BAB I PENDAHULUAN. Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun , mengamanatkan bahwa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan mamfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, balita, anak pra sekolah, remaja, usia produktif, usia lanjut dan keluarga miskin. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Barru merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 – 2015

yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 20102015 dan bentuk tindak lanjut komitmen Millenium Development Goal’s (MDGS). Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi, Strategi Pemerintah Kabupaten Barru melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, maka RENSTRA ini memuat Visi, Misi, tujuan, Renstra Dinkes Barru 2010-2015

-1-

sasaran, strategi, kebijakan yang selanjutnya diuaraikan di dalam program dan kegiatan. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 331/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2005-2009 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan 2005-2009. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Renstra Dinkes Barru 2010-2015

-2-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan. 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kesehatan Propinsi. 18. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025. 19. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015. 1.3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Barru yang komprehensif dalam kurun waktu lima tahun dan mampu beradaptasi dengan segala perubahanperubahan lingkungan strategis. 2. Tujuan a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan dalam perumusan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan b. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang sustainable c. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Barru d. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama dalam pembangunan bidang kesehatan lima tahun kedepan Renstra Dinkes Barru 2010-2015

-3-

e. Merupakan komitmen bersama antara petugas kesehatan, pemangku kebijakan dan masyarakat dalam melaksanakan program-program yang dalam perumusannya menyerap hasil aspirasi dan keinginan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan 1. Bab I. Pendahuluan 2. Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD 3. Bab III. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 5. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 6. Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 7. Bab VII. Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Dinas Kesehatan adalah Instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan dan hasil - hasil yang dicapai dari Pembangunan

Kesehatan tersebut.

Sekaitan dengan

hal

tersebut, Dinas

Kesehatan Kabupaten Barru memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan tugas dan fungsi pembangunan kesehatan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru. Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Barru, yaitu : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Penyusunan Program 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umum c. Bidang Pelayanan kesehatan dan Farmasi, yang terdiri dari : Renstra Dinkes Barru 2010-2015

-4-

1. Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan Umum; 2. Seksi Bina Rumah Sakit dan Puskesmas, Kesehatan Khusus; 3. Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Laboratorium. d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari : 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Bina Kesehatan Lingkungan; 3. Seksi Kesehatan Matra. e. Bidang Promosi Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari :

TENAGA KESEHATAN Dokter Spesialis

JUMLAH TENAGA BERDASARKAN STANDAR NASIONAL (Jml Tenaga / 100.000 Jml Penduduk) 6

TENAGA KESEHATAN YG DIBUTUHKAN 10

JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG ADA 0

KESENJAN GAN 10

1. Seksi Promosi Kesehatan; 2. Seksi Institusi dan Peran Masyarakat; 3. Seksi Bina JPKM. f. Bidang Bina Kesehatan, Keluarga dan Gizi, yang terdiri dari: 1. Seksi Bina Kesehatan Ibu dan Anak; 2. Seksi Bina Gizi Masyarakat; 3. Seksi Bina Kesehatan Lanjut Usia. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) ; h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.2 SUMBER DAYA SKPD DAN KINERJA PELAYANAN SKPD 1. Jumlah Personil Jumlah personil atau pegawai yang bekerja pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

JENIS, JUMLAH DAN KEBUTUHAN KETENAGAAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2010


-5-

Dokter Umum Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Bidan Perawat Ahli Gizi Ahli Sanitasi Ahli Kesmas JUMLAH

Sumber : Bag. Kepegawaian

40 KESEHATAN TENAGA 11 S2 Manajemen 10 Kesehatan 30 S2 Administrasi 100 S2 Manajemen SDM 117 S1 Administrasi 22 S1 Sistem Informasi 40 Gigi DIII Kesehatan 40 DIII Analis Kesehatan DIII Teknik416 Elektromedik D1 Informatika SPRG Pekarya Kesehatan

66 JUMLAH TENAGA 18 18 KESEHATAN 10 8 16 6 50 23 2 166 85 1 194 130 14 36 30 1 66 22 10 66 54 10 688 378 1 1 3 12

48 8 10 27 81 64 6 44 12 310

Umum

Dan

Dinkes Barru,

2010 Untuk

menentukan

jumlah kebutuhan pegawai atau kesenjangan tenaga dengan perbandingan 1 per 100.000 jiwa digunakan Jumlah Penduduk Kab. Barru sebanyak 165.900 Jiwa. Disamping personil tenaga diatas yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan standar nasional, ada juga beberapa tenaga kesehatan lainnya yang bertugas dalam lingkup dinas kesehatan Kab. Barru dan jajarannya, seperti dalam tabel di bawah ini :


-6-

SAA SMA SMAK SMP SPR SD JUMLAH

1 11 5 4 3 1 81

Sumber : Bag. Umum & Kepegawaian Dinkes Barru, 2010 Secara keseluruhan pegawai dalam lingkup dinas kesehatan seperti nampak pada kedua tabel diatas sebanyak 458 orang yang tersebar pada 10 UPTD Puskesmas, Dinas Kesehatan dan UPTD Gudang Farmasi, dengan rincian sebagai berikut : 1.

Dinas Kesehatan + UPTD Gudang Farmasi

: 58 Orang

2.

UPTD PKM Pujananting

: 29 Orang

3.

UPTD PKM Ralla

: 34 Orang

4.

UPTD PKM Lisu

: 33 Orang

5.

UPTD PKM Pekkae

: 63 Orang

6.

UPTD PKM Padongko

: 44 Orang

7.

UPTD PKM Palakka

: 29 Orang

8.

UPTD PKM Madello

: 40 Orang

9.

UPTD PKM Mangkoso

: 48 Orang

10.

PKM Palanro

: 37 Orang

11.

UPTD PKM Bojo Baru

: 31 Orang

2. Pendidikan Personil Termasuk Diklat Fungsional dan Teknis yang Pernah Diikuti Berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan, maka pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu hal penting bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.


-7-

Berikut keadaan personil dinas kesehatan dan jajarannya berdasarkan pada pendidikan dan atau jabatan, yaitu : PENDIDIKAN/JABATAN Dokter Spesialis

JUMLAH TENAGA 0

S2 Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Apoteker Asisten Apoteker Bidan Perawat Ahli Gizi Ahli Sanitasi Perawat Gigi Analis Kesehatan/Laboran Teknik Elektromedik SPRG SAA SMAK JUMLAH

8 18 10 54 6 23 85 130 30 22 10 10 1 3 1 5 409

Sumber : Bag. Umum & Kepegawaian Dinkes Barru, 2010

Selain tenaga tersebut diatas, terdapat juga tenaga yang berlatar belakang pendidikan non kesehatan, yaitu : PENDIDIKAN

JUMLAH TENAGA

S2 Manajemen SDM

1

S2 Administrasi

2

S1 Administrasi

14

S1 Sistem Informasi

1

D1 Informatika

1

Pekarya Kesehatan

12

SMA

11

SMP

4

SPR

3

SD

1 JUMLAH

49

Dari 25 rumpun jabatan fungsional kesehatan yang dipersyaratkan harus mengikuti diklat jabatan fungsional untuk diangkat dalam jabatan fungsional


-8-

hanya 3 jenis rumpun jabatan. Sedangkan tenaga yang sudah pernah dan belum mengikuti diklat jabatan fungsional dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Administrator Kesehatan

Jumlah tenaga keseluruhan 20

Jumlah yang pernah mengikuti diklat 1

Promosi Kesehatan

10

9

Epidemologi Kesehatan

24

7

JUMLAH

54

17

Jenis jabatan fungsional

Berdasar tabel diatas terlihat bahwa dari 54 orang tenaga yang di haruskan mengikuti diklat jabatan fungsional baru 17 orang tenaga yang pernah mengikutinya, dengan demikian masih ada tenaga yang belum mengikuti sebanyak 37 orang. 3. Jumlah Jabatan Yang Terisi Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini jabatan-jabatan struktural yang terisi beserta pejabatnya dalam lingkup dinas kesehatan Kab. Barru dan jajarannya. JABATAN STRUKTURAL YANG TERISI DAN BELUM TERISI PADA DINAS KESEHATAN BARRU TAHUN 2011 No

Jabatan Struktural

Pemangku Jabatan

Keterangan

1

2

3

4

1

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. H. Haryanda

2

Sekretaris Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan & Farmasi

Drs. H. Udding

3 4

Kepala Bidang Pencegahan Peny. & Penyehatan Lingkungan

8

Kepala Bidang Promosi Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga & Gizi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kepala Sub Bagian Keuangan

9

Kepala Sub Bagian Umum

5 6 7

10 11 12 13

Kepala Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan Umum Kepala Seksi Rumah Sakit & PKM, Kesehatan Khusus Kepala Seksi Bina Farmasi, Makanan & Laboratorium Kepala Seksi Pegamatan & Pencegahan Penyakit


Hj. Selvia Madjid, B.Sc Umar, SKM, M.Kes drg. Muhammad Asri Tahir Dra. Maria Dandi Ranggina

Kasubag umum & Kepegawaian

-

-9-

14

Kepala Seksi Bina Kesehatan Lingkungan Kepala Seksi Kesehatan Matra

Drs. H. Syaifuddin Yasin

-

22

Kepala Seksi Promosi Kesehatan Kepala Seksi Institusi & Peran Masyarakat Kepala Seksi Bina JPKM Bina Seksi Bina Kesehatan Ibu & Anak Bina Seksi Bina Gizi Masyarakat Kepala Seksi Bina Kesehatan Lanjut Usia Kepala UPTD PKM Padongko

23

Kepala UPTD PKM Palakka

Muhammad Alidin, S.Kep

24

Kepala UPTD PKM Pujananting

dr. Wilmayanti

25

Kepala UPTD PKM Ralla

Saparuddin, SKM

26

Kepala UPTD PKM Lisu

Makmur, S.Sos

27

Kepala UPTD PKM Madello

drg. Ichwaniar Idris

28

Kepala UPTD PKM Palanro

H. Gustaman, SKM

29

Kepala UPTD PKM Bojo Baru

Isriani Latief, SKM, M.Kes

30

Kepala UPTD PKM Pekkae

Drs. Idris, SKM, S. Kep, M.Kes

31

Kepala UPTD PKM Mangkoso

dr. Citra Dewi

32

Kasubag TU UPTD PKM Padongko

Tri Rasmi

33

Hj. Suharmawati, AMAK

35

Kasubag TU UPTD PKM Palakka Kasubag TU UPTD PKM Pujananting Kasubag TU UPTD PKM Ralla

36

Kasubag TU UPTD PKM Lisu

Abdul Rahman, SKM

37

Kasubag TU UPTD PKM Madello

Muhiddin,S. Sos

38

Kasubag TU UPTD PKM Palanro

Hj. Heriati, AMK, SKM

39

Kasubag TU UPTD PKM Bojo Baru

Susiana R, SKM, M. Kes

40

Kasubag TU UPTD PKM Pekkae

Nurhayati, S. Sos

41

Kasubag TU UPTD PKM Mangkoso

Andi Badaruddin, S. Sos

42

Kepala UPTD Gudang Farmasi Kasubag TU UPTD Gudang Farmasi

Dra. Warsiah, Apt

15 16 17 18 19 20 21

34

43

Kasi Penyehatan Ling/Pemuk. & TTU

-

Ermy Ekaniswan, SKM, M.Kes

Kasi KIA/KB & Gizi

Hj. A. Marolah, SKM, S.Kep, M.Kes

Arifuddin, SKM Mansur, S.Kep

Jumriah

Sumber : Bag. Umum & Kepegawaian Dinkes Barru, 2010 Berdasarkan tabel diatas menunjukan masih ada beberapa jabatan yang belum terisi yaitu 13 jenis jabatan, sedangkan yang sudah terisi sebanyak 30 jabatan struktural. Adapun jabatan yang belum terisi sebagian besar para kepala-kepala seksi dalam setiap bidang dalam lingkup Dinas Kesehatan Barru. Jika dirinci menurut eselonisasi, maka jabatan yang terisi dan belum terisi dapat digambarkan sebagai berikut : JUMLAH SESUAI

ESELON

1

II

1

1

-

2

III a

1

1

-

3

III b

4

3

1


PERDA

TERISI

BELUM

NO

TERISI

- 10 -

4

IV a

26

14

12

5

IV b

11

11

-

43

30

13

JUMLAH

Sumber : Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Barru, 2010 Sarana Dan Prasarana Untuk melihat sarana yang di miliki oleh dinas kesehatan, dapat di gambarkan sebagai berikut : Sarana Kesehatan No.

Kecamatan Jumlah Desa

Puskesmas

Pustu

Poskesdes

1.

Pujananting

6

1

5

2

2.

Tanete Rilau

10

1

6

8

3.

Tanete Riaja

7

2

5

6

4.

Barru

10

2

5

7

5.

Balusu

6

1

3

5

6.

Soppeng Riaja

7

1

4

6

7.

Mallusetasi

8

2

5

6

54

10

33

39

Jumlah

Sumber : Diolah dari Data Profil Kesehatan Dinkes Barru, 2010 Disamping sarana di atas, dapat juga di kemukakan sarana dan prasarana lainnya yang terdapat dalam lingkup dinas kesehatan dan jajaranya hingga tahun 2010 adalah sebagai berikut : NO

SARANA/PRASARANA

JUMLAH

KONDISI

1

Mobil

18 Unit

14 Baik, 4 Rusak

2

Motor

103 Unit

75 Baik, 28 Rusak

3

Laptop

8 Unit

Semua Baik

4

Komputer

13 Set

8 Baik, 5 Rusak

5

Printer

5 Buah

3 Baik, 2 Rusak

6

Meja

24 Buah

Semua baik

7

Kursi

25 Buah

Semua baik

8

Lemari

12 Buah

Semua Baik

9

Kursi Tunggu

29 Buah

Semua baik

10

Alat/Mesin Foging

8 Buah

Semua baik


- 11 -

11

Laboratorium Set

1 Set

Baik

12

Cold Chain

3 Buah

2 Baik, 1 Rusak

13

AC

6 Unit

Semua baik

14

Faximile

1 Unit

Baik

15

Telepon

1 Unit

Baik

16

Televisi

1 Unit

Baik

17

Kulkas

4 Unit

Semua Baik

KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARRU 1.

Kondisi Umum Daerah Masa Kini Pembangunan

kesehatan

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, baik pemerintah,

pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota maupun oleh masyarakat dan swasta. Untuk menggambarkan derajat kesehatan di Kabupaten Barru dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Umur Harapan Hidup Waktu Lahir Penurunan angka kematian bayi berpengaruh pada umur harapan hidup waktu lahir . Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung memberikan gambaran adanva peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Rata-rata umur harapan hidup penduduk Kabupaten Barru adalah sebagai berikut tahun 2007 (67,8 tahun), tahun 2008 (68,2 tahun) dan pada tahun 2009 (69,2 tahun). (Profil Dinas Kesehatan Kab.Barru 2007-2009).

b. Angka Kematian (Mortalitas) a) Angka Kematian Bayi (AKB) AKB di Kabupaten Barru pada tahun 2010 berada pada kisaran 4,96 jiwa per 1000 kelahiran hidup, sedikit mengalami peningkatan dari

tahun 2007 yang telah berada pada 3,34 jiwa

per 1000 kelahiran hidup tahun dan menjadi 2,63 jiwa per 1000 kelahiran hidup di tahun 2008. (Profil Kesehatan Kab.Barru 20072010). Penyebab utama kematian bayi ini adalah terjadinya Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 12 -

gangguan perinatal, seperti gangguan saluran nafas (asfiksia), diare,

tetanus dan infeksi lainnya. Penyebab kematian bayi

tersebut sangat terkait dengan keterlambatan penangananan pada saat persalinan dimana cakupan pertolongan persalinan nakes pada Tahun 2010 ini adalah 83,5% dari target 85%. Ini artinya masih ada sebesar 16 orang dari 100 ibu bersalin yang ditolong oleh dukun sehingga ketika terjadi gangguan perina tal sebagai penyebab utama kematian bayi terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan. Capaian AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran bahwa di Kabupaten Barru AKB telah berada dibawah target MDGs pada Tahun 2015 yaitu 34/1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2005 - 2010. Data menunjukkan bahwa K4 tahun 2005 kunjungan ibu hamil K4 sebesar 2.843 orang, tahun 2006 kunjungan ibu hamil K4 sebesar 2.806 orang, tahun 2007 kunjungan ibu hamil K4 sebesar 3.048 orang, tahun 2008 kunjungan ibu hamil K4 sebesar 3.123 orang, tahun 2009 kunjungan ibu hamil K4 sebesar 2.835 orang, tahun 2010 kunjungan ibu hamil K4 sebesar 3.099 orang. b)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Angka Kematian Anak Balita (1-5 tahun) adalah jumlah kematian anak umur 1 sampai dengan 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dalam arti besar tingkat kemiskinan penduduk. Untuk Kabupaten Barru AKABA ini masih berfluktuasi yakni pada tahun 2005 sebesar 0 per 1000 jumlah Balita, tahun 2006 sebesar 7 per 1000 tahun 2007 sebesar 0 per 1000 jumlah Balita, tahun 2008 sebesar 0 per 1000 Jumlah Balita tahun 2009 sebesar 0,3 per 1000 Jumlah Balita dan tahun 2010 sebesar 0 per 1000 Jumlah Balita (Profil Dinas Kesehatan Kab.Barru, 2005 - 2010).


- 13 -

Penyebab utama kematian didominasi oleh ISPA, Diare, Infeksi, dan PD3I (penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). c) Angka Kematian IBU (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama

untuk

ibu

hamil,

pelayanan

kesehatan

waktu

ibu

melahirkan dan masa nifas. Angka kematian ibu (AKI) terus mengalami penurunan, hal ini terlihat pada tahun 2005 AKI sebesar 2 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2006 sebesar 1 per 100.000 ,tahun 2007 sebesar 2 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2008 sebesar

0 per 100.000

kelahiran hidup tahun 2009 sebesar 1 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010 sebesar 4 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kab.Barru, 2007-2010). Salah satu faktor dominan kematian ibu melahirkan tersebut adalah perdarahan. Selain itu, juga disebabkan karena kurang akses

ke

pelayanan

kesehatan,

terutama

pelayanan

kegawatdaruratan yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda

bahaya

dan

mengambil

keputusan,

serta

terlambat

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Penyebab lain juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu kriteria

4 “terlalu” yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35

tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). Selain itu, untuk mengantisipasi masalah kematian ibu melahirkan

maka

diperlukan

terobosan-terobosan

dengan

mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Harapan kita agar bidan di desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB dan AKI. Masalah lain yang perlu dicermati adalah

ketidakmampuan

masyarakat

membayar

bidan

dalam

pelayanan persalinan dan masyarakat lebih senang melahirkan di rumah dari pada di sarana kesehatan yang tersedia. Oleh karena itu upaya – upaya kemitraan bidan dan dukun perlu terus digalakkan.


- 14 -

c. Angka Kesakitan (Morbiditas) Angka kesakitan hingga akhir tahun 2010 masih di dominasi oleh – oleh penyakit menular antara lain : a) Angka “Acute Flaccid Paralysis”(AFP) Secara statistic jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan 2 diantara 100.000 anak usia <15 tahun. Situasi penderita AFP di Kabupaten Barru yang ditemukan pada tahun 2007 (2 orang), tahun 2008 (3 orang), menurun pada tahun 2009 (2 orang penderita) dan

tahun 2010 (2 orang

penderita).

Dari hasil

pemeriksaan laboratorium, dari semua kasus yang diperiksa semua menunjukkan negative polio (berarti tidak ditemukan virus polio liar). b) Penyakit TB Paru Upaya pencegahan pemberantasan TB paru dilakukan dengan strategi DOTS. Penanggulangan penyakit TB paru di Kabupaten Barru, setiap tahun semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan disembuhkan

setiap

tahun

dengan

angka

kesembuhan

TBC

sebesar 83,23% tahun 2008, 91,20% tahun 2009 dan 96% tahun 2010. Mengingat proses penularan penyakit TB Paru cukup tinggi, maka diperlukan upaya promosi kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kedisplinan dalam melakukan pengobatan. c) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Situasi kasus Penyakit DBD di Kabupaten Barru, cenderung mengalami peningkatan yaitu tahun 2008 sebanyak 507 kasus (Incidence

Rate

0,3%),

tahun

2009

mengalami

peningkatan

sebanyak 551 kasus (insidence rate 0,3%) dan tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 463 kasus (insidence rate 0,3%) Kecamatan dengan kasus tertinggi adalah kecamatan Barru dan Tanete Rilau. Beberapa faktor yang menyebabkan kasus DBD antara lain karena kepadatan vektor penular (nyamuk Aedes Aegepty),

mobilitas

pendudduk,

belum

optimalnya

program

pemberantasan sarang nyamuk baik dilihat dari sarana maupun prasarana, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang masih rendah.


- 15 -

d) Penyakit Malaria Hasil pengumpulan data/indikator kinerja bidang kesehatan dari 7 kecamatan di Kabupaten Barru menunjukkan. Pada tahun 2007 di laporkan jumlah penderita klinis 31 dan yang positif malaria 29 penderita (2 per 10.000 jumlah penduduk), tahun 2008 di laporkan jumlah penderita klinis 44 dan yang positif malaria 26 penderita (prevalence rate 2 per 10.000 penduduk), tahun 2009 di laporkan jumlah penderita klinis 48 dan yang positif malaria 26 penderita (prevelence rate 2 per 10.000 penduduk), tahun 2010 di laporkan jumlah penderita klinis 374 dan yang positif malaria 61 penderita.

e) Penyakit Kusta Tahun 2007, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak 52 orang atau 3 per 10.000 penduduk dan diobati sampai yang sembuh 44 orang (persentase kesembuhan 84,61%). Sementara untuk tahun 2008, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak 41 orang atau 3 per 10.000 penduduk dan yang diobati sampai sembuh 39 orang (persentase kesembuhan 95,12%), untuk tahun 2009 jumlah penderita yang terdaftar sebanyak 27 orang atau prevalence rate 2 per 10.000 penduduk dan yang diobati sampai sembuh 27 orang (tingkat kesembuhan 100%) dan tahun 2010 jumlah

penderita

yang

terdaftar

sebanyak

31

orang

atau

prevalence rate 2 per 10.000 penduduk dan yang diobati sampai sembuh 29 orang (tingkat kesembuhan 93,55%). f) Penyakit Filariasis Salah satu upaya pemberantasan penyakit Filariasis (kaki gajah) adalah penemuan penderita secara dini. Tahun 2008 – 2010 tidak ditemukan penderita Filariasis di Kabupaten Barru

g) Penyakit Tidak Menular Sementara

itu

untuk

cenderung

diakibatkan

kasus-kasus karena

globalisasi di segala bidang

penyakit

semakin

tidak

menular,

meningkatnya

arus

yang telah banyak membawa

perubahan pada periiaku dan gaya hidup masyarakat termasuk dalam pola konsumsi makanan keluarga. Perubahan tersebut tanpa disadari telah memberi pengaruh terhadap terjadinva transisi epidemiologi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular. Pada tahun 2008 jumlah penderita Hipertensi 2,130 per

100.000


penduduk,

Diabetes

Militus

482

per

100.000 - 16 -

penduduk, sedangkan tahun 2009 jumlah penderita Hipertensi 1,276 per 100.000 penduduk, Diabetes Militus 269 per 100.000 penduduk, Kecelakaan lalu lintas jalan 520 per 100.000 penduduk, Asma 358 per 100.000 penduduk dan Struma 34 per 100.000 penduduk. Untuk saat ini penyakit tidak menular yang tergolong dalam penyebab kematian yang tinggi adalah:  Jantung & Pembuluh Darah  Diabetes Militus  Akibat Kecelakaan d.

Status Gizi Status

gizi

seseorang

sangat

erat

kaitannya

dengan

permasalahan kesehatan secara umum. Karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusu sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil atau ibu menyusui. Berdasarkan data hasil penimbangan balita pada tahun 2009 jumlah gizi buruk dengan indikator Berat Badan menurut umur sebanyak 59 balita atau 0,85%, angka ini masih rendah dari target nasional sebesar 3%. Tertinggi di Puskesmas Mangkoso 1,75% dan terendah di puskesmas Madello 0,12%. Adapun situasi status gizi balita di Kabupaten Barru pada tahun 2009 sebagai berikut : BGM sebesar 9,62%, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium sebesar 5,93%. Pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat tersebut dipengaruhi dengan pencapaian cakupan program dan kegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Barru hingga tahun 2010, yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (76,79%) b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan (82,22%) c. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100%) d. Ibu hamil mendapat tablet Fe (84,44%) e. Kunjungan Neonatus (69,75%) f. Kunjungan Bayi (93%) Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 17 -

g. Cakupan Bumil risti/komplikasi ditangani (100%) h. Cakupan Bumil risti dirujuk dan ditangani (88,46%) i. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) – 79 , 63 % j. Ca kup a n MP- ASI ba yi BG M – 5 1 ,4 8 % k. Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan – 100,00% l. Cakupan murid SD/MI mendapat perawatan (UKGS) (67,87%) m. Cakupan peserta KB aktif – 54,68% n. Cakupan penduduk miskin dicakup JPKM – 91,53% Sementara itu berdasarkan data profil Kesehatan Dinas Kesehatan dan laporan dari penanggung jawab teknis program di Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2010, didapatkan data tambahan yaitu : Berdasarkan laporan rutin Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, cakupan pemberian makanan pendamping (MP) ASI pada anak usia 6-24 bulan adalah (51%), tertinggi di Kecamatan Tanet Rilau (94%) dan terendah di Kecamatan Soppeng Riaja (20%). 

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan terdapat 11 kasus



Berdasarkan data Subdin Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tahun 2009, jumlah bayi yang ditimbang 94% dan bayi BBLR 2,65%



Berdasarkan data Subdin Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tahun 2009, jumlah bayi yang ditimbang dengan BGM 9,62% dan 0,85% Gizi Buruk Berdasarkan data Subdin P2PL Dinas Kesehatan kabupaten Barru, Cakupan imunisasi bayi tahun 2010 di Kabupaten Barru dari ke 5 jenis imunisasi yakni BCG 96,44%, Campak 94,20%, Polio95,24%, DPT 3 kali 91,90%, dan Hepatitis B 98,49%

o Untuk kasus-kasus penyakit menular, menurut data Subdin P2PL Dinas Kesehatan kabupaten

Barru tahun 2009

tercatat bahwa ada 3

kecamatan mempunyai masalah Filariasis yakni ditemukannya suspek filariasis pada Kecamatan Pujananting (2 kasus), Kecamatan Tanete Riaja (3 kasus) dan pada tahun 2010 tidak terdapat kasus filariasis o Berdasarkan data Subdin P2PL Dinas Kesehatan kabupaten Barru tahun 2010, diperoleh data tambahan tentang kasus-kasu penyakit menular antara lain : penyakit DBD menunjukkan kasus DBD tertinggi di Kecamatan Barru 274 penderita dan Kecamatan Tanete Riaja 171 penderita dan untuk penyakit Malaria positif kasusnya di Kabupaten Barru 54,17%, kasus TB Paru klinis tertinggi di kecamatan Tanete Riaja (207 penderita) , untuk Pneumonia tertinggi di Kecamatan Barru (150 penderita),

jumlah

penderita

dan

kematian

pada

kecamatan

dan

desa/kelurahan yang terserang KLB adalah 20 jumlah penderita dan Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 18 -

5 orang diantaranya meninggal dunia. o Berdasarkan data Subdin Yankes POM Dinas Kesehatan kabupaten Barru, cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk puskesmas dan rumah sakit dapat dilihat dan cakupan rawat inap sebesar 9%. Sedangkan cakupan r a w a t jalan sebesar 71,24% o Berdasarkan data Subdin Promkes Dinas Kesehatan kabupaten Barru Untuk rawap inap

masyarakat miskin di puskesmas 0,76% dengan

kecamatan terendah adalah kecamatan pujananting 0,0%. o Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2010 sebesar 83,93%.

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Permasalahan Perkembangan hasil – hasil pembangunan kesehatan dapat dilihat dari status kesehatan masyarakat yang diukur pada indikator – indikator kesehatan yaitu mortalitas (kematian) antara lain kematian ibu melahirkan, bayi dan balita, morbiditas (kesakitan) misalnya prevalensi penyakit menular,

dan

status gizi. Kondisi

tersebut

masih

terjadi

sebagai

permasalahan kesehatan di Kabupaten Barru. Permasalahan pembangunan kesehatan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan kesehatan umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pada aspek kekuatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barru memiliki beberapa potensi kekuatan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai jumlahnya dan tersebar pada berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes. Selain dari aspek jumlah, tingkat pendidikan tenaga kesehatan relatif cukup tinggi yang sebagian besar minimal berpendidikan Diploma III Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 19 -

Kesehata, bahkan beberapa tenaga kesehatan sudah ada memiliki predikat Magister yang bekerja di Puskesmas. Sedangkan dari aspek sarana prasarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas sudah terdapat pada setiap kecamatan dan puskesmas pembantu serta poskesdes merata hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru. Sedangkan kelemahan lebih banyak dirasakan pada sisi manajemen kesehatan khususnya pada kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program yang belum dilakukan secara profesional. Hal lainnya adalah manajemen SDM yang belum baik dengan parameter belum meratanya pendistribusian tenaga kesehatan pada sarana kesehatan, dimana ada sarana kesehatan seperti puskesmas yang memiliki tenaga yang berlebihan tetapi puskesmas lainnya kekurangan tenaga. Parameter lainnya yang terkait manajemen SDM yang belum baik adalah juga penempatan tenaga pada bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikan

dan

keahliannya,

serta

system

pembinaan

kepegawaian yang dalam impelementasi regulasi kepegawaian khususnya di bidang kesehatan belum dijalankan secara menyeluruh. Contoh yang paling konkrit adalah sebagian pegawai menempuh jalur fungsional untuk kenaikan pangkatnya, namun di sisi lain sebagian lainnya belum mendapatkan kesempatan untuk hal tersebut, sehinga terjadi kesenjangan antar tenaga satu dengan lainnya dan hal ini dapat berpengaruh kepada kinerja pelayanan kesehatan. Demikian pula pada jabatan struktural pada eselon IV yang tidak memiliki penanggung jawab atau pejabat eselon, sehingga kinerja pada bagian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, koordinasi dan kerja sama yang masih lemah antar semua bagian yang dibuktikan dengan sangat minimnya pertemuan – pertemuan koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi tujuan dan capaian organisasi. Selain sisi kekuatan dan kelemahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barru memiliki peluang yang cukup besar untuk mencapai kinerja sesuai Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 20 -

target yang diharapkan karena adanya regulasi dan kebijakan yang memotivasi petugas kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya. Regulasi dan kebijakan tersebut antara lain otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, system perencanaan dan penganggaran program/Kegiatan di Kabupaten Barru, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dari Kemenkes RI, Komitmen dunia termasuk Republik Indonesia terhadap pencapaian 8 (delapan) tujuan dalam Millenium Development Goal’s (MDGs). Otonomi daerah memberikan peluang bagi pelaku – pelaku pembangunan termasuk petugas kesehatan untuk berkreasi memunculkan dan mengembangkan potensi – potensi lokal daerah sehingga daerah memiliki

daya

saing

yang

kuat

dengan

daerah

lainnya.

System

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan akan menciptakan kondisi manajemen

yang

baik sehingga petugas kesehatan

akan

mengimplementasikan sistem tersebut sebagaimana mestinya. Standar pelayanan minimal merupakan bagian dari system kepemerintahan yang baik menjadi peluang yang baik untuk implementasi program yang menghasilkan kinerja yang baik pula. Sedangkan MDG’s merupakan peluang yang baik untuk menunjukkan kepada dunia international tentang kemauan dan komitmen kita terhadap pencapaian tujuan – tujuan mulia tersebut. Peluang lain yaitu tersedianya alokasi anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif seperti program Jamkesmas, program Kesehatan Gratis yang diluncurkan Gubernur Sulawesi Selatan dan yang terakhir program Jaminan Persalinan (Jampersal) sangat membuka peluang besar agar masyarakat menggunakan sarana pelayanan kesehatan semaksimal mungkin tanpa perlu mempertimbangkan biaya lagi. Pada aspek ancaman yang dirasakan adalah arus globalisasi yang ditandai dengan semakin majunya teknologi termasuk teknologi kesehatan dan semakin kuatnya arus informasi yang apabila tidak disikapi dengan Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 21 -

penyiapan sumber daya manusia untuk mengimpelemetasikannya, maka akan berakibat kepada tidak efesien dan tidak efektifnya impelementasi pembangunan kesehatan menurut ukuran – ukuran globalisasi tersebut, dan hal ini berarti kita terbelakang. Oleh karena itu strategi pengembangan sumber daya manusia dan penguatan system informasi kesehatan perlu dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang tidak diharapkan. Ancaman lain adalah kemajuan sarana transportasi yang menjadi salah satu faktor yang mempercepat penularan penyakit antar wilayah bahkan mempercepat perubahan negative prilaku masyarakat akibat terkontaminasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya asli masyarakat Barru, seperti ibu yang tidak lagi memberikan ASI pada anaknya karena gencarnya promosi susu formula dan distribusi produk yang lancar karena sarana transportasi yang sudah modern sehingga sangat mudah dijangkau masyarakat luas. Begitupun dengan produk rokok, yang sangat nyata merugikan kesehatan dan menjadi salah satu tantangan dalam program PHBS. Contoh nyata penyakit yang mudah tertular akibat kelancaran sarana transportasi adalah flu burung dan penyakit infeksi pernafasan lainnya. Letak Kabupaten Barru yang menjadi perlintasan jalur trans Sulawesi dan kini ditambah dengan adanya pelabuhan laut juga menjadi ancaman yang cukup serius bagi bidang kesehatan ke depan terutama dalam penanganan penyakit-penyakit akibat menular seksual. Berdasarkan analisis swot yang dilakukan diatas dapat disimpulkan berbagai permasalahan kesehatan yang perlu menjadi perhatian bersama para stakeholder kesehatan, yaitu : -

Masih lemahnya manajemen kesehatan khususnya pada kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program yang belum dilakukan secara professional.


- 22 -

-

Belum meratanya pendistribusian tenaga kesehatan baik dilihat dari jenis/rumpun tenaga serta kualitas tenaga pada umumnya masih perlu di tingkatkan kemampuannya.

-

Masih belum terkelolanya system data dan informasi kesehatan dengan perangkat teknologiI informasi (IT).

-

Masih meningkatnya angka kesakitan penyakit menular seperti DBD dan Malaria serta masih banyaknya penyakit-penyakit lama yang belum tereleminasi sepertti TBC dan kusta.

-

Pelayanan KIA dan Gizi

yang berkualitas dan sesuai target-target

yang ditetapkan belum tercapai dengan maksimal. -

Kemitraan masyarakat dan pemberdayaan belum optimal menuju kabupaten sehat.

3.2 Isu Strategis Secara umum permasalahan kesehatan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian – capaian kinerja pembangunan kesehatan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat dan terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, status gizi masyarakat, angka kematian

bayi,

balita

dan

ibu

hamil/melahirkan,

kebutuhan

sarana/prasarana kesehatan, tehnologi, obat – obatan, dokter dan paramedis, kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit atau gangguan kesehatan akibat pemanasan global. Seiring dengan hal tersebut di atas, masalah kesehatan yang dihadapi saat ini juga semakin kompleks. Bahkan beban ganda (double burdon) masalah kesehatan menjadi satu issu tersendiri dimana selain kita menghadapi penyakit menular kita juga dihadapkan penyakit tidak menular (degenerative) yang cenderung meningkat jumlah kasusnya. Demikian juga gizi buruk dihadapi bersamaan dengan masalah gizi lebih (obesitas) dan Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 23 -

munculnya kembali penyakit – penyakit lama dan kejadian – penyakit penyakit baru. Berkaitan dengan isu – isu strategis tersebut, maka pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa upaya – upaya dalam rangka penyadaran akan pentingnya PHBS masyarakat dan upaya menciptakan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan melalui penyelenggaraan penyehatan lingkungan, perbaikan dan peningkatan status gizi. Di samping itu juga diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan efektifitas perawatan dan pengobatan penyakit dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan, tehnologi kesehatan, obat – obatan, dokter dan paramedis yang memadai dan berkualitas. Demikian pula dengan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, kejadian kejadian penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta penyakit atau masalah kesehatan lainnya akibat globalisasi.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI

1. Visi “ Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Yang Profesional, Inovatif, dan Lebih Maju Bernafaskan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Tahun 2015 ”. Penjelasan Visi : -

Profesional berarti pelaksanaan pembangunan kesehatan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan regulasi atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

-

Inovatif berarti dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan juga dapat melakukan perubahan – perubahan sesuai masalah dan tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan program dan


- 24 -

mengembangkan inovasi – inovasi dalam rangka mencapai efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. -

Lebih

maju

artinya

proses

pelaksanaan

dan

hasil

-

hasil

pembangunan kesehatan yang dicapai lebih baik dari tahun ke tahun yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM sebagai hasil dari pembangunan kesehatan yang merupakan suatu investasi. -

Masyarakat sehat artinya terwujudnya kondisi kesehatan masyarakat yang optimal, baik produktif

secara

fisik, mental, spiritual, yang memungkinkan social

maupun

ekonomi

untuk

mewujudkan

masyarakat sejahtera. Indikator kesehatan masyarakat tersebut biasanya diukur dengan melihat status gizi, menurunnya kasus – kasus penyakit dan kematian ibu, bayi dan balita dan kemandirian masyarakat dalam menolong dirinya sendiri utamanya pada aspek promotif dan preventif. -

Bernafaskan keagamaan artinya bahwa setiap implementasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan selalu berada pada koridor aturan dan norma – norma agama.

2. MISI Untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi Kesehatan Masyarakat melalui upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan bidang kesehatan yang baik (good governance of health sector). 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH


- 25 -

Tujuan dan sasaran bidang kesehatan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya

pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk

swasta dalam mencegah penyakit dan memelihara kesehatan. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a. Meningkatkan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat. b. Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan c. Meningkatkan kerjasama lintas sector, lintas bidang dan lintas program 2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarkat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a. Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit b. Meningkatnya status gizi masyarakat c. Menurunnya angka kematian bayi, balita dan Ibu hamil/melahirkan d. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tehnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya. e. Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global. 3. Terwujudnya aparatur tenaga kesehatan yang profesional dan merata Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat. b. Meningkatnya kemampuan manajerial dan kemampuan teknis aparatur. c. Terwujudnya pemerataan tenaga kesehatan yang professional. 4. Terwujudnya

manajemen dan pelayanan kesehatan yang efektif dan

efesien serta memuaskan masyarakat Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a.

Tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

b.

Terciptanya pelayanan publik yang prima.


- 26 -

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan kesehatan maka strategi dan kebijakan ditetapkan untuk mendukung

tercapainya

tujuan

dan

sasaran

tersebut.

Adapun

strategi

pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan mutu tenaga kesehatan serta perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan dengan mengembangkan layanan kesehatan yang didukung oleh fasilitas kesehatan

yang

memadai

dengan

mengoptimalkan

berbagai

sumber

pembiayaan”. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah bidang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit pada semua sarana pelayanan kesehatan. b. Meningkatkan status gizi masyarakat. c. Menurunkan angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan. d. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, tehnologi, obat – obatan, dokter dan paramedic. e. Meningkatkan kemampuan daya tangkal atas penyakit menular. 2. Meningkatkan pemenuhan hak – hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan kesehatan yang terkait dengan strategi tersebut adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin. 3. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana melalui pengembangan pembangunan yang berwawasan

lingkungan dan

berkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumber daya alam, kesiagaan


- 27 -

penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, mitigasi dan adaptasi serta pembiayaan. Berdasarkan strategi tersebut maka kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

adalah

menciptakan sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efesien. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan

yang

transparan,

akuntabel

dan

partisipatif

dengan

mengembangkan system pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yaitu :

a. Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/ kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. b. Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima c. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru seperti pada tabel 5.1 pada lampiran Dokumen Rencana Strategis ini.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel 5.1 pada lampiran Dokumen Rencana Strategis ini. Renstra Dinkes Barru 2010-2015

- 28 -

BAB VII PENUTUP

Demikianlah formulasi dokumen rencana strategis dinas kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2010-2015. Dalam Dokumen ini memberikan gambaran bahwa semua stakeholders kesehatan di harapkan bahu-membahu dalam mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Barru, yaitu

Terwujudnya Pembangunan

Kesehatan Yang Profesional, Inovatif, dan Lebih Maju Bernafaskan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Tahun 2015. Untuk mencapai impian visi tersebut, maka perlunya implementasi dan penjabaran Misi Dinas Kesehatan, yaitu : 5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. 6. Melindungi

Kesehatan

Masyarakat

melalui

upaya

kesehatan

yang

paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. 7. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 8. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan bidang kesehatan yang baik (good governance of health sector). Kesemua rencana itu semoga terlaksana dengan baik, pada akhirnya Pembangunan Sub Sektor Kesehatan berkontribusi dengan maksimal dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barru.

**** renstr@2010_b@rru ****


- 29 -

BAB I PENDAHULUAN. Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun , mengamanatkan bahwa

Recommend Documents