BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah Negara bernama Indonesia ini. Namun, hingga saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa hingga saat ini masih jauh dari harapan kita semua. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Hingga saat ini fakta menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh penduduk desa. Data Badan Pusat Statistik 2010 menyebutkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin yang tinggal di kota dan desa tidak banyak berubah. Dari 31,02 juta jiwa, sebanyak 64 persen atau 19,9 juta orang tinggal di perdesaan. Sisanya 36 persen atau 11,1 juta jiwa adalah warga perkotaan. Berdasarkan data yang ada diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang serius dalam membangun desa. Padahal itu penting karena desa merupakan sumber kehidupan masyarakat kota. Selama ini desa hanya dijadikan alat untuk memperkuat kehidupan masyarakat kota. Masyarakat desa diperah seperti sapi perah. Sumber daya alam yang seharusnya memperkaya,
Universitas Sumatera Utara
justru memiskinkan mereka. Ini merupakan bukti ketidakadilan sosial di negara kita, Jika pemerintah berbicara tentang program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sudah sepatutnya sasaran yang menjadi prioritas pemerintah adalah mereka yang tinggal di desa. Fokus terhadap warga desa dianggap perlu karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya di desa. Hingga Tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa jumlahnya masih cukup besar dibandingkan yang tinggal di kota. Dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 57 persen atau sekitar 135 juta jiwa bermukim dan menggantungkan hidupnya di desa. Sementara sisanya 43 persen atau sekitar 102 juta memutuskan tinggal di kota baik permanen maupun temporer karena bekerja. Jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan desa. Hingga saat ini jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 45 persen atau hampir separuh dari jumlah desa di Indonesia yang mencapai 70.611 desa walaupun sebagian besar desa tertinggal tersebut berada di wiliyah Indonesia timur. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ingin melihat anak-anak yang banyak putus sekolah kebanyakan ada di desa, jika ingin melihat gizi buruk dan perempuan yang menerima ketidakadilan (cultural-structural) pasti sebagian besar ada di desa, jalan setapak dari tanah, para pekerja migran yang mendapat masalah di luar negeri sebagaian besar adalah warga desa, semuanya dengan mudah akan kita dapati di desa serta kondisi-kondisi memprihatinkan lainnya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberikan kepastian
Universitas Sumatera Utara
hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan Kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran
untuk
mengelola
pembangunan,
pemerintahan
dan
sosial
kemasyarakatan desa. Saat ini, melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Agustus 2006 mengeluarkan Surat Kawat
bernomor
140/1841/SJ
yang
ditujukan
kepada
Gubernur
dan
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera merealisasikan Alokasi Dana Desa, terutama kepada Kabupaten/ kota yang sama sekali belum melaksanakan Alokasi Dana Desa. Dalam Surat Kawat tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan jelas menyebutkan bahwa percepatan Alokasi Dana Desa dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah. Adanya otonomi memberikan peluang kepada daerah untuk
Universitas Sumatera Utara
membuktikan kemampuan dalam penyelenggaraan kewenangan dalam bidang keuangan dan pelayanan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan bantuan pemerintah daerah, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Kebijakan Alokasi Dana Desa disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten/ kota. Tahapan dan proses menyusun kebijakan Alokasi Dana Desa ini, tentu mengikuti prinsip dan cara penyusunan kebijakan daerah yang partisipatif. Kebijakan partisipatif adalah penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak di daerah, dari awal sampai akhir. Alokasi Dana Desa harus berpihak kepada masyarakat desa, jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dimana bantuan-bantuan yang diperoleh dari dinas atau instansi pemerintah Kabupaten/kota untuk desa selain tidak menjamin keberlanjutannya juga tidak disertai kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desanya. Akibatnya, program itu tidak berhasil karena mengabaikan keberadaan desa sebagai pemerintahan yang bisa menjalankan fungsi yang lebih baik dalam mendorong partisipasi masyarakatnya. Dengan ini, maka pemerintah desa akan benar-benar menjalankan fungsinya, melayani masyarakat desa. Alokasi dana desa atau di Provinsi Aceh disebut dengan Alokasi Dana Kampung merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk membangun
Universitas Sumatera Utara
kampung dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberian Alokasi Dana Kampung
merupakan
wujud
dari
pemenuhan
hak
kampung
untuk
menyelenggarakan otonomi kampung agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari kampung itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisai, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah
kampung
dalam
memberikan
pelayanan
dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan alokasi dana desa, bahwa peruntukan alokasi dana desa adalah untuk pembangunan desa yakni kegiatan pembangunan fisik dan non fisik desa yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa. Indikator tersebut meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pembinaan pemuda. Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung adalah untuk menggerakkan ekonomi kampung tersebut, pemanfaatan Alokasi Dana Kampung ini melalui pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik dilakukan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat kampung yang berhak untuk menerimanya yakni para perempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayan dan kaum miskin kampung yang lainnya. Selain pemanfaatan untuk pembangunan non fisik, alokasi dana kampung juga digunakan untuk pembangunan fisik kampung yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana produksi, perhubungan dan sosial. Hal ini karena sebagian besar kampung kondisinya cukup memprihatinkan sehingga perlu diadakan pembenahan seperti yang telah disebutkan di atas. Secara keseluruhan kebijakan Alokasi Dana Kampung di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, juga dapat mendorong
Universitas Sumatera Utara
bekerjanya demokrasi di tingkat kampung, memperkuat otonomi kampung dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung. Dengan adanya Alokasi Dana Kampung, pemerintah kampung dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kampung, memperbaiki layanan publik di kampung dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kebijakan Alokasi Dana Kampung disusun oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat kampung, sekaligus untuk memenuhi hak-hak kampung. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Program Alokasi Dana Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh”.
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang ada di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh dan merumuskan masalah penelitian ini, antara lain: 1. Bagaimana
penerimaan
kampung
sebelum
dan
sesudah
pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren? 2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap prioritas pemanfaatan Alokasi Dana Kampung bagi pembangunan fisik dan nonfisik kampung di Kecamatan Blangkejeren? 3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren?
1.3.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan penerimaan kampung sebelum dan sesudah pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren. 2. Untuk
menganalisis
persepsi
masyarakat
terhadap
prioritas
pemanfaatan Alokasi Dana Kampung bagi pembangunan fisik dan nonfisik kampung di Kecamatan Blangkejeren.
Universitas Sumatera Utara
3. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren.
1.4.
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini merupakan suatu bentuk latihan bagi penulis untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan menjadi bekal dalam melaksanakan tugas serta pengabdian di lapangan pada masa yang akan datang. 2. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues, khususnya pemerintah Kecamatan Blangkejeren dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung untuk mensejahterakan masyarakat kampung. 3. Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian yang
berkaitan
dengan
pembangunan
kampung/desa
dan
mensejahterakan masyarakatnya.
Universitas Sumatera Utara
