BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang

Sesuai amanat Undang–Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam m melaksanakan laksanakan pembangunan di daerah masing–masing diharuskan untuk menyusun rencana pembangunan daerah. daerah Rencana pembangunan menurut undang ndang–undang undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk rencana pembangunan dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk rencana pembangunan lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 20 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renja–SKPD) Daerah(Renja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten

Karimun

yang

merupakan

Rencana

Pembangunan

Tahunan

yang

keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari RPJP dan RPJM Kabupaten Karimun, serta Renstra–SKPD yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai dasar untuk menyiapkan Rancangan APBD. Penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang baik dan seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip yang mendasarinya, yaitu: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik merupakan prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten KarimunTahun KarimunTahun 2015

1

I.2. Landasan Hukum Rencana Kerja disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten KarimunTahun 2015

2

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006); 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan organisasi lembaga teknis Daerah Kabupaten Karimun. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten KarimunTahun 20112016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 1);

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk : a.

Menjadikan dasar kebijakan penyusunan Program dan KegiatanBadan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tahun 2015;

b.

Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Karimun;

c.

Acuan resmi menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tahun 2015.


3

d.

Barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan SKPD.

e.

Meningkatkan efektifitas penggunaan dan alokasi sumberdaya.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana KerjaTahun 2015 disusun sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

2.

Landasan Hukum

3.

Maksud dan Tujuan

4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.

Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.

Isu-isu Strategis

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.

Visi dan Misi

2.

Tujuan dan Sasaran

3.

Program dan Kegiatan

PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

II.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan review eview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan SKPD dalam melaksanakan aksanakan program dan kegiatan, kegiatan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD,, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar dapat dilihat dari table berikut ini :

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten KarimunTahun KarimunTahun 2015

5


6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Karimun

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Pemerintahan Umum

1

01

1

01

01

1

01

01

1

01

02

1

01

1

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012

3

4

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Target Renja SKPD tahun (2013)

Realisasi Renja SKPD (2013)

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Program Administrasi Perkantoran 01

Pemeliharaan dan Operasional Speedboat Perbatasan

Jumlah Tahun Pelaksanaan Pemeliharaan dan Operasional Speedboat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Tahun

-

1

1

100

1

2

66,7

02

01

Pengadaan Meubelier

5 Paket

1

1

1

100

-

2

40

01

02

02

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Paket

1

1

1

100

1

3

60

1

01

02

03

Koordinasi Penyusunan DAK Sarana dan Prasarana Perbatasan

3 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

33,3

1

01

02

04

3 Paket

-

-

-

-

1

1

33,3

1

01

03

Pengadaan Alat Studio Perkantoran Jumlah Paket Pengadaan Alat BPPD Studio Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

01

03

01

Pengadaan Pakaian Dinas Sipil Harian

-

1

1

100

-

1

33,3

1

01

04

Jumlah Paket Pengadaan 3 Paket Pakaian Dinas Sipil Harian Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

01

04

01

Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

-

1

1

100

1

2

66,7

Jumlah Paket Pengadaan Mebeulair Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun

3 Dokumen


7

1

01

05

1

01

05

01

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Konsultasi dan Koordinasi dalam Rangka Perngembangan Wilayah Perbatasan Pulau-Pulau Terdepan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

3 Kegiatan

-

1

1

-

-

1

33,3

1

01

05

02

Survey dan Pemetaan Wilayah Perbatasan Kab. Karimun

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

8 Kali

-

4

4

100

-

4

50

1

01

05

03

Pembiayaan Pendukung Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pembangunan Speed Boat Surveyor Batas Laut Kab. Karimun

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

1 Kegiatan

-

1

1

100

-

1

100

1

01

05

04

Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan bagi Pelajar SLTA di Kab. Karimun

Jumlah Pelajar yang mengikuti Sosialisasi

400 Org

-

260

260

100

-

260

65

1

01

05

05

Pemantauan Pulau-Pulau Kecil terdepan dan daerah Perbatasan

Jumlah Kegiatan Pemantauan yang dilaksanakan

4 Kegiatan

-

1

1

100

1

2

50

1

01

05

06

Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Bagi Aparat Pemerintah Kecamatan Kelurahan dan Desa Sekabupaten Karimun

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi

400 Org

70

-

-

-

-

70

17,5

1

01

05

07

Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Bagi Tokoh Masyarakat dan Pemuda Se-Kabupaten Karimun

Jumlah Tokoh Masyarakat dan Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi

400 Org

70

-

-

-

-

70

17,5

1

01

05

08

Pendataan Potensi Kawasan Perbatasan Kab. Karimun

Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan

1 Laporan

-

-

-

-

1

1

100

1

01

05

09

Penyusunan Profil Kawasan Perbatasan Kab. Karimun

Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil

3 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

33,3

1

01

05

10

Seminar Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Jumlah Kegiatan Seminar yang dilaksanakan

1 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

100

1

01

05

11

Monev Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Jumlah Kegiatan Monev yang dilaksanakan

3 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

33,3


8

1

01

05

12

Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Kantor Kepala Desa Sei Buluh Kec. Ungar

Jumlah Kegiatan Dana TP yang dilaksanakan

1 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

100

1

01

05

13

Sosialisasi Pengelolaan Batas wilayah Perbatasan Laut dan Udara

Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan

3 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

33,3

1

01

05

14

Temu SKPD dan Instansi Vertikal Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Jumlah Kegiatan Temu SKPD dan Instansi Vertikal yang dilaksanakan

3 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

33,3

1

01

05

15

Pameran Terpadu Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti

3 Kegiatan

-

-

-

-

1

1

33,3

1

01

06

1

01

06

01

Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

Jumlah Paket Pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi

5 Paket

1

1

0

0

1

3

60

1

01

06

02

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Jumlah Dokumen Renja yang disusun

5 Dokumen

1

1

1

100

1

3

60

1

01

06

03

Asistensi Penyusunan Renstra dan Renja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kab. Karimun

Jumlah Dokumen Renstra yang disusun

1 Dokumen

1

-

-

-

-

1

100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


9

II.1.1 Analisis Kinerja

Subbab ini mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Akan tetapi, perbandingan ini belum dapat dilakukan mengingat SPM untuk Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun hingga saat ini belum ada. Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Karimun relatif baru terbentuk.

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak mempunyai urusan khusus menyangkut pengelolaan perbatasan,baik sebagai urusan wajib maupun urusan pilihan. Urusan perbatasan terkandung dalam sembilan urusanmeliputi: (i) Kesehatan, (ii) Kelautan dan perikanan, (iii) Perumahan, (iv) Perdagangan, (v) Perencanaan Pembangunan, ( vi) Kependudukan dan catatan sipil, (vii) Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri, (viii) Otonomi daerah, pemerintah umum, adminitrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, dan (ix) komunikasi dan informatika. Hanya saja, menggunakan urusan sektoral sebagai pembandingan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Perbatasan juga tidak dapat dilakukan karena akan tumpang tindih dengan SKPD sektoral yang terkait.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi pada akhir periode masa perencanaan. Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun beserta target capaiannya Tahun 2014 terlihat dalam tabel berikut ini :


10

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Tahun Anggaran

: 2014

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan rasa kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan wilayah perbatasan

1

Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 1

Memadainya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perbatasan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 80 Peserta

- Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Perbatasan Laut dan Udara

Rp

150,000,000

Rp

25,000,000

Rp

100,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Adanya kesepahaman antar hierarki, antar sektor dan antar daerah dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan perbatasan

Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

1

Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi SKPD

Teridentifikasinya bentukbentuk dan potensi kejahatan Trans-nasional lingkungan dan pelanggaran kedaulatan di wilayah perbatasan

Tersedianya Laporan Potensi Pulau-pulau Terluar (Tersedianya Laporan Potensi Kawasan Perbatasan)

1 Kegiatan

- Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1 Laporan

- Pemantauan Pulau-pulau Kecil Terdepan dan Daerah Perbatasan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1 Laporan

- Pendataan Potensi Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun

Rp

100,000,000

2

Tersedianya Data-data Profil Kawasan Perbatasan

1 Laporan

- Penyusunan Profil Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun

Rp

75,000,000

3

Terlaksananya Pameran Terpadu Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

1 Kegiatan

- Pameran Terpadu Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Rp

225,000,000

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp

70,000,000

- Pengadaan Alat Studio

Rp

30,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Presentase Tersedianya Perlengkapan Kantor BPPD

1 Paket

2

Terlaksananya temu SKPD dan instansi vertikal pengelolaan kawasan perbatasan

1 Kegiatan

- Temu SKPD dan Instansi Vertikal Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Rp

100,000,000

3

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

1 Kegiatan

- Monev Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Rp

100,000,000


11

4

Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Pembangunan Kantor Kepala Desa Sei. Buluh Kec. Ungar

1 Unit

Tersusunnya Dokumen Renja

1 Dokumen

Terlaksananya Seminar Pengelolaan Kawasan Perbatasan

- Pembiayaan Pendukung Tugas Pembantuan Pembangunan Kantor Kepala Desa Sei. Buluh Kecamatan Ungar

Rp

100,000,000

Rp

10,000,000

Rp

200,000,000

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

Rp

768,000,000

- Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat Perbatasan

Rp

700,000,000

Rp

75,000,000

Rp

10,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah -Penyusunan RENJA Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kegiatan -Seminar Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

3

4

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

1 Tahun

Terlaksanya Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat

1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

1

Tersedianya dana untuk penyusunan rencana kegiatan alokasi khusus (DAK) sarana dan prasarana perbatasan

Presentase Tersusunnya LAKIP Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah yang Akuntabel

1 Keg - Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Sarana dan Prasarana Perbatasan

1 Dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -Penyusunan LAKIP SKPD


12

II.2

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan,

sasaran, program, dan indikator kinerja (outcome) yang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja outcome tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat. Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten). Isu-isu penting yang perlu untuk menjadi perhatian pada tahun 2014 adalah (i) peningkatan profesionalisme organisasi, dan (ii) penguatan posisi BPPD Kabupaten Karimun sebagai leading sector dalam pengelolaan perbatasan. Tentu harus dipahami dua isu penting ini adalah dua isu yang membutuhkan ikhtiar senantiasa berkesinambungan.

II.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dari berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional serta provinsi, maka didapatkan permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 4 (Empat) kelompok permasalahan, diantaranya (i) Keamanan dan kedaulatan; (ii) Kelembagaan pengelola wilayah perbatasan; (iii) Pola pembangunan wilayah perbatasan; dan (iv) Sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Penjabaran dari kelompok permasalahan tersebut, sebagai berikut: i.

Keamanan dan Kedaulatan

1. Belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas laut dengan negara tetangga;


13

2. Terbatasnya sarana prasarana keamanan dan sumberdaya manusia dalam pengawasan perbatasan laut; 3. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan; 4. Adanya aktivitas-aktivitas kejahatan trans nasional yang kerap terjadi di kawasan perbatasan; 5. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri ikan, penyelundup barang, penjualan manusia (human trafficking), pembajakan dan perompakan, penyelundup senjata, penyelundupmanusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita).

ii.

Kelembagaan Pengelola Wilayah Perbatasan

1. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan yang relatif baru dengan sumber daya manusia yang terbatas dan implementasi tupoksi yang masih masih harus diperbaiki oleh pelaksana maupun SKPD lain; 2. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar hierarki dan antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan wilayah perbatasan, serta masalah keamanan, aktivitas ilegal dan kejahatan trans nasional; 3. Belum maksimalnya peran serta kelembagaan pemerintah serta keterlibatan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

iii.

Pola Pembangunan Wilayah Perbatasan

1. Isu kawasan perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas yang ditangani secara komprehensif dan terpadu diantara SKPD yang bergerak di bidang pembangunan, sehingga pembangunan di wilayah perbatasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah baik pusat maupun daerah; 2. Orientasi perencanaan dan pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini hanya berorientasi inward looking (berorientasi ke dalam) dan kurang outward looking (berorientasi keluar). Hal ini berarti orientasi pembangunan hanya menitik beratkan perencanaan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pertahanan dan kurang memperhatikan peluang-peluang dari luar menyebabkan roda perekonomian bergerak belum maksimal; 3. Kurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun, membina, dan memeratakan pembangunan

di

daerah

perbatasan,

karenasasaran

pembangunan

lebih

dititikberatkan pada kawasan perkotaan dan padat pemukiman; Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten KarimunTahun 2015

14

4. Terbatasnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju; 5. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi (infrastruktur) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dengan wilayah yang berpotensi menjadi pasar baik nasional maupun internasional; 6. Kesenjangan pembangunan yang lebar antara daerah perbatasan dengan negara tetangga; 7. Pembangunan yang berbasis wisata perbatasan maupun laut belum dikelola secara maksimal, sebagai contoh adalah keberadaan Suku Laut di salah satu pulau terdepan (yaitu Pulau Karimun Kecil atau Karimun Anak) yang berpotensi menjadi destinasi wisata budaya masih belum tergarap; 8. Belum optimalnya upaya melibatkan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasan.

iv.

Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya Alam

1. Kurangnya tingkat pendidikan masyarakat dan antisipasi pemerintah daerah akan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi dari maraknya industrialisasi yang mulai masuk ke kabupaten Karimun; 2. Angka kematian bayi dan kasus gizi kurang dan gizi buruk lebih tinggi terjadi di wilayah perbatasan karena kondisi geografis dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan; 3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan yang umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga, hal ini ditunjukkan dengan angka pra sejahtera yang cukup tinggi di kecamatan perbatasan. Hal ini memicu terjadinya kerawanan sosial melalui kegiatankegiatan pemberontakan dan perdagangan ilegal; 4. Minimnya pemahaman masyarakat di kawasan perbatasan mengenai batas negara, sehingga potensi pelanggaran batas oleh masyarakat di kawasan perbatasan sangat tinggi.


15

II.4. Isu Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal

yang bersifat

penting,

mendasar,

berjangka

panjang, mendesak,

bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (strengths) yang harus dioptimalkan. Isu-isu strategis yang dihadapi BPPD Kabupaten Karimun hingga tahun 2016 mendatang antara lain:

1.

Peningkatan Profesionalisme Organisasi. Sebagaimana halnya SKPD yang baru terbentuk, BPPD Kabupaten Karimun

membutuhkan

peningkatan

profesionalisme

aparaturnya

sebagai

modal

untuk

mengakselerasi organisasi. Profesionalisme aparatur ditingkatkan khususnya pada bidangbidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD. Bidang-bidang yang teridentifikasi dan diperlukan peningkatan kapasitas diantaranya adalah perencanaan, SIG (Sistem Informasi Geografis), pengawasan sumber daya (surveillance), pengembangan ekonomi, dan hubungan internasional. Selain profesionalisme aparatur yang perlu ditingkatkan, sarana prasarana juga perlu dilengkapi. Tidak hanya sarana prasarana perkantoran semata, tetapi juga sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini mengingat berdasarkan tupoksinya, BPPD sangat terkait dengan tugas lapangan.Melalui aparatur yang handal dan


16

sarana prasarana yang memadai, maka BPPD Kabupaten Karimun sebagai SKPD akan mampu melakukan akselerasi/percepatan.

2.

Penguatan posisi BPPD Kabupaten Karimun sebagai leading sector dalam pengelolaan perbatasan. Selama ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan

dilakukan secara sektoral oleh masing-masing SKPD. Dengan adanya BPPD, maka hal yang selama ini dijalankan secara sektoral tersebut akan dikoordinasikan di bawah BPPD. Tentunya, BPPD harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat menjalankan fungsi tersebut.

3.

Optimalisasi keunggulan geografis dan potensi lokal Kabupaten Karimun untuk mewujudkan model pengembangan perbatasan berbasis pendekatan outward looking. Posisi geografis kabupaten Karimun yang berbatasan dengan pusat perdagangan

dunia, yaitu negara Singapura, ditambah lagi dengan dilaluinya Kabupaten Karimun dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan laut terpadat di dunia, menjadi modal sangat berharga bagi kabupaten Karimun untuk mengembangkan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan outward looking. Model-model semacam ini dibutuhkan sebagai contoh bagi daerah-daerah perbatasan lainnya untuk mewujudkan pendekatan outward looking, mengingat pola pendekatan semacam ini adalah pola baru sebagaimana masih barunya kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan. Oleh karena itu, keunggulan geografis ini perlu dipadukan dengan potensi-potensi lokal yang dioptimalkan sebagai langkah dasar mewujudkan model outward looking. Beberapa potensi lokal yang signifikan untuk dikembangkan adalah potensi wisata kawasan perbatasan, termasuk potensi wisata di pulau-pulau terdepan, dan keberadaan Suku Laut di salah satu pulau terdepan (yaitu Karimun Anak/Karimun Kecil) yang selain perlu dilindungi kearifan tradisionalnya juga memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya. Selain itu tentunya juga berbagai produk pertanian dan perikanan yang memang menjadi sektor utama di kecamatan-kecamatan perbatasan.


17

4.

Sejarah interaksi dengan Malaysia yang seringkali menjadi sorotan nasional. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia seringkali memanas akibat persoalan-

persoalan yang timbul di wilayah perbatasan seperti pemukulan/intimidasi terhadap nelayan Indonesia karena dianggap melintasi perbatasan negara, bahkan juga penangkapan terhadap aparat negara sebagaimana kasus yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejarah interaksi ini memang mewarnai pengelolaan kawasan perbatasan, dan harus diantisipasi agar perbatasan dapat dikelola dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kewibawaan negara.

5. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan di kecamatan-kecamatan perbatasan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, misalnya angka kematian bayi dan kasus gizi kurang dan gizi buruk yang lebih tinggi terjadi di kecamatan perbatasan. Kondisi ini perlu diperbaiki sehingga kawasan perbatasan memiliki derajat kesejahteraan yang tinggi dan setara dengan kawasan-kawasan yang lebih maju lainnya.


18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

III.1

Visi dan Misi

III.1.1 Visi Memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat nasional (Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan), dokumen perencanaan di tingkat provinsi (Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 2010 2010-2015), serta berdasarkan permasalahan han dan isu strategis yang dihadapi kawasan perbatasan laut di Kabupaten Karimun, maka visi Badan Pengelolaan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016 adalah:

”Kawasan Perbatasan yang Berdaulat, Aman dan Sejahtera berbasis Potensi Lokal”

III.1.2 Misi 1.

Meningkatkan penegakan kedaulatan dan hukum di kawasan perbatasan perbatasan, misi ini dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat sebagai subyek yang aktif dalam pengawasan wilayah perbatasan sebagai perwujudan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Melalui keterlibatan masyarakat secara aktif, maka tantangan akan luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi dan terbatasnya personil pengawasan dapat diatasi.

2.

Mendorong optimalisasi potensi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi kawasan perbatasan, perbatasan potensi-potensi potensi lokal ini dapat dioptimalkan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur (jaringan jalan, listrik, dan air bersih) sehingga bisnis dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu, sumber daya manusia kawasan perbatasan tasan juga perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi agen agen-agen ekonomi kreatif yang mampu mengoptimalkan segala potensi lokal tersebut.

3.

Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan sarana prasarana di kawasan perbatasan, sarana prasarana yang memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat di kecamatan perbatasan, yaitu pendidikan dan kesehatan, masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan ketersediaannya melalui koordinasi dan fasilitasi kepada SKPD-SKPD terkait.

4.

Menguatkan peran dan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan, penguatan peran dan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui penyediaan produk perencanaan yang bersifat regional (tidak sektoral) sehingga dapat memberikan arah secara lintas SKPD, peningkatan kualitas SDM SKPD Kabupaten khususnya yang terkait pada tupoksinya, peningkatan ketersediaan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

III.2

III.2.1

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indicator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan

kepemerintahan

(performance

indicator).

Tujuan

dapat

menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan untuk lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun menetapkan tujuannya pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 2. Menjaga dan memelihara tanda batas wilayah Negara.


20

3. Menciptakan kesepahaman antar hierarki, antar sektor, dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan. 4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan regional yang partisipatif, responsif, dan berwawasan jangka panjang.

III.2.2

Sasaran Sasaran yang dimaksud adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dan serta sumber daya kedalam suatu kegiatan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indicator pencapaiannya,

yaitu

suatu

ukuran

tingkat

keberhasilan

perwujudan

pencapaiannya pada periode tahun tertentu.Setiap indicator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.


21

Tabel Tujuan dan Sasaran

NO 1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan peran serta

Meningkatnya kesadaran

- Jumlah masyarakat yang

aktif masyarakat sebagai

masyarakat akan rasa

mengikuti sosialisasi

perwujudan system

kebangsaan dan

berkaitan pengelolaan

pertahanan dan keamanan

pentingnya partisipasi

perbatasan

rakyat semesta

dalam pengawasan wilayah

TARGET 100 peserta

perbatasan 2

Menjaga dan memelihara

Terjaga dan terpeliharanya

- Jumlah tanda batas yang

2 tanda

tanda batas wilayah Negara

tanda-tanda batas wilayah

terjaga dan terpelihara

batas

- Jumlah Koordinasi yang

20 kali

negara 3

Menciptakan kesepahaman

Meningkatnya

antar hierarki, antar sector,

kesepahaman antar

dan antar daerah dalam

hierarki, antar sector, dan

pengelolaan perbatasan

antar daerah dalam

dilakukan - Jumlah Rapat lintas sektor

koordinasi 4 kali rapat

yang dilaksanakan

pengelolaan perbatasan 4

Meningkatkan kualitas

Tersusunnya rencana

- Jumlah Dokumen

perencanaan pembangunan

pembangunan yang

perencanaan yang

regional yang partisipatif,

partisipatif, adaptif,

diselesaikan tepat waktu

adaptif, responsive, dan

responsive dan

berwawasan jangka panjang

berwawasan jangka

7 buah dokumen

panjang

III.3

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan.Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Karimun, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah lebih menitik beratkan pada hal pengembangan kawasan perbatasan dan pengelolaan pulau–pulau kecil terluar.Selain itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh di wilayah perbatasan meningat bahwa perbatasan Kabupaten Karimun merupakan Kawasan Strategis berupa Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).


22

Maka dari itu pemerataan dan peningkatan infrastruktur dan layanan dasar di pulau–pulau kecil terluar menjadi sangat penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan juga faktor ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar wilayah perbatasan dan pulau–pulau kecil terluar yang masih belum merata, pendayagunaan potensi ekonomi daerah yang berbasis kerayatan, peningkatan sumberdaya manusia dari aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program diantaranya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Pengelolaan Pulau–Pulau Kecil Terdepan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dari Kawasan Perbatasan, dan Program Kerjasama Pembangunan.

Jumlah keseluruhan program Badan Pengelola Perbatasan pada tahun 2015 dapat dilihat dari Matrik Renja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 (lampiran Matrik).Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan

terdapat

di

Kabupaten

Karimun.Proritas

pelaksanaan

pada

LOKPRI,mengingat LOKPRI merupakan kecamatan perbatasan dengan pulau–pulau kecil terdepan yang memiliki isu strategis dan merupakan tupoksi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun.Sedangkan sebagian program lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun berupa program–program internal dan dasar yaitu Program Pelayanan Adminitrasi Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Dari seluruh total anggaran yang dibutuhkan, seluruhnya diproyeksikan bersumber dari APBD Kabupaten Karimun Tahun 2015. Untuk mencapai visi, misi, tujuan serta melaksanakan strategi dan kebijakan yang dirumuskan pada Bab diatas serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, khususnya wilayah perbatasan, maka Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun telah menetapkan program-program pembangunan yang dalam hal ini diklasifikasikan kedalam program teknis dan program generik.

Program teknis adalah program yang dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mendukung pelaksanaan tugasRencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten KarimunTahun 2015

23

tugas utama Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun.Program generik adalah program yang sifatnya memberikan dukungan terhadap program teknis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun telah merencanakan sebanyak 8 Program yang terdiri antara lain :

1.

Program Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran

2.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.

Program Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

5.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7.

Program Kerjasama Pembangunan

8.

Program Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terdepan


24

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karimun sangat tergantung pada penyusunan nyusunan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat,transparan dan akuntabilitas. Rencana KerjaBadan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimu KarimunTahun 2015 disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 2012-2016.

Prioritas Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Program dan Kegiatan giatan yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap pencapaian sasaran--sasaran pembangunan di Kabupaten karimun. 2. Program dan Kegiatan yang memiliki sasaran serta indikator kinerja yang terarah sehingga dapat dirasakan manfaatnya. 3. Program dan Kegiatan yang yang dianggap prioritas untuk segera dilaksanakan. 4. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target-target target target dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 20122016

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dae (DPA-SKPD) Tahun 2015.

Akhirnya, keberhasilan Rencana Kerja tersebut tergantung pada komitmen serta kerjasama seluruh personil SKPD Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun serta dukungan SKPD teknis terkait, Instansi Vertikal, Elemen Masyarakat serta para pengambil kebijakan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tanjung Balai Karimun, April 2014 KEPALA BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. SUWEDI, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19651129 198602 1 002


26

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Recommend Documents