BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang
variatif kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang di bebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah Pajak Penghasilan (Michel Salim & Lili Syafitri, 2013). Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2013:169) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
1
2
Pajak
penghasilan
merupakan
pajak
subjektif
sehingga
dalam
pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun (Nuritomo, 2007). Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penjelasan ayat tersebut bahwa dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pada tanggal 29 Juni 2015 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2015. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Putri Indrayanti, 2014).
3
Dalam pasal 1 PMK Nomor 122/PMK.010/2015 besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 36.000.000. Tabel 1.1 menunjukkan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia.
Tabel 1.1 Perubahan PTKP dari Tahun ke Tahun (dalam rupiah)
Dasar Hukum
UU No.8 Tahun 1983 UU No.10 Tahun 1994 UU No.17 Tahun 2000 564/KMK.03/2004 137/PMK.05/2005 UU No.36 Tahun 2008 162/PMK.011/2012 122/PMK.010/2015 Sumber: www.pajak.go.id
Wajib Pajak
960.000 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000 36.000.000
Tambahan Untuk WP Kawin 480.000 864.000 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 2.025.000 3.000.000
Tambahan Untuk Tanggungan 480.000 864.000 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 2.025.000 3.000.000
Tambahan Apabila Pengahasilan Isteri Digabung 960.000 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000 36.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu sebagai pengurang dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang. (Michel Salim & Lili Syafitri, 2013). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Siti Resmi, 2013:169).
4
Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan, tetapi penurunan ini hanya bersifat sementara (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dalam Putri Indrayanti, 2014). Dengan berubahnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akibat berubahnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut.
Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Wilayah Jawa Barat I (dalam jutaan rupiah) No Nama KPP Pratama 2012 1 KPP Pratama Sukabumi 191.303 2 KPP Pratama Cianjur 99.787 3 KPP Pratama Purwakarta 221.124 4 KPP Pratama Cimahi 213.455 5 KPP Pratama Bandung Tegallega 47.240 6 KPP Pratama Bandung Cibeunying 333.089 7 KPP Pratama Bandung Karees 108.342 8 KPP Pratama Tasikmalaya 186.258 9 KPP Pratama Bandung Bojonegara 153.685 10 KPP Pratama Bandung Cicadas 59.211 11 KPP Pratama Ciamis 105.459 12 KPP Pratama Garut 125.068 13 KPP Pratama Majalaya 46.050 14 KPP Pratama Soreang 168.123 15 KPP Pratama Sumedang 100.683 Sumber: Kanwil Jawa Barat I (diolah kembali oleh penulis)
2013 211.244 84.680 263.874 231.178 45.905 283.091 115.241 193.912 119.408 66.093 115.595 148.546 47.579 190.116 140.418
2014 268.339 127.804 346.917 281.656 53.577 323.254 123.943 220.127 147.297 90.261 146.149 158.975 59.022 240.196 166.069
2015 227.206 104.035 355.374 238.968 48.882 234.857 99.520 175.520 108.799 81.606 112.986 131.586 58.675 211.338 138.373
5
Berikut ini adalah beberapa penelitian mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), antara lain: Nuritomo (2007) yang meneliti tentang pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru ini. Michel Salim & Lili Syafitri (2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan hasil bahwa batas PTKP meningkatkan penerimaan pajak dan batas PTKP meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Putri Indrayanti (2014) yang meneliti tentang analisis pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Sukabumi, Bandung Tegallega, dan Bandung karees tahun 2012-2013 menunjukkan hasil pada tahun 2012 sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan data pada tahun 2013 setelah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengalami perubahan pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees karena nilai sig0.304 lebih besar dari 0.05 (5%). Keberagaman hasil penelitian terdahulu menarik penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yaitu penelitian oleh Nuritomo pada tahun 2007, perbedaan penelitian terletak pada
6
variabel dan periode yang akan diteliti dari peneliti terdahulu yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 periode 2012 sampai dengan 2015, karena pada tahun 2012 ditetapkannya peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelum perubahan tahun 2015 yaitu sebesar Rp 24.300.000 namun efektif digunakan pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2012 masih menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lama yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 15.840.000, dan pada tahun 2015 besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami perubahan berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar 36.000.000. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21” (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I Periode 2012 - 2015).
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sebagai pembatasan
dalam pembahasan nanti, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I? 2. Seberapa besar pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I?
7
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I? 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I?
1.4
Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sebagai bahan pertimbangan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai besaran perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
8
3. Bagi Dunia Pendidikan dan Peneliti Selanjutnya Agar dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi
ini, maka penulis akan melakukan penelitian pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I, waktu yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian dimulai pada bulan November sampai dengan selesai.
