BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dengan terpenuhinya salah satu
syarat kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat dituntut mengikuti perkembangan ekonomi yang terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, serta meningkatkan penerimaan pendapatan Negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan
pembangunan
nasional
dan
kelangsungan
jalannya
roda
pemerintahan (Sudirman & Amirudin, 2012:1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Perpajakan no.12 Tahun 1994 Pasal 1). Salah satu faktor yang menunjang agar penerimaan pajak berjalan secara optimal, yaitu tingkat perekonomian negara yang menentukan kemampuan ekonomi rakyat sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, yang didukung dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu Self Assesment System. Penggunaan sistem ini disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (Resmi, 2013:11). Jenis pajak yang ada di Negara Indonesia dibagi menurut : 1. Menurut Golongan 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 1
2
2. Menurut Sifatnya 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarakan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dan arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan
keadaan
diri
dari
wajib
pajak,
misal
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas barang Mewah (PPnBM). 3. Menurut Pungutannya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Misalnya adalah PPh, PPN& PPn BM, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Berdasarkan pemungutannya di atas pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan suatu Negara maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi sumber pajak daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung (Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2014). Salah satu komponen yang berpengaruh dalam pendapatan asli daerah adalah Pajak Air Tanah. Pajak ini semula bernama Pajak Pengambilan dan
3
Pemanfaatan Air Tanah dan Permuka (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah. Dimana Pajak Air Tanah Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten atau kota (Marihot Pahala Siahaan 2010). Pajak Daerah Kota Bandung dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak sesuai amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Bandung yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipungut sejak bulan Januari tahun 2013 (Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2014). Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011 Pasal 2 disebutkan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah bisa menjadi sumber penerimaan yang besar bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandung apabila proses pelaksanaan pemungutannya, dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku dan ditambah dengan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011). Pencapaian penerimaan Pajak Air Tanah akan dikatakan berhasil apabila antara target atau rencana pemerintah tidak berbeda jauh dengan realisasinya, sehingga dibuat target atau rencana penetrimaan agar dapat tercapainya hasil penerimaan seperti yang diharapkan. Target atau rencana penerimaan Pajak Air Tanah sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah Pajak Air Tanah yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pajak. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam upaya terwujudnya target atau rencana
4
penerimaan, karena sebagian besar penerimaan Pajak Air Tanah yang diserahkan kepada daerah dan digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya. Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandung Selama 2 (dua) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 REALISASI PENERIMAAN THN
WP
TARGET
JAN s.d APRIL
MEI s.d AGUS
SEP s.d DES
JUMLAH REALISASI SETAHUN
% SETELAH PERUBAHA N
2013
7172
3,000,000,000
1,118,322,303
1,035,677,211
1,412,097,696
3,566,097,210
118,87
2014
7205
30,000,000,000
3,703,568,225
10,031,618,916
12,297,467,984
26,029,234,745
86,78
Sumber : Dinas Pelayanan Pajak (DISANJAK) Kota Bandung Tabel menunjukan bahwa pada bulan Mei hingga Agustus 2013 terjadi penurunan penerimaan Pajak Air Tanah dibandingkan dengan penerimaan sebelumnya pada bulan Januari hingga April 2013 sebesar 82,645,092, selain itu pada tahun 2014 target yang ditetapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Air Tanah sebesar 30,000,000,000 tidak dapat terealisasi sebesar 3,970,765,255 yang disebabkan oleh tunggakan pembayaran Pajak Air Tanah. Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pengenaan pajak dengan mengadakan penelitian dan membahas masalah ini sebagai bahan untuk penyusunan laporan tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS DASAR PENGENAAN, TATA CARA PERHITUNGAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG.”
5
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk
membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ?
2.
Bagaimana Tata Cara perhitungan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ?
3.
Bagaimana Tata Cara pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ?
1.3
Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan penulis dimaksudkan untuk
memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik, guna menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui pelaksanaan dasar pengenaan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 2. Mengetahui pelaksanaan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 3. Mengetahui pelaksanaan tata cara pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Laporan Tugas Akhir
1)
Kegunaan Teoritis Informasi yang diperlukan dari hasil penelitian mengenai Mata Kuliah
Perpajakan dengan pokok bahasan Pajak Air Tanah yang dilakukan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai perbandingan antara teori-teori yang
6
diperoleh dalam perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan. 2)
Kegunaan Praktis Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai penyusunan Laporan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal, disamping itu sebagai sarana untuk membandingkan penerapan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti kuliah dengan peraktek dilapangan. a) Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan memberikan informasi untuk mengingatkan serta menambah efektifitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terutama pajak air tanah. b) Bagi Pihak Lain Penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang serupa yang dapat dijadikan informasi tambahan dalam melakukan penyesuaian Laporan Tugas Akhir mengenai pengenaan, tata cara perhitungan, serta pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data yang
diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara melakukan observasi dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung. Observasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 23 Juni 2015.
