BAB I - PENDAHULUAN I.I. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja (PK) BLHD Provinsi Jambi 2015

BAB I - PENDAHULUAN I.I. LATAR BELAKANG Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadik, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematik antara lain dilakukan melalui perbaikan system manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini. Untuk itu diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implentasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, maka penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung. Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra BLHD Provinsi Jambi 20102015. Penetapan Kinerja 2015 juga merupakan proses perencanaan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015 dan didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Secara umum tujuan penetapan kinerja BLHD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 adalah : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

1


1.

Intensifikasi Pencegahan Korupsi.

2.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khusus adalah : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur di lingkungan BLHD Provinsi Jambi. 2. Mendorong komitmen penerimah amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya. 3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di BHD Provinsi Jambi. 4. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi organisassi. Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Penyusunan Kontrak Kerja ini diharapkan dapat mendorong kebehasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam sistem AKIP dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut :

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

2


Gambar 1. Keterkaitan antara Penetapan Kinerja dengan Sistem AKIP

RPJMD

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual

LAKIP

Laporan Keuangan

Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) dan dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut LAKIP.

1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),


3


sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


4


8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6). 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;


5


1.3. GAMBARAN UMUM BLHD PROVINSI JAMBI Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas. Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998. Pada tahun 2000 terjadilah restrukturisasi organisasi, sehingga Bapedalda Provinsi Jambi mengalami perubahan struktur organisasi yang dituangkan di dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi Pada Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Kemudian pada tahun 2008 terjadilah perubahan struktur organisasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas terbentuklah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

6


Pada tahun 2013 BLHD Provinsi Jambi kembali mengalami

perubahan

struktur organisasi yang dituangkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.


7


1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

KEPALA

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN K

SUBBAG PROGRAM

BIDANG PENATAAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENGELOLAAN B3

BID KOMUNIKASI DAN INFORMASI LING.DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN

SUB BIDPENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN

SUB BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI LINGKUNGAN

SUB BIDANG KONSERVASI LINGKUNGAN

SUB BID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN B3

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS

UPTB

Gambar 1. Struktur Organisasi BHLD Provinsi Jambi

Dengan struktur tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.


8


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada pasal 78 Perda Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2013,, yaitu;

1.

Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;

2.

Pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada Sekretariat,Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta UPTB;

3.

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;

4.

Pengkoordinasian dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;

5.

Pemantauan,pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah;

6.

Penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

7.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Lingkungan Hidup;

8.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup;

9.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Badan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi saat ini mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam pasal 78 Perda Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2013 sebagai berikut : 1.

Kepala. Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi BLHD serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang,UPTB dan Kelompok jabatan Fungsional.

2.

Sekretariat dengan tiga Sub Bagian. a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Sub Bagian Program BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

9


Tugas Sekretariat yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi pada lingkup BLHD. Sedangkan fungsinya antara lain : a. Menyusun program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengurusan barang milik Pemerintah Daerah dan administrasi keuangan ; c. Melaksanakan urusan ketatausahaan,kepegawaian,perlengkapan dan rumah tangga ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3.

Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan dengan dua sub bidang. a. Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan b. Kepala Sub Bidang Konservasi Lingkungan Tugas Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Tata Lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain : a. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan dan bahan koordinasi di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,penyusunan rencana penataan kawasan dan ekonomi lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan ; b. Melaksanakan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis resiko lingkungan hidup dan audit lingkungan serta pemberian dukungan kepada sekretariat komisi Penilai Amdal Daerah ; c. Melaksanakan Pemeriksaaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ; d. Melaksanakan verifikasi kondisi lapangan lokasi rencana kegiatan; e. Melaksanakan fungsi teknis perencanaan,perlindungan dan pengelolaan dibidang Penataan Lingkungan meliputi penyiapan bahan rumusan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD), evaluasi

pemanfaatan

pengembangan

dan

perangkat

pencadangan

sumber

kebijakan,evaluasi


daya

alam,evaluasi

penerapan

perencanaan

10


lingkungan,rumusan

kebijakan

ekonomi

lingkungan,pengembangan

dan

pengkajian dampak lingkungan dan audit lingkungan; f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program sub bidang Penataan Lingkungan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4.

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan dua sub bidang. a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan b. Kepala Sub Bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang pengendalian kerusakan dan pengendalian pencemaran, sedangkan fungsinya antara lain : a. Menyusun rumusan kebijakan pelaksanaan dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan ; b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan ; c. Melaksanakan fungsi teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan ; d. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran lingkungan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.

Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan dua sub bidang. a. Kepala Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Tugas Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu melaksanakan Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi


11


pelaksanaan kebijakan dibidang Penaatan Hukum dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sedangkan fungsinya antara lain : a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dibidang Penataan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ; b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ; c. Melaksanakan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di bidang Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Melaksanakan pemantauan,analisis,evaluasi dan pelaporan masalah dan kegiatan dibidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.

Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dua sub bidang. a. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan fungsinya antara lain : a. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ; b. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ; c. Melaksanakan hubungan kerja dibidang Pengembangan Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait, media cetak dan


12


elektronik,lembaga swadaya masyarakat,lembaga profesi,dnia usaha,organisasi masyarakat dan lembaga lainnya; d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dengan satu sub Bagian a. Kepala Sub Bidang UPTB

8.

88 orang pelaksana (terdiri dari Fungsional umum dan fungsional tertentu) Berdasarkan susunan organisasi tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1.5. SUMBER DAYA PEGAWAI BLHD PROVINSI JAMBI Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi memiliki Pegawai sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 76 orang dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan Golongan

17

14 5

2

0

1 IV D

24

IV C

5 13

IV B

2 4

IV A

1

III D

III C

III B

III A

II D

II C

II B

0

TOTAL

88

100

II A

JUMLAH PEGAWAI (ORANG)

a.

GOLONGAN

Gambar 1.3. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan


13


Dari grafik sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas, terlihat bahwa sebagian besar (77,27%) pegawai BLHD Provinsi Jambi s/d Desember 2014 adalah golongan III. Sedangkan pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 9,09 %. Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 13,64 % dari keseluruhan pegawai. b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal


88 100 50

80 60 40

14

12

11

20

1

0 SLTA

D3

S1

S2

S3

TOTAL

TINGKAT PENDIDIKAN

Gambar 1.4. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal s/d Desember 2014 Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa 56,82 % pegawai BLHD Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) dan 12,50 % memiliki latar belakang pendidikan hingga Pasca Sarjana (S-2) dan 1,14 % (S-3). Sedangkan yang memiliki latar pendidikan D3 sebanyak 13,64 % Selebihnya sekitar 15,91 % adalah non sarjana.

c.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Struktural Disamping pendidikan formal, pegawai BLHD Provinsi Jambi juga telah mengikuti pendidikan struktural. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:


14



88 100 80 60

21

40 20

9

1

0

0 PIM I

PIM II

PIM III

PIM IV

TOTAL

TINGKAT DIKLAT PIM

Gambar 1.5. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Diklat PIM/ Struktural s/d Desember 2014 Memperhatikan gambar tersebut diatas menunjukan bahwa pegawai BLHD Provinsi Jambi yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 23,86 %, Diklat PIM III sebanyak 10,23 % dan Diklat PIM II sebanyak 1,14 %.


c. Berdasarkan Usia 88 100 80 60 40

33

23

19

13

20 0 20 - 30

31 - 40

41 - 50

51 keatas

TOTAL

USIA

Gambar 1.6. Grafik Pegawai Berdasarkan Usia s/d Desember 2014 Mencermati data yang tertera pada gambar 1.6. terdapat 14,77 % pegawai dengan usia > 51 tahun, 26,14 % pegawai dengan usia 40 – 51 tahun, 37,50 % pegawai dengan usia 31 – 40 tahun, 21, 59 % pegawai dengan usia 21 – 30.


15


d. Berdasarkan Masa Kerja JUMLAH PEGAWAI (ORANG)

88 100 80 60 40 20 0

40 24

20

4 Kurang dari 10 tahun

10 - 20 tahun

20 - 30 tahun

lebih dari 30 tahun

TOTAL

MASA KERJA

Gambar 1.7. Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja s/d Desember 2014

Dari grafik di atas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai BLHD Provinsi Jambi memiliki masa kerja antara 0-10 tahun serta 21-30 tahun. Ini berarti banyak pegawai dengan pengalaman yang cukup (21-30 tahun) serta banyak pula pegawai yang pengalamannya masih minim (0-10 tahun). Untuk meminimalkan gap pengalaman antar dua golongan tersebut, diupayakan pembinaan pegawai yang maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai baru,

diantaranya

melalui

penyertaan

diklat,

magang

serta

bentuk

pengembangan pegawai lainnya yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BLHD Provinsi Jambi.

e. Berdasarkan Jenis Kelamin JUMLAH PEGAWAI (ORANG)

88 100

50

38

50 0 Perempuan

Laki-laki

Total

JENIS KELAMIN

Gambar 1.8. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Desember 2014


16


Mencermati data yang tertera pada gambar 1.8 terlihat bahwa 56,82 % pegawai BLHD Provinsi Jambi adalah wanita dan 43,18 % terdapat pegawai pria. Namun demikian, pegawai pria dan wanita di BLHD Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 2 dan 3 dan 7 pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 4.

Berdasarkan Tingkat Jabatan 88 JUMLAH PEGAWAI (ORANG)

f.

100 80 60 40 20 0

69

1 Eselon II

6 Eselon III

13

Eselon IV

Staf Pelaksana

Total

TINGKAT JABATAN

Gambar 1.9. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan Keterangan : Eselon II

: Kepala Badan (1,14%)

Eselon III

: Sekretaris/Kabid/Kepala UPTB (6,82%)

Eselon IV

: Kasubag dan Kasi (14,77%)

Staf

: Sarjana dan non Sarjana (78,41%)


17


BAB. II - PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan BLHD Provinsi Jambi melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi tahun 2015 ini ditetapkan Indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan berdasarkan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi untuk mencapainya pada tahun 2015. Dalam rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 telah disepakati visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan tahun 2015 sebagai berikut:

2.I. VISI DAN MISI 2.1.1. Visi Visi adalah suatu gambaran

dan harapan yang menantang tentang

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut, maka visi BLHD Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

“Mewujudkan BLHD Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menuju JAMBI EMAS Tahun 2015”

Yang mengandung makna yaitu :


18


Handal

:

Mengandung

makna

keadaan

yang

menggambarkan kemampuan BLHD Provinsi Jambi yang

sanggup

dan

dapat

dipercaya

dalam

melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang lebih baik dan lebih berkualitas. Proaktif

:

Mengandung Provinsi

makna

Jambi

yang

bertanggungjawab

akan

peran

lebih

nyata

dalam

BLHD dan

pelestarian

fungsi lingkungan hidup Pelestarian

fungsi

lingkungan hidup

:

Mengandung

arti

rangkaian

memelihara

kelangsungan

upaya daya

untuk dukung

dan daya tampung lingkungan hidup

2.1.2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur BLHD dan pihak-pihak yang berkepentingan (costumer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktuwaktu mendatang. Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka misi BLHD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup 2. Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan


19


3. Terwujudnya pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar 4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 5. Mengembangnya sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN 2.2.1. Tujuan Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, maka kedepan Tujuan yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi periode 2010-2015 yaitu : a.

Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi melalui peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur

b. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi berkelanjutan lintas sektor lingkungan hidup c.

Meningkatkan

pelayanan

dan

pembinaan

terhadap

dunia

usaha/kegiatan/masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup e.

Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.2.2. Sasaran Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran – sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan

dalam kurun waktu lima tahun dan untuk

mewujudkan tujuan tersebut diatas, BLHD Provinsi Jambi menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut : Tujuan I : Meningkatkan Kapabilitas Institusi dan Aparatur


20


Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD se Provinsi Jambi sesuai dengan Tuntutan Profesi serta Perkembangan Pengetahuan dan Profesi dengan indikator kinerja : 1. Jumlah Komisi AMDAL yang terbentuk di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 2. Terlaksananya Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi 3. Jumlah Aparatur Pemerintah yang mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas penaatan hukum

Tujuan

2

: Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan

melakukan koordinasi berkelanjutan lintas sektor lingkungan hidup Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja : 1. Jumlah Sungai Lintas Kabupaten Kota yang Dipantau dan di Informasikan status mutu air sungainya nya 2. Jumlah Kabupaten Kota yang dipantau dan diinformasikan status mutu udaranya 3. Jumlah Jumlah WC dan Instalasi Air Bersih yang di bangun 4. Terlaksananya pemantauan Kondisi Areal Rencana Usaha /kegiatan baru 5. Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL perusahaan di Provinsi Jambi 6. Jumlah Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 yang di lakukan pembinaan dan diawasi 7. Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup (Proper) 8. Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor limbah

Tujuan

3

:

Meningkatkan

pelayanan

dan

pembinaan

terhadap

dunia

usaha/kegiatan/masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup


21


Sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya Jumlah dunia usaha /industry / lembaga/masyarakat

yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup dengan

Indikator Kinerja : 1. Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi 2. Jumlah PAD yang dihasilkan oleh UPTB Lab Lingkungan BLHD Prov Jambi 3. Persentase Penyelesaian pengaduan Kasus LH yang berhasil di tindaklanjuti

Tujuan 4 : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, Sasaran yang ingin di capai adalah Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah peserta yang mengikuti lomba pada peringatan hari LH sedunia Tk Provinsi Jambi 2. Jumlah kabupaten Kota yang dilakukan penilaian Kota Bersih,kalpataru,Adipura dan Adiwiyata 3. Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas air sungai Batanghari 4. Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebakaran lahan dan hutan 5. Jumlah Kabupaten /kota yang dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup Sasaran yang ingin dicapai adalah : Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat dengan indikator kinerja : 1. Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (Up dating) 2. Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tk. Provinsi

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2.3.1. Strategi BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

22


Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi BLHD Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakankebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja BLHD Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi tersebut adalah: 1. Dalam

pelestarian

fungsi

lingkungan

hidup

dengan

mengedepankan

peningkatan institusi dan aparatur 2. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui upaya penerapan aturan perundangan yang berlaku baik dalam kajian, pengawasan dan pemantauauan terhadap semua sumber pencemar yang bersifat buatan maupun alami 3. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral 4. Menumbuhkembangkan kesadaran stakeholder terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan

prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan

pemulihan yang benar 5. Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup

2.3.2. Arah Kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.


23


Prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu : 1.

Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum.

2.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya.

3.

Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan

4.

Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup

5.

Penataan

Tata

Pemerintahan

yang

baik,

Jaminan

Kepastian

dan

Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu “ Prioritas Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup “ dengan focus : 1. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan. 3. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur pengelola lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

2.

Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kajian, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan

3.

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota


24


4.

Meningkatkan pembinaan terhadap stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan

prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan

pemulihan yang benar 5.

Membangun dan membina komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

6.

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu : 1.

Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum.

2.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya.

3.

Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan

4.

Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup

5.

Penataan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas

terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu “ Prioritas Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup “ dengan fokus : 1. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan. 3. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup Berbagai program prioritas tersebut diatas akan didukung oleh rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

25


Pada tahun 2015 ini program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi terbagi dalam 11 (sebelas) Program dan 35 (tiga puluh lima ) Kegiatan yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Urusan Rutin I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 11 kegiatan yaitu : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.

Penyediaan Alat Tulis kantor

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu : 1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.

Pengadaan Komputer

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 1.

Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya


26


IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Urusan Wajib I.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu : 1.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan yaitu : 1.

Pemantauan Kualitas Lingkungan

2.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

3. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 4.

Batanghari Bersih/Superkasih

5. Koordinasi Penyusunan AMDAL 6.

Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

7.

Pendayagunaan laboratorium Lingkungan

8.

Penaatan Hukum Lingkungan

III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

27


3. Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut IV. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 1.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

V. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan

VI. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 1. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan


28


BAB III - PERJANJIAN KINERJA 2015 Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai.

Secara umum Penetapan Kinerja memuat tentang Program-program Utama, sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dan rumusan yang spesifik, terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) serta memuat tentang Indikator Kinerja Output dan Outcome, rencana tingkat capaian masingmasing indikator dan anggaran untuk setiap Program Utama.

Pada Tahun 2015 ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan melaksanakan sebanyak 11 (sebelas) program yang didukung oleh 35 (tiga puluh lima ) kegiatan dengan rincian yaitu 5 (lima) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan merupakan urusan wajib BLHD Provinsi Jambi.

Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : A. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Tujuan : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

b. Sasaran : Tercapainya Peningkatan Sarana Administrasi Perkantoran c.

Indikator Kinerja Program : Peningkatan Sarana Administrasi Perkantoran

d. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan dibidang surat-menyurat


29


b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayananan Surat menyurat c. Indikator Kinerja Output : Jumlah surat yang terkirim

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan dibidang komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Indikator Kinerja Output : Ketersediaan sarana listrik, telpon dan air

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan dibidang administrasi keuangan b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi adminstrasi keuangan c. Indikator Kinerja Output : Jumlah aparatur yang melayani administrasi keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan kebersihan kantor b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi kebersihan kantor c. Indikator Kinerja Output : Ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan perbaikan peralatan kerja b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi perbaikan peralatan kerja c. Indikator Kinerja Output : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki


30


6. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan alat tulis kantor b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi alat tulis kantor c. Indikator Kinerja Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan barang cetakan dan penggandaan b. Sasaran: Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi Barang Cetakan dan Penggandaan c. Indikator Kinerja Output : Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan penerangan bangunan kantor b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan yang membidangi komponen instalasi listrik c. Indikator Kinerja Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Tujuan : Tersedianya Bahan informasi aparatur BLHD Provinsi Jambi b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan bahan bacaan dan informasi c. Indikator Kinerja Output : Tersedianya bahan bacaan/informasi

10. Penyediaan Makanan dan Minuman a. Tujuan : Tersedianya Pelayanan untuk kegiatan administrasi perkantoran b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan kegiatan administrasi perkantoran c. Indikator Kinerja Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a. Tujuan : Tercapainya Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan


31


b. Sasaran : Tercapainya peningkatan pelayanan Aparatur BLHD Provinsi Jambi c. Indikator Kinerja Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota atau keluar Provinsi Jambi II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Tujuan : Tercapainya Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan b. Sasaran : Tercapainya Peningkatan sarana dan prasarana memadai bagi aparatur c. Indikator Kinerja Program : Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur d. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 5 yaitu : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a. Tujuan : Tercapainya Kelancaran pelaksanaan tugas b. Sasaran : Tersedianya Sarana perlengkapan gedung kantor c. Indikator Kinerja Output : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.

Pengadaan Komputer a. Tujuan : Tercapainya Kelancaran pelaksanaan tugas b. Sasaran : Tersedianya sarana komputer c. Indikator Kinerja Output : Jumlah pengadaan komputer

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor a. Tujuan : Tercapainya Kelancaran pelaksanaan tugas b. Sasaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor c. Indikator Kinerja Output : Terlaksananya pengisian tabung gas

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Tujuan : Tercapainya Kelancaran pelaksanaan tugas b. Sasaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas roda 2 dan 4


32


c. Indikator Kinerja Output : Jumlah kendaraan dinas yang

melaksanakan jasa

service, penggantian suku cadang dan pelumas serta BBM III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Tujuan : Tercapainya peningkatan disiplin kerja aparatur b. Sasaran : Tercapainya disipin Pegawai BLHD Provinsi Jambi c. Indikator Kinerja Program : Peningkatan disiplin kerja aparatur d. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya a. Tujuan : Tercapainya Keseragaman pakaian harian dinas aparatur b. Sasaran : Tercapainya disipin Pegawai BLHD Provinsi Jambi c. Indikator Kinerja Output : Ketersediaan pakaian dinas aparatur IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Tujuan : Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dibidang lingkungan hidup b. Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas Pegawai BLHD Provinsi Jambi c. Indikator Kinerja Program : Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur d. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Tujuan : Tercapainya peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur b. Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas Pegawai BLHD Provinsi Jambi Pegawai BLHD Provinsi Jambi c. Indikator Kinerja Output : Jumlah kursus, Bintek dan sosialisasi yang diikuti aparatur


33


V. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Tujuan

: Tercapainya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan b. Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas Aparatur yang membidangi dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan c. Indikator Kinerja Program : Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan d. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Tujuan : Tersedianya laporan capaian dan realisasi kinerja BLHD Provinsi Jambi b. Sasaran : Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja c. Indikator Kinerja Output : Tersusunnya buku laporan capaian dan realisasi kinerja BLHD Provinsi Jambi

2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Tujuan : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Sasaran : Tersedianya Rencana Kerja SKPD c. Indikator Kinerja Output : Tersusunnya Rencana Kerja BLHD Provinsi Jambi

B. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Tujuan -

Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur

-

Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

-

Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

-

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup


34


b. Sasaran -

Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur

-

Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

-

Terlaksananya peningkatan kordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

-

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

c. Indikator Sasaran  Peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan.  Peningkatan upaya pelestarian

dan kordinasi berkelanjutan lintas

sektoral lingkungan hidup  Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup d. Indikator Kinerja Program (outcome)  Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penaatan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDA dan pemberdayaan masyarakat.

e. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan a. Tujuan

: Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dalam

rangka memelihara SDA dan Lingkungan Hidup b. Sasaran : Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dalam rangka memelihara SDA dan Lingkungan Hidup c. Indikator Sasaran : Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dalam rangka memelihara SDA dan Lingkungan Hidup d. Indikator Kinerja Output : d.1. Tersebarnya informasi melalui sosialisasi ke masyarakat luas tentang kebijakan pengelolaan sampah d.2. Terpenuhinya undangan rapat koordinasi dan konsultasi


35


2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. a. Tujuan -

Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur

-

Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

-

Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

-

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup

b. Sasaran -

Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur

-

Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

-

Terlaksananya peningkatan kordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

-

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

c. Indikator Sasaran  Peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan.  Peningkatan upaya pelestarian

dan kordinasi berkelanjutan lintas

sektoral lingkungan hidup  Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup d. Indikator Kinerja Program (outcome) Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penaatan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDA dan pemberdayaan masyarakat. e. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Pemantauan kualitas lingkungan a.

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan


36


b.

Sasaran : Peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah

c.

Indikator Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah

d.

Indikator Kinerja Output : d.1. Terpantaunya kualitas air sungai lintas Kab/Kota d.2. Terpantaunya kualitas udara ambien d.3.

Terpenuhinya undangan Rapat Koordinasi,Rapat Teknis dan Konsultasi

2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup a.

Tujuan : Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

b.

Sasaran : Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

c.

Indikator Sasaran : Terlaksananya pengawasan terhadap beberapa perusahaan industry dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

d.

Output : d.1. Terawasinya Pembuangan Limbah Cair d.2. Terawasinya Pembuangan Land Aplication d.3. Terawasinya Pembuangan Limbah B3

3. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 a. Tujuan : Meningkatkan pengelolaan limbah B3 perusahaan penghasil limbah B3 b. Sasaran : Peningkatan Meningkatkan pengelolaan limbah B3 perusahaan penghasil limbah B3 c. Indikator Sasaran

:

Terwujudnya peningkatan Meningkatkan

pengelolaan limbah B3 perusahaan penghasil limbah B3 d. Indikator Kinerja Output : d.1. Terawasinya/Terpantaunya pengelolaan limbah B3 terhadap perusahaan


37


d.2. Tersusunnya

laporan

pengelolaan

limbah

B3

terhadap

perusahaan d.3. Terpenuhinya undangan rapat koordinasi dan konsultasi

4. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih a.

Tujuan : Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan Batanghari Bersih dan Meningkatnya Kualitas Air Sungai Batanghari.

b.

Sasaran : Peningkatan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan akan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

c.

Indikator Sasaran : Terwujudnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan Batanghari Bersih dan Meningkatnya Kualitas Air Sungai Batanghari.

d.

Indikator Kinerja Output : d.1.

Koordinasi pengelolaan Sungai Batanghari

d.2.

Pemberdayaan Kelompok masyarakat peduli sungai Batanghari

d.3.

Pembuatan WC dan Sambungan Instalasi Air Bersih pada Masyarakat sekitar sungai Batanghari

5. Koordinasi penyusunan AMDAL a.

Tujuan

: Meningkatkan mutu pelaksanaan AMDAL dan mutu

dokumen AMDAL. b. Sasaran : Peningkatan mutu pelaksanaan AMDAL dan mutu dokumen AMDAL terhadap dunia usaha/lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan koordinasi penyusunan AMDAL c.

Indikator Sasaran

:

Terwujudnya Peningkatan kesadaran dunia

usaha wajib AMDAL/UKL-UPL dalam pelaksanaan AMDAL serta terlaksanannya penilaian terhadap lembaga pengelola LH Kab/Kota yang memiliki lisensi. d. Indikator Kinerja Output : d.1. Terpantaunya kondisi rencana usaha/kegiatan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

38


d.2. Terpantaunya implementasi kelayakan lingkungan hidup d.3. Terfasilitasinya Pembentukan Komisi AMDAL di Kab/ Kota d.4. Terlaksananya Pembinaan Implementasi RKL/RPL perusahaan di Prov. Jambi d.5. Terselenggaranya Rakornis AMDAL se Prov. Jambi d.6. Terpenuhinya rapat koordinasi nasional 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup a.

Tujuan : Meningkatkan kualitas peran serta masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b.

Sasaran : Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c.

Indikator Sasaran : Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d.

Indikator Kinerja Output : d.1. Terlaksanannya Penilaian Kota Bersih, Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata d.2. Terlaksananya Lomba menggambar poster dan mengarang tentang LH. d.3. Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia d.4. Terpenuhinya undangan rapat koordinasi,pertemuan dan konsultasi

7. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah. a.

Tujuan

: Meningkatkan kinerja UPTB Laboratorim Lingkungan

Daerah b.

Sasaran

: Peningkatan kinerja UPTB Laboratorim Lingkungan

Daerah c.

Indikator Sasaran : Tercapainya Peningkatan kualitas kinerja UPTB Laboratorim Lingkungan Daerah Provinsi Jambi

d.

Indikator Kinerja Output :


39


d.1. Tersedianya

bahan

kimia

untuk

pemeriksaan

kualitas

lingkungan d.2. Tersedianya peralatan pengujian air, udara dan tanah. d.3. Terlaksananya Pengujian kualitas air, udara dan tanah d.4.

Terpenuhinya undangan rapat koordinasi nasional

8. Penaatan Hukum Lingkungan a.

Tujuan : Meningkatkan sistem penaatan hukum dibidang lingkungan

b.

Sasaran : Peningkatan sistem penaatan hukum dibidang lingkungan

c.

Indikator Sasaran : Terfasilitasinya proses tindak lanjut beberapa kasus pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan

d.

Indikator Kinerja Output : d.1. Terlaksananya Penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan d.2. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan ketaatan dunia usaha pada peraturan dan perundang-undangan bidang lingkungan hidup d.3. Tersusunnya laporan kegiatan penaatan hukum d.4. Terpenuhinya undangan rapat koordinasi nasional

dan

konsultasi

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a.

Tujuan Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsipprinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar.

b. Sasaran Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar


40


menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar. c.

Indikator sasaran Tercapainya Peningkatan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi dan terkendalinya pengawasan pemanfaatan SDA

d. Indikator Kinerja Program (outcome) Peningkatan kinerja pemerintah dalam rangka perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konversi. e.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu : 1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim a. Tujuan : Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim b. Sasaran : Peningkatan pengendalian dampak perubahan iklim c. Indikator Sasaran : Terlaksananya pengendalian dampak perubahan iklim di Prov. Jambi. d. Indikator Kinerja Output : d.1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk pembentukan kelembagaan/sekretariat Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di Provinsi Jambi d.2 Terlaksananya sosialisasi /aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) d.3. Terlaksananya pemantauan ,evaluasi dan pelaporan RADGRK d.4. Terlaksananya pemantauan bahan perusak ozon 2. Penyusunan dan analisis Data /Informasi Pengelolaan RTH a.

Tujuan

: Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b.

Sasaran : Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

c.

Indikator Sasaran : Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

d. Indikator Kinerja Output : d.1. Tersusunnya program pengembangan RTH d.2. Terlaksananya Pengumpulan Data RTH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

41


3. Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut a. Tujuan

: Meningkatkan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut b. Sasaran : Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut c. Indikator Sasaran : Tercapainya Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut d. Indikator Kinerja Output : d.1. Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. a. Tujuan Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan SDA sehingga selain berfungsi sebagai penyangga system kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. b. Sasaran Terukurnya tingkat kerusakan lingkungan dalam upaya pemulihan dan perbaikan cadangan sumber daya alam. c. Indikator Sasaran Tersedianya data kerusakan lingkungan sebagai dasar rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. d. Indikator Kinerja Program (outcome) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui percepatan pemulihan dan perbaikan cadangan SDA. e. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Tujuan : Meningkatkan kualitas program pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


42


b. Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas program pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup c. Indikator Sasaran : Terlindunginya kelestarian keanekaragaman hayati d. Indikator Kinerja Output : d.1. Tersusunnya perencanaan program pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup. a.

Tujuan Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

b. Sasaran Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup c.

Indikator sasaran Tercapainya peningkatkan jejaring koordinasi untuk mengembangkan data dan informasi tentang kondisi SDA dan pengelolaan lingkungan hidup.

d.

Indikator Kinerja Program (outcome) Peningkatan

kualitas

informasi

bidang

lingkungan

hidup

dan

mengkoordinasikan lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup e.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan. a. Tujuan

: Meningkatkan

kualitas data dan sistem informasi

pengelolaan lingkungan hidup. b. Sasaran

: Tercapainya peningkatan kualitas data dan sistem

informasi pengelolaan lingkungan hidup. c. Indikator Sasaran

: Tersedianya data dan sistem informasi

pengelolaan lingkungan hidup untuk penyusunan kebijakan dan dapat peroleh berbagai pihak. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI Jln. H.Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi Telp. (0741) 40777,Fax. (0741) 40777

43


d. Indikator Kinerja Output : d.1. Tersebarnya Informasi LH melalui operasional website BLHD d.2. Tersebarnya Informasi LH melalui leaflet ke masyarakat d.3. Tersebarnya informasi tentang LH melalui operasional mobil hijau d.4. Tersedianya Data Base dan Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (update) d.5. Terlaksananya pameran lingkungan hidup

6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan. a.

Tujuan : Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan

b.

Sasaran : Peningkatan pengendalian kebakaran hutan

c.

Indikator

Sasaran

:

Tercapainya peningkatan pengendalian

kebakaran hutan d.

Indikator Kinerja Program : Tercapainya peningkatan pengendalian kebakaran hutan

e.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan a. Tujuan

: Meningkatkan koordinasi antar instansi lintas

sektoral , perusahaan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan konservasi SDA dan penyuluhan lahan dan hutan. b. Sasaran

:

Tercapainya peningkatan kualitas kebijakan

konservasi SDA dan kualitas penyuluhan lahan dan hutan sehingga terlestarinya keaneka ragaman hayati c. Indikator

Sasaran : Terlindungnya kelestarian keaneka

ragaman hayati. d. Indikator Kinerja Output : d.1. Terlaksannya sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan.


44


BAB IV - PENUTUP Penetapan Kinerja ini dibuat dalam rangka untuk mengoptimalkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Jambi pada tahun 2015 terutama untuk ;

1.

Pedoman/ panduan dalam pelaksanaan rencana kerja.

2.

Mengelola keberhasilan dan kemanfaatan.

3.

Mengoptimalkan pelayanan prima kepada costumer dan stakeholders yang diimbangi dengan akuntabilitas.

4.

Meningkatkan komunikasi dan informasi, serta transparansi.

Demikian Penetapan Kinerja ini dibuat dengan harapan seluruh jajaran yang ada di BLHD Propinsi Jambi dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jambi, Januari 2015


45

BAB I - PENDAHULUAN I.I. LATAR BELAKANG

Recommend Documents