutama dalam hal peminjaman lunak. Refleksi Secara ekonomis, perpindahan Ibu Kota Kab Blitar ke Kecamatan Kanigoro akan membawa dampak yang siknifikan terhadap terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja, peluang investasi dan melimpahnya sumber pembiayaan investasi. Paparan panjang Tabel 5.1 sampai 5.3 di muka menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro menimbulkan harapan meningkatnya lapangan kerja baru dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kecamtan Kanigoro. Tentunya jika harapan ini dapat direalisasikan akan mampu mengurangi tingkat pengangguran di 7 desa yang terkena dampak langsung maupun desa lain yang terkena dampak tidak langsung. Satu hal yang menjadi keresahan masyarakat Kanigoro saat ini adalah kehadiran tenaga kerja dari luar yang mengambil kesempatan kerja baru yang ditimbulkan perpindahan ibu kota Kab. Blitar. Realitas ini seolah menjadi sebuah mimpi buruk masyarakat Kanigoro yang rela mengorbankan tanahnya demi tegaknya bangunan megah yang hadir di hadapan mereka. Seperti diceritakan salah seorang peserta FGD dari perangkat Desa Sawentar (Bapak X): “...ini sebuah kenyataan bahwa untuk kebutuhan tenaga pembuat teh atau bagian kebersihan untuk gedung DPR yang baru, tenaga kerja yang direkrut tidak seluruhnya dari masyarakat Kanigoro. Banyak yang berasal dari luar”. Kemudian ia juga mempertanyakan kepada pemerintah terhadap kebijakan rekruitmen kebutuhan tenaga kerja yang tidak memprioritaskan penduduk lokal. Persoalannya, di balik ketakutan tersebut, “Bapak X” juga mengakui bahwa tenaga kerja di desanya rata-rata masih berpendidikan rendah. Ironi ini semakin menyedihkan jika, seperti yang diakui “Bapak X”, bahwa tingkat kemiskinan di desanya paling rendah di Kec. Kanigoro. Sementara itu banyaknya petani yang


34

kehilangan lahan pertanian semakin memperparah keadaan karena para buruh tani yang dahulunya menggarap sawah petani akan kehilangan pekerjaan. Bukan tanpa alasan mereka mempertanyakan seperti itu. Jika hal tersebut benar, yang akan terjadi adalah masyarakat Kanigoro akan terusir dari desanya ke pinggiran dan menjadi penonton kemajuan (modernisasi) di tanah impian yang selama ini memberinya ‘kehidupan’. Di sisi yang lain, perpindahan ibu kota Kab. Blitar

ke Kanigoro

menimbulkan peluang investasi baru baik sektor formal maupun sektor informal. Berdirinya usaha perhotelan, restoran, pasar modern (mall), dan pertokoan adalah contoh peluang investasi di sektor formal yang hampir menjadi sebuah keniscayaan mengikuti tumbuhnya sebuah ibu kota baru. Tidak ketinggalan juga akan tumbuh peluang investasi di sektor informal yang mungkin justru akan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor formal, misalnya pedagan kaki lima, pedagang asongan, dan bahkan pedangan musiman. Ibarat “ada gula ada semut”. Peluang investasi baru tersebut sudah dapat dipastikan juga akan diikuti dengan meningkatnya jumlah lembaga penyedia modal baru misalnya bank atau lembaga non bank lainnya. Tentunya, terbukanya sumber permodalan akan semakin mempercepat pertumbuhan wilayah yang didukung dengan pertumbuhan investasi baru. Seharusnya, masyarakat di Kec. Kanigoro tidak boleh hanya menjadi penonton peluang tersebut dan karenanya harus mampu memanfaatkannya agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya perkembangan (kemajuan) daerah mereka.

Akan tetapi, seperti yang dikatakan peserta FGD,

mereka takut bahwa kesempatan tersebut akan diambil kaum cina (baca: pemodal luar). Ketakutan ini bukan tanpa alasan sebab: (1) mereka ini memiliki modal yang kuat dan sangat lihai dalam mengantisipasi peluang usaha di masa depan yang terbuka seiring dengan perkembangan baru di sebuah wilayah.

(2) masyarakat

Kanigoro adalah masyarakat agraris. Ciri masyarakat yang demikian itu sangat sulit untuk beralih ke sektor usaha lain (bisnis) karena sektor ini menuntut ketrampilan manajemen dan pengelolaan modal usaha. Jika hal ini benar, di masa depan para pemilik modal akan hadir dan menancapkan kukunya untuk mengeruk keuntungan dengan biaya yang harus ditanggung masyarakat Kanigoro. Ke depan, bukannya perkembangan menjadi ibu kota menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi


35

masyarakat Kanigoro akan tetapi justru menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan masyarakat baik dari sisi ketenagakerjaan atau peluang investasi yang diambil alih orang lain. Karena itu, di balik ketidakmengertiannya dengan apa yang harus dilakukan, peserta FGD banyak yang menyarankan kepada pemerintah untuk segera merespon keadaan ini dengan menyelenggarakan pelatihan usaha kecil dan sebagian yang lain menyarankan didirikan industri yang menampung petani yang kehilangan lahan dan para buruh yang kehilangan pekerjaan. Permintaan ini menggambarkan: ”mimpi indah rakyat desa[kecil] yang takut tersisih dari tanah kehidupannya akibat dominasi pemodal kuat[etnis cina?]”. 5.3

Dampak Sosial Sisi lain yang dihadapi masyarakat Kanigoro atas perpindahan ibukota

Kabupaten Blitar ke wilayahnya adalah persoalan sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, keamanan, budaya, dan persoalan lingkungan lingkungan. 5.1.1

Pendidikan Kualitas sumber daya manusia dapat meningkat apabila tingkat pendidikan

yang semakin baik. Hal ini tentunya didukung antara lain seperti sarana, prasarana, kemudahahan memperoleh (akses) pendidikan, mutu pendidikan dan kualitas layanan (administrasi) yang semakin baik pula. Tabel 5.4. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pendidikan Keterangan Banyaknya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kemudahan memperoleh (akses) pendidikan Mutu Pendidikan Kualitas layanan (administrasi) pendidikan Rata-Rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-Rata 4,12 4,00 3,96 3,88 3,99

Berdasarkan data primer, sebagaimana nampak pada Tabel di atas, hasil survei menunjukkan bahwa 51 responden menyatakan setuju dengan skor rata-rata 3,99. Artinya, perpindahan ibu kota kabupaten dipandang berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Kanigoro. Angka-angka yang terdapat dalam tabel 5.4 di muka bermakna bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kaniogoro mengindikasikan akan semakin banyaknya sarana dan prasarana


36

pendidikan, kemudahan memperoleh (akses) pendidikan, mutu pendidikan, dan kualitas

(layanan) administrasi

pendidikan.

Persepsi

positif tersebut juga

menunjukkan harapan masyarakat Kanigoro untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pendidikan yang saat ini masih dapat dikatakan relatif rendah. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia manusia merupakan bentuk hasil dari proses pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Lutan (1994) bahwa “pendidikan pada hakekatnya tetap sebagai proses membangkitkan kekuatan dan harga diri dari rasa ketidakmampuan, ketidakberdayaan, keserbakekurangan”. Selain itu, pendapat Djuju Sudjana (1996:31) tentang “human capital theory”, mengatakan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subyek baik dalam upaya meningkatkan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. 5.1.2

Kesehatan

Perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro diharapkan akan membawa dampak positif terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

Sebagaimana

yang nampak pada Tabel berikut ini, dari hasil survei terlihat bahwa persepsi responden berada pada angka 4,17. Tabel 5.5. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Kesehatan Keterangan Sarana Prasarana Kesehatan Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan Kualitas layanan kesehatan meningkat Rata-rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-Rata 4,27 4,12 4,12 4,17

Angka-angka pada pada Tabel di atas menegaskan bahwa masyarakat setuju dengan perpindahan ibukota Kabupaten ke Kecamatan Kanigoro, karena dirasakan membawa dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Dampak positif didukung dengan persepsi positif terhadap meningkatnya sarana kesehatan masyarakat, kemudahan akses terhadap layanan dan meningkatnya kualitas layanan kesehatan meningkat. Semakin meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan akan memudahkan masyarakat dalam memperbaiki kualitas kesehatannya.

Selama ini sarana dan


37

prasarana kesehatan masyarakat menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak berobat di daerahnya sendiri. Banyak masyarakat yang akhirnya harus dilarikan ke tempat lain karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Maka dari itu perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kanigoro diharapkan masyarakat akan membawa dampak positif terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Kemudahan akses layanan kesehatan akan memudahkan masyarakat dalam berobat, karena sejauh ini sebagian masyarakat masih merasa kesulitan atau kurang puas terhadap pelayanan kesehatan. Dengan adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro, masyarakat berharap agar akses terhadap layanan kesehatan dapat meningkat, salah satu caranya dengan pengadaan asuransi kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu, agar masyarakat yang kurang mampu juga dapat merasakan hak yang sama dalam hal kesehatan tanpa memikirkan masalah biaya. 5.1.3

Keamanan Perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro memberikan

dampak terhadap keamanan masyarakat. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan dampak negatif terhadap keamanaan masyarakat, di antaranya adalah meningkatnya

jumlah

kejahatan/

kriminalitas,

konflik

horizontal/benturan

kepentingan di masyarakat semakin meningkat, meningkatnya gangguan lalu lintas dan gangguan keramaian juga semakin meningkat. Tabel 5.6. Nilai Rata-Rata Persepsi MasyarakatTerhadap Dampak Keamanan Keterangan Jumlah Kejatanan/Kriminalitas Konflik Horizontal/Benturan Kepentingan Gangguan Lalu Lintas Gangguan Keramaian Rata-Rata Keseluruhan Sumber:Data Primer, 2013

Rata-Rata 2,88 2,69 2,96 3,10 2,91

Sebagaimana yang tampak pada Tabel di atas, hasil survei menunjukkan nilai rata-rata persepsi sebesar

2,91 atau cukup setuju. Artinya, masyarakat cukup

khawatir bahwa dengan perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro dapat meningkatkan gangguan keamanan. Hal ini merupakan akibat tidak


38

langsung meningkatnya aktivitas di wilayah tersebut yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan gangguan keamanan yang lebih tinggi lagi. Salah satu gangguan keamana dengan adanya perpindahan Ibukota Kabupaten

Blitar

ke

Kecamatan

Kanigoro

adalah

meningkatnya

jumlah

kejahatan/kriminalitas. Meskipun hasil survei memperlihatkan ada dampak positif namun dampak negatif jumlah kejahatan/kriminalitas yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Konflik horizontal/benturan kepentingan antar kelompok masyarakat diantaranya pertengkaran atau peselisihan yang disertai kekarasan seperti tawuran dan lain-lain. Meskipun jumlah masyarakat yang tidak setuju lebih kecil jika dibandingkan dengan yang setuju, bukan berarti konflik horisontal sekecil apapun jumlahnyadapat

diremehkan. Artinya,

pemerintah

harus

tetap

mewaspadai

kemungkinan-kemungkinan adanya dampak negatif meningkatnya konflik horizontal dan benturan akibat perpindahan ibukota kabupaten. Perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro dapat menimbulkan gangguan lalu lintas karena semakin majunya suatu daerah dapat menjadi daya tarik bagi daerah sekitarnya. Hal inilah yang dapat menyebabkan tingginya mobilitas masyarakat pada penggunaan jalan raya dan dapat meningkatkan gangguan lalu lintas. Selain itu dengan perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro berarti berpindah pula pusat kegiatan pemerintahan yang artinya bertambah pula aktivitas kegiatan di jalan raya. Fakta tersebut menjelaskan bahwa dampak gangguan keramaian (negatif) akibat dari pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro lebih besar daripada dampak positifnya. Hal ini sangat dimungkinkan karena segala aktivitas akan meningkat baik aktivitas jalan raya, aktivitas jual beli, aktivitas pada kantor pemerintahan dan lain-lainnya. 5.1.4

Budaya Budaya adalah sebuah keyakinan dasar yang diakui kebenarannya,

oleh

sekelompok masyarakat yang kemudian diaktualisasikan atau dijadikan kebiasaan dalam kehidupannya. Budaya yang demikian biasanya diambil dari agama. Namun budaya juga dapat diartikan sebagai seni yang hidup dalam masyarakat dan menjadi ciri yang membedakan dengan ciri masyarakat lainnya. Budaya juga dapat diartikan sebagai gaya hidup masyarakat. Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

39

A. Kehidupan Beragama Masyarakat Kanigoro menyambut dengan positif perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro. Secara umum, dari hasil survei (lihat Tabel 5.7 di halaman berikut) dampak perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro terhadap kehidupan beragama menunjukkan nilai rata-rata 3,69 atau mendekati skor 4 yaitu dalam kategori jawaban setuju. Artinya, dampak yang ditimbulkan dari adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro lebih bersifat positif. Dampak positif tersebut terlihat dari adanya peningkatan di berbagai aspek kehidupan beragama yang diantaranya kegiatan keagamaan masyarakat, kerukunan antar umat beragama dan pembinaan (perhatian) pemerintah terhadap kegiatan beragama. Tabel 5.7. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Beragama Keterangan Kegiatan Keagamaan Kerukunan antar umat beragama Intensitas pembinaan (perhatian) pemerintah Rata-Rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-rata 3,71 3,65 3,71 3,69

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kegiatan keagamaan di Kecamatan Kanigoro setelah adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar akan mengalami peningkatan. Hal ini didapatkan dari skor rata-rata kuesioner yang menunjukkan angka 3,71 atau mendekati skor 4 yaitu dalam kategori jawaban setuju dengan pernyataan tersebut. Dari ketiga aspek keagamaan tersebut, dapat dikatakan bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro tidak akan menggangu kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Kanigoro dan sekitarnya. Justru perpindahan tersebut akan membuat kegiatan keagamaan masyarakat seperti pengajian, istighosah, dan kegiatan keagamaan yang lain dapat terlaksana dengan baik karena akan semakin banyaknya majelis-majelis keagamaan yang dibuat oleh masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memperdalam basis keagamaan masyarakat. Dari hal tersebut, kerukunan antar umat beragama juga akan tetap terjaga. Selain itu, dengan transformasi menjadi wilayah kota, masyarakat Kecamatan Kanigoro akan


40

lebih terfasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal pembinaan (perhatian) tehadap kegiatan beragama bagi masyarakat Kecamatan Kanigoro. B. Kebudayaan (Seni Budaya) Secara umum, dari hasil survei diketahui bahwa dampak perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro terhadap kebudayaan (seni budaya) menunjukkan nilai rata-rata 3,50 atau mendekati 4 yaitu masuk kategori setuju. Artinya, dampak yang ditimbulkan dari adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro cenderung bersifat positif terhadap perkembangan kebudayaan (seni budaya) yang ada di Kecamatan Kanigoro. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya ragam (jenis) kebudayaan (kesenian) lokal, frekuensi (jumlah) kegiatan kebudayaan lokal, dan intensitas pembinaan (perhatian) pemerintah terhadap kebudayaan lokal. Tabel 5.8. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Kebudayaan (Seni Budaya) Keterangan Ragam (jenis) kebudayaan (kesenian) lokal Frekuensi (jumlah) kegiatan kebudayaan lokal Intensitas pembinaan (perhatian) pemerintah Rata-rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-rata 3.49 3.49 3.51 3.50

Jika ditelusuri lebih lanjut, berdasarkan hasil survei yang terdapat pada Tabel 5.8 di atas, dampak perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro terhadap ragam (jenis) kebudayaan (kesenian) lokal diketahui bahwa dampaknya menjadi semakin membaik, atau dalam arti berdampak positif. Hal ini diindikasikan dengan skor rata-rata kuesioner yang menunjukkan angka 3,49 atau cenderung 3 yaitu cukup setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dengan berpindahnya Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro mengakibatkan ragam (jenis) kebudayaan (kesenian) lokal semakin tumbuh dan berkembang. C. Gaya Hidup (Life Style) Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro berpengaruh terhadap gaya hidup (life style) masyarakat. Sebagaimana yang nampak pada di bawah ini, hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata 3,18 atau cenderung bernilai 3 yaitu cukup setuju.


41

Artinya, dampak yang ditimbulkan dari adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro cenderung bersifat negatif terhadap perubahan gaya hidup (life style) masyarakat Kecamatan Kanigoro. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya sikap individualis, hedonis, konsumerisme, dan materialisme. Tabel 5.9. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Gaya Hidup (Life Style) Keterangan Sikap individualis Sikap hedonis Konsumerisme Materialisme Rata-rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Rata-rata 3,06 3,16 3,29 3,20 3,18

Dari hasil survei di atas diketahui bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro mempunyai dampak yang cenderung negatif terhadap sikap gotong royong masyarakat dan menimbulkan dampak yang cenderung positif terhadap sikap individualisme masyarakat Kecamatan Kanigoro. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai rata-rata kuesioner yang menunjukkan angka 3,06 atau cenderung bernilai 3 yaitu cukup setuju dengan pernyataan bahwa terjadi peningkatan sikap individualis dan penurunan sikap gotong royong masyarakat Kecamatan Kanigoro. Secara garis besar fakta penelitian tersebut menunjukkan bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro akan mempunyai dampak negatif terhadap sikap materialisme yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Artinya, perpindahan tersebut akan mengakibatkan masyarakat Kecamatan Kanigoro bergaya hidup yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan materi dari pada kebutuhan rohani. 5.1.5

Lingkungan

A. Fasilitas Publik Kebijakan perpindahan ibukota akan diikuti berbagai investasi pada sarana pengembangan minat olah fisik dan jiwa, sebagai aspek pengembangan kebutuhan sosial bagi masyarakat Kecamatan Kanigoro. Dalam kajian ini, pembahasan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

42

mengenai penambahan kebutuhan sosial difokuskan pada persepsi mengenai fasilitas rekreasi dan olahraga. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut, survei menunjukkan bahwa 51 responden menyatakan cenderung setuju (dengan skor 3,6) terhadap meningkatnya fasilitas publik. Sedangkan untuk masing-masing indikator fasilitas publik, berturutturut yaitu (i) jumlah sarana rekreasi memperoleh rata-rata skor 3,8; (ii) jumlah Sarana Olahraga dengan rata-rata 3,7. Tabel 5.10. Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Meningkatnya Fasilitas Publik Keterangan Jumlah sarana rekreasi Jumlah sarana olah raga Rata-Rata Keseluruhan

Rata-Rata 3,8 3,7 3,6

Sumber: Data Primer, 2013 Hasil tersebut menunjukkan bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro dipandang akan cukup banyak jumlah sarana fasilitas publik yang akan muncul, seperti sarana rekreasi (taman, tempat bermain, dan lain-lain) dan olahraga (lapangan sepakbola, lintasan jogging, voli,dan lain-lain). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dampak pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro dilihat dari kaca mata sarana olahraga dan sarana rekreasi atau fasilitas publik yang tersedia telah memuaskan hasrat sosialekonomi masyarakat di Kecamatan Kanigoro. Maka, dengan adanya peningkatan fasilitas publik ini, mesti senantiasa dilakukan kontrol dan perawatan secara berkala pada sarana rekreasi dan olahraga yang telah ada. B. Fasilitas Hiburan Selain sarana rekreasi dan sarana oleh raga, penelitian ini juga melihat sisi lain dampak perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro yaitu ketersediaan fasilitas hiburan. Berdasarkan data primer hasil survei, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel berikut, 51 responden menyatakan cukup setuju untuk masing-masing indikator fasilitas hiburan, berturut-turut yaitu (i) jumlah sarana hiburan dengan rata-rata skor 3,02; (ii) pelanggaran susila dengan rata-rata 3,31; (iii) keresahan atas sarana hiburan dengan rata-rata 2,90 yang semuanya apabila dalam pembulatan dalam rata-rata skor 3. Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

43

Tabel 5.11.Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Fasilitas Hiburan Keterangan

Rata-Rata 3,02 3,31 2,90 3,07

Jumlah sarana hiburan Pelanggaran Susila Keresahan Atas Sarana Hiburan Rata-rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Angka-angka pada Tabel di atas menunjukkan persepsi masyarakat bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro akan mengakibatkan banyaknya sarana hiburan yang akan muncul, pelanggaran susila yang relatif cukup banyak terjadi dan sarana hiburan di lingkungan masyarakat yang cukup meresahkan. Makna persepsi masyarakat Kanigoro terhadap meningkatnya sarana hiburan, pelanggaran susila dan keresahan atas sarana hiburan menunjukkan kekhawatiran dengan risiko yang timbul sebagai konsekuensi masyarakat kota. C. Pencemaran Perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro menyebabkan beberapa dampak, salah satunya adalah dampak pencemaran. Hasil survei menunjukkan bahwa perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro mengakibatkan pencemaran. Hal ini diindikasikan dengan skor atau angka rata-rata 3. Artinya bahwa masyarakat cukup setuju dengan pernyataan bahwa akan ada peningkatan pencemaran akibat adanya perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro. Pencemaran yang dimaskud terdiri dari pencemaran air (limbah), pencemaran udara dan pencemaran darat. Tabel 5.12.Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pencemaran Keterangan Pencemaran air (limbah) Pencemaran udara Pencemaran darat Rata-Rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-Rata 3,14 3,14 3,16 3,14

Merujuk pada Tabel di atas, masyarakat mempersepsikan perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro meningkatkan pencemaran air.


44

Hal ini sangat dimungkinkan karena masyarakat beranggapan bahwa meningkatnya aktivitas pada daerah tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air yang disebabkan oleh pencemaran. Dampak negatif dari pencemaran air ini lebih banyak terjadi akibat masih adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah atau limbah keluarga ke dalam sungai secara sembarangan. Bisa dibayangkan apabila semakin tinggi aktivitas atau kegiatan di wilayah tersebut maka akan semakin banyak pula masyarakat yang melakukan hal tersebut dan dapat menyebabkan pencemaran air yang semakin meningkat. Data hasil survei tersebut menggambarkan bahwa tingginya aktivitas diwilayah Kanigoro dapat menyebabkan pencemaran udara seperti polusi dan keramaian kendaraan (kebisingan). Sudah bisa dipastikan sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan atau bermobilitas lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil dibandingkan dengan jalan kaki atau bersepeda. Namun masyarakat tidak menyadari dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat menyebabkan kemacetan, kebisingan dan polusi udara yang semakin meningkat. Pencemaran lainnya sebagai akibat perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro adalah pencemaran darat.

Salah satunya adalah semakin

meningkatnya populasi sampah yang terdapat pada daerah tersebut. Populasi sampah ini akan menjadi suatu permasalahan apabila tidak ditangani dengan baik. Makna hasil survei tersebut adalah masyarakat menyadari bahwa akan ada dampak negatif yang lebih besar yang akan timbul akibat dari pemindahan ibukota tersebut yaitu meningkatnya pencemaran darat atau sampah. D. Alih Fungsi Lahan Salah satu dampak yang paling nyata dari perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar dipindahkan ke Kecamatan Kanigoro adalah alih fungsi lahan yaitu dari lahan pertanian menjadi lahan bentuk lainnya, misalnya perkantoran, pasar, perumahan atau usaha lainnya. Tabel 5.13.Nilai Rata-Rata Persepsi Masyarakat Terhadap Alih Fungsi Lahan Keterangan Pertanian menjadi non pertanian Produktivitas lahan (pertanian) Kebutuhan Konsumtif Rata-rata Keseluruhan Sumber: Data Primer, 2013

Rata-rata 3,37 3,06 3,08 3,17


45

Seperti yang nampak pada tabel d atas, angka rata-rata skor persepsi masarakat terhadap kemungkinan (3,37) lebih tinggi jika dibandingkan dampak menurunnya produktivitas lahan (3,06). Yang lebih tidak menggembirakan adalah masyarakat cenderung setuju (dengan skor 3,08) bahwa pemanfaatan dana yang diperoleh dari alih fungsi lahan ini cenderung untuk konsumtif. Lebih lanjut, perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro menyebabkan banyaknya lahan masyarakat lokal yang beralih fungsi/ beralih guna, terutama lahan pertanian, sehingga lahan pertanian dan perkebunan semakin sempit. Semenjak adanya desas-desus perpindahan kota, harga tanah menjadi semakin tinggi dan sebagian masyarakat telah berbondong-bondong menjual tanahnya karena dorongan keuntungan yang besar. Ironisnya, pembeli lahan-lahan tersebut tidak hanya dari warga lokal saja, namun juga dari luar Kecamatan Kanigoro. Bahkan telah terindikasi bahwa saat ini bermunculan usaha-usaha warga tionghoa dan pembangunan perumahan-perumahan baru yang dilakukan oleh investor luar daerah. Di sisi lain, lahan produktif semakin berkurang karena banyak dipakai untuk pembangunan gedung perkantoran. 5.4

Isu Strategis FGD Paparan panjang hasil survei kuisioner tersebut menggambarkan kondisi

psykologis masyarakat Kecamatan Kanigoro yang sedang mengalami sebuah dilema pilihan. Kemajuan pembangunan di daerahnya yang sedang dan akan dialaminya, di satu sisi menimbulkan sebuah harapan positif semakin meningkatnya perekonomian mereka, tetapi di sisi lain ada semacam ketakutan terhadap dampak sosial yang negatif sosial yang akan dihadapinya. Selain hasil kuisioner tersebut, peneliti berusaha menangkap isu aktual yang saat ini dihadapi masyarakat di Kecamatan Kanigoro berkaitan dengan dimulainya pembangunan fisik Kantor Kabupaten Blitar. Berikut ini disajikan mapping isu-isu strategis yang dikemukakan masyarakat selama FGD.


46

Tabel 5.14. Isu-Isu Strategis dan Dampaknya No I

Isu Strategis Ekonomi

Dampak yang dirasakan

 Menyempitnya lahan pertanian yang produktif 1

Lapangan kerja dan

karena alih lahan. Akibatnya lapangan

kesempatan kerja

pekerjaan di sektor pertanian berkurang.

2

Investasi

II

Sosial

4.

Pendidikan rendah

5.

Perencanaan

6.

7. 8. 9.

 Lapangan kerja baru diambil orang lain.  Kekhawatiran masuknya investor yang berasal dari daerah lain (cina)  Masyarakat belum siap mengahadapi perubahan dari desa menjadi kota  Masyarakat tidak mengetahui secara jelas tata

Jalan menuju Pusat

ruang wilayah dan kota (RTRW dan RTRK)  Di beberapa titik masih sempit perlu diperlebar

Perkantoran Ibukota

 Jika diperlebar ganti rugi yang diminta harus

Kabupaten baru Kepadatan Lalu lintas

seuai dengan harga pasar  Rawan kecelakaan

meningkat Drainase

 Minimnya rambu-rambu  Jalan diperlebar tetapi jalan air dipersempit

Saluran irigasi pertanian

akibatnya banjir  Saluran irigasi mati atau tidak diperhatikan. Akibatnya sawah di sekitar tempat pembangunan perkantoran Kabupaten suit

10.

Pencemaran

mendapatkan air.  Semakin banyaknya sampah plastik yang berserakan  Polusi udara (debu) yang berasal dari

11.

Ketersediaan air bersih/ air minum

pembangunan perkantoran  Sumur warga semakin dalam akibat pengeboran untuk pembangunan perkantoran. Akibatnya masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk memperdalam sumur.  PDAM tidak berfungsi


47

Sebagaimana pada tabel di atas, terdapat beberapa isu-isu strategis yang muncul yang masyarakat, yaitu baik berdampak secara ekonomi maupun sosial. Isuisu strategis dampak ekonomi antara lain; (i) Lapangan kerja dan kesempatan kerja; dan (ii) Investasi. Kemudian, untuk isu-isu strategis dampak sosial antara lain; (i) Pendidikan rendah; (ii) Perencanaan; (iii) Jalan menuju Pusat Perkantoran Ibukota Kabupaten baru; (iv) Kepadatan Lalu lintas meningkat; (v) Drainase; (vi) Saluran irigasi pertanian; (vii) Pencemaran; (viii) Ketersediaan air bersih/ air minum. 5.5 Kebijakan Pemerintah 5.5.1 RTRW Kabupaten Blitar Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2009, maka ditetapkanlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 20082028. Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terwujudnya ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat. Sedangkan misi penataan ruang Kabupaten Blitar adalah : Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah; Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari : (a) Penetapan Struktur Ruang Wilayah; (b) Penetapan pola ruang wilayah ; (c) Penetapan pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) Penetapan kawasan strategis wilayah. A. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah memuat; (a) kebijakan dan strategi sistem perdesaan, (b) sistem perkotaan, (c) penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta, (d) pengembangan prasarana wilayah. B. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah di Kabupaten Blitar meliputi pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. C. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memuat tentang; (a) Pengelolaan kawasan pesisir dilakukan secara optimal untuk mendukung kemajuan wilayah, (b) Kawasan pesisir merupakan bagian integral wilayah daratan kabupaten Blitar. Untuk itu perlu adanya pemerataan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

48

pembangunan secara seimbang, (c) Kawasan pesisir dan sekitarnya merupakan suatu ekosistem yang saling terkait sehingga harus dilestarikan untuk menjaga kesinambungan kegiatan ikutannya untuk menunjang perkembangan wilayah secara umum. D. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah. Kebijakan dan strategi ini memuat tentang; (a) Pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan (KINAK) di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan, (b) Pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, (c) Pengembangan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo, Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto), (d) Pengembangan kawasan Agribisnis di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, (e) Pengembangan kawasan Agropolitan di seluruh kecamatan Kanigoro, (f) Pengembangan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran, (g)Memantapkan

fungsi

lindung

pada

kawasan

sosio-kultural,

(h)

Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayah, Kabupaten Blitar diarahkan pada pengembangan sistem perdesaan, sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman. Pengembangan struktur ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat. Sistem perkotaan di Kabupaten Blitar meliputi 22 kawasan perkotaan yang terbagi menjadi 1 kawasan perkotaan sebagai ibu kota kabupaten dan 21 sebagai ibu kota kecamatan. Sistem dan fungsi perwilayahan perkotaan dibagi kedalam 6 (enam) SSWP sebagai berikut; a. Sub SWP A dengan pusat pengembangannya di Srengat. Wilayah pendukungnya yaitu Kecamatan Udanawu, Ponggok dan Wonodadi. b. Sub SWP B merupakan SSWP lingkar kota Blitar dengan pusat pengembangannya di Kota Blitar dengan wilayah pendukungnya yaitu kecamatan Garum, Nglegok, Sanankulon dan Kademangan.


49

c. Sub SWP C dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kanigoro sebagai Ibu Kota Kabupaten Blitar dan wilayah pendukungnya kecamatan Kanigoro. d. Sub SWP D dengan pusat pengembangan di Wlingi, wilayah pendukungnya yaitu kecamatan Doko, Talun, Kesamben, Selopuro, Selorejo dan Gandusari. e. Sub SWP E dengan pusat pengembangan di Kecamatan Binangun, wilayah pendukungnya kecamatan Wates. f. Sub SWP F dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sutojayan, wilayah pendukung yaitu Kecamatan Panggungrejo dan kecamatan Wonotirto g. Sub SWP G dengan pusat pengembangan di Ibu kota kecamatan Bakung dan wilayah pengembangan kecamatan Bakung. 5.5.2

Dukungan Program Pemerintah Berdasarkan RPJMD tahun 2011-2016,adapun beberapa program pemerintah

dalam kaitannya dengan mendukung sosial ekonomi di wilayah Kabupaten Blitar termasuk dalam hal ini mendukung perpindahan ibu kota Kabupaten Blitar Ke Kecamatan Kanigoro yaitu adalah sebagai berikut: Urusan Pemerintah dan Prioritas Progam

Indikator Kinerja/Capaian Program

SKPD

Pembangunan Daerah Pendidikan Program

Meningkatnya akses dan

Penyelenggaraan

mutu pendidikan

Pendidikan Program pendidikan luar

Tuntasnya program

Dinas Pendidikan

sekolah Program Pembinaan

pemberantasan buta aksara Meningkatnya Pengetahuan

Dinas Pendidikan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia

tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas

Dinas Pendidikan

Dini Wajib Belajar Pendidikan

pendidikan anak usia deni Meningkatnya pemenuhan

Dinas Pendidikan

Dasar 9 Tahun

wajib belajar pendidikan

Dinas Pendidikan

dasar 9 tahun Kesehatan Pendidikan menengah

Meningkatnya kualitas dan

Dinas Kesehatan


50

Urusan Pemerintah dan Prioritas Progam Pembangunan Daerah


SKPD

kuantitas pendidikan Program upaya

menengah Meningkatnya usia harapan

peningkatan kesehatan

hidup

masyarakat Program Manajemen dan

Meningkatkan akses dan

Kebijakan Pembangunan

mutu pelayanan kesehatan

Kesehatan Pembinaan/ Perbaikan

Meningkatnya Status Gizi

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Gizi Masyarakat Pekerjaan Umum Program Pembangunan

Masyarakat Terlaksananya

Dinas Pekerjaan Umum,

Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan dan

Bina Marga, Pengairan

Jembatan di Kabupaten Rehabilitasi/

Blitar Terpeliharanya Jalan dan


Pemeliharaan jalan dan

Jembatan Yang Rusak di

Bina Marga, dan

Jembatan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Blitar Peningkatan Infrastruktur

Pengarian Dinas Pekerjaan Umum,

Strategis dan Cepat

Jalan dan Jembatan Wilayah

Bina Marga, dan

Tumbuh Pembangunan saluran

Strategis dan Cepat Tumbuh Tercapainya Kondisi Jalan

Pengairan Dinas Pekerjaan Umum,

drainase/ gorong-gorong

Yang Mantap

Bina Marga, dan

Peningkatan Sarana dan

Meningkatnya Sarana dan


Prasarana

Prasarana Kebinamargaan

Bina Marga, dan

Kebinamargaan Pengembangan dan

Terlaksananya


Pengelolaan Jaringan

Pengembangan Pengelolaan

Bina Marga, dan

Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Irigasi Rawa dan

Pengairan

Jaringan Lainnya Perumahan Program Pengembangan

Jaringan Pengairan Lainnya Meningkatnya akses



51

Urusan Pemerintah dan Prioritas Progam

Indikator

SKPD

Kinerja/Capaian Program

Pembangunan Daerah Persampahan, Air bersih,

masyarakat terhadap sarana

Bina Marga, dan

air limbah, dan

dan prasarana dasar

Pengairan

perumahan

pemukiman (mencakpup persampahan, air bersih, air limbah)

Penataan Ruang Program Perencanaan

Meningkatnya Pemahaman

Bagian Hukum

Tata Ruang Program Pengendalian

akan RTRW Tersedianya Dokumen

Bappeda

Pemanfaaatan Ruang

Ruang Terbuka Hijau, Ruang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Kawasan

Program Peningkatan

Khusus Meningkatnya Partisipasi

Perencanaan

Masyarakat untuk turut

Bappeda

Pembangunan Partisipatif merumuskan program dan Program Perencanaan

kebijakan publik Terpadunya Perencanaan

Pengendalian dan

Pembangunan Daerah Serta

Evaluasi Pembangunan

Terakomodasinya

Bappeda

Partisipasi Masyarakat Program Perencanaan

dalam Setiap Pembangunan Tersedianya MasterPlan

Pengembangan WIlayah

Sarana dan Prasarana di

Strategis dan Cepat

Kawasan Strategis dan

Tumbuh Lingkungan Hidup Program Pengendalian

Cepat Tumbuh Berkurangnya terjadinya

Kantor Lingkungan

dan Pelestarian

pencemaran lingkungan air,

Hidup

Lingkungan Program Pengendalian

udara maupun tanah Terwujudnya Fasilitas

Kantor Lingkungan

Pencemaran Lingkungan

Pengelolaan Limbah B3 di

Hidup

Bappeda


52

Urusan Pemerintah dan Prioritas Progam

Indikator

SKPD

Kinerja/Capaian Program

Pembangunan Daerah Hidup

sekitar pusat kegiatan

Program Pengendalian

industri Meningkatnya peran serta

Kantor Lingkungan

Peran Serta Masyarakat

masyarakat terhadap

Hidup

di Bidang Lingkungan

kelestarian lingkungan

Hidup Pertanahan Program Penyelesaian

hidup Terselesaikannya konflik

Kantor Lingkungan

Konflik-Konflik

Pertanahan yang ada secara

Hidup

Pertanahan Ketenaga Kerjaan

bertahap

Program Peningkatan

Meningkatkan

Kesejahteraan dan

Kesejahteraan dan

Perlindungan Tenaga

Perlindungan Tenaga Kerja

Kerja Program Peningkatan



Kesempatan Kerja

Terwujudnya

Dinas Nakertrans

Dinas Nakertrans

Pengembangan Jaringan Informasi pasar kerja 

Terwujudnya tenaga kerja siap pakai



Terwujudnya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program pengembangan

Meningkatnya peran

Koperasi dan UMKM

kelembagaan dan

Dinas Koperasi UMKM

permodalan KUMKM dalam pengembangan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

53

Urusan Pemerintah dan Prioritas Progam Pembangunan Daerah


SKPD

ekonomi lokal yang berdaya Pengembangan Sistem

saing  Meningkatnya jumlah

Usaha bagi UMKM

Dinas Koperasi UMKM

akses permodalan bagi KUMKM 

Meningkatkannya jumlah sarana prasarana produk usaha KUMKM



Meningkatkannya jumlah sarana prasarana produk usaha koperasi



Peningkatan Kualitas SDM IMKM

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Peningkatan

Meningkatnya Kualitas

Pengamalan Nilai-Nilai

Kehidupan Beragama

Agama dalam Kehidupan Program Peningkatan

Meningkatkan Kerukunan

Kerukunan Hidup

Internal dan antar umat

Beragama dan Sosial

beragama

Kemasyarakatan Peningkatan Keamanan

Terciptannya suasana yang

Bag. Kesra

Bakesbangpolinmas

Bakesbangpolinmas

dan Kenyamanan Lingkungan


54

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.

Kesimpulan Paparan panjang hasil survei kuisioner dan FGD yang dilakukan di Pendopo

Kecamatan dapat disimpulakn bahwa perpindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kanigoro selain berdampak posistif juga terdapat dampak negatif terhadap perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat. A. Di Bidang ekonomi 1) Dampak positif perpindahan ibukota Kabupaten Blitar Ke Kanigoro adalah, yaitu terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja, peluang investasi dan tersedianya sumber pembiayaan investasi. 2) Dampak negatifnya adalah: i. Produkvitas lahan pertanian menyusut karena banyak pengalihan lahan sehingga menimbulkan pengangguran baru akibat hilangnya ii.

pekerjaan di sektor pertanian. Karena pendidikan rendah, ada kekhawatiran masyarakat bahwa kesempatan kerja baru yang ditimbulkan perpindahan ibu kota Kab.

iii.

Blitar akan diambil tenaga kerja dari luar Kesempatan berinvestasi akan diambil pemilik modal kuat dari luar

(termasuk di dalamnya kaum tionghoa). B. Di bidang sosial, secara psikologis masyarakat di sekitar Kanigoro saat ini sedang mengalami kebingungan (diorientasi) dalam menghadapi transformasi sosial yang besar di masa depan, yaitu perubahan dari kehidupan masyarakat desa yang agraris menjadi masyarakat kota yang modern. 1) Dampak positif, berkembangnya sarana pendidikan, sarana kesehatan dan fasilitas publik akan secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kemajuan kehidupan sosial masyarakat di sekitar Kota Kanigoro. 2) Dampak negatifnya adalah tumbuhnya pusat-pusat keramaian dan saranasarana hiburan lainnya. Dan, sudah dapat dipastikan di Kota Kanigoro ke depan akan semakin padat dan bising, kerawanan lalu lintas, kerawanan sosial dan keamanan bagi masyarakat di Kota Kanigoro dan sekitarnya. C. Kondisi Aktual Dimulainya pembangunan sarana perkantoran menimbulkan beberapa dampak aktual yang dirasakan masyarakat kanigoro yang antara lain adalah: Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage

55

1) Sering terjadi banjir akibat pembangunan infrastruktur tidak memperhatikan saluran drainase. Misalnya, jalan diperlebar tetapi selokan dipersemipt 2) Saluran irigasi sawah di sekitar pembangunan hilang sehingga tidak mendapatkan air. 3) Rawan kecelakaan akibat makin padatnya kendaraan dengan kepatan tinggi dan minimnya rambu-rambu lalu lontas. 4) Kesehatan terganggu akibat debu beterbangan akibat pembangunan gedung 5) Terjadi kebingungan di masyarakat karena informasi RTRW/RTRK kurang disosialisasikan 6) Alih lahan sudah sering terjadi. Ada kecenderungan penggunaan uang hasil alih lahan untuk konsumtif. 6.2.

Saran Berikut ini disajikan tabel untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial

akibat perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar.


56

Tabel 6.1. Isu-Isu Strategis dan Strategi Kebijakan No I

Isu Strategis Ekonomi Lapangan kerja dan

Kebijakan

 Meningkatka

kesempatan kerja:  Menyempitnya lahan 1

Pengurangan

pertanian yang produktif

tingkat

karena alih lahan

pengangguran

 Lapangan pekerjaan di

2

investor yang berasal dari

Regulasi perijinan

daerah lain (cina) II 4.

SDM

berwirausaha

 Memperluas lapangan

Target Indikator

SKPD

 Pendidikan ketrampilan

baru Meningkatkan

Investasi:

Kegiatan

n kualitas

pekerjaan

sektor pertanian berkurang

 Kekhawatiran masuknya

Program

 Rekruitmen tenaga kerja lokal

Berkurangnya tingkat pengangguran lama dan baru

Dinas Tenaga Kerja

 Penyediaan lapangan kerja baru

kualitas regulasi

Membuat regulasi

perijinan

perijinan dan bangunan

bangunan dan

yang lebih selektif

Masuknya investor dari luar daerah terkendali

Dinas Perijinan

usaha

Sosial Pendidikan rendah

Peningkatan

Meningkatkan

Menyediakan dan

Meningkatnya kualitas

Dinas pendidikan

 Kesiapan sumber daya

kualitas

sarana,

meningkatkan jumlah

sumberdaya manusia

dan kebudayaan

manusia dalam

Sumber daya

prasarana dan

dan kualitas sarana,

(SDM) penduduk lokal:

mengahadapi perubahan

manusia

mutu

prasarana pendidikan

 Bebas buta huruf

dari desa menjadi kota

(SDM)

pendidikan

bagi penduduk lokal

 Tingkat pendidikan dan ketrampilan

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan KanigoroPage 57

No

Isu Strategis

Kebijakan

Program

Penyusunan Perencanaan Tata Ruang 5.

Wilayah dan Tata Ruang Kota

Design

perencanaan

perencanaan

Tata Wilayah

tata wilayah

berbasis local

yang ideal

value and resources

Kegiatan

Target Indikator meningkat

SKPD

 Menyusun perencanan tata wilayah bebasis partisipasi lokal  Sosialisasi Tata Ruang Wilayah dan Tata

Kesesuaian Tata wilayah dengan berbasis local value and resources

Dinas Pekerjaan Umum

Ruang Kota kepada penduduk lokal

 Peningkatan Akses menuju Pusat Perkantoran Ibukota 6.

Kabupaten baru:  Di beberapa titik masih sempit

kualitas jalan Pembangunan Infrastruktur (jalan)

 Ganti rugi pelebaran jalan 7.

 Perlu

 Perluasan dan peningkatan kualitas

 Terpenuhinya sarana

dipikirkan

jalan lama menuju

lalulitas yang

pengadaan

ibukota Kabupaten

memadai

jalan lingkar baru

Kepadatan Lalu lintas

Pembangunan

Peningkatan

meningkat:

sarana lalu

jumlah dan

 Rawan kecelakaan

lintas

kualitas sarana

 Sosialiasi ganti rugi

Dinas Pekerjaan Umum

 Arus lalu lintas lancar

pengadaan sarana  Membangun jembatan penyeberangan  Membangun rambu-


 Jumlah kecelakaan menurun  Arus lalu lintas lancar

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR)

No 8.

Isu Strategis  Minimnya rambu-rambu Drainase:

Kebijakan Pembangunan

Program Lalu Lintas Revitalisasi

 Banjir di daerah ibukota

Infrastruktur

drainase

Kabupaten baru

Kegiatan rambu lalu lintas  Meningkatkan

Target Indikator  Tidak ada banjir

SKPD Dinas Pekerjaan Umum

kapasitas saluran irigasi yang ada  Membangun saluran

9.

Saluran irigasi pertanian:

Pembangunan

Revitalisasi

 Berkurang (tidak

Infrastruktur

saluran irigasi

pertanian

pertanian

diperhatikan) akibat pembangunan gedung 10.

irigasi yang ada  Pembangunan kembali

 Pembangunan sarana

 Semakin banyaknya

yang ramah

kualitas

dan pengadaan alat

lingkungan

pengeloaan

pengelolaan sampah

sampah

 Membuat regulasi pengelolaan sampah  Revitalisasi PDAM

Pembangunan

Penyediaan air

minum:

infrastruktur

bersih (minum)

yang cukup) produksi pertanian Lingkungan bebas

Meningkatkan

 Polusi udara (debu) Ketersediaan air bersih/ air

sawah memperoleh air  Peningkatan hasil

Pembangunan

berserakan

 Irigasi lancar (semua

sarana irigasi baru

perkantoran baru Pencemaran: sampah plastik yang

11.

irigasi baru  Perbaikan sarana

 Sumur warga semakin dalam


sampah

 Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Pertanian

 Badan Lingkunga Hidup  Dinas kebersihan

dan pertamanan Tercukupinya kebutuhan  Pekerjaan Umum air bersih/ air minum penduduk

No

Isu Strategis  PDAM tidak berfungsi 

Kebijakan

Program

Kegiatan

MCK (Monumen Cipta Karya


Target Indikator

SKPD

DAFTAR PUSTAKA

Archibugi. F., 2008. Planning Theory. From the Political Debate to the Methodological Reconstruction. Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka. Cipta. Jakarta. Bafadal, Ibrahim. 2002. Teknik Analisa Data Penelitian Kualitatif. Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis (Editor Masykuri Bakri), Cetakan Pertama, hal. 173186. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dan Visipress, Malang. Djudju Sudjana, Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah dan Teori Pendukung Asas, Nusantara Press, Bandung, 1996. Jhingan, 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta : Rajawali. Press. Kasmir dan Jakfar. 2012. Kebijakan Investasi dalam Hal Pembangunan Ekonomi. Manan, Imran.1989. Anthropologi Pendidikan Suatu Pengantar. Jakarta : Depdikbud. Michael P. Todaro, 1983, Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga, terjemahan Mursid, Penerbit Balai Aksara, Jakarta. Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Muslimin, 2002, Metode Penelitian di Bidang Sosial, Malang:Bayu Media. UMM Press. Nawawi, Hadani. 1993. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada Press. Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE. Rusli Lutan. 1994. The Victorian Primary School System and Possible Application In The Indonesian Setting. Melbourne, Victoria. Sirojuzilam. 2007. “Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah”. Wahana Hijau, Vol. 2, April, hal 142-149.


61

Soemarwoto, O. 1988. Analisis Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Solihin. D., 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan dan Proses, Diklat perencanaan Pembangunan Ekonomi. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage. Umar, Husein. 1999. “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional


62

BAB I PENDAHULUAN. Kajian Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro Page 1

Recommend Documents