BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi. kedaulatan rakyat dimana rakyat memegang peranan penting dalam setiap

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dimana rakyat memegang peranan penting dalam setiap proses demokrasi tersebut. Proses yang dimaksud adalah proses-proses politik sebagai upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat sebagai aktualisasi perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis. Dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis, masyarakat tentunya terlibat dalam proses politik tersebut. Sebagai implementasi dari nilai-nilai dan prinsipprinsip demokrasi tersebut, masyarakat mengambil peran aktif dalam setiap proses politik, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu)

untuk

mewujudkan

kedaulatan

rakyat

sebagai

perwujudan

pemerintahan yang legitimate. Setelah lima belas tahun reformasi telah berjalan, berbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi politik dan prosedur-prosedur politik Indonesia telah dilakuan dengan sejumlah perbaikan yang nyata. Pemerintahan terpilih, pemilu yang bebas, kebebasan berkumpul dan berekspresi, keterbukaan informasi, desentralisasi dan otonomi daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara kompetitif. Dari beberapa perubahan yang telah dicapai di atas sebagai upaya penguatanM prinsip demokrasi, dimana rakyatlah memegang

1 Universitas Sumatera Utara

peran penting, tidak secara langsung memperbaiki dan menjawab persoalanpersoalan yang terjadi sebelumnya. Perubahan dan perbaikan sistem demokrasi yang dijanjikan reformasi nyatanya masih banyak meniggalkan banyak persoalan. Proses transisi demokrasi yang terjadi pasca orde baru memberikan harapan baru bagi masyarakat akan perubahan nasib dan kesejahteraan. Namun kenyataan yang didapat masyarakat, perubahan dan perbaikan sistem demokrasi belum menyentuh akar permasalahan masyarakat. Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi dimana masyarakat menyalurkan haknya untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili aspirasinya di lembaga pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai apakah proses demokrasi itu berhasil atau tidak yang dinilai dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu akan bersaing untuk mendapatkan simpati masyarakat melalui visi misi dan program-program yang mereka tawarkan kepada konstituennya dengan harapan masyarakat akan memilih partai mereka. Partai politik adalah salah satu instrumen untuk dapat mengikuti proses pemilu untuk mendapatkan kekuasaan, baik kekuasaan legislatif atau eksekutif. Partai politik juga diharapkan mampu menampung dan menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, partai politik bukan sekedar sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, akan tetapi partai politik juga memiliki tugas dan


fungsi seperti menjadi wadah sosialisasi politik, pendidikan politik, kontrol sosial, agregasi kepentingan, rekrutmen politik dan sebagainya. Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Artinya, partai politik tidak saja hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan sebagainya, tetapi partai politik juga harus berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Salah satu fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik merupakan pilar demokrasi yang juga mempunyai fungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai alat perjuangan rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Berbicara tentang pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hak kita sebagai manusia dan warga negara. Pendidikan pada hakikatnya adalah hak semua warga negara Indonesia dan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Undang-undang ini tentunya membuka akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun


Undang-Undang telah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam

mengakses dunia

pendidikan. Himpitan ekonomi masyarakat yang masih sulit akan berdampak pada sulitnya untuk mengakses jenjang pendidikan dan mengancam anak-anak putus sekolah dan harus mencari pekerjaan lain seperti menjadi petani, buruh tani, buruh pabrik untuk sekedar membantu ekonomi keluarga. Implementasi dari kebijakan belum memberikan pengaruh signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kenyataan yang ada saat ini adalah tingkat angka putus sekolah khususnya siswa yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA berjumlah sekitar 3.8 juta siswa1. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia belum mampu mengecap dunia pendidikan yang layak. Himpitan ekonomi secara langsung akan mempengaruhi sektor-sektor kehidupan lain, seperti, pendidikan, kesehatan, politik, dan berdampak pada tingkat pemahaman masyarakat tentang hak politiknya sebagai warga negara. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa 1

http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/26/10392444/Angka.Putus.Sekolah.dan.Komersialisasi. Pendidikan. Diakses pada tanggal 20 Februari 2014, pukul 12:49 wib.


dampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada di negara tersebut. Pendidikan merupakan proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka pendidikan politik dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks manusia adalah makhluk politik (zoon politicon) . Pendidikan politik bagi warga negara perlu dilakukan untuk menentukan pilihan yang cerdas. Namun pendidikan politik menjadi persoalan ketika hanya dilakukan oleh lembaga formal ataupun partai politik. Persoalan yang lebih besar lagi adalah ketika partai politik belum menjalankan pendidikan politiknya kepada masyarakat atau dengan kata lain partai politik masih absen dalam pekerjaan ini. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mencatat, pada 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237, 6 juta jiwa. Dari jumlah penduduk Indonesia, kaum tani merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini., yaitu sekitar 70 %

2

. Dengan jumlah populasi terbesar ini, petani menjadi kekuatan

produktif yang paling besar. Akan tetapi, meski menempati posisi mayoritas, kaum tani termasuk kelompok yang kurang beruntung. Kondisi dibuktikan dengan tingginya jumlah tani miskin dan tani sedang bawah dan maraknya corak produksi sisa feodalisme di pedesaan yang mengakibatkan ketimapangan sosial di negeri ini. Negara Indonesia sebagai negara agraris secara langsung menentukan corak produksi masyarakatnya yaitu dari sektor pertanian. Sebagian besar 2

Data diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Nasional www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=daftar =1&id_subyek-06& notab=2.data diunduh pada tanggal 17 September 2013, pukul 11.03 WIB.


masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian sebagai alat produksi untuk kesejahteraan hidup. Secara politik, meskipun masih menjadi golongan yang mayoritas, namun kehidupan politik kaum tani masih terbelakang. Kaum tani belum bisa secara bebas dan penuh terlibat dalam berbagai upaya pengambilan kebijakan ekonomi dan politik baik yang menyangkut kepentingan khusus kaum tani maupun dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Hal di atas diakibatkan oleh belum dipenuhinya seluruh hak-hak demokratis kaum tani, yang diwujudkan dengan tidak adanya jaminan kebebasan berorganisasi, pembatasan untuk memberikan pendapat secara bebas di muka umum, serta hambatan-hambatan terhadap berbagai bentuk partisipasi politik. Pemerintah seharusnya mampu mengurangi beban hidup kaum tani untuk kesehatan, pendidikan, dan harga-harga barang kebutuhan pokok lainnya. Mahalnya biaya kesehatan, pendidikan menyebabkan jutaan rakyat, termasuk kaum tani tidak dapat mengakses kesehatan yang layak, pendidikan yang tinggi, memperbaiki gizi keluarga, membuat rumah yang sehat. Produk kebijakan yang dibuat pemerintah di bidang pertanian belum mampu menjawab permasalahan petani saat ini. Hal ini mencerminkan betapa lemahnya upaya politik yang dicurahkan untuk menempatkan sektor pertanian dan para petani pada tingkatan yang lebih tinggi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia, dimana sektor ini memegang peran untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional. Peran dan tanggung jawab yang besar ini semestinya menjadi tolak ukur bagi pembuat kebijakan untuk menempatkan


petani ke posisi yang lebih tinggi dengan produk kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Permasalahan petani seperti ancaman perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar

untuk kepentingan penanaman tanaman

komoditas seperti kelapa sawit, karet dan lain-lain masih menghantui petani. Perluasan lahan kelapa sawit yang terjadi mengakibatkan kaum tani semakin terpinggirkan dengan semakin sempitnya lahan untuk bercocok tanam. Perluasan lahan kelapa sawit seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik antara petani dan perusahaan-perusahaan pengembang tanaman kelapa sawit . Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2011 mencatat, telah terjadi 2.791 kasus pertanahan. Dalam konflik tanah, BPN Sumatera Utara mencatat ada 700 kasus sengketa lahan di daerah itu yang cenderung bertambah seiring munculnya kasus sengketa tanah baru. Kondisi tentunya menjadi bukti bahwa belum adanya lembaga pemerintah yang serius dalam menyelesaikan konflik tanah tersebut. Badan

Pertanahan

Nasional

yang

menyelesaiakan konflik agraria khususnya

kaum tani.

Beberapa

dibentuk

pemerintah

belum

mampu

dan mewakili kepentingan masyarakat, peristiwa

kriminalisasi

kepada

petani

menunjukkan tidak berpihaknya pemerintah kepada petani, melainkan posisi petani semakin terjepit dan senantiasa menjadi korban dari permasalahan pertanahan. Adanya kriminalisasi terhadap petani mempengaruhi lemahnya massa rakyat berjuang bersama untuk menuntuk haknya kepada pengambil dan pelaksana kebijakan di negeri ini.


Penguasaan lahan besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan dan negara semakin mempersempit lahan bagi petani untuk bercocok tanam, dan bahkan banyak petani yang sudah tidak memiliki lahan sehingga berimbas pada perekonomian kaum tani semakin merosot. Kondisi seperti juga terjadi pada masyarakat petani di Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dimana masyarakat petani dihadapkan dengan konflik lahan dengan PT. SMART (Sinar Mas Agro Resourche and Technology) anak perusahaan SINAR MAS GROUP. Lahan seluas 83 ha yang menjadi tumpuan hidup masyarakat petani mulai dari nenek moyang mereka di klaim oleh PT SMART sebagai milik mereka. Kriminalisasi terhadap kaum tani yang melibatkan kekuasaan negara (TNI/POLRI) adalah sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan kapital monopoli internasional dan kelas-kelas reaksioner dalam negeri, untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan menimpakan beban krisis ekonomi pada pundak kaum tani dan rakyat pekejaan lainnya. Perjuangan yang dilakukan petani Padang Halaban untuk memperjuangkan dan mempertahankan lahan kerap kali menemui hambatan. Beberapa kali pihak perusahaan yang dibantu kepolisian berusaha mengusir masyarakat dari lahan, yang menimbulkan gesekan antara petani dan pihak dan menimbulkan korban penembakan. Dengan adanya ancaman perampasan lahan ini mengancam kondisi ekonomi petani akan semakin merosot, dikarenakan mayoritas kaum tani Padang Halaban adalah petani yang sepenuhnya bergantung pada hasil pertanian untuk dapat memecahkan persoalan baik di bidang kesehatan,

bidang pendidikan


keluarga dan sebagainya. Hal ini juga diakibatkan pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai perkembangan situasi daerah dan nasional terhadap hubungannya dengan kehidupan mereka sebagai petani. Sehingga mereka dengan mudahnya ditipu dan bahkan dikhianati oleh pihak-pihak lain dengan berbagai cara yang cenderung ditakuti oleh petani. Pemahaman-pemahan ini tentunya dapat diperoleh dari beberapa cara antara lain melalui pendidikan formal (SD,SMP,SMA dan seterusnya) dan melalui pendidikan non-formal (baik dari organisasi sosial, politik, massa). Artinya, apabila masyarakat petani belum mendapatkan pendidikan dari jalur pendidikan formal, maka salah satu alternatifnya adalah melalui pendidikan non-formal karena persayaratan yang tergolong mudah. Dan salah satu yang didapatkan oleh petani adalah tentang pendidikan politik yang bertujuan untuk bagaimana menguatkan organisasi mereka sendiri dan bagaimana memberikan jalan keluar untuk memperoleh hak-hak sebagai petani khususnya dengan kembalinya tanah kepada kaum tani. Di tengah-tengah kondisi pendidikan masyarakat petani yang masih rendah yang secara langsung mempengaruhi kesadaran politik mereka, maka muncul inisiatif dan kesadaran untuk membetulkan dan melakukan pemulihan kesadaran terhadap organisasi yang telah dibentuk petani sebelumnya yaitu KTPHS (Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya) menjadi STPHL (Serikat Petani Padang Halaban) dan bergabung dengan sebuah organisasi massa tani nasional Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sumatera Utara dengan ranting


Padang Halaban untuk mengambil peran aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada pimpinan dan anggota atas persoalan yang ada di tengah-tengah mereka. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sumatera Utara merupakan organisasi massa tani yang sampai saat ini masih aktif dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak petani. Ini dibuktikan dengan peran aktif Sumatera Utara

dalam mendampingi

AGRA

kelompok-kelompok tani di beberapa

daerah di Sumatera Utara, seperti Kelompok Tani Arih Ersada Bolon di Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kelompok Tani Maju Jaya, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dan Serikat Tani Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ketiga kelompok tani ini merupakan kelompok tani yang sedang dihadapkan dengan ancaman perampasan tanah oleh tuan-tuan tanah besar yang mengancam mata pencaharian mereka sebagai petani. Dalam hal ini, AGRA Sumatera Utara turut serta membantu perjuangan dalam mempertahankan lahan mereka. Secara organisasi, AGRA mempunyai program-program pendidikan politik yang bertujuan menigkatkan pemahaman politik kaum tani dan menjelaskan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara . Pendidikan politik yang dilakukan AGRA antara lain : 1. Pendidikan Anggota 2. Pendidikan Pimpinan dan, 3. Pendidikan Massa


Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang baik bagi pimpinan dan anggota atas persoalan yang ada di tengah-tengah kaum tani, partisipasi aktif masyarakat dalam mengkonseptualisasikan dan mengelola organisasi yang fungsional bagi masyarakat merupakan penerapan dari prinsip-prinsip demokrasi. Cara berpikir dan bertindak

yang kritis akan mendorong lingkungan yang

demokratis dan akan melahirkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti Aliansi Gerakan Reforma Agfraria Sumatera sebagai objek penelitian atas dasar bahwa AGRA sebagai organisasi massa petani yang memperjuangkan hak-hak kaum tani, penggerak dalam partisipasi untuk bagaimana nantinya dapat membantu meningkatkan kesadaran politik yang akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan kaum tani Desa Sidomukti, Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. 1.2 PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan AGRA Sumatera Utara sebagai organisasi massa petani dalam upaya peningkatan kesadaran politik STPHL-AGRA melalui pendidikan politik di Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara ? 2. Pencapaian apa yang didapatkan AGRA setelah memberikan pendidikan politik kepada STPHL-AGRA ?


1.3 PEMBATASAN MASALAH Pembatasan

masalah

merupakan

usaha-usaha

bagaimana

untuk

menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang hendak diteliti. Dimana batasan masalah berfungsi untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang masuk dalam ruang penelitian dan faktor yang mana yang tidak masuk dalam ruang penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peranan Organisasi Massa Tani AGRA Sumut dalam memberikan pendidikan politik untuk Serikat Petani Padang Halaban (STPHL) Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

1.4 TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menggambarkan proses-proses yang dikembangkan oleh AGRA dalam memberikan pendidikan politik kepada STPHL-AGRA 2. Menjelaskan strategi dan langkah-langkah yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pendidikan politik. 3. Menggambarkan pencapaian-pencapaian STPHL- AGRA setelah menerima pendidikan politik.


1.5 MANFAAT PENELITIAN 1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan seputar pemberdayaan masyarakat, strategi, langkah-langkah, khususnya masyarkat kaum tani serta menambah referensi bacaan. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Ilmu politik, dan menjadi pisau analisis bagi para serikat tani, aktivis sosial dan lain-lain dalam membedah persoalan dalam suatu masyarakat dan negara yang bersinggungan dengan Ideologi.

1.6 Kerangka Teori Setiap organisasi mempunyai kekhususan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh arah tujuan, materi kepentingan, sasaran perjuangan dan aktivitas organisasi yang berbeda-beda bentuk dan sifatnya. Dari beberapa kekhususan ini disusunlah sebuah struktur organisasi.Namun dari beberapa kekhususan tersebut, semua organisasi secara umum mempunyai kesamaan, yaitu bahwa setiap berdiri di atas basis serta bergerak menjalankan kerja organisasi yang dipimpin oleh pimpinan organisasinya.Organisasi basis (pokok atau dasar) sebagai dasar kekuatan, dan pimpinan sebagai pengendali organisasi, merupakan dua hal yang mutlak diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan. Struktur organisasi harus disusun dan diatur agar memenuhi syarat dan mencapai tujuan dari hakikat struktur organisasi yaitu pertama,

bagaimana


hubungan pimpinan sebagai pengendali dan pengarah penggunaan kekuatan organisasi dengan organisasi basis sebagai wadah dan penghimpun langsung sebagai dasar dan sumber-sumber kekuatan organisasi bisa lebih cepat efisien dan efektif. Kedua adalah mampu memelihara dan menjaga kekuatannya agar tetap solid serta selalu siap untuk bergerak melangkah melaksanakan tugas organisasi.

1.6.1 Organisasi3

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. 

Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubunganhubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama



James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

3

Kelompok Kerja Untuk Demokrasi Rakyat. Tentang Organisasi Massa Demokrasi Nasional.Indonesia 2004




Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 4

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orangorang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

4

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi, di akses pada 21 Januari 2014, pukul 20:15 wib


a. Organisasi Politik Organisasi yang bertujuan mengubah sistem sosial dan politik, dan organisasi semacam ini berbentuk partai politik sebagai wujud bentuk tertingginya.Bentuk –bentuk perjuangannya lebih pada aksi-aksi politik dibanding dengan aksi ekonomi.Sebagai organisasi yang berjuang untuk mengubah satu sistem, organisasi ini bergerak pada banyak lini kehidupan. b. Organisasi Massa Di dalam

mengorganisasikan massa dalam berbagai organisasi

massa, maka menjadi penting bahwa organisasi tersebut mampu merumuskan ide-ide perjuangan yang didapatkan dari massa sekaligus didukung secara luas oleh massa. Dengan demikian organisasi ini adalah milik massa dan massa akan terlibat secara aktif dalam mengembangkan organisasi serta programnya. Organisasi massa

adalah

organisasi yang mengedepankan,

mengakomodasikan/memeperjuangkan kepentingan massa, baik organisasi massa kelas buruh, kaum tani, perempuan serta pemuda dan mahasiswa, yaitu kepentingan dan tujuan kesejahteraan sosial atau ekonomi. Lapangan dan sasaran aktivitas dari perjuangan organisasi massa adalah satu sektor sosial atau ekonomi bagi kepentingan kesejahteraan massa atau anggotanya.Perjuangan organisasi massa tersebut akan mengarah dan meningkat pada perjuangan politik ketikan perjuangan sosial atau ekonominya

sudah samapi berhadapan dengan dinding politik yang


dikuasai oleh penguasa yang mengahadang. Karena perjuangan politik akan dimengerti, dan ditanggapi massa apabila berkaitan dengan kepentingan sosial dan ekonnominya. Apabila tidak, tentunya perjuangan-perjuangan politik akan sangat lemah ditanggapi massa dan tidak mengakar. Perjuangan politik yang diklakukan tentunya dalam kerangka membebaskan dirinya dari sistem penindasan yang dilakukan oleh imperialisme dan feodalisme. Maka arah dan perjuangan dari organisasi massa dimulai dari tahap yang bersifat kuantitatif ke kualitatif, dari reform dan demokratis ke perubahanperubahan yang bersifat revolusioner.Hanya dengan cara ini organisasi massa akan kuat serta tumbuh dan berkembang secara luas.

c. Organisasi Sosial Organisasi sosial adalah organisasi yang didirikan oleh segelintir orang

yang

memiliki

hak-hak

istimewa

dengan

anggota

selanjutnya.Organisasi ditujukan untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarkat. Bentuk dari organisasi sosial, antara lain yayasan sosial, lembaga bantuan, dan sejenisnya.Sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi politik dalam model produksi dan hubungan produksi dalam masyarakat Indonesia setengah feodal5.

5

Darsono, Dasar-Dasar Ekonomi Politik Marxist, Jakarta ; Aliarchman Insitute, 1962, hal 23.


1.6.2. Pengertian Organisasi Massa Petani Berangkat dari pengertian ‘organisasi’ dan organisasi massa yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ‘organisasi massa petani adalah organisasi yang bertujuan untuk membela kepentingan sosial-ekonomi massa petani, dengan pola keanggotaan yang luas dan berbasis petani. Dalam buku Seri Panduan Organisasi Tani yang diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dinyatakan bahwa :

Organisasi massa petani harus berjenjang dari tingkat desa/lokal, tingkat wilayah , dan tingkat nasional. Organisasi tingkat lokal merupakan organisasi tingkat desa yang dipimpin oleh kader-kader petani. Karena masalah-masalah yang kongkrit dihadapi petani berada pada tingkat lokal, maka perjuangan kongkrit berada pada tingkat lokal pula.Organisasi tingkat lokal ini kemudian menghimpun diri ke dalam organisasi tingkat wilayah, baik wilayah kabupaten maupun provinsi. Adapun tugas organisasi tingkat wilayah yang dimpimpin oleh kader-kader terpilih dari tingkat lokal tersebut memimpin perjuangan dan kampanye politik di tingkat wilayah, selain juga melakukan pendidikan.6 Organisasi massa kaum tani, organisasi milik kaum tani yang dibangun diatas sendi-sendi perjuangan politik kaum tani. Politik kaum tani adalah politik untuk terciptanya reforma agraria sejati atau Land Reform Sejati. Reforma agraria sejati berbicara mengenai pengakuan penuh atas tanah bagi kaum tani, jaminan politik atas pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan kaum tani dan juga perlindungan atas hak-hak 6

Faryadi, ed, Seri Panduan Organisasi Tani, Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2005 hal. 11


kaum tani. Reforma agraria hanya bisa diperoleh jika seluruh rakyat termasuk kaum tani bisa bangkit dari penindasan yang berabad-abad lamanya. Kaum tani bersatu dengan kelas buruh, perempuan, dan pemuda dalam merebut hak-hak yang dirampas. Melalui ikatan organisasi massa langkah perjuangan yang dijalankan secara bersama-sama (kolektif), bukan tertumpu pada segelintir orang atau individu-individu yang menonjol di kelompok kita. Kebersamaan yang ada membuat kita memiliki berlapis-lapis manusia hebat yang siap menjadi pelopor dan tauladan dalam perjuangan. Karena kita menyadari bahwa perjuangan atas terpenuhinya hak-hak rakyat tidaklah mudah seperti membalikkan kedua belah tangan dan perjuangan sendiri tidak hanya akan kita hadapi saat ini saja, tapi juga akan berlanjut sampai anak cucu kita. Di dalam organisasi massa semua kawan diharapkan ambil bagian aktif dalam kerja-kerja organisasi dengan tergabung dalam departemen atau kepanitiaan kerja (Komite). Dalam organisasi massa dibutuhkan kegiatan rapat secara rutin dan membuat laporan secara rutin. Rapat digunakan sebagai media untuk mengkonsolidasikan setiap kegiatan organisasi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan resolusi untuk berjalannya program kerja lanjutan. Setiap pekerjaan organisasi harus dibuat laporannya yang berisi capaian kerja dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja. Rapat dan laporan adalah kunci untuk menjaga kestabilan organisasi, karena dari dua kegiatan


tersebut kenyataan atas setiap perkembangan anggota dan perjuangan didiskusikan, dinilai dan disimpulkan secara demokratis, atau di organisasi massa sering disebut dengan Sentralisme Demokrasi (SenDem). Inti dari semua kegiatan organisasi adalah jika setiap pimpinan dan anggota memegang prinsip Garis Massa. Dimaksud dengan garis massa adalah tindakan dari setiap pimpinan dan anggota organisasi untuk mendengarkan aspirasi massa, memperhatian keluhan massa, memahami masalah massa, mengerti masalah massa dan bersama-sama massa memecahkan masalah massa. Karena bagi organisasi massa, setiap apa yang dilakukan oleh massa adalah pelajaran, hal ini sesuai dengan pepatah kuno yang menyatakan “guru utama kita adalah massa. pimpinan lahir dari massa”. Sementara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau yang disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 1.6.3. Pendidikan Politik Istilah “pendidikan politik” merupakan istilah yang kerap digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap


dinamika politik yang terjadi. Dalam ranah teori politik klasik, Machiaveli menyatakan bahwan pendidikan politik perlu diberikan kepada orang-orang “orang-orang yang belum tahu”. Pendidikan politik tersebut dimaknai bukan sebagai pendidikan politik yang negatif tentang pembenci tiran, melainkan pendidikan positif, yaitu diberikan kepada orang-orang yang mengakui betapa pentingnya pendidikan tersebut. Pendidikan politik merupakan suatu perangkat dengan mana kelompok sosial melajutkan keberadaannya memperbaharui diri sendiri dan mempertahankan ideal-idealnya dalam mengahadapi berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik dengan berbagai tujuannya. Sederhananya, adalah setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat untuk membebaskan manusia dari ketergantungan kemiskinan sosial untuk kemudian memilik kontribusi pada proses politik yang sedang terjadi, terutama pada persoalan yang menyagkut langsung dengan kepentingan hidupnya. Dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilainilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik7. Pendapat di atas secaras tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan 7

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Polilik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hal 117.


bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Kartini Kartono8, memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada". Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya. Rusadi Kartaprawira9

mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya

untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya." Berdasarkan 8 Kartini Kartono. Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1990, vii 9 Rusadi Kantaprawira,. Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004, hal 54.


pendapat tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalahmasalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah. Pendidikan merupakan salah satu fungsi dari struktur politik dalam masyarakat. Dengan “menyamartakan” pendidikan politik dengan sosialisasi politik, Kantaprawira

mendefenisikan

pendidikan

politik

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan pengetahuan politik rakyat, yang pada akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik tersebut. Pendidikan politik tersebut dapat diselenggarakan antara lain melalui : 1. Bahan-bahan yang dapat dibaca ( readable, legible) seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum. 2. Siaran yang dapat didengar (audible) dan televisi yang dapat dilihat dan di dengar 3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat dan juga melalui pendidikan formil ataupun non-formil.10 Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pada akhirnya telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 10

Ibid, hal 56.


politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anugota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Dari beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik. Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses


demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah: 1)

peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial.

2)

di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya

mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik. Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, karena unsur-unsur tersebut dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsu yang terdapat dalam sosialiasi politik. Unsur-unsur tersebut mencakup : 1. Nilai-nilai politik yang didefenisikan Frans Bona Sihombing sebagai berikut:


a. Seperangkat taksiran atau perhitungan yang diberikan atas kebijakan-kebijakan politik. b. Kebijakan-kebijakan yang telah ditaksirkan tersebut dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan politik, sehingga menimbulkan pertanyaan, tindakan-tindakan politik apa saja yang seharusnya terlaksana? c. Tindakan-tindakan politk yang seharusnya terlaksana tersebut ditingkatkan menjadi keharusan politik. Keharusan politik dalam arti mempertimbangkan melalui apa yang baik dan apa yang benar itu berakhir dengan suatu keputusan bahwa keharusan politik tersebut harus terlaksana karena memang itulah sebaiknya. d. Yang sebaiknya harus terlaksana itu bersifat memajukan. e. Yang sebaiknya harus terlaksana dan memajukan itu harus dapat diterapkan dalam bentuk tingkah laku yang ditentukan oleh sifat kebudayaan dari suatu bangsa. f. Penerapan dalam bentuk tingkah laku itu menimbulkan tingkatan perubahan yang berfaedah. g. Perubahan yang berfaedah itu meliputi apa saja yang mungkin terpenting dari suatu kepentingan kemungkinan politik.


2. Pengetahuan politik Pengetahuan politik memiliki tiga variabel, yaitu; pengetahuan tentang pemerintahan, pengetahuan tentang aturan main politik, dan pengetahuan tentang lingkungan masyarakat. 3. Sikap politik Sikap politik adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terahadap objek tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan aktivitas, akan tetapi baru merupakan kecendeungan dari suatu sikap tertentu, dan dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan dengan objekobjek yang dimaksud.11 Pendidikan politik juga berkaitan erat dengan pembangunan budaya politik yang tinggi. Budaya politik yang dimaksud sebagaimana yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu. Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik, jelas Almond dan Verba, dapat diukur dengan menggunakan ketiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kongnitif misalnya tingkat pengetahun seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elite birokrasi, kebijakankebijakan yang diambil, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik. 11 Frans Bona Sihombing, Demokrasi Pancasila dalam nilai-nilai politik, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 27.


Komponen afektif berbicara mengenai aspek perasaan seorang warga negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu, yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik tersebut. Sedangkan dalam komponen evaluatif, orientasi warga negara ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimilikinya. Pendidikan politik adalah bagaimana sebuah bangsa mentransfer budaya politik dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah keseluruhan dari nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi dalam mana kegiatan politik terselenggara. Azas-azas yang melandasi dilaksanakannya pendidikan politik adalah: 1. Edukatif kultural, berupa pembinaan berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat 2. Demokratis dalam penyelenggaraannya 3. Integralistik dengan program-program di bidang lain 4. Membawa manfaat bagi kesejahteraan 5. Dilakukan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan 6. Tidak mengganggu keamanan dan stabilitas politik12 1.6.4. Gerakan Sosial Karl Marx Perjuangan kelas inilah yang menjadi merupakan salah satu metodologi pemikiran Karl Marx yang paling pokok. Demikian pulahlah bagaimana dapat 12

Ramdlon Naning , Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan KUHAP, Surabaya; Liberty 1984,hal 12


diketahui dari perspektif historis bagaimana kelas tertindas sebagai tenaga produktif tiap fase perkembangan masyarakat mempunyai peranan besar dalam konteks perubahan sosial. Menurut Karl Marx kelas-kelas yang berkuasa yakni yang menguasai alat-alat produksi sejak kemunculannya di panggung sejarah terus-menerus menyempurnakan sistem penindasan dan penghisapan terhadap kelas pekerja termasuk sekarang di fase masyarakat kapitalisme tahap tertinggi (Imperialisme).13 Perjuangan kelas proletar melawan kapitalis adalah suatu keniscayaan sejarah sebagai hukum perkembangan masyarakat yang digambarkan Marx. Mengubah sistem lama menjadi sistem baru harus melalui revolusi. Oleh sebab itu revolusi merupakan gerakan politik yang dimulai dari perebutan kekuasaan politik. Sistem masyarakat lama yang usang telah diganti dengan sistem baru, yang melepaskan penghisapan atas manusia dengan manusia lainnya, melahirkan manusia yang bermasyarakat, tidak memblenggu alam berpikir manusia dengan dogma-dogma mistis, alat produksi yang dikuasai Negara. Menurut Karl Marx sejarah perjuangan dan perkembangan masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Teori kelas merupakan analisis Karl Marx dan Friedirch Engles terhadap kapitalisme dan pada mulanya memfokuskan pada corak produksi. Analisis Marx tertuju pada inti ketidakadilan yang tersembunyi dari hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalisme di mana ia melihat hubungan tersebut bersifat eksploitatif, Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pemikir sosial lainnya. Masyarakat di mana-mana terbagi menjadi klas penghisap 13

V. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Progress Publisher, Moscow, 1975


dan terhisap. Sementara itu, kelas penghisap karena kepemilikan monopolinya atas alat produksi, mereka mendapat bagian terbesar dari barang yang diproduksi dalam masyarakat untuk keuntungannya sendiri sekalipun tidak bekerja. Sementara, ada kelas yang terhisap yang hanya memiliki tidak memiliki sama sekali, sekalipun mereka yang bekerja untuk memproduksi barang akan tetapi mereka hanya mendapat bagian yang sangat kecil bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Perjuangan klas lahir dari pertentangan kepentingan klas-klas dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah pertarungan antara klas yang mengeruk keuntungan dan karenanya mempertahankan hubungan produksi yang lama dengan klas yang berusaha menghancurkan hubungan produksi yang lama dan menggantikannya dengan yang baru. Perjuangan antara klas penghisap dan klas terhisap terpusat pada penghilangan tipe penghisapan tertentu dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Dan karena penghisapan itu berasal dari sebuah tipe tertentu dari monopoli atas alat produksi, maka perjuangan klas berlangsung di seputar pihak-pihak yang mempertahankan dan menentang monopoli tersebut.

1.7. Metodologi Penelitian Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka teori di atas, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini


memberikan gambaran yang detail mengenai gejala atau fenomena.14 Tujuan dasar penelitian deskrtiptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akuran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidik. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk

menarik

generalisasi

yang

menjelaskan

variabel-variabel

yang

menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial, karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau melakukan pengujian hipotesa seperti yang dilakukan pada penelitian eksplanatif berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.15 1.7.1. Jenis Penelitian Menurut Hadari Nawawi16 , metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah 14

Bambang Prasetyo dkk, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta; Raja Grafindo Persada,2005, hal 42. 15 Sanafiah Faisal, Format Penulisan Sosial Dasar-Dasar Aplikasi, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 20. 16 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1987, hal:63.


tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk mengugkapkan bagaimana peranan organisasi massa petani Aliansi Reforma Agraria (AGRA) Sumatera Utara dalam memberikan pendidikan politik kepada Serikat Petani Padang Halaban (STPHL), Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di samping itu juga penelitian ini menggunakan teori-teori, data-data dan konsepkonsep sebagai sebuah kerangka acuan dari pengamatan langsung yang diperoleh di lapangan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Oleh karenanya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

1.7.2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi sumber penelitian yaitu Organisasi Massa Tani STPHL-AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) Ranting Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Utara. Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitan, antara lain : 1. Karena AGRA merupakan organisasi massa Nasional yang berbasis petani 2. AGRA merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang edukasi baik secara ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan 3. Program AGRA bukan hanya pendidikan alternatif, akan tetapi menjangkau kesejahteraan petani, seperti program pendidikan politik, maupun program pemberdayaan ekonomi.


1.7.3 Penentuan Informan Dalam penelitian ini, penentuan informan dipilih karena mereka adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kinerja pendidikan alternatif di desa tersebut.Informan yang diambil, dipilih secara purposive sampling. Penggunaan purposive sampling bertujuan atau bermaksud untuk mengambil sampel secar subjektif, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut merupakan keterwakilan (representative) bagi peneliti,sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumbernya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan peneliti ini.17

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data Data-data, keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.18 Teknik pengumpulan data tersebut yaitu sebagai berikut : 1.

Data Primer Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yakni melalui wawancara (interview). Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah

dengan

bertanya

langsung

kepada

informan

ataupun

narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil informan yang 17

Muhazir, Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi Aksara, 1995 hal 34 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Erlangga, 2009, hal.105. 18


berkaitan dengan organisasi massa tani Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Petani Padang Halaban (STPHL) dan aktivis gerakan tani. 2. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi melalui buku-buku, internet, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui artikel-artikel dalam majalah, koran dan sebagainya. I.7.3. Teknik Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif. Tujuan dari analisa data adalah untuk memperoleh keluaran (output) dari hasil yang ingin dicapai dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana peranan sebuah organisasi massa tani Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dalam memberikan pendidikan kepada Serikat Tani Padang Halaban (STPHL)

di tengah masih rendahnya

pendidikan petani, khususnya dalam pendidikan politik yang dijalankan melalui sebuah organisasi petani. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun

dan kemudian diinterpretasikan.Sehingga

memberikan keterangan-keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang terkumpul dari penelitian.


I.8. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Bab Satu ini akan menguraikan dan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Dalam bab II ini, penulis akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, dimana penulis megambil lokasi penelitian di Organisasi Massa Tani AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) Ranting Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

BAB III

: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA Dalam bab ketiga ini akan membahas proses pendidikan politik organisasi massa petani dalam kehidupan kaum tani. Dalam

bab

ini

juga,

penulis

akan

menguraikan

perkembangan pendidikan politik terhadap kaum tani, yaitu meningkatkan

pemahaman

kaum

tani

akan

situasi

kehidupannya disertai metode yang dijalankan oleh AGRA dalam pendidikan politik, serta dampak pendidikan tersebut dan program-program yang akan dan telah dijalankan.


BAB IV

: PENUTUP Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi. kedaulatan rakyat dimana rakyat memegang peranan penting dalam setiap

Recommend Documents