BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kekayaan Sumber

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kekayaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA) yang tinggi. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pengelolaan SDA merupakan salah satu alternatif negara dalam mendapatkan pemasukan bagi negaranya selain dari sektor perdagangan dan lain - lain. Mengingat cukup besarnya potensi SDA di Indonesia pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan SDA Indonesia dengan baik untuk kemakmuran rakyat yang sebesar – besarnya. Sebagai salah satu hasil SDA Indonesia, sektor pertambangan juga tidak luput dari tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada Tahun 2015 Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP) pada sektor pertambangan sebesar Rp 40,6 triliun. 1 Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan tambang atau galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil timah nomor dua dunia. Nikel dengan produksi 96 ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga dengan 842 ribu ton/tahun adalah nomor lima

1

PNBP Sektor Pertambangan 2015 Sebesar Rp 40,6 triliun, http://www.beritasatu.com/ ekonomi/237547-esdm-pnbp-sektor-pertambangan-2015- sebesar 406 triliun.html (diakses pada tanggal 02 Januari 2016).

1

Universitas Sumatera Utara

2

dunia dan untuk batu bara dan emas Indonesia adalah nomor tujuh dunia. 2 Bahan galian ini dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta kewajibannya untuk menggunakannya demi kemakmuran rakyat. Salah satu cita – cita hukum nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terdapat kalimat berbunyi “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya harus dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin juga dalam ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaaan tersebut harus diimbangi dengan bentuk pengelolaan yang baik, maka pengelolaan SDA harus berorientasi kepada konservasi SDA (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

2

Simon F. Sembiring, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 3.


3

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap usaha pertambangan pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kelestarian lingkungan hidup sangat berdampak pada kehidupan manusia saat ini maupun masa yang akan datang, bahkan sampai beberapa generasi selanjutnya. Hukum lingkungan juga telah berkembang mengikuti perkembangan, bukan saja dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (sosial control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan ( a tool of sosial engineering) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. 3 Hukum lingkungan juga menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. 4 Pengelolaan lingkungan hidup untuk kemajuan pembangunan dan perekonomian suatu negara berkaitan erat hubungannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, melihat bagaimana pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan ini tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri 3

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 1-2. 4 Ibid., hlm. 2.


4

sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera. 5 Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sebagai bentuk konkret komitmen dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Ada beberapa prinsip penting yang digariskan oleh pembangunan berkelanjutan dan kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan hukum lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan antargenerasi, prinsip keadilan intragenerasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaan hayati, dan internasilisasi biaya lingkungan. Prinsip keadilan antargenerasi, didadasari pada gagasan bahwa generasi sekarang menguasai SDA yang ada di bumi ini adalah titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang. 6 Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga telah mempengaruhi pula gagasan pembentukan hukum pengelolaan SDA di Indonesia sejak 2000. Pemikiran mengenai pengelolaan SDA telah mendorong terbentuknya kebijakan makro pemerintah dalam bentuk TAP MPR No: IX/2001 tentang Pembaharuan dan Pengelolaan SDA. 7 Penegakan hukum lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan ini seharusnya sudah menjadi kesadaran setiap pribadi masyarakat di dunia. Melalui pengelolaan SDA yang baik, maka juga dapat menunjang 5

Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 7. 6 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 30. 7 Lihat : Perbandingan antara Arah Kebijakan PSDA di GBHN 1999 - 2004 dan TAP MPR Nomor IX/MPR-RI/2001,dapat dilihat dari http://bappenas.go.id/ index.php/download_file /view/ 10676 /6845/.


5

pembangunan nasional suatu negara. Hal ini yang menimbulkan berbagai perhatian serius yang ditunjukkan masyarakat akibat berbagai dampak negatif keberadaan sebuah perusahaan yang mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan terhadap perusahaan untuk tidak berlebihan mengeksplorasi sumber daya alam, memproduksi produk yang berkualitas, melakukan perbaikan teknik dan proses

produksi

serta meminimalkan limbah beserta dampak limbah yang

dihasilkan. Perusahaan dalam hal ini tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (triple bottom line). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya. 8 Indonesia merupakan salah satu produsen emas, tembaga dan batubara terpenting di dunia, karena itu pemerintah mengharapkan ekspor pertambangan di pasar global dapat menjadi penambah pendapatan negara dan menstabilkan nilai tukar asing serta mengontrol defisit. Peningkatan pendapatan negara hanya akan terjadi jika industri yang ada saat ini meningkatkan produksi atau profit. Selain memberikan profit yang cukup tinggi, kegiatan pertambangan yang dilakukan 8

Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi Responsibility) (Gresik : Fascho Publishing, 2007), hlm. 24.

CSR

(Corporate

Social


6

secara besar-besaran sebenarnya dapat mengubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Artinya, akan terjadi berbagai implikasi yang terkait dengan lingkungan. Peningkatan aktifitas pertambangan tentunya akan menambah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sebelumnya akibat eksploitasi pertambangan yang berlebihan. Pertambangan skala kecil hanya akan memberi input pencemaran lingkungan dibandingkan hasilnya. Kesulitan monitoring dan lemahnya pengaturan untuk pertambangan skala kecil ini akan mempercepat kerusakan lingkungan. Eksploitasi pertambangan yang berlebihan juga sangat sering terjadi pada pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal, lebih tepatnya penggalian ilegal, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang, Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat memang secara langsung dapat secara instan diterima oleh penduduk sekitar tambang, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan masyarakat, serta bergerak perekonomian daerah menjadi lebih cepat. Dibalik semua itu terdapat kerugian-kerugian yang cepat atau lambat nantinya dapat dirasakan penduduk sekitar. Kerugian tersebut seperti pemerintah tidak memperoleh pemasukan, kerusakan lingkungan, pemborosan SDA, tingginya


7

resiko kecelakaan tambang, menjadi ajang oknum pencari keuntungan, dan lainlain. 9 Pertambangan-pertambangan

seperti

itulah

yang

dapat

merusak

lingkungan sekitar tambang dan menyebabkan keborosan dari pemakaian sumber daya tambang. Upaya untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan pertambanganlah yang harus ditanamkan kepada setiap pengusaha atau oknum-oknum dibidang pertambangan. Serta sebagai SDA yang tak dapat diperbaharui, hendaklah dilakukan suatu penghematan terhadap sumber daya tambang. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga kelestariannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Dari permasalahan-permasalahan tersebutlah mengapa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan dibidang pertambangan. Penerapan konsep berkelanjutan pada kegiatan pertambangan yang pasti suatu saat akan berhenti akan sulit. Hal yang sudah umum diketahui bahwa cadangan baik mineral dan batubara, betapapun banyaknya, suatu saat akan ditambang mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan di beberapa pertambangan kecil dan menengah karena terbatasnya sumber daya tambang tersebut maka hanya dapat dilakukan sampai beberapa tahun saja. Sekali cadangan habis ditambang, maka selesailah kegiatan pertambangan tersebut. Penerapan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah hal yang sifatnya berlawanan dengan kegiatan tambang yang dilakukan. Dalam prakteknya, kegiatan pertambangan secara alami berlawanan dengan apa yang diperjuangkan 9

Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya, http://iesr.or.id/ files/Pertambangan %20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf (diakses pada tanggal 05 Januari 2016).


8

oleh

praktisi

pembangunan

berkelanjutan:

kegiatan

utamanya

adalah

memindahkan dan mengambil tanpa mengganti, dan aktivitasnya berdampak besar pada lingkungan setempat, belum lagi dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat di sekitar tambang. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan ini dirasakan sangat perlunya diterapkan oleh setiap penambang. Dalam industri pertambangan sedang digalangkan pertambangan berkelanjutan sebagai upaya dari penerapan prinsip ini didalam usaha pertambangan. Oleh karena itu, setiap aktifitas pertambangan harus memenuhi harapan sosial (social expectations) dan harus bekerjasama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Proses ini harus mulai dilakukan sejak masa-masa awal kegiatan pertambangan, bahkan sejak pembangunan tambang mulai direncanakan termasuk pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian izin pertambangan, sebagai cara agar pihak perusahaan bisa mendapat izin sosial untuk beroperasi dari masyarakat. Pembangunan

dibawah

globalisasi

untuk

menjadi

pembangunan

yang berkelanjutan, tampaknya harus segera mendapatkan perhatian serius tidak hanya dari pakar dan pemerhati lingkungan belaka, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses monitoring dan control terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya untuk sektor pertambangan dalam memperhatikan keberlanjutan tersebut yang tidak hanya dapat memajukan sektor ekonomi, tetapi melihat juga kepada dampak lingkungan dan masyarakat. Dalam hal

ini

diperlukannya

pengaruh

hukum

sebagai

pedoman

penegasan

dilaksanakannya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan ini pada bidang


9

pertambangan sebagai salah satu solusi untuk memajukan pembangunan pertambangan tanpa merusak lingkungan hidup dan untuk menimbulkan suatu kesadaran dan tanggung jawab dari para pihak baik negara, swasta, maupun masyarakat dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan ini. Dari analisis tersebut selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan solusi dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : “ Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

B. Perumusan Masalah Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana pengaturan yang dikeluarkan pemerintah dalam pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ?

2.

Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ?

3.

Bagaimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.

Tujuan penulisan Tujuan penulisan skripsi yang akan dilakukan adalah :


10

a. Untuk mengetahui pengaturan dalam pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. b. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan SDA dan

lingkungan

hidup,

kaitannya

dengan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan. c. Untuk mengetahui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup di bidang Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). 2.

Manfaat penelitian a. Kegunaan teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan

kepada

pembaca

mengenai

pengaturan

yang

telah

dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab perusahaan dalam mengelola SDA dan lingkungan hidup berkaitan dengan adanya prinsip pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana penerapannya prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang pertambangan di Indonesia. b. Kegunaan praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat luas dan para pihak yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup khususnya di bidang pertambangan.


11

D. Keaslian Penulisan Guna mengetahui keaslian penulisan, sebelumnya telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berkaitan dengan topik skripsi ini, adapun judul – judul yang ditemukan : 1. Implementasi Corporate Social Responsibilty (CSR) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Dominika Chandra Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011. 2. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terkait dengan Sustainable Development oleh Lesly Saviera, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2012. 3. Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Upaya-Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Hal Pengelolaan Hutan (Dikaitkan Dengan Pembangunan Berkelanjutan) oleh Jujur Halasan Bakara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008. 3. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Non Hayati

Di

Landai

Kontinen

Secara

Berkesinambungan

Development) dan Pelaksanaannya di Indonesia oleh

(Sustainable

Muhammad Andi

Hakim, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.


12

Penelitian-penelitian tersebut secara teknis memiliki kemiripan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu membahas mengenai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya tambang mineral dan batubara. Seperti pada skripsi pertama lebih menekankan pada implementasi dan konstribusi

Corporate Social Responsibility dalam

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan UU Minerba, sedangkan skripsi kedua menekankan penerapan Corporate Social Responsibility terkait dengan Sustainable Development. Pada skripsi ketiga dan keempat penerapan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ditinjau dari hukum internasional dan implementasinya dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam non hayati di landai kontinen. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah skripsi ini lebih menekankan pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat ditinjau dari penerapan prinsip tersebut dalam UU Minerba. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum melalui surat

tertanggal 4 Februari 2016 yang

menyatakan bahwa “tidak ada judul yang sama dan tidak terlihat adanya keterkaitan”. Surat tersebut dijadikan dasar bagi ketua departemen Hukum Ekonomi ( Ibu Windha ) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, untuk menerima judul yang diajukan oleh penulis, karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan judul – judul skripsi lain yang terdapat di dalam lingkungan perpustakaan Fakultas Hukum Sumatera Utara. Bila di kemudian hari


13

ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi

sebelum

skripsi

ini

dibuat,

maka

hal

itu

dapat

dimintakan

pertanggungjawabannya.

E. Tinjauan Kepustakaan 1.

Prinsip pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan

sustainable development pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 pada Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia .Kesadaran lingkungan mulia disadari setelah terjadinya berbagai kerusakan lingkungan dan keterbatasan SDA yang merupakan dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Konferensi di Stockholm ini membicarakan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup, konferensi ini lazim disebut dengan United Nations Conference on Human Environment (UNCHE). Hasil dari keputusan sidang umum PPB pada Desember 1983 Nomor 38/161 dibentuklah suatu komisi dunia yang bernama World Commission on Environment

and

Development

(selanjutnya

disebut

WCED).

WCED

merumuskan defenisi pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs). Melalui laporan ini juga, ditegaskan bahwa lingkungan dan pembangunan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu


14

sama lain: lingkungan adalah tempat di mana kita semua hidup; dan pembangunan adalah apa yang kita semua lakukan dalam upaya untuk memperbaiki nasib kita di dalam tempat tinggal kita itu. 10 Tindak lanjut dari diadakannya Konferensi Stockholm 20 tahun setelahnya, PBB menyelenggarakan kembali KTT di Rio de Jeneiro pada tanggal 3-4 Juni 1992. Konferensi ini dinamakan United Nations Conference on environment and Development (UNCED) yang biasa dikenal sebagai Earth Summit atau KTT Rio. Deklarasi ini secara tegas mengakui hak setiap bangsa untuk mengejar kemajuan sosial dan ekonomi dan memberi tanggung jawab kepada negara-negara untuk mengadopsi model pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik, konferensi ini mengadopsi agenda lingkungan dan pembangunan di abad ke-21 atau yang dikenal dengan nama Agenda 21. Setelah KTT Rio, pada tanggal 1-5 September 2002 berlangsung sebuah KTT di Johannesburg yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan atau World Summit on Sustainable Development (WSSD). KTT Johannesburg mengeluarkan Deklarasi Johannesburg mengenai pembangunan berkelanjutan antara lain berupa, tantangan yang dihadapi, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, pentingnya peranan lembaga-lembaga internasional dan multilateral yang efektif, demokratis dan akuntabel, dan komitmen mewujudkan bersama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berusaha menyatukan 3 dimensi : ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menjadi suatu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia. 10

Mengenal Lebih Dekat Konsep Pertambangan Berkelanjutan dan Implementasinya di Indonesia, http://iism.or.id/index.php/en/publications/12-publikasi-id/5-mengenal-konsep (diakses pada tanggal 08 Januari 2016).


15

2.

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia Sumber utama kebijakan utama dari pembangunan di Indonesia semuanya

bersumber kepada UUD 1945. Hingga saat ini, UUD 1945 telah empat kali di amandemen, dimana konsep mengenai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development baru dimasukkan dalam amandemen yang keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan adanya pengaturan mengenai hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia dan dengan di adopsinya prinsip pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development)

dan

berwawasan

lingkungan dalam UUD 1945 menjadikan konstitusi kita sudah bernuansa hijau (green constitution). 11 Istilah Green Constitution ini dapat kita lihat dalam Pasal 28 huruf A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

12

dan Pasal 33 ayat (4)

UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 13 Kata berkelanjutan juga dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa kata berkelanjutan tersebut terkait dengan konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu bahwa tidak ada

11

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.9. 12 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945, Bab X, Pasal 28 huruf (A). 13 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945, Bab XIV, Pasal 33 ayat (4).


16

pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. 14 Pengaruh dari konsep sustainable development juga berlanjut pada tahun 1982, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) dan dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH). Prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang dianut oleh UUPLH sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 : 15 “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” Pengaturan terbaru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPLH ,mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup, dan Pasal 3 UUPLH mengenai tujuan. UUPLH ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 14

Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm.134. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab II, Pasal 3. 15


17

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,rencana, dan/atau program. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 16 3.

Usaha pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Pasal 1 angka (1) menyebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hak penguasaan negara atas tambang di Indonesia sangat terkait dengan wilayah penguasaan negara, maka wilayah hukum pertambangan adalah wilayah hukum penguasaan negara atas pertambangan. Wilayah hukum pertambangan Indonesia ialah wilayah atau daerah di mana dapat dilakukan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan peraturan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia. 17 Usaha

pertambangan

merupakan

kegiatan

untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan SDA tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. 18

16

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Umum angka (3). 17 H. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UIII Pres, 2004), hlm. 78. 18 H. Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 53.


18

Dalam UU Minerba Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

F. Metode Penelitian Melengkapi penulisan skripsi ini dan membahas permasalahannya sangat membutuhkan data dan keterangan yang dapat dijadikan bahan analisis. Untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data dan keterangan tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1.

Spesifikasi penelitian Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam menjawab permasalahan-

permasalahan adalah penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada peraturan perundang-undangan bidang pertambangan mineral dan batubara. Penelitian hukum normatif merupakan penilaian kepustakaan, yaitu disini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian tipe hukum normatif, seringnya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan


19

perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 19 Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan secara jelas tentang permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang kemudian dari permasalahan ini dapat dikaitan dengan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. 2.

Data penelitian Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : 1) UUD 1945 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4) Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004-2009 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 19

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.


20

8) Peraturan

Pemerintah

No

22

Tahun

2010

tentang

Wilayah

Pertambangan b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang , pendapat para pakar hukum. 20 Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dimana publikasi tersebut terdiri atas:buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana mencakup seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris. 3.

Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) serangkaian usaha untuk memperoleh data dan fakta

dengan

cara

jalan

membaca,

menelaah,

mengklarifikasi,

mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur, artikel, jurnal, serta sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

20

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

114.


21

4.

Analisis data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kualitatif yaitu metode yang diperoleh menurut kualitas kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehinga diperoleh jawaban atas permasalahan.

G. Sistematika Penulisan Guna mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab perbab yang saling berkaitan satu dengan lain. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki sub-babnya tersendiri, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut : Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan secara umum keadaan-keadaan berhubungan dengan objek penelitian seperti latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berjudul Pengaturan Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab


22

ini akan menguraikan mengenai instrumen hukum pencegahan kerusakan lingkungan, instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup , kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam otonomi daerah, serta peranan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dibuat. Bab III berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Mengelola SDA dan Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Pada bab ini, akan diuraikan mengenai perkembangan hukum dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemahaman prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perundang – undangan lingkungan hidup, prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta bentuk peranan dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola SDA dan lingkungan hidup. Bab IV berjudul Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Bidang Pertambangan Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 . Dalam bab ini terdapat pembahasan sektor pertambangan bagi pertambangan, pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bab V merupakan bab yang berisikan rangkuman kesimpulan dari babbab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan bagi eksistensi penerapan prinsip pembangun berkelanjutan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan khususnya bidang pertambangan di Indonesia.


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kekayaan Sumber

Recommend Documents