BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan negara agraris dengan ketersediaan sumber daya
alam potensial berupa hutan yang harus dikelola secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan hutan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui ketersediaan hasil hutan (kayu dan non kayu), jasa lingkungan dan konservasi. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999, sumber daya alam Indonesia berupa hutan mempunyai tiga fungsi pokok bagi pembangunan nasional salah satunya adalah fungsi produksi. Hutan memiliki fungsi produksi dalam pengertian adanya ketetapan atau izin dari pemerintah setempat kepada pihak tertentu untuk mengelola hutan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif pengelolaan hutan saat ini mulai dikembangkan dengan sistem kemitraan usaha. Beberapa perusahaan mencoba menawarkan konsep kemitraan kepada masyarakat sekitar terutama Kelompok Tani untuk memproduksi suatu komoditas tertentu dan menjamin pemasaran hasil produksinya. Konsep pola kemitraan yang ditawarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain pun berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi konsep pola kemitraan adalah jenis komoditas, permintaan konsumen, serta pangsa pasar dari komoditas yang dibudidayakan. Kemitraan kehutanan merupakan kerja sama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan dalam
1
pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pada tahun 2013 Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Upaya kerja sama antara pemilik modal dengan masyarakat sekitar sebagai mitra usaha bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya yang dikelola. Pengelolaan sumber daya hutan oleh kedua pihak dilakukan atas dasar kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu perguruan tinggi memegang amanah pendidikan yang biasa disebut tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya perwujudan tridharma yang ketiga dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) sejak tahun 1960. Kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan melalui Proyek Penelitian dan Percontohan Pembangunan Masyarakat. Daerah desa binaan tetap saat itu berlokasi di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000 pengelolaan aset lahan milik UGM di Desa Girirejo dan Mangunan dialihkan kepada PT. Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM). PT.
2
GMUM adalah sebuah perusahaan holding dan investasi milik UGM yang memiliki delapan unit bisnis, salah satunya bergerak dibidang agrobisnis bernama Gama Giri Mandiri (GGM). Lahan pada unit bisnis GGM sepenuhnya dimiliki oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam konteks ini diwakili UGM, dengan luasan total kurang lebih 151 ha. Pihak pengelola unit bisnis GGM bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan aset lahan dengan luasan tersebut. Pengelolaan GGM dibangun dengan sistem kemitraan usaha antara PT. GMUM dengan Kelompok Tani yang berasal dari Desa Girirejo dan Mangunan. Penerapan kemitraan usaha agrobisnis kehutanan GGM dilaksanakan dengan memberdayakan sebagian masyarakat di kedua desa. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani menggarap lahan aset UGM sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati kedua pihak. Kemitraan usaha yang telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tentunya telah memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Pelaksanaan kemitraan tidak terlepas dari hambatan dan tantangan mulai dari aspek perencanaan sampai teknis lapangan yang realitanya masih belum sesuai dengan harapan. Pihak pengelola dan petani mitra pada umumnya memiliki perbedaan dan keterbatasan baik dalam bidang manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta sumber daya. Kemitraan yang telah dibangun harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan, tanggung jawab, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing pihak.
3
Pola kemitraan ideal yang diharapkan oleh masing-masing pihak belum diketahui secara nyata sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Menurut Hafsah (2000), kemitraan yang ideal adalah kemitraan yang dibangun dengan rasa kepercayaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan tanpa adanya keinginan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan salah satu pihak. Penelitian ini akan mengulas mengenai bagaimana suatu pola kemitraan diterapkan, respon masyarakat dalam hal ini khususnya Kelompok Tani terhadap pola kemitraan dalam pengelolaan agrobisnis kehutanan, dampak (ekonomi dan kelembagaan) kemitraan dan strategi-strategi yang dapat dirumuskan sehingga dapat diterapkan dalam pengembangan kemitraan khususnya bagi pembangunan agrobisnis kehutanan di masa mendatang.
1.2
Perumusan Masalah Penerapaan pola kemitraan sangat diperlukan untuk mempercepat
produktifitas dan efektivitas pembangunan kemitraan agrobisnis kehutanan. Kemitraan menempatkan petani bukan sebagai mitra kerja atau buruh tetapi mitra usaha. Upaya ini juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan mitra untuk meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani Mitra. Realita kemitraan yang terjadi di lapangan pada umumnya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri yang perlu untuk dikaji. Kemitraan dalam pengelolaan agrobisnis kehutanan oleh PT. GMUM bersama Kelompok Tani belum sesuai dengan idealita sehingga menjadi menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan :
4
1) Bagaimana pola kemitraan dalam pengelolaan unit usaha agrobisnis kehutanan antara PT. GMUM dengan Kelompok Tani? 2) Bagaimana respon Kelompok Tani terhadap pelaksanaan pola kemitraan dalam pengelolaan agrobisnis kehutanan? 3) Bagaimana dampak kemitraan terhadap pengelolaan unit usaha agrobisnis kehutanan? 4) Bagaimana strategi untuk mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan agrobisnis kehutanan antara PT. GMUM dengan Kelompok Tani?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui pola kemitraan dalam pengelolaan unit usaha agrobisnis kehutanan PT. GMUM. 2) Mengetahui respon Kelompok Tani terhadap penerapan pola kemitraan dalam pengelolaan unit usaha agrobisnis kehutanan. 3) Mengetahui dampak kemitraan terhadap pengelolaan unit usaha agrobisnis kehutanan. 4) Merumuskan strategi pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan agrobisnis kehutanan antara PT. GMUM dengan Kelompok Tani.
5
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah : 1) Memberikan bahan masukan bagi pihak PT. GMUM melalui strategi hasil analisis SWOT. Strategi ini diharapkan bisa memberikan alternatif kepada pihak pengelola untuk membuat keputusan pengembangan pola kemitraan di masa mendatang. 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pola kemitraan dalam pengelolaan agrobisnis kehutanan dan sebagai kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kehutanan.
6
