BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Pilkada Serentak Tahun 2015 dalam Provinsi Sumatera Selatan

BAB I PENDAHULUAN

I.1

LATAR BELAKANG Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan dengan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Komisi

Pemilihan

Umum

(KPU)

adalah

lembaga

Pemilihan

Umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Hal ini terkait dengan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu baik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

1


Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, di tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengadakan hajatan akbar yakni melaksanakan 260 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga Walikota dan Wakil Walikota serta 9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Provinsi

Sumatera

Selatan

terdapat

7

(tujuh)

Kabupaten

yang

melaksanakannya yaitu: 1. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); 2. Kabupaten Musi Rawas (MURA); 3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT); 4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS); 5. Kabupaten Ogan Ilir (OI); 6. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI); 7. Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA). Selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka KPU Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun Laporan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan menyerahkannya kepada KPU RI.

2


1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Laporan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan ini disamping memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

yang

mengharuskan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan, juga untuk merekam semua proses kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sejak

persiapan

Naskah

Perjanjan

Hibah

Daerah

(NPHD),

badan

penyelenggaraan Ad Hoc, Penetapan Peserta, Penetapan Nomor Urut Pasangan calon dan data dukungan Parpol atau perseorangan terhadap paslon, informasi DPS dan DPT, informasi tentang pengadaan barang dan jasa hingga data sengketa dan permasalahan, serta informasi dana kampanye. Tujuan disusunnya Laporan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan ini adalah : 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015; 2. Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah dibuat sehingga menghasilkan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta berkualitas; 3. Menyajikan

permasalahan-permasalahan

yang

terjadi

selama

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan serta usul dan saran sehingga pelaksanaan Pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik.

3


1.3 LANDASAN HUKUM Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan program/kegiatan kerja tersebut yaitu : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4


9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

dan

Pelayanan

Informasi

Publik

dilingkungan

Komisi

Pemilihan Umum; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan

Aceh

dan

Komisi

Pemilihan

Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5


18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar,

Prosedur,

Kebutuhan

Pengadaan

dan

Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

1.4 RUANG LINGKUP Laporan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak ini disusun sebagai upaya untuk menggambarkan proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Provinsi Sumatera Selatan tersebut, yaitu: 1. Proses persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang meliputi: rapat konsolidasi komisioner dengan pejabat di lingkungan KPU hingga

kegiatan

rapat

koordinasi

dengan

sejumlah

pihak

seperti

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera

6


Selatan, Bawaslu, Akademisi, dan lain sebagainya; Pembentukan Tim Kelompok Kerja; Pelaksanaan Rakor dan Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota serta sosialisasi tahapan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati; 2. Proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan; 3. Proses

penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7

(tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari ajudikasi di Bawaslu, PTUN, MA, DKPP hingga Mahkamah Konstitusi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERSIAPAN

BAB III

PELAKSANAAN

BAB IV BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH BAB V

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

BAB VI PENUTUP

7


BAB II PERSIAPAN

Pada proses persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan berbagai macam kegiatan mulai dari rapat konsolidasi Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan pejabat di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan hingga koordinasi dengan sejumlah pihak seperti : Kepolisian, Bawaslu dan terkait lainnya. Juga dilakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di beberapa bagian untuk melaksanakan dan memperlancar setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan.

Hal

yang

juga

penting

dilakukan

untuk

menyampaikan

dan

mensosialisasikan peraturan, program kegiatan dan kebijakan secara vertikal adalah dilaksanakannya

rapat

koordinasi

dan

bimbingan

teknis

tehadap

KPU

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan juga membentuk 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang termasuk dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.

2.1 REKRUTMEN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DAN REKRUTMEN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. Sebelum melasanakan rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten PALI dan KPU Kabupaten MURATARA, KPU Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu melakukan revisi jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota KPU di dua kabupaten tersebut, sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 191/KPU.Prov.006/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang revisi

8


jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten DOB Provinsi Sumatera Selatan dan surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Nomor : 585/KPU/IX/2015, tanggal 16 September 2015 tentang pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA). Setelah melalui tahapan administratif, tes kesehatan dan wawancara serta Fit and proper test di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, dan terpilihlah 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten PALI dan 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten MURATARA sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/BA/XI/2015 yaitu :

2.1.1 KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) 1. H. Hasyim, SE, M.Si 2. Santosa 3. Adi Chandra P, ST 4. Adella Rosita, SE 5. Avintri Sandi, S.Kom

9


2.1.2 KOMISIONER

KOMISI

PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN

MUSI

RAWAS UTARA (MURATARA) 1. Agus Mariyanto, S.Pd 2. Busairi, S.Pd.I 3. Bairizal, A.Md 4. Netty Herawati, S.Ag 5. Abdul Halim

Hal ini dikuatkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 84/KPTS/KPU.Prov/XI/2015, tanggal 09 November 2015, tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan Periode 20152019 (terlampir) dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 83/KPTS/KPU.Prov/XI/2015, tanggal 09 November 2015, tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2019 (terlampir)

Pelantikan Komisioner KPU Kabupaten Muratara dan Kabupaten PALI dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 di Ruang Media Center Gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang dilantik langsung oleh 10


Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Bpk. Aspahani, SE.Ak. MM.CA dan dihadiri oleh semua Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan juga Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Dan tanggal 11 November 2015 diselenggarakan Orientasi Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muratara dan Kabupaten Pali di Ruang Rapat Gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka berikut informasi tentang besaran anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Provinsi Sumatera Selatan:

11


No. Kabupaten

Anggaran (Rp) Ket. 11.144.310.200

1

No./Tanggal NPHD 11/PEMKAB/2015 dan 76/KPU/OKU/IV/Tahun 2015 Tgl. 29 April 2015 Ogan Komering 27/PEMKAB/2015 Ulu dan 136/KPU/OKU/VI/Tahun 2015 Tgl. 22 Juni 2015 (Addendum) 41/PEMKAB/2015 dan 175/ KPU/OKU/VI/Tahun 2015 Tgl. 24 Juli 2015 (Tambahan) Musi Rawas 003/V/NPHD/DPPKAD/2015 Tgl. 24 Maret 2015

11.144.310.200

Ogan Komering MOU/62/III/2015 Ulu Timur BA/01/MOU/KPU.OT/2015 Tgl. 09 Februari 2015 MOU/73/III/2015 270/27/BA/KPU.OT/2015 Tgl. 13 Mei 2015 (addendum) Ogan Komering 270/01/KPL-OKUS/2015 Ulu Selatan 20/KPU.OKUS/006.435497/IV/2015 Ogan Ilir 900/15/HIBAH/2015 006/KPTS.KPUOI/006.435466/V/2015 12 Mei 2015 Penukal Abab 13/KPTS/DPPKAD/2015 Lematang Ilir 11/KPU.Kab.006.435441/2015 Musi Rawas Utara 65/II/MRU/2015 90/KPU.Prov/006/2015

33.441.585.500

2

3

4 5

6 7

12.105.689.800

16.500.000.000

33.441.585.500

20.000.000.000 24.500.000.000

16.000.000.000 25.000.000.000

2.3 BADAN PENYELENGGARA AD-HOC Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tentunya

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

yang

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak akan mengikuti dan mentaati peraturan tersebut.

12


Adapun

pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dilakukan pada tanggal 19 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan paling lambat pada tanggal 8 Nopember 2015. 2.3.1 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) Di Kabupaten OKU terdapat 12 Kecamatan, 157 Desa/Kelurahan dan 714 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 471 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 4.998 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2.3.2 KABUPATEN MUSI RAWAS (MURA) Di Kabupaten MURA terdapat 14 Kecamatan, 199 Desa/Kelurahan dan 840 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten MURA memiliki

70

Pemungutan

Panitia Suara

Pemilihan (PPS)

Kecamatan

dan

5.880

(PPK),

Kelompok

199

Panitia

Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). 2.3.3 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR (OKUT) Di Kabupaten OKUT terdapat 20 Kecamatan, 312 Desa/Kelurahan dan 1.528 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 100 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 936

Panitia

Pemungutan

Suara

(PPS)

dan

10.696

Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2.3.4 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (OKUS) Di Kabupaten OKU terdapat 19 Kecamatan, 259 Desa/Kelurahan dan 790 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 95 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 777

Panitia

Pemungutan

Suara

(PPS)

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

13

dan

5.530

Kelompok


2.3.5 KABUPATEN OGAN ILIR (OI) Di Kabupaten Ogan Ilir terdapat 16 Kecamatan, 241 Desa/Kelurahan dan 817 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten Ogan Ilir memiliki

80

Pemungutan

Panitia Suara

Pemilihan (PPS)

Kecamatan

dan

7.353

(PPK),

Kelompok

723

Panitia

Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). 2.3.6 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdapat 5 Kecamatan, 71 Desa/Kelurahan dan 311 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 25 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 213 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 2.177 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2.3.7 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA) Di

Kabupaten

Musi

Rawas

Utara

terdapat

7

Kecamatan,

89

Desa/Kelurahan dan 398 Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 35 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 267 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 2.786 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dari data di atas maka dapat di tampilkan tabel sebagai berikut : NO

JNS WILAYAH

WILAYAH

JUMLAH PPK

JUMLAH PPS

JUMLAH TPS

JUMLAH KPPS

1

KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU

60

471

714

4.998

2

KABUPATEN

MUSI RAWAS

70

199

840

5.880

3

KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR

100

936

1.528

10.696

4

KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU SELATAN

95

777

790

5.530

5

KABUPATEN

OGAN ILIR

80

723

817

7.353

6

KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

25

213

311

2.177

7

KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA

35

267

398

2.786

Jumlah

7 Kabupaten

465

3.586

5.398

39.420

14


Dan jumlah TPS di atas dapat dibuat chart sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015. 7 (tujuh) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk 465 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 3.586 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 5.405 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 39.469 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2.4 LOGISTIK PILKADA SERENTAK Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 737/KPU/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal pelaporan dan pengawasan kegiatan penerimaan dan pendistribusian logistik, dengan jadwal pengadaan dan pendistribusiannya sebagai berikut : 1. Tanggal 10 September 2015 s/d 15 November 2015; Pengadaan yang dimaksud Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. 2. Tanggal 05 oktober 2015 s/d 08 Desember 2015; Pengadaan yang dimaksud Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan monitoring dan supervisi terkait logistik Pilkada pada tanggal 2-28 November 2015 guna mengetahui kesiapan kabupaten yang

15


melaksanakan Pilkada serentak, adapun kesiapan dari kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Guna memenuhi kebutuhan logistik Pilkada-nya KPU OKU melakukan proses

pelelangan,

untuk

surat

suara,

formulir

dan

hologram

dimenangkan oleh PT. Tacopa Raya sedangan untuk tinta sidik jari, sampul dan segel dimenangkan oleh CV. Cahaya Ogan Mandiri 17. KPU OKU menerima surat suara dan hologram pada tanggal 23 November 2015, formulir pada tanggal 29 November 2015 sedangkan tinta sidik jari, sampul dan segel di terima oleh KPU OKU dari CV. Cahaya Ogan Mandiri 17 pada tanggal 17 November 2015. Barang-barang tersebut didistribusikan pada tanggal 3 September 2015 (untuk Tinta sidik jari, sampul, segel dan hologram) sedangkan surat suara dan formulir didistribusikan pada tanggal 3-4 Desember 2015. Perlu kami ingatkan kembali bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebanyak 259.047 pemilih yang tersebar di 714 Tempat Pemungutan Suara tentunya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu membutuhkan sebanyak 265.523 lembar surat suara (setelah ditambah 2.5%). Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu:

16


No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 265.523

Didistribusikan 265.523

714

714

1.428 295.390 714 2.142 20.755 726 2.856

1.428 295.390 714 2.142 20.755 726 2.856

Keterangan

Tercukupi

2.4.2 Kabupaten Musi Rawas (MURA) Dalam

pemenuhan

kebutuhan

logistik

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten Musi Rawas melaksanakan proses pelelangan untuk pekerjaan pengadaan surat suara, formulir, tinta sidik jari, sampul, segel, hologram, bilik suara dimenangkan oleh CV. Cahaya Intan 12, sedangkan untuk alat kelengkapan TPS dimenangkan oleh CV. ATT, barang-barang tersebut diterima KPU MURA pada tanggal 25-26 November 2015 dan didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas: No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 310.332


840

840

1.680 348.742 840 2.520 24.417 854 3.360

1.680 348.742 840 2.520 24.417 854 3.360

Keterangan

Tercukupi

2.4.3 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Dalam

pemenuhan

kebutuhan

logistik

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaksanakan proses pelelangan untuk surat suara dimenangkan oleh CV. Tacopa Raya.

17


Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 498.649


1.528

1.528

3.056 566.855 1.528 4.584 58.146 3.096 6.112

3.056 566.855 1.528 4.584 58.146 3.096 6.112

Keterangan

Tercukupi

2.4.4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Guna memenuhi kebutuhan logistik Pilkada-nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan

Komering

Ulu

Selatan

melaksanakan

proses

pelelangan untuk pekerjaan pengadaan surat suara yang dimenangkan oleh PT. Mutiara Permata Bangsa, untuk formulir, segel dan hologram dimenangkan oleh CV. Pelangi dan untuk tinta sidik jari serta alat kelengkapan TPS dimenangkan oleh CV. Eka Praktis 98, untuk sampul dan bilik suara dimenangkan oleh CV. Anugrah 020202. Barang-barang tersebut diterima KPU OKUS bertahap dari tanggal 23 Oktober sd. 20 November 2015 dan didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan: No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 272.326


790

790

1.580 305.867 790 2.370 22.987 809 3.160

1.580 305.867 790 2.370 22.987 809 3.160

18

Keterangan

Tercukupi


2.4.5 Kabupaten Ogan Ilir (OI) Guna memenuhi kebutuhan logistik Pilkada-nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan proses pelelangan untuk pekerjaan pengadaan surat suara yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Intan 12, untuk formulir dimenangkan oleh CV. Padi Merunduk Grafika, untuk sampul dan segel dimenangkan oleh CV. Anugerah Jasa Abadi, dan untuk alat kelengkapan TPS dimenangkan oleh CV. Maju Utama. Barang-barang logistik tersebut diterima KPU OI secara bertahap dari tanggal 3 November sd. 23 November 2015 dan didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir: No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 302.275


817

817

1.634 343.178 817 2.451 23.758 833 3.268

1.634 343.178 817 2.451 23.758 833 3.268

Keterangan

Tercukupi

2.4.6 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Guna memenuhi kebutuhan logistik Pilkada-nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Penukal

Abab

Lematang

Ilir

melaksanakan

proses

pelelangan. Barang-barang logistik tersebut diterima KPU PALI secara bertahap dari tanggal 13 sd. 24 November 2015 dan didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir:

19


No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 132.905


311

311

622 147.806 311 933 9.040 316 1.244

622 147.806 311 933 9.040 316 1.244

Keterangan

Tercukupi

2.4.7 Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Guna memenuhi kebutuhan logistik Pilkada-nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan proses pelelangan untuk pekerjaan pengadaan surat suara, formulir, tinta sidik jari, sampul, segel dan hologram yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Intan 12. Barangbarang logistik tersebut diterima KPU MURATARA pada tanggal 28 November 2015 dan didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut rincian kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara: No. Jenis Logistik 1 Surat Suara Daftar Pasangan 2 Calon 3 Tinta Sidik Jari 4 Formulir 5 Template 6 Hologram 7 Segel 8 Kotak Suara 9 Bilik Suara

Kebutuhan 154.733


398

398

796 172.811 398 1.194 11.571 405 1.592

796 172.811 398 1.194 11.571 405 1.592

Keterangan

Tercukupi

Secara prinsip, pengadaan dan distribusi logistik Pilkada di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kendala yang berarti, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya Pilkada serentak sebagai agenda nasional. Juga dapat dipantau melalui Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum seperti chart di bawah ini yang dirilis per 9 Desember 2015 pkl. 12:07:26.

20


21


BAB III PELAKSANAAN

3.1. PENETAPAN

PESERTA,

NOMOR

URUT

DAN

DATA

DUKUNGAN

PASANGAN CALON Penetapan Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015, yang sebelumnya telah dilaksanakan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai dari tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 25 Juli 2015. Berikut informasi penetapan peserta, nomor urut dan data dukungan pasangan calon yang berkompetisi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan: 3.1.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu: Kuryana Aziz yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Johan Anuar yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat dan Partai NasDem. Sedangkan Hj. Percha Leanpuri yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan M. Nasir Agun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Partai Amanat Nasional, PKS, Hanura, PKPI dan PBB.

22


3.1.2. KABUPATEN MUSI RAWAS (MURA) Di Kabupaten Musi Rawas terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas ini yaitu: Ir. Hj. Ratna Machmud yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan H. M. Zabur Nawawi yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan dukungan dari Partai Demorat, Partai Amanat Nasional, Hanura, PKPI dan PBB. Sedangkan Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MM yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Hj. Suwarti, S.IP yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, Golkar dan Gerindra. H. Zulkarnain, SE yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Hj. Ratnawati, SKM yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 3 yang mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

3.1.3. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR (OKUT) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yaitu: H. M. Kholid MD yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Ferry Antoni, SE yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan

23


dukungan dari Partai NasDem, Demokrat, PDI Perjuangan, PKB. Sedangkan Edwar Jaya, SH yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan H. Sugeng Supriyanto, SP, MM yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Juanda, SE, MM yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 3 yang mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional, dan Hanura.

3.1.4. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (OKUS) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKUS yaitu: Popo Ali M, B.Com yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Sholihein Abuasir, Sp, M.Si yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKPI, Hanura, NasDem dan PKB, sedangkan H. A. Wahab Nawawi, S.Sos, MM yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan dr. Hj. Herawati Gatot, Sp.M yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Partai Bulan Bintang, PKS, PAN, PDI Perjuangan.

24


3.1.5. KABUPATEN OGAN ILIR (OI) Di Kabupaten Ogan Ilir terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir yaitu: Helmi Yahya yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan H. Muchendi Mahzareki, SE yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, PAN, PBB, Gerindra, dan PKB. Sedangkan AW. Nofiadi yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan AM. Ilyas Panji Alam yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Hanura, PKS. H. Sobli Rozali yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Prof. Dr. Taufik Toha, DEA yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 3 yang mencalonkan dari perseorangan.

25


3.1.6. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PALI yaitu: Ir. H. Heri Amalindo, MM yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Ferdian Andreas Lacony, S.Kom, MM yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PAN, NasDem, Demokrat, PBB, PKPI dan PKS. Sedangkan Sukarman, SH yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Al Marizan yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan. H. Eftiyani, SH yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan M. Mukhtar Jayadi, SH yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 3 yang mencalonkan juga dari perseorangan.

3.1.7. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA) Di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang terdaftar

dalam

pemilihan

Bupati

dan Wakil

Bupati

Kabupaten

MURATARA yaitu: Drs. H. Akisrofi Ayub, SH, M.Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Andi Wijaya, SE yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, PKS, Golkar dan PKB. Sedangkan Khairul Alamsyah, SE yang mencalonkan diri sebagai

26


Bupati berpasangan dengan Siti Nuriska PJ, SH, MH yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Partai Amanat Nasional, Gerindra, Demokrat, PKPI. Drs. H. M. Syarif Hidayat, MM yang mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan H. Devi Suhartoni yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati adalah pasangan nomor urut 3 yang didukung oleh Partai Hanura, PBB dan PDI Perjuangan.

Terdapat 19 pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 16 pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik dan 3 pasangan calon dari perseorangan, dan 17 orang laki-laki yang mencalonkan diri sebagai Bupati, 15 orang laki-laki yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, dan 2 orang perempuan yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan 4 orang perempuan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati.

3.2. DANA KAMPANYE PASANGAN CALON Sebelum mengupas dana kampanye pasangan calon peserta Pilkada Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam proses pelaporan dana kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

27


Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain : Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain. Laporan

Penerimaan

Sumbangan

Dana

Kampanye

(LPSDK)

adalah

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 3.2.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) Informasi dana kampanye pasangan calon Kuryana Aziz dan Johan Anuar (Nomor urut 1) serta Hj. Percha Leanpuri dan M. Nasir Agun (Nomor urut 2) hanya menyampaikan LADK, LPSDK dan LPPDK berikut informasi LADK, LPSDK dan LPPDK masing-masing pasangan calon tersebut:

28


3.2.1.1. Paslon Kuryana Aziz dan Johan Anuar Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 101.000.000,- (terbilang : seratus satu juta rupiah) yang disimpan di BNI dengan nomor Rekening 0930443377. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 2.001.000.000,- (terbilang : dua milyar satu juta rupiah). LPPDK sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,- (terbilang : nol rupiah) 3.2.1.2. Paslon Hj. Percha Leanpuri dan M. Nasir Agun Laporan Awal Dana Kampanye per tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 510.000.000,- (terbilang : lima ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 141-09-3601. LPPDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 500.772.470,- (terbilang : lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). LPPDK sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 360.200,- (terbilang : tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah). KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU

PASLON PESERTA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI

KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DITETAPKAN

ALAMAT KANTOR AKUNTAN

NILAI KONTRAK (Rp.)

1. Drs. H. Kuryana Aziz dan Drs. Johan Anuar, SH, MM.

Sarjono Budi Sudharnoto

Komplek Purnama Permai II Blok C No. 1 Pontianak.

50.754.000

2. Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA. dan Drs. H.M. Nasir Agun

James dan Komarianto

Gedung Multi Piranti Graha Lt.1 Ruang 101 Jl. Raden Intan II No.2 Duren Sawit Jakarta Timur.

48.950.000

29


3.2.2. KABUPATEN MUSI RAWAS (MURA) Informasi dana kampanye pasangan calon Ir. Hj. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi (Nomor urut 1) dan Ir. H. Hendra Gunawan, SH dan Hj. Suwarti, S.IP (Nomor urut 2) serta H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati, SKM (nomor urut 3) menyampaikan LADK dan LPSDK, berikut informasi LADK dan LPSDK

masing-masing pasangan calon

tersebut: 3.2.2.1. Paslon Ir. Hj. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (terbilang : dua puluh juta rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel Syariah dengan nomor Rekening 8803-01-03333. LPSDK sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 adalah nihil. 3.2.2.2. Paslon Ir. H. Hendra Gunawan, SH dan Hj. Suwarti, S.IP Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 497.175,- (terbilang: empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 1430926410, dan Rp. 222.000 (terbilang: dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di kas bendahara. LPSDK sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang: seratus juta rupiah). 3.2.2.3. Paslon H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati, SKM Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000,- (terbilang : dua ratus ribu rupiah) yang

disimpan

di

BRI

dengan

nomor

Rekening

012901017192535. LPSDK sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (terbilang: enam puluh lima juta rupiah).

30


KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2015 PASLON PESERTA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI

KABUPATEN MUSI RAWAS



NILAI KONTRAK (Rp.)

1. Ir. Hj. Ratna Mahmud dan H.M. Zabur Nawawi

Junaidi, Chairul dan Subyakto

Jl. Raya Kemayoran Lama No. 194 Blok B-3 Jakarta.

49.500.000

2. Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MM. dan Hj. Suwarti, S.IP.

Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah

Jl. Gatot Subroto Jakarta.

49.650.000

3.

Drs. Tanzil Junaidi Jl. Dr. M. Isa Palembang.

H. Zulkarnain, SE. dan Hj. Ratnawati Ibnu Amin, S.Km.

47.890.000

3.2.3. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR (OKUT) Informasi dana kampanye pasangan calon H. M. Kholid. MD dan Ferry Antoni, SE (Nomor urut 1) dan Edward Jaya, SH dan H. Sugeng Supriyanto, SP, MM (Nomor urut 2) serta Juanda, SE, MM dan H. Didi Apriadi, M.Ak (nomor urut 3) menyampaikan LADK dan LPSDK, berikut informasi LADK dan LPSDK masing-masing pasangan calon tersebut: 3.2.3.1. Paslon H. M. Kholid. MD dan Ferry Antoni, SE Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang: lima puluh juta rupiah) yang disimpan di BRI dengan nomor Rekening 56080101641753. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah nihil. 3.2.3.2. Paslon Edward Jaya, SH dan H. Sugeng Supriyanto, SP, MM. Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 77.524.163,- (terbilang: tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 166-09-30842. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah

31


sebesar Rp. 77.500.000,- (terbilang: tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 3.2.3.3. Paslon Juanda, SE, MM, dan Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.950.000,- (terbilang: empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di BRI dengan nomor Rekening 560801016470537. LPSDK sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 adalah nihil. KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 KABUPATEN





NILAI KONTRAK (Rp.)

1. H.M. Cholik MD dan Fery Antoni, SE.

Muhammad Adi

Jl. S. Parman No. 59 Padang Jati Bengkulu.

48.200.000

2. Edward Jaya, SH. dan H. Sugeng Supriyanto, SP, MM.


Jl. Raya Kemayoran Lama No. 194 Blok B3 Jakarta.

48.000.000

3. Juanda, SE, MM. dan Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak.

Weddie Adrianto dan Muhaemin

Jl. Pelita I No. 2D Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung.

45.500.000

3.2.4. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (OKUS) Informasi dana kampanye pasangan calon Popo Ali M, B.Com dan Sholehien Abuasir, SP, M.Si (Nomor urut 1) dan H. A. Wahab Nawawi, S.Sos, MM dan dr. Hj. Herawati Gatot, S.pM (Nomor urut 2) menyampaikan LADK dan LPSDK, berikut informasi LADK dan LPSDK masing-masing pasangan calon tersebut: 3.2.4.1. Paslon Popo Ali M, B.Com dan Sholehien Abuasir, SP, M.Si Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.650.000,- (terbilang: enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di Bank

32


SumselBabel dengan nomor Rekening 154-30-70024. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah Rp. 587.776.048 (terbilang: lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) 3.2.4.2. Paslon H. A. Wahab Nawawi, S.Sos, MM dan dr. Hj. Herawati Gatot, S.pM Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (terbilang: sepuluh juta rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 141-09-39612. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah Rp. 600.017.518,- (terbilang: enam ratus juta tujuh belas ribu lima ratus delapan belas rupiah). KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2015 KABUPATEN



1. Popo Ali M, B.Com. dan Sholehien Abuasir, SP, M.Si.



58.300.000

2.



58.250.000

H.A. Wahab Nawawi, S.Sos, MM. dan dr. Hj. Herawati Gatot, Sp.M.



NILAI KONTRAK (Rp.)

3.2.5. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OI) Informasi

dana

kampanye

pasangan

calon

Helmy

Yahya

dan

H. Muchendi Mahzareki, SE (Nomor urut 1) dan AW. Nofiadi dan AM. Iyas Panji Alam (Nomor urut 2) serta H. Sobli Rozali dan Prof. Dr. Taufik Toha, DEA (nomor urut 3) menyampaikan LADK dan LPSDK, berikut informasi LADK dan LPSDK masing-masing pasangan calon tersebut :

33


3.2.5.1. Paslon Helmi Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 301.200.000,- (terbilang: tiga ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 171-30-70083. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.641.200.000,- (terbilang: satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). 3.2.5.2. Paslon AW. Nofiadi dan AM. Iyas Panji Alam Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015

sebesar

Rp.

1.000.000,-

di

rekening

khusus,

Rp. 31.979.250,- di kas bendahara dan 1.770.000,- dalam bentuk barang. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: lima ratus juta rupiah). 3.2.5.3. Paslon H. Sobli Rozali dan Prof. Dr. Taufik Toha, DEA Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 27 Agustus 2015

sebesar

Rp.

5.000.000,-

di

rekening

khusus,

Rp. 1.000.000,- di Rekening Bank Bukopin dan 4.000.000.000,di kas bendahara. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 592.535.000,- (terbilang: lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN ILIR TAHUN 2015 KABUPATEN

OGAN ILIR




NILAI KONTRAK (Rp.)

1. H. Helmi Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE.


Jl. Raya Kemayoran Lama No. 194 Blok B3 Jakarta.

48.510.000

2. AW. Nofiadi Mawardi, S.Psi. dan H.M. Ilyas Panji Alam, SH, SE, MM.

Noor Salim, Nursehan dan Sinaraharjha

Jl. Ciputra Raya No. 7 Jakarta.

48.510.000

34


3.

Ir. H. Sobli Rozali, M.Si. dan Prof. DR. Ir. H.M. Taufik Toha, DEA.



49.824.500

3.2.6. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) Informasi dana kampanye pasangan calon Ir. H. Heri Amalindo, MM dan Ferdian Andreas Lacony, S.Kom, MM (Nomor urut 1) dan Sukarman, SH dan Al Marizan (Nomor urut 2) serta H. Eftiani, SH dan M. Mukhtar Jayadi, SH (nomor urut 3) menyampaikan LADK dan LPSDK, berikut informasi LADK dan LPSDK masing-masing pasangan calon tersebut; 3.2.6.1. Paslon Ir. H. Heri Amalindo, MM dan Ferdian Andreas Lacony, S.Kom, MM Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- di rekening khusus, Rp. 7.372.700,- di kas bendahara, dan 2.627.300,- dalam bentuk barang. LPSDK sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 adalah Rp. 555.000.000,- (terbilang: lima ratus lima puluh lima juta rupiah). 3.2.6.2. Paslon Sukarman, SH dan Al Marizan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (terbilang: seratus ribu rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 157-09-98863. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah nihil. 3.2.6.3. Paslon H. Eftiyani, SH dan M. Mukhtar Jayadi, SH Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (terbilang: seratus ribu rupiah) yang disimpan di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 11200-1121941-2. 35


LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah nihil. KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) TAHUN 2015 NILAI KONTRAK (Rp.)

KABUPATEN




1. Ir. H. Heri Amalindo, MM. dan Ferdian Andreas Lacony S.Kom,MM.

Drs. H. Suparman Ak.

Jl. Kandis Jaya I No. 968 Swadaya Palembang

48.906.000

2. Sukarman, SH. Almarizan

dan



48.785.000

H. Eftiyani SH. dan Mukhtar Jayadi, SH.

Weddie Andriyanto dan Muhaemin


48.796.000

3.


3.2.7. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA) Dalam laman SITaP khusus laman kelola informasi dana kampanye pasangan calon Drs. H. Akisrofi Ayub, SH, M.Si dan Andi Wijaya, SE (Nomor urut 1) dan Khairul Alamsyah, SE dan Siti Nuriska PJ, SH, MH (Nomor urut 2) serta Drs. H. M. Sarif Hidayat, MM dan H. Devi Suhartoni (nomor urut 3) menyampaikan LADK dan pasangan Drs. H. M. Sarif Hidayat, MM dan H. Devi Suhartoni yang baru menyampaikan LPSDK, berikut informasi LADK dan LPSDK

masing-masing pasangan calon

tersebut; 3.2.7.1. Paslon . H. Akisrofi Ayub, SH, M.Si dan Andi Wijaya, SE Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000,- (terbilang: dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di BCA dengan nomor Rekening 0570711661. 3.2.7.2. Paslon Khairul Alamsyah, SE dan Siti Nuriska PJ, SH, MH Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015

sebesar

Rp.

36

5.000.000,-

di

rekening

khusus,


Rp. 42.426.000,- di kas bendahara dan Rp. 2.574.000,- dalam bentuk barang. 3.2.7.3. Paslon H. M. Sarif Hidayat, MM dan H. Devi Suhartoni Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.821.350,- (terbilang: sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang disimpan di Bank SumselBabel dengan nomor Rekening 14309-26411. LPSDK sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 447.194.058 (terbilang: empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah. KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 PASLON PESERTA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI

KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA



NILAI KONTRAK (Rp.)

1. Drs. H. Akisropi Ayub dan Andi Wijaya, SE.



49.500.000

2. Khairul Alamsyah, SE. dan Siti Nuriska Putri Jaya, SH, MH.

Weddie Andriyanto dan Muhaemin


49.400.000

3.

Muhammad Adi

Jl. S. Parman No. 59 Padang Jati Bengkulu.

49.250.000

Drs. H.M. Syarif Hidayat HD, MM. dan H. Devi Suhartoni

3.3. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH Guna menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU Provinsi Simatera Selatan harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, mulai dari pantarlih di tingkat yang paling bawah hingga KPU Pusat wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda. Untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih, KPU menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang membantu

37


pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu. Sistem ini terus dikembangkan sampai saat ini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih tersebut, KPU telah berhasil mendorong sejumlah nilai diantaranya: Pertama,

transparan.

Setiap

aktifitas

penambahan,

penghapusan

dan

perbaikan data pemilih tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaian informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU; Ketiga, Partisipatif. Dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan maka partisipasi untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.

Mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Tahapan untuk Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilukada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

38


39


3.3.1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) DP4 merupakan kumpulan data penduduk warga negara Indonesia yang dipakai sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Berkas DP4 barulah sekedar data, belum menjadi daftar sehingga namanama yang terdaftar didalamnya masih berupa kumpulan data yang perlu dilakukan updating oleh Kemendagri untuk keperluan persoalan pemilu. Data DP4 dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari kabupaten atau kota yang berdasarkan dari KTP. Selain dari data KTP, pengolahan DP4 juga berdasarkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap keluarga. Dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, maka proses Pemutakhiran DP4 dimulai dari tanggal 03 Juni sampai dengan 24 Juni 2015. DP4 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan sinkronisasi, langkah awal penyandingan data, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghapusan data ganda dan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai

politik

tingkat

Kabupaten/Kota,

dan

wajib

bagi

KPU

Kabupaten/Kota untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan dan penelitian DP4 dengan DPT. Selain itu, DP4 yang diterima oleh KPU dalam pemutakhirannya harus memperhatikan DPT pada Pemilu Terakhir, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. 3.3.2. Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Tahapan coklit data pemilih dilakukan oleh Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan coklit ini telah berlangsung dari tanggal 15 Juli hingga 19 Agustus 2015. Dalam proses coklit ini, Pantarlih akan mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Dimana data pemilih ini merupakan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Pantarlih pertama kali harus melakukan pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat 40


apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya, apakah ada warga

yang

pindah,

pendatang,

meninggal,

pensiun

atau

pun

penambahan KK, memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Pendataan mencakup kebenaran data dan penyesuaian dengan syarat-syarat menjadi pemilih. Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian pantarlih melakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan melakukan wawancara langsung. Menanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih, memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomor KTP, KK, alamat, dan seterusnya. Kemudian, bertanya apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, apakah ada anggota keluarga yang terdaftar namun sudah meninggal, pindah, pensiun, TNI/POLRI, cacat, gangguan jiwa. Kemudian mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari Pemilu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pantarlih akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). 3.3.3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Selesai coklit pada tanggal 19 Agustus 2015, maka data yang telah diverifikasi kemudian diinput oleh PPK. KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 1 s/d 2 September 2015, dimana jumlah badan penyelenggara dan jumlah pemilih di 7 (tujuh) Kabupaten adalah sebagai berikut : Jumlah TPS

: 5.397 TPS

Jumlah Desa/Kelurahan

: 1.328 Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan

: 93 Kecamatan

Jumlah Pemilih

: 1.895.433 orang

Berikut ini hasil Rekapitulasi Data Pemilih Sementara dari 7 (tujuh) kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak:

41

Laporan Pilkada Serentak Tahun 2015 dalam Provinsi Sumatera Selatan REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI 7 (TUJUH) KABUPATEN SE-SUMATERA SELATAN NO

NAMA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KEC.

JUMLAH DESA/KEL

JUMLAH TPS

JUMLAH PEMILIH L

P

KETERANGAN

L+P

1

OGAN KOMERING ULU

12

157

713

130.640

127.669

258.309

2

MUSI RAWAS

14

199

840

157.843

151.845

309.693

3


20

312

1.528

248.779

240.808

489.587

4


19

259

790

141.602

132.454

274.056

5

OGAN ILIR

16

241

817

140.313

141.173

281.486

6


5

71

311

64.172

66.172

130.344

7

MUSI RAWAS UTARA

7

89

398

76.776

75.182

151.958

93

1.328

5.397

960.125

935.303

1.895.433

TOTAL

kurang 5 pemilih karena tidak ada jenis kelamin

Setelah itu, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati DPS, dan menunggu masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 10 s/d 19 September 2015. Masyarakat diminta

proaktif

mencermati

DPS

yang

diumumkan

di

kantor

desa/kelurahan. Mengingat, KPU menginginkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Setelah masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjangnya akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksi tersebut lalu kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar segera melapor ke PPS setempat. Perbaikan DPS dilakukan sejak tanggal 20 sampai 25 September 2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan atau DPSHP tingkat Kelurahan dilakukan tanggal 26 s/d 28 September 2015 sedangkan Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan dilakukan tanggal 29 s/d 30 September 2015.

42


Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang disabilitas di setiap TPS. 3.3.4. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Proses penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan

kegiatan

penyerahan

DPSHP

akhir

kepada

KPU

Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PPS melalui PPK. Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 1 s/d 2 Oktober 2015 dan dilaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, dimana jumlah badan penyelenggara dan jumlah pemilih di 7 (tujuh) Kabupaten adalah sebagai berikut: Jumlah TPS

: 5.398 TPS

Jumlah Desa/Kelurahan

: 1.328 Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan

: 93 Kecamatan

Jumlah Pemilih

: 1.889.505 orang

43


Berikut ini hasil Rekapitulasi Data Pemilih Tetap dari 7 (tujuh) kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak: REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI 7 (TUJUH) KABUPATEN SE-SUMATERA SELATAN NO

NAMA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KEC.

JUMLAH DESA/KEL

JUMLAH TPS

JUMLAH PEMILIH L

P

KETERANGAN L+P

1

OGAN KOMERING ULU

12

157

714

131.151

127.896

259.047

2

MUSI RAWAS

14

199

840

154.297

148.466

302.763

19

259

790

137.435

128.249

265.684

20

312

1.528

246.744

239.743

486.487

16

241

817

146.795

148.107

294.902

3 4

OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR

5

OGAN ILIR

6


5

71

311

63.731

65.932

129.663

7

MUSI RAWAS UTARA

7

89

398

76.179

74.780

150.959

93

1.328

5.398

956.332

933.173

1.889.505

TOTAL

Sesuai dengan data tabel di atas maka dapat dibuatlah chart sebagai berikut:

44


45


Terdapat sejumlah hal yang dikemukakan oleh KPU Kabupaten/Kota pada saat rekapitulasi DPT yaitu: Musi Rawas: Pembentukan TPS di Kabupaten Mura berdasarkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sebelumnya. Akan terjadi Kendala apabila TPS tersebut dikurangi maka berpotensi mengakibatkan berkurangnya partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Analisis pengurangan jumlah pemilih dari DPS ke DPT sebanyak 6.921 orang dikarenakan adanya jumlah pemilih yang tersaring namun ada juga penambahan pemilih baru. Musi Rawas Utara: Analisis Jumlah Pemilih di TPS yang kurang dari 500 orang: a. Akan lebih mempersulit pemilih untuk menjangkau lokasi (jarak

TPS

tempuh antara rumah pemilih dengan lokasi TPS semakin

jauh), b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya (jikalau jarak rumah pemilih dengan lokasi TPS jauh, otomatis masyarakat cenderung enggan untuk datang ke TPS karena membutuhkan biaya dan transportasi bagi pemilih). OKU: Untuk pemilih per TPS yang kurang dari 500 disebabkan letak geografis yang berjauhan antar TPS di satu desa. OKU Selatan: Masih banyak TPS di Kabupaten OKU Selatan yang jumlah pemilihnya di bawah 500 disebabkan karena : dalam 1 (satu) TPS jumlah pemilih banyak yang melebihi 800, oleh karena itu TPS tersebut dibagi menjadi 2 (dua) TPS, selain itu letak geografis yang di dominasi daerah berbukit dengan mata pencaharian penduduk yang berkebun dimana letaknya jauh dari desa tempat tinggal ikut menentukan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS. OKU Timur: Untuk pemilih per TPS yang kurang dari 500 disebabkan banyak pemekaran desa dan memang pemilih di desa itu kurang dari 400 pemilih dan untuk dilakukan penggabungan dengan desa lain tidak memungkinkan karena letak geografis yang jauh. Selain itu, dari segi

46


faktor keamanan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah TPS karena apabila TPS jauh dari desa mereka maka pemilih tidak mau datang ke TPS dikarenakan keamanan rumah yang ditinggalkan tidak terjamin.

Pada proses Daftar Pemilih Sementara

(DPS) terjadi

pengurangan dimana masih banyak ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih yaitu pemilih ganda, meninggal dunia, dibawah umur, pindah domisili, dan TNI/Polri. Penurunan dari DPS ke DPT yaitu 3.100 orang, penyaringan DPS sebanyak 16.415 orang, penambahan pemilih baru 13.315 orang dimana pemilih pemula sebanyak 1.996 orang. Ogan Ilir: Masih banyak TPS di Kabupaten Ogan Ilir yang jumlah pemilihnya di bawah 500 disebabkan karena: letak geografis yang berjauhan dan sebagian harus di tempuh dengan jalan perairan. PALI: Untuk pemilih per TPS yang kurang dari 500 disebabkan karena letak kondisi geografis daerah dimana TPS yang satu dengan yang lain berjauhan dan apabila jumlah TPS dikurangi dikhawatirkan akan mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih menjadi berkurang.

3.3.5. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam melakukan perbaikan DPT sejak 13 Oktober 2015, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan ulang DPT di lapangan melalui

47


Pantarlih dan PPS. Termasuk pula partisipasi aktif Bawaslu dalam melakukan

pengawasan

terhadap

perbaikan

DPT.

Pengawasan

dilakukan dengan metode mengawasi langsung KPU Kab/Kota dalam perbaikan DPT di lapangan. Data yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan perbaikan DPT adalah data dari KPU dan data yang dimiliki Bawaslu hasil temuan pengawasan di lapangan. Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sesuai PKPU Nomor 4 tahun 2015, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lainnya. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya DPT. Sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 pada tanggal 27 s/d 28 Oktober 2015. Berikut ini tabel hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan oleh 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan:

48


18


3.3.6. Proses-proses yang Dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensukseskan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam proses penyempurnaan daftar pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan sangat berperan untuk suksesnya pemutakhiran daftar pemilih, baik itu dalam proses DPS, DPSHP, DPT, sampai dengan DPTb-1. KPU Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk melakukan monitoring dan supervisi baik langsung ke lapangan ataupun melalui surat dan alat komunikasi lainnya. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 1. KPU Provinsi dengan suratnya nomor: 126/KPU.Prov-006/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Serentak Tahun 2015 di Kabupaten se-Sumsel, yang intinya

agar KPU

Kabupaten melaksanakan : 

Tahapan Pemutakhiran sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2015



Sosialisasi dan bimtek dengan mengundang PPK, PPS



Operator Sidalih Kabupaten melakukan penginputan ke aplikasi Sidalih dari hasil coklit PPDP

2. KPU Provinsi dengan suratnya nomor: 150/KPU.Prov-006/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Analisis DP4 dan Coklit Data Pemilih, yang intinya KPU Kabupaten agar melakukan analisis DP4 yang disampaikan oleh KPU RI dan memastikan PPDP telah terbentuk serta telah mendapatkan sosialisasi dan buku panduan tata cara Coklit. 3. KPU Provinsi dengan suratnya nomor : 234/KPU.Prov-006/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Pemutakhiran Data DPS ke DPSHP Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten se-Sumsel, yang intinya agar KPU Kabupaten melaksanakan pemutakhiran dan melaporkan

data

pemilih

bertambah

atau

berkurang,

dan

memastikan jumlah pemilih di DPT sama dengan jumlah pemilih di aplikasi Sidalih serta melaporkan apa sebabnya TPS kurang dari 500 pemilih dan apabila memungkinkan TPS bisa digabung.

50


4. KPU Provinsi dengan suratnya nomor: 256/KPU.Prov-006/X/2015 tanggal 23 Oktober

2015

perihal Himbauan Mengenai Identitas

Kependudukan yang intinya agar jajaran pemerintahan di 7 (tujuh) Kabupaten

mengeluarkan

identitas

kependudukan

atau

surat

keterangan domisili yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. 5. KPU Provinsi dengan suratnya nomor: 257/KPU.Prov-006/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Instruksi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten se-Sumsel yang intinya agar KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap DPT yang terindikasi terdapat data ganda berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel. 6. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan supervisi ke Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu: 

Monitoring dan Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak di Sumatera Selatan dari tanggal 01 September s/d 03 September 2015;



Monitoring dan Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih tentang rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak di Sumatera Selatan dari tanggal 27 Oktober s/d 29 Oktober 2015.

51


BAB IV BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

4.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015 (terlampir), tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut: 4.1.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Kuryana Aziz dan Sdr. Drs. Johan Anuar, SH, MM dengan perolehan suara sebanyak 115.208 (Seratus lima belas ribu dua ratus delapan) suara, atau sebesar 60,90% (Enam puluh koma sembilan puluh persen); 4.1.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdri. Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA dan Sdr. Drs. H. M. Nasir Agun dengan perolehan suara sebanyak 73.954 (Tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara, atau sebesar 39,11% (Tiga puluh sembilan koma sebelas persen). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 12.00 WIB. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan atas penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang tertuang dalam Form Model DB2-KWK (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015) yakni tentang : 1. Saksi tidak menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten karena menduga hasil ini terjadi akibat adanya indikasi keterlibatan aparatur pemerintah mulai dari Pj. Bupati, SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan pengurus RT secara terstruktur sistematis dan

52


masif dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015. 2. Sebagai tambahan tidak tertulis di formulir Kejadian khusus Model DB2KWK, yakni Permasalahan DPT, masih terdapat pemilih ganda dan; 3. Pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye. Dan pokok perkara yang diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Hj. Percha Leanpuri, B.Bus MBA. dan Drs. H.M. Nasir Agun adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, dan mendaftarkan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konsitusi oleh pasangan nomor urut 2 pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.54. WIB.

4.2. KABUPATEN MUSI RAWAS (MURA) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 (terlampir), tanggal 17 Desember

2015

Tentang

Penetapan

Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut: 4.2.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdri. Ratna Macmud dan Sdr. H. M. Zabur Nawawi dengan perolehan suara sebanyak 81.196 (Delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam) suara, atau sebesar 43,96% (Empat puluh tiga koma sembilan puluh enam persen); 4.2.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Hendra Gunawan dan Sdri. Hj. Suwarti dengan perolehan suara sebanyak 83.236 (Delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) suara, atau sebesar 45,06% (Empat puluh lima koma nol enam persen); 4.2.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Zulkarnain, SE dan Sdr. Ratnawati dengan perolehan suara sebanyak 20.281 (Dua puluh ribu dua ratus delapan puluh satu) suara, atau sebesar 10,98% (Sepuluh koma sembilan puluh delapan persen).

53


Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.40 WIB. 4.3. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR (OKUT) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 270/34/KPTS/KPU-OT/2015 (terlampir),

tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut: 4.3.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. M. Kholid MD dan Sdr. Fery Antoni, SE dengan perolehan suara sebanyak 180.677 (Seratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara, atau sebesar 58,55% (Lima puluh delapan koma lima puluh lima persen); 4.3.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Edward Jaya, SH dan Sdr. Sugeng Supriyanto, SP, MM dengan perolehan suara sebanyak 104.576 (Seratus empat ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara, atau sebesar 33,89% (Tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen); 4.3.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Juanda, SE, MM dan Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak dengan perolehan suara sebanyak 23.334 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara, atau sebesar 7,56 % (Tujuh koma lima puluh enam persen). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 11.30 WIB. 4.4. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (OKUS) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan

Komering

Ulu

Selatan

Nomor:

44/KPTS/KPU.OKUS/006.435497/XII/2015 (terlampir), tanggal 16 Desember

54


2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut: 4.4.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Popo Ali Martopo, B.Commerce dan Sdr. Sholehien Abuasir, SP, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 122.096 (Seratus dua puluh dua ribu sembilan puluh enam) suara, atau sebesar 64,22% (Enam puluh empat koma dua puluh dua persen); 4.4.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. A. Wahab Nawawi, S.Sos, MM dan Sdri. dr. Hj. Herawati Abdullah Manjan, S.Pm dengan perolehan suara sebanyak 68.029 (Enam puluh delapan ribu dua puluh sembilan) suara, atau sebesar 35,78% (Tiga puluh lima koma tujuh puluh delapan persen). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.55 WIB. 4.5. KABUPATEN OGAN ILIR (OI) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: Desember

074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015 2015

Tentang

Penetapan

(terlampir),

Rekapitulasi

Hasil

tanggal

16

Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut: 4.5.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Helmy Yahya dan Sdr. H. Muchendi Mahzareki, SE dengan perolehan suara sebanyak 94.464 (Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat) suara, atau sebesar 43,54% (Empat puluh tiga koma lima puluh empat persen); 4.5.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. AW. Nofiadi Mawardi, S.Psi dan Sdr. HM. Ilyas Panji Alam, SH, SE, MM dengan perolehan suara sebanyak 107. 578 (Seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara, atau sebesar 49,58% (Empat puluh sembilan koma lima puluh delapan persen);

55


4.5.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. Sobli, M.Si dan Sdr. Prof. DR. Ir. H. M. Taufik Toha, DEA dengan perolehan suara sebanyak 14.935 (Empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, atau sebesar 6,88% (Enam koma delapan puluh delapan persen). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.50 WIB. Saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak menuliskan keberatan saksi ataupun catatan kejadian khusus (form DB2-KWK) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Ogan Ilir, namun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 1 yaitu H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki, SE. masih mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut: 1. DPT di 3 Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir dengan indikasi masih terdapat pemilih ganda dan belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir sampai hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015. 2. Pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye. 3. Diduga adanya money politik. dan Pasangan ini mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konsitusi pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 10.33. WIB. Untuk lebih lengkapnya permasalahan yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir di kupas lebih mendalam di BAB V (PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN).

4.6. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Penukal

Abab

Lematang

Ilir

Nomor:

71/Kpts/KPU-Kab-

006.111804/2015 (terlampir), tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut:

56


4.6.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Ir. H. Heri Amalindo, MM dan Sdr. Ferdian Andreas Lacony, S.Kom, MM dengan perolehan suara sebanyak 66.377 (enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara, atau sebesar 75,16% (Tujuh puluh lima koma enam belas persen); 4.6.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Sukarman, SH dan Sdr. Almarizan dengan perolehan suara sebanyak 1.851 (Seribu delapan ratus lima puluh satu) suara, atau sebesar 2,10% (Dua koma sepuluh persen); 4.6.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. H. Eftiyani, SH dan Sdr. M. Mukhtar Jayadi, SH dengan perolehan suara sebanyak 20.091 (Dua puluh ribu sembilan puluh satu) suara, atau sebesar 22,75% (Dua puluh dua koma tujuh puluh lima persen). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 12.00 WIB. 4.7. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA) Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 05/KPTS/KPU-MRU/XII/2015 (terlampir), tanggal 16 Desember

2015

Tentang

Penetapan

Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut: 4.7.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Akisropi Ayub dan Sdr. Andi Wijaya dengan perolehan suara sebanyak 32.269 (Tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara, atau sebanyak 33,27% (Tiga puluh tiga koma dua puluh tujuh persen); 4.7.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Khairul Alamsyah dan Sdr. Siti Nurizka Putri Jaya dengan perolehan suara sebanyak 24.930 (Dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, atau sebanyak 25,70% (Dua puluh lima koma tujuh puluh persen);

57


4.7.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. M. Syarif. HD dan Sdr. Devi Suhartoni dengan perolehan suara sebanyak 39.851 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu) suara, atau sebanyak 41,03% (Empat puluh satu koma nol tiga persen). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.30 WIB. Persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2015: dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum menetapkan target partisipasi pemilih sebesar 77,5%, dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat mencapai angka 68.74%. Data tersebut dihimpun dari form DB-1 KWK. Berikut rincian persentasenya: NO 1 2 3 4 5 6 7

KABUPATEN/KOTA OKU Musi Rawas OKU Timur OKU Selatan Ogan Ilir PALI Musi Rawas Utara Jumlah

DATA PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH 264.358 192.690 302.713 190.542 489.419 330.679 267.127 193.648 306.996 220.443 131.437 89.411 152.670 98.778 1.914.720 1.316.191

PARTISIPASI 72,89% 62,94% 67,57% 72,49% 71,81% 68,03% 64,70% 68,74%

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pilkada serentak tahun 2015: Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya didasarkan target sebesar 75%, dalam pelaksanaannya partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada serentak tahun 2015 mencapai angkat 69,91%. Dengan rincian data sebagai berikut: NO KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 6 7

OKU Musi Rawas OKU Timur OKU Selatan Ogan Ilir PALI Musi Rawas Utara Jumlah

DATA PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH PARTISIPASI PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN 130.704 95.895 73,37% 241.304 168.155 69,69% 154.593 113.267 73,27% 128.964 92.569 71,78% 75.629 49.216 65,08% 66.918 46.956 70,17% 148.673 95.881 64,49% 946.785 661.939 69,91%

58


Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya: Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya didasarkan target sebesar 75%, dan dalam pelaksanaannya partisipasi disabilitas sebesar 80,95% atau melampaui target sebesar 8,15%. Dengan rincian data persentase sebagai berikut: NO KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 6 7

Ogan Ilir OKU OKU Timur OKU Selatan Musi Rawas Musi Rawas Utara PALI Jumlah

DATA PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH PARTISIPASI DISABILITAS DISABILITAS DISABILITAS 68 53 77,94% 92 91 98,91% 182 130 71,43% 58 40 68,97% 11 8 72,73% 5 5 100,00% 88 81 92,05% 504 408 80,95%

59


BAB V PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Tentunya tiada gading yang tak retak begitupun dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2015 dalam Provinsi Sumatera Selatan, terdapat sejumlah KPU Kabupaten yang mendapatkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan, bahkan terdapat juga permasalahan yang menempuh jalur hukum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berikut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang mengikuti proses hukum;

5.1. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN 5.1.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapat gugatan dari Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa (LIPPB) melalui PTUN Palembang dengan gugatan No. 52/G/2015/PTUN-PLG tanggal 13 Oktober 2015, sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2015 dengan agenda pemeriksaan persiapan, dengan putusan tidak diterima (terlampir). Selain mendapatkan gugatan di PTUN Palembang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu juga mendapatkan gugatan dari pasangan calon nomor urut 2 di Mahkamah Konstitusi dengan gugatan nomor 77-PHPBUP-XIV-2016 dan dengan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering

Ulu

No.

34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015

Tentang

Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015; 3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor: 82/KPU/OKU/2015, tanggal 16 Desember 2015;

60


4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama pasangan calon H. Kuryana Aziz dan Drs. Johan Anwar, SH, MM dan/atau memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu; 5. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan Putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia mengawasi dan melaporkan hasil dari PSU di Kabupaten Ogan Komering ulu.

5.1.2. KABUPATEN MUSI RAWAS Berdasarkan hasil verifikasi materiil pengaduan pada laman Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Musi Rawas mendapatkan gugatan sebagai berikut: Nomor Tanggal

: No. 106/I-P/ L-DKPP/ 2015 : 04-09-2015

Teradu

: Ketua & Anggota KPU Kab. Musi Rawas

Pengadu

: Hepriyadi, SH. MH (Advokat) Selaku Kuasa Dari:Ngadi, S.Ip (Anggota DPRD Musi Rawas)

Pokok Perkara

: 1. Bahwa Pengadu keberatan atas Keputusan KPU Kab. Musi Rawas No. 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi rawas tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dimana Pengadu tidak ditetapkan sebagai Paslon; 2. Bahwa Keputusan tersebut berdasar atas kesimpulan (Summary Of Finding) yang dikeluarkan Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Pilkada Sumsel tertanggal 3 Agustus 2015; 3. Bahwa berdasar Kesimpulan Dari Tim Pemeriksa setelah hasil pemeriksaan ulang terhadap Pengadu pada tanggal 30 Agustus 2015, Pengadu tidak pernah diperiksa kesehatannya pada tanggal tersebut; 4. Bahwa tanggal 14 Agustus 2015 Panwaslih Kab. Musi mengeluarkan Surat untuk KPU Kab. Musi Rawas untuk memberikan penjelasan terkait Pelaksanaan Test Kesehatan namun sampai sekarang rekomendasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh KPU Kab. Musi Rawas; 5. Bahwa Batas akhir pemeriksaan Kesehatan adalah pada tanggal 2 Agustus 2015 dengan demikian jadwal 61


pemeriksaan tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 2 tahun 2015. Alat Bukti

: 1. SK KPU No. 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi rawas tahun 2015; 2. Tanda Terima Pendaftaran Atas Pasangan Calon Hj. Ratna Mahmud Amin dan Ngadi, S.Ip; 3. Kesimpulan (Summary Finding) dari Tim Pemeriksa Kesehatan Pilkada Sumsel; 4. Surat Panwas Kab. Musi Rawas tanggal 14 Agustus 2015 tentang status pemberitahuan tentang status laporan.

Hasil

: Dismiss

Keterangan : Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas

Tahun

2015

yang

dibuat

270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015

dalam

(formulir

Berita

model

Acara

DB-KWK).

Nomor tidak

terdapat kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi pasangan calon (formulir model DB2-KWK). Akan tetapi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor urut 1 (satu) yakni Ir. Hj. Ratna Mahmud dan H. M. Zabur Nawawi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015, dan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konsitusi pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.19 WIB. Dan sampai selesai ditulisnya laporan ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih menunggu giliran sidang yang rencananya akan mulai pada tanggal 8 Januari 2016.

5.1.3. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR (OKUT) Berdasarkan surat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan No. : 0130/Bawaslu/Sumsel/IX/2015 (terlampir) tanggal 01 September 2015 perihal Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Bupati dan wakil Calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur. KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi

Sumatera

Selatan

62

dengan

surat

nomor


219/KPU/Prov.006/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal tindak lanjut surat BAWASLU Provinsi Sumsel dan setelah dilakukan klarifikasi dan kajian hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan maka KPU Kabupaten OKU Timur dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor: 230/KPU.Prov.006/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal Teguran Tertulis (terlampir).

5.1.4. KABUPATEN OGAN ILIR (OI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (a), (b) PKPU Nomor 25 Tahun 2013, yaitu kategori pelanggaran administrasi Pemilu yang mencangkup penyimpangan terhadap; Pelanggaran administrasi dalam tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelanggaran administrasi dalam prosedur, mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu dan pelanggaran kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu. Selanjutnya dari hasil klarifikasi dan kajian hukum terhadap pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, maka KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan sanksi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir berupa Teguran Tertulis. (Terlampir) Selain itu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Ogan Ilir juga mendapat gugatan dari Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa (LIPPB) di PTUN Palembang dengan gugatan No. 51/G/2015/PTUN-PLG tanggal 13 Oktober 2015, sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2015 dengan agenda pemeriksaan persiapan, dengan putusan tidak diterima (info perkara terlampir).

63


Tidak berhenti disitu pihak penggugat juga melayangkan gugatannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan hasil verifikasi materiil pengaduan sebagai berikut; Nomor Tanggal Teradu Pengadu Pokok Perkara

Alat Bukti

Hasil

: No. 246/I-P/ L-DKPP/ 2015 : 07-12-2015 : Ketua dan Anggota KPU Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan : Syamsul Bahri Radjam, SH dkk. (Kuasa dari H. Helmy Yahya Calon Bupati Ogan Ilir) : 1. Pada tanggal 18 November 2015 Tim pemenangan Helmy Yahya dan Muchendi Mahzareki menerima DPT dari KPU Ogan Ilir yang kemudian dianalisa dan ditemukan kejanggalan dari DPT berupa Nama dan NIK ganda atau lebih dari satu di beberapa TPS; 2. Pada tanggal 30 Tim Kampanye melaporkan hal tersebut ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dilanjutkan dengan dilaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor surat 014/BHP-bw/XI/2015; 3. Bahwa sampai dengan pengaduan ini dilakukan ke DKPP pengaduan tersebut KPU dan Bawaslu Provinsi Sumsel tidak memberikan tanggapan atas pengaduan kami tersebut; 4. Atas kejadian tersebut Pengadu menduga ada pelanggaran kode etik oleh KPU Ogan Ilir dengan mengabaikan laporan Pengadu serta menetapkan dan membiarkan DPT bermasalah dimaksud sampai pada hari pemungutan suara. : 1. Print out DPT yang diduga digandakan 2. Softcopy DPT yang diduga digandakan 3. Keterangan saksi 4. Tanda terima laporan dari Panitia Panwaslu Ogan Ilir 5. Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Provinsi Sumsel 6. Berita acara Rapat Pleno KPU Ogan Ilir nomor 075/BA/KPUOI/006.435466/XI/2015 tentang tindak lanjut laporan permasalahan DPT 7. Keputusan KPU Kab. Ogan Ilir tentang penetapan Pasangan Calon : Dismiss

Keterangan :

Selain di PTUN Palembang dan DKPP, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir juga mendapatkan gugatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan petitum sebagai berikut:

64


1. Menerima

dan

mengabulkan

permohonan

Pemohon

untuk

seluruhnya; 2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang tidak melakukan perbaikan DPT sesuai perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Nomor:

074/KPTS/KPU-OI/006.435466/XII/2015

Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.50 Wib; 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan selanjutnya melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT yang bermasalah dan melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Tanjung Raja; 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 5.1.5. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) Sesuai

dengan

Amar

Putusan

PTTUN

Medan

No.

04/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN (terlampir) tanggal 18 September 2015 menyatakan batal objek sengketa SK KPU Kabupaten Muara Enim No. : 65


46/kpts/KPU-Kab 006.435441/2015 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015. Juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk mencabut SK KPU Kabupaten Muara Enim No.: 46/kpts/KPU-Kab 006.435441/2015 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015. Dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muara Enim untuk menerbitkan kembali Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama H. Eftiyani, SH dan M. Mukhtar Jayadi, SH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015. Yang sebelumya pasangan H. Eftiyani, SH dan M. Mukhtar Jayadi, SH diklasifikasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Mengindahkan

Amar

Putusan

PTTUN

Medan

No.

04/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama H. Eftiyani, SH dan M. Mukhtar Jayadi, SH disahkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 dengan nomor urut 3 (tiga). 5.1.6. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA) Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MURATARA mendapatkan gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan hasil verifikasi materiil pengaduan sebagai berikut: Nomor Tanggal

: No. 94/I-P/ L-DKPP/ 2015 : 01-09-2015

Teradu

: Ketua & Anggota KPU Sumsel

Pengadu

: Abdullah Syarief, SH (Pengacara) Selaku Kuasa dari: Drs. H. Moh Isa Sigit (Bakal Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara)

Pokok Perkara

: 1. Teradu dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berupa tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kab. Musi Rawas Utara (Sebagai 66


2.

3.

Alat Bukti

: 1. 2.

3.

Hasil

Pelaksana adalah Bawaslu Provinsi Sumsel). KPU Provinsi Sumsel menurut Pengadu harus menjelaskan standar kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dengan mengumumkan hasil tes kesehatan kepada Bakal Pasangan calon dan partai pengusung. Tetapi hal ini dijawab oleh KPU provinsi Sumsel berdasarkan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui Surat No. 182/KPU.Prov.006/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 bahwa hasil tes kesehatan bersifat pribadi dan tidak untuk konsumsi publik. Menurut Pengadu, KPU Provinsi Sumsel (Teradu I) dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Musirawas Utara tidak sesuai dengan ketentuan yakni tidak jujur dan menutupi keputusan yang telah diambil. Pada tanggal 21 Agustus 2015 pengadu mendatangi KPU Provinsi Sumsel untuk meminta kejelasan mengenai pelaksanaan rekomendasi Panwaslih. Teradu I menjelaskan masih menunggu jawaban IDI. Padahal menurut pengadu jawaban IDI telah ada sejak tanggal 20 Agustus 2015. Menurut pengadu hal ini jelas melanggar peraturan bersama KPU,Bawaslu dan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu khususnya pasal 5 dan pasal 12. Teradu dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana pada saat menerima pendaftaran pasangan calon harus disertai rekomendasi asli dan stempel basah dari parpol pengusung. Pengadu menduga KPU Provinsi Sumsel saat menerima pendaftaran calon pengganti atas nama Khairul Alamsyah tanpa menyertakan berkas yang dipersyaratkan. Copy Surat KPU Provinsi Sumsel No. 182/KPU Prov 006/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang pertimbangan Rekomendasi Panwaslih kepada IDI. Copy Surat KPU Provinsi Sumsel No. 184/KPU.Prov.006/VIII/2015 tentang tindak lanjut rekomendasi Panwaslih. Copy Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah Sumatera Selatan No. 1369/WIL-SUMSEL/A.3/VIII/2015 tentang pertimbangan rekomendasi Panwaslih tentang jawaban dan penjelasan hasil tes kesehatan bakal calon Bupati Musirawas utara Sdr. Moh. Isa Sigit

: Dismiss

Keterangan :

67


BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN Dari sejumlah uraian yang telah disampaikan dalam laporan Pilkada Serentak Tahun 2015 dalam Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan Pilkada tersebut 4 (empat) diantaranya berjalan sesuai dengan tahapan dan tidak ada tuntutan dari Pasangan Calon yang tidak terpilih. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten yang menerima gugatan di Mahkamah Konstitusi yaitu KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, KPU Kabupaten Musi Rawas dan KPU Kabupaten Ogan Ilir. Adapun tuntutan dari masing-masing pasangan calon tersebut mengenai DPT, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelanggaran Kampanye, Money Politic, beda perhitungan perolehan suara dan keterlibatan penyelenggara dalam memenangkan salah satu paslon. Gugatan serta rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi dan BAWASLU terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan adalah bentuk dinamisnya perjalanan demokrasi di bumi Sriwijaya. 6.2. SARAN Berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi, maka terdapat sejumlah hal yang patut disarankan antara lain : Hampir setiap Pemilihan Umum permasalahan DPT akan selalu timbul, tentunya banyak fakfor yang mendukung hingga terjadinya permasalahan tersebut, namun bukan berarti hal ini sengaja didiamkan, sejumlah cara dan langkah telah KPU lakukan dalam menghadapai permasalahan klasik ini antara lain: 

Meningkatkan soliditas komunikasi bottom-up dan up-bottom dalam melakukan koordinasi daftar pemilih, karena menggunakan hak pilik (hak politik) dilindungi oleh Undang-undang, tentunya KPU sangat serius menghadapi hal ini, KPU juga terus melakukan pengembangan teknologi informasi dalam pempermudah setiap warga negara untuk melakukan

68


pengecekan apakah namanya sudah termasuk dalam daftar pemilih atau belum, aplikasi ini dikenal dengan sebutan SIDALIH. Dan tidak berhenti sampai disitu KPU juga terus melakukan peningkatan kualitas SDM dalam melakukan up dating daftar pemilih, agar terjadi keselarasan antara teknologi informasi yang digunakan dengan SDM yang mumpuni. Selain itu sosialisasipun gencar dilakukan dengan harapan masyarakat luas dapat mengetahui dan peduli dengan hak memilihnya. Juga

komunikasi

antar

penyelenggara

di

tiap

tingkatan

harus

dimaksimalkan guna meminimalisasi terjadinya perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Paslon, dan KPU juga melakukan terobosan dengan menampilkan aplikasi SITUNG dengan tampilan yang lebih baik yaitu menampilkan form C1-KWK (TPS), DA1-KWK (PPK), dan DB1-KWK (Kab/Kota). Meningkatkan

komunikasi

guna

koordinasi

secara

horizontal

juga

seyogyanya dilakukan agar dapat menekan terjadinya pelanggaran kampanye dan money politic. 

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau keberpihakan penyelenggara Pilkada dalam memenangkan salah satu Paslon seharusnya tidak dibenarkan terjadi jika PNS atau ASN tersebut dapat memahami pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau; d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

69

BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents