BAB I PENDAHULUAN. Dalam suatu Negara yang menganut paham demokrasi, rakyat merupakan

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Dalam suatu Negara yang menganut paham demokrasi, rakyat merupakan pemengang kedaulatan tertinggi. Berhak turut dalam menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif juga sebagai sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca runtuhnya rezim orde baru. Kehidupan berdemokrasi jauh menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada orde baru. Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang membuat bangsabangsa lain terperangah dan harus mengakui bahwa bangsa Indonesia mampu mengatasi masa kritis dalam melakukan transformasi politik. Kontestasi politik tersebut dilakukan secara maraton dan masih sejak pemilu legislatif 1999, dan dilanjutkan dengan pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu presiden/wakil presiden secara langsung. 1 Sementara itu pada tingkat lokal, Juni 2005 sampai dengan November 2007 telah dilakukan kontestasi politik untuk memilih kepala daerah lebih dari tiga ratus kali. Suatu proses politik yang mempunyai tingkat percepatan dan jumlah

1.Syamsuddin Haris. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1998, hal. 7

Universitas Sumatera Utara

yang belum pernah ditandingi oleh negara lain mana pun di dunia. Secara umum pemilu yang dilakukan secara maraton tersebut dapat dilaksanakan secara damai dan adil. Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan sebuah pemerintahan perwakilan (representative government) yang menurut Dahl, merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Bahkan pengertian demokrasi itu sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Karena itu, pemilu bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaanya, melainkan juga, bahkan barangkali yang terpenting, sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasindan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama. Menurut Syamsuddin Haris 2 pemilu mempunyai beberapa fungsi yang takbisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi itu terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu juga program dan kebijakan yang dihasilkanya. Kedua, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkanya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokrasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat di percaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga

2

Syamsuddin Haris OP.cit Hal. 7-10


legislatif. Ketiga, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan berfungsi mewakili masyarakat luas. Secara teoritis, hubungan pemilu dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur institusi politik, pemerintahan, dan lembaga masyarakat seperti DPR, DPRD, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilu diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokrasi. Keempat, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal,

yang

diharapkan

bisa

mencerdaskan

pemahaman

politik

dan

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Dalam konteks Indonesia, fungsi pemilu sebagai sarana pencerdasan politik bagi rakyat ini menjadi penting lagi jika dihubungkan dengan cita-cita republik kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kaitan ini maka struktur, proses, maupun fungsi pemilu diharapkan bisa mencerdaskan dan mencerahkan wawasan masyarakat, sehingga secara berangsur kehidupan politik pun dapat dipulihkan kearah yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu di kecamatan paranginan mayoritas yang menyalurkan/menyuarakan suaranya dan yang datang ke TPS adalah masyarakat


yang pekerjaanya di luar bertani (Pegawai Negeri, Guru dan pensiunan PNS) dan keluarga dekat PNS tersebut, tetapi masyarakat petani mereka lebih memilih pergi melaksanakan kegiatan yang lain ketimbang datang ke TPS untuk ikut memilih, dan ada pula masyarakat yang datang ke wilayah pemilihan tetapi tidak mau ikut memilih alasan dari masyarakat ini tidak jelas kenapa tidak mau ikut memilih, dan masyarakat lainya yang tidak datang sama sekali ke TPS tanggapan mereka bahwa pemerintah itu tidak independen kepada rakyatnya dan tidak bersikap adil kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan, mereka berpendapat bahwa sikap pemerintah Indonesia itu yang sering diperhatikanya adalah lembaga-lembaga tertentu saja. Salah satu yang membinggungkan masyarakat Kecamatan Paranginan bahwa pemilu pada tahun 2009 ini sangat rumit dan susah, karena sistemnya adalah sistem mencontreng, padahal pemilu-pemilu yang lewat cara memilihnya adalah sisitem mencoblos, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Paranginan kebanyakan kebingungan dan tidak tahu apa yang akan dipilih ketika sudah sampai pada tempat memilih atau kertas suara sudah ada ditangan si pemilih, menurut wawancara sipeneliti terhadap bapak Marolop Sianturi 3 selaku ketua pelaksanaan pemilihan Kecamatan Paranginan sebelum pelaksanaan pemilihan umum bapak ini beserta stafnya telah melaksanakan sosialisasi dan menerangkan bagai mana cara mencontreng pilihanya, tetapi masyarakat kurang tangkap dalam hal itu dan akibat dari situ pas pelaksanaan pemilihan itu sudah berlangsung dan

3

Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Paranginan


sampai pada penghitungan suara kertas suara banyak yang tidak tercontreng, banyak yang salah dalam pencontrengan.

Demokrasi mempunyai pengertian yang jauh lebih mendasar daripada serangkaian pemilu. Ia adalah bangunan peradaban yang memuat nilai-nilai dasar manusia yang dijadikan fondasi bagi kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah hak-hak dasar manusia yang meliputi antara lain kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, serta perlindungan minoritas oleh mayoritas. Oleh sebab itu, membangun demokrasi bukan hanya menyelenggarakan prosedur pemilihan. Mengganggap demokrasi hanya sebagai prosedur adalah pendapat yang menyesatkan. Bangsa yang telah puas berdemokrasi dengan sekadar menjalankan prosedur formal akan terjebak kepada ingar-bingar kehidupan politik yang anarkis dan tidak akan menghasilkan apa pun kecuali rakyat tidak akan percaya kepada demokrasi.

Hal yang sama tersesatnya adalah mengganggap demokrasi sekadar medan pertarungan perebutan kepentingan. Ungkapan, apalagi perilaku yang mereduksi makna demokrasi semacam itu, lambat atau cepat akan membunuh demokrasi itu sendiri. Sebagai sebuah bangunan peradaban politik dalam tatanan, demokrasi tidak sekadar pertarungan kepentingan kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan dapat menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan warganya. Refleksi tersebut sangat perlu dilakukan agar dalam menapak masa depan transformasi politik berjalan berdasarkan paradigma serta landasan pemikiran yang jelas dan benar. Oleh sebab itu, 2008, tahun kesepuluh berlangsungnya proses demokrasi, harus


dapat dijadikan tonggak penyempurnaan kehidupan politik di masa depan. Momentum tersebut harus diambil dengan memanfaatkan penyempurnaan paket Undang-Undang (UU) Politik. Beberapa gagasan yang berkembang dalam masyarakat tentang penyempuranaan RUU tersebut menyentuh hal-hal yang cukup mendasar. 4

Pemilu presiden tahun 2009 calon yang akan dipilih adalah 3 pasangan calon yakni dari partai Demokrat, Golkar dan P-DIP tetapi pada pemilihan tahun 2009 ini yang unggul adalah partai Demokrat yaitu pasangan SBY dan Boediono, sama dengan halya di Kecamatan Paranginan yang unggul/suara yang paling banyak adalah untuk pasangan SBY dan Boediono dan masyarakat Kecamatan Paranginan yang banyak memilih adalah masyarakat yang memiliki pendidikan yang lumayan tinggi yakni para Guru, Pegawai Negeri dan masyarakat diluar pegawai dan masyarakat bertani tidak ikut memilih akibat dari sinilah tingkat golput (golongan putih) di Kecamatan Paranginan itu tinggi, pada hal berdasarkan jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Paranginan menurut pendataan bagian kemasyarakatan kecamatan bahwa jumlah penduduknya kebanyakan masyarakat petani orang-orang inilah yang tidak datang ke TPS walaupun sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap.

Akibat dari permasalahan yang sudah terjadi di kecamatan Paranginan kurangnya partisipasi masyarakat dalam politik (pemilihan) penulis tertarik dan terdorong untuk mengangkat judul :

4

. Elvan dany sutrisno, Detik Pemilihan Umum. Dikutip dari internet,http/Shodid.com/2009/07


NON VOTING BEHAVIOUR DALAM PEMILU PRESIDEN 2009 SUATU

STUDI

PERILAKU

TAK

MEMILIH

DI

KECAMATAN

PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan masyarakat kecamatan paranginan tidak melakukan hak suaranya pada saat pemilihan presiden peneliti berniat mengangkat judul ini karna pada saat pemilihan anggota legislatif masyarakat Kecamatan Paranginan yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap mayoritas datang ke TPS dan menyuarakan suaranya, menentukan siapa pilihanya. Hampir 80% masyarakat Kecamatan Paranginan ikut dalam pemilihan anggota legislatif, tetapi pada pemilihan presiden masyarakat Kecamatan Paranginan yang datang ke TPS hanya sekitar 50%, untuk itulah penulis berniat untuk mengangkat judul ini faktor apakah yang mengakibatkan masyarakat itu tidak memilih.

Dalam upaya mewujudkan terlaksananya pemilihan presiden secara langsung pemerintah membentuk undang-undang dalam pemilihan presiden, uu pemilu itu selalu berpedoman kepada UUD 1945 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dan memuat 146 pasal. Adapun undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah sebagai berikut ini, undang-undang ini dilakukan supaya pelaksanaan pemilihan umum itu tidak semena-mena dilaksanakan melainkan untuk di taati dan untuk dipahami, undang-undang pemilu itu adalah: Undangundang pemilu No. 27 Tahun 1948. undang-undang ini belum mengatur ketentuan


pelaksanaan pemilu secara lengkap, tetapi baru mengatur ketentuan susunan DPR. 5

Dalam upaya mewujudkan terlaksananya pemilihan presiden secara langsung pemerintah membentuk undang-undang dalam pemilihan presiden, uu pemilu itu selalu berpedoman kepada UUD 1945 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dan memuat 146 pasal. Adapun undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah sebagai berikut ini, undang-undang ini dilakukan supaya pelaksanaan pemilihan umum itu tidak semena-mena dilaksanakan melainkan untuk di taati dan untuk dipahami, undang-undang pemilu itu adalah: Undangundang pemilu No. 27 Tahun 1948. undang-undang ini belum mengatur ketentuan pelaksanaan pemilu secara lengkap, tetapi baru mengatur ketentuan susunan DPR.

Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta kemarin . UU PIlpres yang baru ini akan digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan Pilpres tahun 2009 mendatang. Mengenai syarat dukungan terhadap Capres dan Cawapres yang selama ini menjadi perdebatan menemui titik temu dan dapat disepakati. Sembilan fraksi yang ada di DPR (FPG, FPDIP, FPPP, FKB, FPD, FPDS, FPKS, FBPD dan FPBR) menyetujui syarat dukungan terhadap Capres dan Cawapres ditentukan sebesar 20% perolehan kursi di DRR atau 25% perolehan suara sah Pemilu nasional. Namun dalam UU Pilpres yang baru ini tidak diatur mengenai

5

. M. Shodiq Mustika, Undang- undang Pemilu 2009, di kutip dari internet, http/www.google.com


rangkap jabatan Capres dan Cawapres terpilih dengan pimpinan Parpol. Melihat aturan dalam UU Pilpres yang baru ini, maka dalam Pilpres tahun 2009 mendatang, hanya akan diikuti maksimal empat pasangan Capres dan Cawapres

Dengan UU Pilpres yang baru ini semoga bisa menjadikan pelaksanaan Pilpres tahun 2009 berlangsung lebih demokratis dan mampu menciptakan sitem pemerintahan yang kuat di negeri ini. Dan semoga UU Pilpres ini pun masih bisa dapat dijadikan sebagai landasan pada pelaksanaan Pilpres 5 tahun berikutnya yakni pada tahun 2014, tanpa adanya perubahan. Dan akan menunjukkan bahwa sejatinya UU Pilpres yang baru ini bukan sekedar untuk kepentingan saat ini saja, namun untuk seterusnya dan bukan untuk kepentingan segelintir golongan tertentu saja, namun untuk kepentingan bangsa dan negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, menimbang : 1.

Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan


Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang. Bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Tabel 1 Tingkat Partisipasi Pemilih No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pemilu 1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009

Partisipasi Pemilih 91, 45 % 94, 02 % 90, 93 % 91, 20 % 91, 20 % 73, 16 % 97, 51 % 93, 30 % 84, 10 % 60, 30 %

sumber: http/ shodid.com/2009/07/hasil-quick-count Elvan dany sutrisno, detik pemilu

2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang ingin peneliti rumuskan adalah : 2.1 Mengapa masyarakat di Kecamatan Paranginan yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden pada bulan juli tahun 2009 lalu?


2.2 Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan

Paranginan tidak

menggunakan hak pilihnya? 2.3 Bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah politik dan masalah berdemokrasi 3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian ilmiah senantiasa diupayakan kearah terwujudnya tujuan yang di inginkan. Adapau yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah: 3.1

Untuk mengidentifikasikan profil pemilih yang tidak ikut memilih

3.2

Untuk mengetahui alasan pemilih, mengapa tidak menggunakan hak pilihnya

3.3

Untuk mengetahui tingkat kepedulian masyarakat dalam hal partisipasi politik dan berdemokrasi.

4. Manfaat Penelitian 4.1

Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu di bidang ilmu politik khususnya kajian kaderisasi partai politik

4.2

Secara teoritis penelitian ini diharapkan jadi salah satu pengetahuan dalam pengembangan dari pada teori-teori politik lainya

4.3

Hasil penelitian ini secara praktis kiranya bermanfaat bagi lembaga / instansi pemerintahan seperti, Departemen Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan KPU dalam kaitanya dengan perilaku pemilih.

5. Kerangka Teori Setiap penelitian memerlukan penjelasan titik tolak ataupun landasan pemikiranya dalam memecahkan atau menyoroti masalahnaya. Untuk itu perlu


disusun

kerangka

teori

yang

membuat

pokok-pokok

pemikiran

yang

menggambarkan sudut mana masalah penelitian yang akan disoroti. 6 Kerangka teori merupakan landasan untuk melakukan penelitian dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proporsi menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematik dengan cara merumuskan hubungan antara konsep 5.1 Perilaku Pemilih Secara teoritis ada dua penjelasan teori mengapa seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan. Penjelasan pertama bersumber dari teori-teori mengenai perilaku pemilih (Voter behavior). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (Voting turnout) dilacak pada sebabsebab dari individu pemilih. Secara umum analisa-analisa mengenai ” Voting Behaviour ” atau perilaku pemilih didasarkan pada empat pendekatan model yaitu7 5.1.1 Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosiologis, yang sering disebut Mazhap

Columbia (The

Columbia School Of Elektoral Behaviour), merupakan pendekatan yang menekankan pada peran

faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku

politik seseorang. Pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial seperti umur (tua/muda), jenis kelamin

6

. Hadawi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, Yogyakarta: Gaja Mada Universty Press, 1995 7 . Masri Singarimbun dan Sofian Efendy, Metode penelitian survey, Jakarta Rajawali Perss, 1999 hal 122


(Pria/Wanita), agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Dari berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial, faktor sosial merupakan unsur yang juga berpengaruh terhadap pemilihan politik seseorang, terutama dihampir semua negara-negara industri. Di Eropa, kelompok berpenghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung memberikan suara kepada partai sosialis atau komunis, sedangkan kelas menengah dan atas biasanya menjadi pendukung partai konservatif. 5.1.2 Pendekatan Psikologis Berbeda dengan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis yang sering disebut Muzhab Michigan (The Michigan Survey Reseach Center) lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku atau pilihan politik. Menurut penganut pendekatan psikologis, secara metodologis pendekatan sosiologis dianggap sulit di ukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan psikologis ini mengembangkan konsep psikologis. Khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang. Konsep merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih karena menurut Greenstein ada 3 fungsi sikap yakni; pertama, sikap merupakan fungsi penting. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, munat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan penyesuaian diri. Artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keiginan orang itu untuk sama


atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. Ketiga, sikap merupakan sikap eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berujud mekanisme pertahanan (Defensce Mechanisme). Dengan demikian, konsep identifikasi partai merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam pendekatan psikologis ini. Dalam hal ini, hubungan pengaruh antara identifikasi partai dengan perilaku pemilih sudah menjadi aksioma. Identifikasi partai merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain tanpa disadari. Identifikasi partai dilakukan oranag kepada seseorang kandidat atau partai politik yang dianggapnaya ideal dimata pemilih. 5.1.3 Pendekatan Rasional Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong

baik secara implisit maupun eksplit. Pemilihan ibarat wayang tidak

mempunyai kehendak bebas kecuali atas kemauan dalangnya. Karasteristik sosiologis, latar belakang keluarga pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialis dan pengalaman hidup merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplomenter mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang. Tetapi pada kenyataanya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari suatu pemilu kepemilu lainya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa aja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam


mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilihan bukan hanya pasif, melainkan juga individu. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, mempunyai peranan penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Dalam pendekatan rasional, terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu dan kandidat yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pemilih membuat beberapa pakar melirik model peristiwa konsumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan dalam memahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan pengambilan keputusan tersebut tergantung situasi sosial politik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya. Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan informasi yang cukup. Perbedaan antara pendekatan rasional dengan lainnya bahwa pemilih rasional adalah pemberi suara yang responsitif dan tidak permanen. 8

8

. Chaniago Andrinaf A, ’’Pemilu 2004 dan Konsultasi Kita’’, Jurnal Ilmu Politik Volume 4. No 1 2004


5.1.4 Pendekatan Kepercayaan Politik Penggunaan variabel kepercayaan politik untuk menjelaskan perilaku politik nonvoting, sebenarnya diadopsi dari variabel kepercayaan untuk menjelaskan keaktifan atau ketidak aktifan seseorang dalam kegiatan politik. Ketidak aktifan dalam konsep ketidak percayaan politik sendiri selalu mengandung pengertian ganda. Pertama, ketidak aktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi atas perasaan

keterasingan

(alienasi).

Kedua,

ketidak

aktifan

juga

dapat

diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi, di mana ketidak aktifan seseorang dalam bilik suara menendakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau tidak khawatir dengan keadaan politik yang ada. 5.2 Pemilihan Umum Indonesia telah berulang kali melaksanakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi pancasila rakyat indonesia, baik sewaktu orde baru, orde lama, sampai reformasi baru-baru ini. Pemilihan umum disebut juga dengan ” Political Market ”. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (Perjanjian Masyarakat) antara peserta pemilihan umum (Partai Politik) dengan pemilih (Rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propoganda, iklan politik melalui media massa. Untuk bisa memilih, umumnya calon pemilih harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. 9

9

. A. Rahma, Sistem Politik Indonesia, Yongyakarta, Graha Ilmu 2007 Hal 147-151


5.2.1 Pengertian Pemilihan Umum Pemilihan merupakan lembaga dan sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi, yang dilihat dari luar nampak berseberangan. Pemilihan dimengerti sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat yaitu sarana artikulasi kepentingan warga untuk menentukan wakil-wakil mereka, pemilihan juga merupakan sarana evaluasi dan sekaligus kontrol baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibutuhkanya. Pemilihan juga diartikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik. Pemilihan sebagai sarana pencarian kesepakatan yang tak pelak lagi, akan merupakan sebuah ruang dimana kontestasi dan tawar menawar politik antara negara dan elit penguasa di satu pihak dan masyarakat pengelompokan didalamnya. Partai politik dan pemilihan umum merupakan suatu kegiatan politik yang tidak mungkin dipisahkan. Menurut Ali Murtopo pemilihan adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. 10 5.2.2 Sistem Pemilihan Umum Dalam sistem pemerintahan yang demokratis haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga seluruh rakyatnya ikut serta dalam pemerintahan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut sistem demokrasi langsung seluruh rakyat yang telah dewasa menjadi anggota dari suatu permusyawaratan rakyat yang bertugas untuk menetapkan dan menjalankan peraturan dari negara yang bersangkutan akan tetapi dalam sarana ketatanegaraan sistem demokrasi 10

. Syamsudin Haris Op. Cit., Hal 49-50 11. Bintar R . Saragih, Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia, Jakarta: gaya Media Pratama 1987, Hal 167-169


langsusng tidak pernah dapat diwujudkan seluruhnya. Pemilihan umum harus dilukukan dengan bebas, yang berarti bahwa para pemilih bebas sepenuhnya memberikan suaranya kepada calon-calonnya. Untuk itu harus ada jaminan, bahwa seorang pemilih tidak boleh mendapat tekanan, ancaman dengan maupun tanpa kekerasan dari siapa pun juga. Berkenan dengan pemilihan yang bebas maka pemberian suara itu harus dilaksanakan dengan rahasia tak seorang pun mengetahui kepada siapa pemilih memberikan suaranya. Untuk menjamin kebebasan dan rahasia dari pemilihan umum. 11 Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada prinsip pokok yaitu : 1. Single-Member constituency (satu daerah pemilihan memilih suatu wakil biasanya disebut sistem Distrik). 2. Multi-Member constituency (satu daerah memilih memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proportional representation atau perwakilan atau perwakilan berimbang). Secara umum sistem pemilihan umum dapat diklasifikasikan dalam dua sistem yaitu : 1. Sistem Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasrkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat

11

. C. S. T. Kansil memilih dan dipilih, Jakarta P. T Pradnya Paramita ( Anggota IKAPI ) 1971


dalam perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang tetbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahanya. 2. Sistem Proporsional. Sistem Pemilu proporsional memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap suara haruslah diperhitungkan. Dengan menggunakan asumsi tersebut, istilah pemenang sesungguhnya bukanlah mereka yang mengalahkan kontestan lainnya; melainkan peraih suara terbanyak karena selain mereka masih ada kontestan lainnya yang juga diperhitungkan perolehan suaranya walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Oleh karena itu, sistem proporsional ini lebih cocok untuk mencari wakil penduduk dan bukannya wilayah dan sering dipergunakan untuk negara-negara yang memiliki masyarakat yang cenderung plural. Derajat keterwakilan sistem ini relatif lebih baik, namun masih kalah oleh sistem distrik dalam hal kedekatan antara kontestan dengan pemilih. Beberapa variasi diperkenalkan oleh sistem ini untuk mengurangi kelemahan itu dengan mengambil beberapa prinsip sistem distrik dalam hal pemilih menentukan sendiri siapa kandidat yang disukainya di samping tanda gambar. 12 5. 3 Partai Politik Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan

12

. A. Rahma Op. Cit, Hal 151


kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia

yang

terorganisir

secara

stabil

dengan

tujuan

merebut

atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya. Salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Singmud Neuman mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatianya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda- beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan kekuasaan dan idiologi sosial dengan lembagalembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkanya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan 4 fungsi sebagai sarana yaitu : 1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik Arus informasi dalam suatu negara bersifat

dua arah, artinyawah berjalan

dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara ” mereka yang memerintah” dengan mereka yang diperintah. 2. Sarana Sosialisasi Politik


Sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai masyarakat dimana dia berada. Proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilainilai dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Proses sosialisasi politik sudah dimulai dari masa kecil dan diselenggarakan melalui berbagai lembaga dan kegiatan, seperti pendidikan formal, media massa seperti radio, TV dan partai politik. 3. Sarana Rekrutmen Politik Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikanya organisasi- organisasi massa yang melibatkan golongangolongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calonya. 4. Sarana Pengatur Konflik Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. 5. 3.1 Sistem Kepartaian Sistem kepartaina yang dianut Negara Indonesia adalah sistem Multi partai (banyak Partai), sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sisitem paratai yang dianut Indonesia. Andrew Heywood berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik


didalam sebuah sistem politik yang berjalan. Sistem kepartaina adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan pembentukan pemerintah, dan sarana yang lebih spesifik apakah kekuatan partai memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagai kekuasaan pemerintah. Sistem Multi partai dikenal di Indonesia sejak zaman Soekarno yaitu sejak pemilu pertama di yang telah dilaksanakan Negara Indonesi yaitu pada tahun 1955 yang di ikutu 29 partai dan pemilu 2009 di ikuti 36 partai politik. Dari pengalaman pemilu 1955 inilah Indonesia menjadi menganut sisitem kepartaian menjadi Multi partai hingga pada pemili-pemilu berikutnya pun menjadi seperti itu. 5.4 Pemilihan Presiden Secara langsung Pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung, dan dilaksanakan masyarakat yang sudah berhak mengeluarkan hak suaranya, masyarakat yang sudah memiliki usia 17 tahun keatas atau masyarakast yang sudah menikah, dan sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilihan umum lembaga dan sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi, yang dilihat dari luar tampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilu umumnya dimengerti sebagai sarna bagi perwujutan kedaulatan rakyat, ia adalah sarana artikulasi penting warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka. Dalam pengertian ini, maka pemilu merupakan juga sarana evaluasi dan sekaligus kontrol, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya. Dimensi kedua, yang ada pemilu yaitu sebagai salah satu sarana untuk memberikan

dan

memperkuat

legitimasi

poloitik

pemerintah,

sehingga


keberadaan, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat. Gramsci, menyatakan dalam setiap proyek hegemoni kesepakatan yang dih 13 asilkanya selalu berada dalam situasi cair dan tak stabil. Pemilu sebagai sarana pencarian kesepakatan itu, tak pelak lagi akan merupakan sebuah ruang dimana konsestasi dan tawar menawar politik antara negara dan elit penguasa di satu pihak dan masyarakat dan pengelompokan didalamnaya dipihak lain terjadi. Pemilihann umum adalah suatu alat yang penggunaanya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus meminjam suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya pancasila dan dipertahankanya UUD 1945.1 5.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Tidak Memilih 5.1 Faktor Ekonomi Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kecamatan Paranginan untuk tidak ikut memilih karna diakibatkan dengan faktor ekonomi, kondisi ekonomi seseorang sangat mempengaruhi tingkat kebutuhanya. Artinya orang yang tingkat kebutuhanya tinggi (kaya) dengan orang yang tingkat ekonominya rendah (miskin). Gagasan tentang pembaharuan desa telah lama bertebaran banyak individu maupun) antara keduanya berada dalam memenuhi kebutuhanya. Orang kaya cenderung lebih banyak kebutuhanya dari orang miskin misalnya dalam hal melengkapi kebutuhan keluarganya. Lembaga telah lama mempromosikan pembaharuan agraria sebagai jalan untuk menciptakan keadilan

12. Syamsudin Haris OP. Cit Hal 7


sosial bagi rakyat desa. Kini, di era reformasi lebih banyak eleman masyarakat membikin wacana pembaharuan desa semakin membana tetapi tidak terlaksana. Kebutuhan manusia relatif tak terbatas disisi lain kebutuhan itu terbatas apabila relasinya mencukupi, dalam hal ini ilmu ekonomi mengajarkan bagaimana manusia atau sekelompok manusia mampu membuat pilihan-pilihannya dengan baik sebagaimana yang di kemukakan Paul Samuelson bahwa studi mengenai bagaimana orang dan masyarakat memilih dengan tanpa menggunakan uang untuk

mendapatkan

sumber-sumber

daya produktif yang langka demi

memproduksi berbagai komoditi dari waktu kewaktu dan mendistribusikanya untuk dikonsumsi. 14 Seperti halnya dalam masyarakat Kecamatan Paranginan bahwa faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi dalam pemilihan dimana pendapatan masyarakat dalam kebutuhan hidup mayoritas dalam hasil bertani akhir-akhir ini perekonomian dari masyarakat Paranginan itu menurun padahal masyarakat bisa bertahan hidup karana dari hasil pertanian yang diperolehnya. Dalam pemilu 2009 itu masyarakat Paranginan banyak yang tidak ikut dalam pemilihan dimana perekonomianya merosot yang diakibatkan dengan hasil dari tanamanya tidak begitu bagus berikut lagi dengan faktor krisis global, dan cuaca yang buruk yang mengurangi semangat dalam berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kecamatan Paranginan itu jumlah masyarakatnya 12.867 jiwa dan kebanyakan masyarakat hidupnya tergantung dari hasil pertanianya, dan masyarakat Paranginan itu mayoritas hidupnya sederhana (miskin). Jumlah masyarakat Paranginan yang bertani sebanyak 9.547 jiwa, dan pendapatan yang

14

.Deliarnov, Ekonomi politik, Jakarta : Erlangga 2006


diperoleh setiap bulannya Rp 500.000 – 1.000.000, belum lagi biaya hidup seharihari dan biaya hidup anak dan biaya yang lainnya. 15 5.2 Faktor Pendidikan Tinggi rendahnya tingkat pendidikan sesorang akan baanyak mempengaruhi keinginan seorang (Manusia) dalam memenuhi kehidupan. R. Hayar mengatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam politik dan kekuasaan. Politik dapat diartikan sebagai aktifitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat. Pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar dapat memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih dan keterampilan yang mantap. 16 Sekolah adalah tempat kita untuk mendapatkan segudang ilmu, disekolah kita dapat mengetahui segala apa yang ada didalam dan sekitar lingkungan kita. Memperoleh pendidikan itu sangat sulit apabila tidak ada kemauan dan tidak adanya fasilitas yang memadai hal inilah yang dialami masyarkat

Paranginan

pendidikanya

masih

minim yang

mengakibatkan

masyarakat itu tidak tau apa itu kekuasaan dan tidak tahu apa itu politik, sehingga dalam proses pelaksanaan pemilihan umum masyarakat bingung dengan apa yang akan dilakukanya pada saat pemilu tiba akhirnya banyak memilih untuk tidak datang ketempat pemungutan suara yang telah disediakan.

15 16

Paranginan Dalam Angka 2008 . DR. Kartini Kartono, Pendidikan Politik,Bandung : LIPI 2006. Hal. 64-67


5.3 Faktor Budaya

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya seperti masyarakat umum dan para elitnya. Indonesia yang dikenal sebagai Hindia Belanda sebelum 1945 adalah sebuah negara yaang multi etnis dan multi agama yang memiliki penduduk sekitar 179 juta orang kelompok etnis terbesar adalah suku jawa yang jumlahnya hampir mendekati 50% dari jumlah penduduk keseluruhan. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Kehidupan manusia didalam masyarakat memiliki peranan penting dalam sistim politik suatu negara. Manusia dalam kedudukanya sebagai mahluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain untuk berinteraksi dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Verba mendefenisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem itu. 17

17

. Leo Suryadinata, Golkar dan Militer, studi tentang ilmu politik, Jakarta : LP3 ES. 1992, Hal 4-

5


6. Metode Penelitian 6. 1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode studi khasus, Yin (1984), mendefinisikan penelitian studi kasus sebagai peneliti empiris yang menyelidiki suatu fenomena (gejala) kontemporer dalam konteks kenyataan (real life) dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tersebut masih belum jelas. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan alasan sebagai berikut: 1.

Masalah pemilih yang tidak memilih merupakan isu kontemporer yang banyak menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih jauh. Dalam setiap pemilihan umum masalah ini selalu menjadi bahan pembicaraan sehingga menarik untuk mengetahui masalah yang sebenarnya

2.

Gejala dan konteks yang terjadi dalam setiap pemilihan umum tersebut dalam situasi kenyataanya belum jelas sehingga diperlukan penelitian penelitian yang mendalam.

3.

Penelitin ini bertujuan untuk mengungkap beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan ” apa ”, ” mengapa ”, dan ” bagaimana ” gejala yang terjadi dalam masalah penelitian ini.

4.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian.


6.2 Lokasi Penelitian Lokasi tempat penelitian adalah Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini akan meneliti 25 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Kecamatan Paranginan. Dalam hal ini peneliti akan mengambil semua TPS ini sebagai sampel dalam penelitian ini. 6.3 Populasi dan Sampel Populasi adalah seluruh objek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbu -tumbuhan, gejala, nilai, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karesteristik tertentu dalam penelitian. 18 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa kecamatan paranginan yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak memilih pada pemilihan Presiden 2009. Jumlah dan identitasi dari pemilih yang tidak menggunakan haknya ini dilakukan dengan mencocokkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan catatan pemilih yang menggunakan haknya. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan haknya inilah yang diidentifikasi sebagai populasi dalam pemilihan ini. Jumlah TPS yang ada di kecamatan Paranginan sebanyak 25 TPS. Dari total TPS tersebut peneliti mengambil semua TPS sebaggai sampel. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Taro Yamane:

18

. Burhan, bugin Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Predana Media, 2005, hal 105


Yaitu : n =

N

_________ N. d 2 + 1 Keterangan : n = Jumlah Sampel N = Jumlah Populasi d2 = Presesi ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%. Dari Rumus di atas maka diambil sampel sebagai berikut : n=

2627 ______________ 2627. 0,01+ 1

n=

2627 _________________ 27, 27

n = 96 Orang

Untuk menentukan jumlah sampel masing-masing sampel di setiap Desa tersebut maka jumlah seluruh sampel didistribusikan pada tiap-tiap Desa berdasarkan jumlah persentase responden yang ada disetiap desa masing-masing


Tabel 2 Jumlah Responden dari Seluruh Desa/ Dusun di Kecamatan Paranginan

No.

Nama Desa

Masyarakat yang tersaftar sebagai pemilih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sihonongan Lumban Barat Lobutolong Habinsaran Lobutolong Lumban Sialaman Lumban Sianturi Pearung Paranginan Selatan Paranginan Utara Siborutorop Pearung Silali Jumlah

1137 1063 547 777 341 173 457 714 780 899 755 7643

Masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya 713 614 361 533 248 132 349 510 526 547 478 5016

Masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetep tetapi tidak menggunakan hak pilihnya 419 449 184 244 93 41 108 204 524 352 277 2627

Sumber: Hasil Pemilu Tahun 2009 di Kecamatan Paranginan

1. Sihonongan :

2. Lumban Barat :

419

449 x 100 % = 15

x 100 % = 17

2627

2627

3. Lobutolong Habinsaran : 186

4. Lobutolong : 244

x 100 % = 7 2627

x 100%= 9 2627


5. Lumban Sialaman :

6. Lumban Sianturi :

93

41 x 100 % = 3

x 100% = 2

2627

2627

7. Pearung :

8. Paranginan Selatan :

108

204 x 100 % = 4

2627

x 100 % = 7 2627

9. Paranginan Utara :

10. Siborutorop : 352

254 x 100 % = 9 2627

x 100 % = 13 2627

11. Pearung Silali : 277 x 100 % = 10 2627 Maka jumlah sampel yang digunakan adalah : 96 Orang 6.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau faktafakta yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik penelitian data sebagai berikut:


1.

Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2.

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dan dialong langsung dengan terjun langsung, yaitu dengan cara wawancara dan menggunakan kuisioner.

6.5 Teknik Analisa Data Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik kuantitatif, yaitu teknik tanpa menggunakan alat bantu atau rumus statistik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: Pertama: pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti akan menggumpulkan data, baik dari buku, koran, majalah, jurnal, kliping dan situs-situs yang memuat tentang perilaku pemilih dan juga dari bahan wawancara dan kuisioner. Kedua, penilaian atau menganalisis data. Dalam hal ini setelah peneliti mengumpulkan dan mendapatkan semua data yang mendukung atau membantu dan memandang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis akan menelaah, kategorisasi, melakukan tabulasi data dan atau mengkombinasikan bukti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Ketiga, penyimpulan data yang di peroleh. Tahap ini adalah tahap terakhir pada penelitian ini. Dari hasil penilaian dan analisis yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan yang dapat lebih bermanfaat dalam memahami penelitian ini.


6.6 Sistematika Penelitian Penulisan penelitian ini akan disajikan kedalam 4 bab, yakni : Bab I Pendahuluan: pada Bab ini terdapat latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori penelitian dan metodologi penelitian. Pada Bab II akan menggambarkan segala sesuatu mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum wilayah kecamatan Paranginan yang dilihat dari geografis dan luas wilayah, komposisi kependudukan, perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana serta struktur organisasi dan personalia. Pada Bab III nantinya akan berisikan tentang penyajian data dan fakta yang didapat dari lapangan dan juga akan menyajikan pembahasan dan analisis dari data dan fakta tersebut. Pada Bab IV pada penulisan penelitian adalah Bab penutup yang didalamnya berisikan, saran dan kesimpulan yang akan diperoleh dari Bab-Bab sebelumnya


BAB I PENDAHULUAN. Dalam suatu Negara yang menganut paham demokrasi, rakyat merupakan

Recommend Documents