BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun

Renstra

untuk

melaksanakan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan

Renstra Perubahan BPPKAD 2013 – 2018 (2017)

1

penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yang diakibatkan karena adanya berbagai penyesuaian diantaranya : 1.

Penyesuaian dengan RPJMN

2.

Perubahan kewenangan daerah

3.

Perubahan organisasi perangkat daerah

4.

Penyesuaian target-target makro

5.

Penyesuaian dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

6.

Mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya Dengan telah diterbitkannya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten

Magetan Tahun 2013-2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor … Tahun 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

I.2

Landasan Hukum 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan


2

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6)

Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7)

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 8)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 14) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,


3

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Perencanaan

Penyusunan,

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

dan

Evaluasi

(Lembaran

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E); 19) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10); 23) Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. 24) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 25) Peraturan Bupati Magetan No. 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

I.3

Keterkaitan Renstra BPPKADKabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3.1. Keterkaitan dengan RPJMD


4

Bahwa dokumen renstra merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD.Dengan demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam renstra ini mengacu pada RPJMD. 1.3.2. Keterkaitan denganRenja BPPKAD Renstra merupakan dokumen 5 tahunan yang menggambarkan tentang

arah

kebijakan

yang

akan

ditempuh

untuk

mengimplementasikan RPJMD. Namun demikian, agar Renstra dapat dioperasionalkan, maka perlu dirumuskan ke dalam Renja. 1.3.3. Keterkaitan dengan Penganggaran Renstra yang telah dijabarkan ke dalam Renja akan menjadi landasan untuk perumusan RKA – PD, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk perumusan DPA – PD sebagai lampiran APBD yang penyusunannya harus sejalan dengan RKPD. 1.3.4. Keterkaitan dengan Evaluasi Untuk mengetahui capaian target kinerja Renstra maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Renja. Dengan demikian, maka untuk mengetahui capaian kinerja renstra perlu dilakukan evaluasi pada dokumen renja.

I.4

Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

PerubahanBadan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 5 tahun ke depan pada BPPKAD dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2013 – 2018

serta

pencapaian

target

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya. Sedangkan

tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

PerubahanBadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan antara lain : 1.

Tersedianya

dokumen

perencanaan


jangka

menengah

yang

5

merupakan penjabaran visi-misi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; 2.

Sebagai

pedoman/acuan

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

(RENJA) tahunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 3.

Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;

4.

Mensinergikan Program/Kegiatan atas pengabungan OPD (BPKAD dan Dispenda) dalam perubahan RPJMD 2013-2018;

5.

Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

I.5

Sistematika Penulisan PenyusunanRenstra Perubahan BPPKADKabupaten Magetan Tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I :

PENDAHULUAN Merupakan

bab

pengantar

yang

Belakang,Landasan

Hukum,

Maksud

Hubungan

dengan

Dokumen

Renstra

berisikan dan

Latar Tujuan,

Lainnya

serta

Sistematika Penulisan. BAB II:

GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan PD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


6

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isuisu Strategis BAB IV:

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

ARAH

KEBIJAKAN Menguraikan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD BAB V:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI:

INDIKATOR KINERJA BPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan tentang indikator kinerjaBPPKADyang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII:

PENUTUP Memuat

kaidah

pelaksanaan

dan

aturan

peralihan

perencanaan pembangunan.

BAB II GAMBARAN


7

PELAYANAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

II. 1

Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiBPPKAD

II.1.1 Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah

mempunyai

tugas

membantu

Bupati

dalam

penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. II.1.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerahmenyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengahdan jangka panjang; 2. Merumuskan

kebijakan

tehnis

di

bidang

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Pelaksanaan

optimalisasi

pendapatan

asli

daerah

yang

transparan dan akuntabel sesuai dengan potensi yang dimiliki; 4. Penyusun rencana dan Program Kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 5. Pengelolaan

anggaran,

perbendaharaan

dan

akuntansi

keuangan daerah 6. Pengelolaan aset daerah 7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain; 8. Pembinaan

dan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan kearsipan 9. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiappenyelenggaraan kegiatan dinas;


8

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

II.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan

melaksanakan

Aset tugas

Daerah pokok

Kabupaten dan

Magetan.

Dalam

fungsinya,Kepala

Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas : a. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. b. Bidang Pendataan, membawahi : 1. Subbid Pendataan, Pengelolaan Data dan Dokumentasi 2. Subbid Intensifikasi dan Penyuluhan 3. Subbid Pengendalian Sumber-Sumber PAD c. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahi : 1. Subbid Penetapan 2. Subbid Penagihan 3. Subbid Pengelolaan Data Pendapatan Asli Daerah Lainnya d. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Subbid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 2. Subbid Anggaran Belanja Tidak Langsung 3. Subbid Anggaran Belanja Langsung e. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Subbid Perbendaharaan 2. Subbid Verifikasi dan Pengelolaan Kas 3. Subbid Pengeluaran Belanja Tidak langsung

f. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi : 1. Subbid Akuntansi Penerimaan


9

2. Subbid Akuntansi Pengeluaran 3. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah g. Bidang Aset Daerah, membawahi : 1. Subbid Analisa dan Pelaporan 2. Subbid Penatausahaan Aset 3. Subbid Pengendalian dan Mutasi


10

II.2

Sumber Daya BPPKAD II.2.1 Sumber Daya Manusia Guna

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

tugas

serta

keberhasilanorganisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalammelaksanakan pemerintahan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil(PNS) yang profesional, bermoral, bersih, serta bertanggung jawab.Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnyaterdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yangdiperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan

didukung

oleh

sumber

daya

manusia(pegawai)

yang

mempunyai latar pendidikan dan dengan strukturkepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magetan sebanyak 89 orang tediri dari 51 pegawai laki-laki dan 38 pegawai perempuan. Secara lebih rincijumlah pegawai BPPKAD berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat padatabel berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenMagetan Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin No Unit Kerja Jumlah Laki-Laki Perempuan 1

Sekretariat

11

9

20

2

Bidang Pendataan

7

6

13

3

Bidang Penetapan dan Penagihan

14

4

18

4

Bidang Anggaran

6

2

8

5

Bidang Perbendaharaan

7

6

13

6

Bidang Akuntansi Pelpaoran Keuangan Daerah

3

6

9

7

Bidang Aset Daerah

3

5

8

51

38

89

Total Sumber : data diolah, 2017


11

Keberagaman

jumlah

pegawai

berdasarkan

pendidikan

merupakansebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segiSDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokokdan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan diuraikan padatabel di bawah ini : Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Unit Kerja

Pendidikan SD SMP SMA D1 D2 D3

S1

S2

Jml

1

Sekretariat

0

1

4

0

0

0

15

0

20

2

Bidang Pendataan

0

0

5

0

0

0

8

0

13

3


0

0

10

0

0

1

7

0

18

4

Bidang Anggaran

0

0

4

0

0

2

0

2

8

5

Bidang Perbendaharaan

0

0

2

0

0

0

10

1

13

6

Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

0

0

1

0

0

1

5

2

9

7

Bidang Aset Daerah

0

0

3

0

0

0

3

2

8

0

1

29

0

0

4

48

7

89

Total Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan dalam tabel diatas tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang paling banyak adalah Sarjana (S1) dan SMA yaitu sebanyak 77 orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan D1, D3 dan S2 sebanyak 12 orang dan SMP sebanyak0 orang.


12

Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Berdasarkan Kepangkatan N o

Unit Kerja

I

II

III

IV

A

B C D A B

C

D

A

B

C

D

A B C D

Jml

1

Sekretariat

0

0

0

0

2

1

2

0

3

7

1

2

0

1

1

0

20

2

Bidang Pendataan

0

0

0

0

0

2

2

1

2

1

2

2

1

0

0

0

13

3


0

0

0

0

0

0

7

2

0

3

5

0

1

0

0

0

18

4

Bidang Anggaran

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

3

1

0

0

0

8

5

Bidang Perbendaharaa n

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

2

3

1

0

0

0

13

Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

5

0

1

0

0

9

Bidang Aset Daerah

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

1

2

1

0

0

0

8

0

0

0

0

2

3

1 2

5

11

1 9

1 2

1 7

5

2

1

0

89

6

7

Total

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pangkat pegawai BPPKAD yang paling banyak adalah golongan III, yaitu sebanyak 59 orang. Kemudian golongan II sebanyak 22 orang, golongan IV sebanyak 8 orang dan golongan I sebanyak 0 orang. Perbedaan pangkat pegawai didasarkan pada tugas masing-masing pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi BPPKAD dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untukmenduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan danlatihan

jabatan.

kepemimpinanyang

Berdasarkan telah

diikuti,

pada

pendidikan

pegawai

Badan

dan

pelatihan

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetanyang telah


13

mengikuti Diklatpim II, Diklatpim III, Diklatpim IV dan diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.4 Jumlah Pegawai BBPKAD yang telah mengikuti Diklatpim N o

Uraian

Jumlah

1

Diklatpim II

1 orang

2

Diklatpim III

10 orang

3

Adum/Adumla/Diklatpim IV

10 orang

4

Spamen

1 orang

Sumber : Data diolah, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang telah mengikutiDiklatpim II sebanyak 1 orang yaitu Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Yang mengikuti Diklatpim III 10 orang , Adum/Adumla/Diklatpim IV sebanyak 10 orang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPPKAD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut : 1.

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang No

Golongan/Ruang

Jumlah (orang)

1.

IV/e

-

2.

IV/d

-

3.

IV/c

1

4.

IV/b

2

5.

IV/a

5

6.

III/d

17

7.

III/c

12

8.

III/b

19


14

No

Golongan/Ruang

Jumlah (orang)

9.

III/a

11

10.

II/d

5

11.

II/c

12

12.

II/b

3

13.

II/a

2

14.

I/d

-

15.

I/c

-

16.

I/b

-

17.

I/a

-

Jumlah

89

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat BPPKAD Kab Magetan

2.

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon No

Jabatan

Eselon

Jumlah (orang)

1.

Kepala

II.b

1

2.

Sekretaris

III.a

1

3.

Kepala Bidang

III.b

6

4.

Kasubag

IV.a

3

5.

Kasubid

IV.a

18

6.

Staf/Pelaksana

-

60

Jumlah


89

15


3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Jabatan

Jumlah (orang)

1.

Strata 2 (S2)

8

2.

Strata 1 (S1)

48

3.

Sarjana Muda (D3)

4.

SLTA

29

5.

SLTP

-

6.

SD

-

Jumlah

4

89


4.

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tabel 2.4 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan No

Diklat Kepemimpinan

Jumlah (orang)

1.

Diklatpim Tk. II

1

2.

Diklatpim Tk. III

9

3.

Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV

11

Jumlah

22



16

II.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur BPPKAD Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana BPPKAD Kab Magetan

No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

1.

Kendaraan dinas roda 4

unit

12

2.

Kendaraan roda 2

Unit

81

3.

Komputer

Unit

40

4.

Printer

Unit

59

5.

Kursi Esselon

Unit

21

6.

Meja Esselon

Unit

20

7.

AC

Unit

11

8.

Laptop

Unit

34

9.

Kursi Staf

Unit

132

10.

Monitor

Unit

13

11.

Meja

Unit

39

12.

Almari Kayu

Unit

49

13.

Tiang berdera

Unit

1

14.

Meja tamu

Unit

1

15.

Biling cabinet

Unit

10

16.

Scanner

Unit

3

17.

Lemari besi

Unit

31

18.

Cloter

Unit

1


17

No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

2 19.

Kamer

Unit

6

20.

Penghancur kertas

Unit

2

21.

Mesin absensi

Unit

1

22.

Tralis

Unit

3

23.

Brankas

Unit

2

24.

Meja rapat

Unit

8

25.

Meja computer

Unit

11

26.

Kamera video

Unit

9

27.

Proyektor

Unit

1

28.

Layar film

Unit

1

29.

Faxmail

Unit

4

30.

UPS

Unit

19

31.

LCD Proyektor

Unit

3

32.

Scanner barcode

Unit

19

33.

Mesin ketik elektrik

Unit

4

34.

Ganzet

Unit

2

35.

Televisi

Unit

3

36.

Pemadam

Unit

2

37.

Soundsystem

Unit

1

38.

Mesin hitung uang

Unit

1

39.

Handycam

Unit

1

40.

Ruter Wifi

Unit

3


18

No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

41.

Trolly

Unit

3

42.

Porporasi

Unit

1

43.

Mesin porporasi

Unit

1

44.

Mesin ketik

Unit

7

45.

Kursi panjang

Unit

2

46.

Tape

Unit

1

47.

Kursi Kayu Bundar

Unit

2

48.

Meja panjang

Unit

2

49.

Note book

Unit

4

50.

Meja resepsionis

Unit

1

51.

Steples besar

Unit

1

52.

Mesin Fax

Unit

1

53.

Warelles

Unit

1

54.

Kursi putar hitam

Unit

3

55.

Kursi putar biru

Unit

2

56.

Kulkas

Unit

1

57.

Pesawat telepon

Unit

1

58.

Cabinet Roling

Unit

1

59.

Dispenser

Unit

1

60.

Stabilizator

Unit

5

61.

LCD + Layar tripat

Unit

1

62.

Tripat scanner

Unit

2

Sumber : Pengurus Barang BPPKAD Kab Magetan


19

II.4

Sumber Dana Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal)

pada tahun 2009-2012 untuk

menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan),dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD. Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran BPPKAD Tahun 2009-2012 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh BPPKAD setiap tahun sebesar 4 sampai 6 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada BPPKAD Kabupaten Magetan pada tahun 2009-2012 adalah sebagaimana tabel berikut :


20

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPPKAD Kabupaten Magetan

Anggaran pada Tahun

No.

Realisasi pada tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

200 8

2009

2010

2011

2012

Anggar an

Realisas i

-

4.940.519.850

4.278.111.500

5.013.362.000

6.306.916.950

-

3.792.935.277

3.514.008.004

4.130.048.688

5.544.157.457

-

76.77

80.26

82.38

87.91

10,0

14.81

BELANJA DAERAH

Belanja langsung

1.

Belanja pegawai

-

1.397.237.000

936.364.500

1.077.757.500

1.448.806.000

-

1.094.297.500

806.956.400

929.833.000

1.247.656.500

-

78.32

86.18

86.27

86.12

0,6

7.72

2.

Belanja barang dan jasa

-

2.735.180.850

2.901.777.300

3.380.561.500

3.850.560.150

-

1.922.832.277

2.296.973.604

2.670.013.398

3.319.469.107

-

70.30

79.16

78.98

86.21

12,10

20.01

3.

Belanja modal

-

808.102.000

439.969.850

555.043.000

1.007.550.500

-

775.805.500

410.078.000

977.031.850

-

96.01

93.21

95.52

96.98

21.0

22.14

-

4.940.519.850

4.278.111.65 0

6.306.916.650

-

3.792.935.277

3.514.008.004

5.544.157.457

-

76.77

80.26

82.38

87.91

10.0

14.81

Total

5.013.362.000

530.202.290

4.130.048.688

II.5

Kinerja Pelayanan BPPKAD BPPKAD telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPKAD Tahun 2009-2014. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2009-2014 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra BPPKADperiode

2009-2014 merupakan

informasi

utama

bagi

penyusunan Renstra B P P K A D t a h u n 2 0 1 3 - 2 0 1 8 .

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPKAD Kabupaten Magetan Periode 2009-2014

NO

Indikator Target Renstra SKPD Target Kinerja Tahun keTarget Target Indikato sesuai Tugas SPM IKK r dan Fungsi Lainnya 1 2 3 4 5 SKPD ***)

(1)

1

2

3

4

5

Rasio Capaian pada Tahun ke1

2

3

4

5

(10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 (20 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8) (9)

Renstra

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad 10 10 10 10 10 Ada Ada a a a a a a a 0 0 0 0 0

Lakip/Akip

Ada

Ada

Ada

Ada


Renstra

Ada

Ada

Ada

Ada


Ada

Ada

Ada

Ada


Perubahan 2. APBD 2009- Ada 2013

Ada

Ada

Ada


SPD (surat 3. pemyediaan Ada dana)

Ada

Ada

Ada


A. 1.

2.

3.

(2)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Sekretariat

B.

Bidang Anggaran

1.

APBD -2013

2009

C. Bidang Perbendahar

NO

Indikator Target Target Renstra SKPD Kinerja Tahun keTarget Target Indikato sesuai Tugas SPM IKK r dan Fungsi Lainnya 1 2 3 4 5 SKPD ***)

(1)

(2)

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4

5


2

3

4

5

(10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 (20 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8) (9)

Ada

Ada

Ada

Ada


Ada

Ada

Ada

Ada


SKPP (Surat Keterangan 3. Ada Pemberhentian Pembayaran)

Ada

Ada

Ada


Ada

Ada

Ada

Ada


Laporan Pertanggungja 1. Ada waban APBD 2009-2013

Ada

Ada

Ada


Laporan Realisasi 2. semesteran 2009-2013

Ada

Ada

Ada

Ada


Laporan Realisasi semester Ada 3. IItahun 20092013

Ada

Ada

Ada


aan 1. Print out gaji

2.

Penerbitan SP2D

4.

Pengelolaan Dana Transfer

D.

Bidang Akuntansi

E.

I

Bidang Aset

Buku inventaris Ada 1. Barang 20092013

Ada

Ada

Ada


Buku 2. inventaris

Ada

Ada

Ada


Ada

NO

(1)

Indikator Target Target Renstra SKPD Kinerja Tahun keTarget Target Indikato sesuai Tugas SPM IKK r dan Fungsi Lainnya 1 2 3 4 5 SKPD ***) (2)

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4

5


2

3

4

5

(10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 (20 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8) (9)

Laporan inventaris semester I Ada 3. tahun 20092013

Ada

Ada

Ada


Laporan inventaris semester II Ada 4. Tahun 20092013

Ada

Ada

Ada


Blangko pemeliharaan 5. barang

Ada

Ada

Ada

Ada


Laporan pemeliharan/p Ada 6. erawatan barang

Ada

Ada

Ada


Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendapatan Kabupaten Magetan Periode 2009-2014 N o

1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra Tahun Ke

240.356.600

3 78.423.247.876, 50 11.864.783.528, 65 238.477.080

4 87.859.707.871, 11 13.796.586.342, 64 243.450.400

5 107.310.500.034 ,58 33.247.378.506, 11 245.550.800

1 98.7 4 97.1 9 107. 28

2 104. 96 108. 54 101. 85

3 114. 49 117. 51 101. 05

4 108. 47 110. 96 101. 44

5 116. 43 124. 72 102. 09

22.970.000

25.580.500

594.397.024,50

1.024.378.665

1.006.802.221,7 0

102. 01

102. 32

126. 47

140. 33

118. 36

23.000.000

6.765.000

14.185.000

11.276.000

11.575.000

30.077.500

27.0 6

70.9 3

56.3 8

57.8 8

130. 77

360.000.000

373.090.313,5 0

101.012.792,50

143.119.055

318.485.591,75

370.703.940

373.090.313,50

72.1 5

102. 23

124. 90

102. 97

103. 64

8.000.000.000

9.686.157.56 6

11.000.000.00 0

7.340.073.511

8.208.827.915

9.035.440.173

10.484.196.037

12.015.694.980

97.8 7

108. 48

112. 94

108. 24

109. 23

-

10.000.000

25.000.000

25.000.296,88

-

10.290.700

29.376.300

31.843.500

-

-

102. 91

117. 51

127. 37

-

-

290.000.000

373.000.000

373.000.000

-

322.183.380,40

404.484.260,64

428.128.377,52

-

-

111. 10

108. 44

114. 78

h.

-

1.043.780.00 0

800.000.000

1.000.000.00 0

1.100.000.000

-

1.139.264.803

1.316.276.575

1.228.421.740

1.671.867.483

-

Pajak BPHTB i.

109. 15

164. 53

122. 84

151. 99

-

-

-

-

12.687.000.00 0

-

-

-

-

17.444.868330.3 9

-

-

-

PBB j.

137. 50

-

-

16.000.000

-

-

-

-

17..957.004

-

-

-

-

112. 23

-

-

8.773.325.000

10.710.893.0 00

17.861.919.20 0

20.145.157.2 80

17.470.017.00 0

9.313.009.412,5 0

10.676.494.201

18.422.883.607

23.149.578.924

23.049.578.924

106. 15

99.6 8

103. 14

114. 42

131. 94

2.394.000.000

3.130.788.00 0

3.500.000.000

3.542.419.03 4

2.886.343.503, 12

2.488.363.6496 1

3.120.548.174,9 8

3.427.316.930,7 7

3.542.419.034

3.542.419.034

103. 94

99.6 7

97.9 2

100

122. 73

33.550.158.00 0

35.886.130.0 00

37.041.080.80 0

44.878.266.1 20

45.148.536.12 0

32.473.387.348, 51

38.073.094.762, 06

44.708.263.810, 08

47.471.123.570, 47

47.471.123.570, 47

96.7 9

106. 09

120. 70

105. 78

105. 14

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah a. Pajak Hotel b.

1 52.630.000.00 0 7.912.517.000

Rasio Capaian Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

3 68.500.000.00 0 10.097.000.00 0 236.000.000

4 81.000.000.0 00 12.434.157.5 66 240.000.000

5 92.163.519.12 0 26.658.622.49 6 240.000.000

1 51.964.929.106, 62 7.690.168.696

2 61.760.661.908, 04 9.890.524.870

140.000.000

2 58.839.733.0 00 9.111.922.00 0 236.000.000

150.187.100

22.517.000

25.000.000

470.000.000

730.000.000

850.622.200

25.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

140.000.000

140.000.000

255.000.000

7.500.000.000

7.567.142.00 0

-

Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Parkir g. Pajak Air Tanah

Pajak Galian 2 3

4

C Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

II.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD 2.2.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KeberhasilanBPPKAD Kabupaten Magetan dalam mencapai visidan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yangdimiliki dengan didukung faktor intemal dan ekstemal

BPPKAD.

Dengan

mengetahuipengaruh

internal

dan

eksternal organisasi, maka akan mudah Untuk menetapkankebijakan yang akan dilaksanakan. Guna mengetahui faktor internal dan eksternal tersebutakan digunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Analisis SWOT adalah metode

perencanaan

dengan

evaluasi

kekuatan(strength)

dan

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yangdimiliki sebuah organisasi. Dengan analisis ini kita dapat memaksimalkan kekuatan danpeluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut ini akan dianalis apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta apa yangmenjadi peluang dan ancaman BPPKAD : a. Kekuatan (Strenght) 1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas Adanya job description yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetandan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah

Kabupaten

Magetan,

memberikan

dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

kepastian

2. Komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai BPPKAD Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai BPPKAD, mulai dari Kepala Badan sampai dengan Staf menjadi modal besar dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsi. Seluruh pegawai saling bersinergi dan bersatu dalam menjalankan pekerjaan

sesuai

dengan

tugas

masing-masing.

Sebagai

Badanpendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dituntut adanya aparatur yang mumpuni, bekerja keras,semangat dan jujur. Pegawai yang ada sekarang ini sudah cukup memadai dalamhal kompetensinya karena rata-rata sudah lama bekerja di bidang keuangan, aset dan pengelolaanpendapatan asli daerah. 3. Dukungan anggaran yang memadai Anggaran yang memadai sangat mendukung pelaksanaan tugas. Dengananggaran yang memadai memudahkan BPPKAD untuk melaksanakan programkegiatan dalam rangka peningkatan Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

Daerah, baik

denganmengoptimalkan pemungutan objek pajak dan retribusi daerah maupun meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, bertanggung jawabdan efisien. 4. Adanya Perda sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah , pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Aturan hukum

yang jelas akan memudahkan pengelolaan

keuangan, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perda Kab. Magetan No. 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Saat ini dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Nomor 3 Tahun

2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. b. Kelemahan (weakness) 1. Kurangnya koordinasi antar bidang karena Gedung kantor masih terpisah, sebagian bidang masih menempati gedung bekas BKP. Hal ini tentunya kurang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan sebagai instansi pelayanan publik. 2. Terbatasnya jumlah pegawai Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah pegawai BPPKAD sangat terbatas sehingga banyak pegawai mempunyai tugas rangkap.Selain itu, BPPKAD juga belum memiliki petugas teknis di bidang perpajakan seperti Juru Sita dan Penyuluh Pajak. c. Peluang (opportunity) 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih optimal, tertib,

2.

transparan dan akuntabel. Diselenggarakannya bintek-bintek

Pengelolaan

keuangan

daerah pada aparatur BPPKAD maupun pada SKPD lainnya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara 3.

menyeluruh. Diselenggarakannya Sosialisasi Perpajakan pada wajib pajak

dan pengelola pajak.

4. Ancaman (threat) 1. Lemahnya koordinasi dengan dinas instansi yang terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kurangnya komunikasi dengan SKPD pemungut membuat tujuan yang ingin dicapai kadang kurang sesuai. 2. Lemahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan.Kekurang jujuran masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. 3. Lemahnya pengawasan Lemahnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi

daerah

penyelewengan.Hal

sangatberpotensi ini

terjadi

karena

terjadinya

adanya

oknum

yangkurang berkomitmen terhadap tugasnya, sehingga pajak yang telah dibayarkanwajib pajak tidak disetorkan.Sistem pemungutan PBB yang saat ini masihmelibatkan perangkat desa untuk memungut PBB kepada wajib pajak tanpa adanyapengawasan

dari

BPPKAD

penyelewengan oleh perangkat tersebut.

berpotensi

terjadinya

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah dituntut mampumemenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerah denganmenggali potensi penerimaan daerah guna meningkatkan Pendapatan tertib,

taat

Asli Daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang peraturan

perundang-undangan,

transparan

dan

bertanggung jawab. BPPKAD Kabupaten Magetan memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis lainnya. Dalam mengembangkan tugas dan menjalankan fungsi pelayanannya, BPPKAD Kabupaten Magetan dihadapkan pada berbagai permasalahan, yang dapat diidentifikasikan diantaranya sebagai berikut : 1.

Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan

2.

Terbatasnya kuantitas dan kwantitas sumber daya manusia serta penempatan pegawai yang belum optimal;

3.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

4.

Data pajak daerah yang belum akurat

5.

Lemahnya sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak

6.

Masih adanya petugaspemungut pajak, pengelola keuangan dan aset daerah pada SKPD yang belum menguasai komputer;

7.

Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah;

8.

Dibutuhkan SDM yang mempunyai keahlian dibidang akuntansi sekaligus mahir IT

9.

III.2

Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait.

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi merupakan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai di masa yangakan datang, dalam hal ini tujuan pemerintah Kabupaten Magetan adalahmeningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Sesuai

dengan

amanat dalamRPJMD, bahwa visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018adalah : “ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT “ Pernyataan visi Kabupaten Magetan tersebut mempunyai pemahamansebagai berikut : a. Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Magetan secara adil dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan.Kesejahteraan pemilikan

pendapatan

tidak

hanya

yangmemadai,

tetapi

diartikan juga

sebagai mencakup

perwujudan kualitas pendidikan optimal,kesehatan prima, dan lingkungan fisik berkelanjutan. b. Kesejahteraan masyarakat yang adil juga bermakna bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang masyarakat Magetan harus dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara adil proporsional dalam arti memperhatikan asas kelestarian lingkungan hidup dan efisien. Hal ini penting agar pembangunan tetap berlanjut berkesinambungan dalam empat periode lima tahunan sehingga visi pembangunan jangka panjang dapat tercapai.

c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance dan penegakan hukum secara konsekuen dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat. Hal ini akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang adil sehingga akan memberikan iklim yang kondusif dan sehat bagi masyarakat dalam bekerja dan berusaha. d. Kesejahteraan masyarakat yang bermartabat yang mengandung arti bahwa kesejahteraan masyarakat dicapai untuk mempunyai harga diri dan martabatyang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YangMaha Esa. e. Kesejahteraan masyarakat yang bermartabat juga bermakna bahwa proses

pelaksanaan

pembangunan

dalam

mewujudkan

kesejahteraan menempatkan rakyat sebagai pelaku pembangunan yang utama. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari capaian indikator-indikator yang bersifat material semata, melainkan perlu dikembangkan indikator-indikator yang lebih bersifat menyeluruh (holistik) sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat yang mencakup dimensi kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah dikembangkan dan masih perlu dikembangkan lagi dikenal dengan 6 W (Wareg, Waras, Wasis, Wutuh, Widodo dan Waskita). Konsep 6 W sebagai tujuan pembangunan dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Dimensi WAREG mengandung makna tercukupinya kebutuhan pokokbagi kelangsungan hidup dan prasyarat utama untuk meningkatkankualitas sumber daya manusia. Dimensi tersebut meliputi tercukupinyapangan sandang dan papan. Tercukupinya pangan, sandang danpapan harus dimaknai bukan hanya cukup dalam artian jumlah, namunjuga dalam artian kualitas atau kondisi

pangan, sandang dan papanbagiseluruh warga masyarakat Magetan tanpa terkecuali. 2) Dimensi

WARAS

meliputi

aspek

sehat

jasmani

dan

rohani.Kesejahteraan masyarakat juga harus diukur dan kualitas kesehatan masyarakat, sehat dalam artian yang luas yakni sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani mengandung arti bebas dari penyakit dan kecacatan, sedangkan sehat rohani mencakup dimensi

psikhologis.

Tersedianya

fasilitas

kesehatan

yang

memadai dianggap belum cukup untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani tanpa didukung dengan program-program

pembangunan

yang

berorientasi

pada

terciptanya kondisi psikologis masyarakat yang kondusif di tengah-tengah perubahan tatanan nilai sosial dan budaya yang semakin menuntut setiap orang untuk lebih kompetitif dalam menjalani kehidupannya. 3) Dimensi

WASISdipahami

sebagai

terpenuhinya

kebutuhan

pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal bagi seluruh masyarakat Magetan. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan prasyarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan informal dan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrarnpilan agar mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. 4) Dimensi WUTUHmegandung makna terciptanya keseimbangan jasmani

dan

rohani

bagi

seluruh

warga

masyarakat.

Keseimbangan jasmani dan rohani meliputi aspek sosial, mental dan spiritual, disamping aspek fisik. Pengembangan mental dan spiritual masyarakat. Di era globalisasi seperti saat ini menuntut setiap orang untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, karena hanya orang yang mampu mengendalikan diri dari

perubahan-pembahan tatanan nilai sosial dan budaya dan ekonomi yang akan mampu menjadi manusia yang seutuhnya, dalam arti menjadi manusia yang sejahtera dan bermartabat. 5) Dimensi WIDODO mengandung makna yang sangat mendalam sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia di dunia, yakni selamat di dunia dan akherat. Pemahaman ini menempatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebagai tujuan antara untuk mencari bekal bagi kehidupan yang kekal di waktu nanti. Disadari atau tidak, pembangunan yang berintikan modernisasi dan globalisasi telah menjauhkan manusia dari tatanan nilai agama. Keyakinan bahwa akan ada kehidupan lagi setelah kematian akan dapat dijadikan sebagai mekanisme pengendalian diri dari sifat tamak, rakus dan menghalalkan segala cara. 6) Dimensi WASKITA dapat dipahami sebagai kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk melihat atau memandang jauh ke depan (visioner). Kesejahteraan masyarakat akan dipengaruhi oleh kemampuan

pimpinan

yang

didukung

setiap

orang

untuk

memandang jauh ke depan. Di era perubahan tatanan masyarakat yang

semakin

mengglobal,

setiap

orang

dituntut

untuk

mengembangkan visi agar mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi. Di samping itu, waskito juga dapat dipahami sebagai pandangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi kelangsungan antar generasi, keadilan sosial, keseimbangan lingkungan dan nilai-nilai demokrasi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan olehPemerintah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan visi yang telahditetapkan. Misi memberikan pedoman kepada semua aparatur dalammelaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Misi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2013-2018, adalah sebagaiberikut: 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YangMaha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara; 2. Mewujudkan

kepemerintahan

sumberdayamanusia

yang

yang

baik

profesional

dan

peningkatan

dilandasi

semangat

pelaksanaan otonomi daerahyang desentralistik; 3. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan kehidupan sumberdaya manusia yang memadai; 5. Meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasanlingkungan

dan

bertumpu

pada

pemberdayaan

masyarakat; 6. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah; 7. Mewujudkan

suasanaaman

dan

damai

melalui

kepastian,

penegakan danperlindungan hukum secara konsekuen.

Misi Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada TuhanYang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegaramengandung

pengertian

senantiasa

ingin

meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah

kepada

upaya

peningkatankualitas

keimanan

dan

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik secaraformal maupun informal yang bertujuan ingin menciptakan suasanakebersamaan dalam

rangka

menjaga

kelangsunganpembangunan.

stabilitas

daerah

demi

Misi

Mewujudkan

peningkatansumberdaya semangat

kepemerintahan manusia

pelaksanaanotonomi

(yang

yang

baik

professional)

daerah

yang

dan

dilandasi

desentralistik

mengandung pengertian mengembangkansistem pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sumberdayaaparatur pemerintah yang dilandasi

semangat

profesionalisme

untukmewujudkan

good

governance. Misi Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alamdan lingkungan secaga optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran gandasurnberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yangadil dan bemartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secaraoptimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagaibasis ekonomi daerah maka sumberdaya alam berperan sebagai tulangpunggung utama

perekonomian.

Oleh

karena

itu,

pemanfaatan

sumberdayapembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan dan tahap akhir pada kesejahteran rakyat. Misi meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan, kesehatan dankehidupan sumberdaya manusia yang memadai. Sumberdaya manusia sebagaisubyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat pentingdalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan

pembangunan.

Sebagaisubyek

pembangunan

dibutuhkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehatdan produktif untuk

mencapai

tujuan

pembangunan

yang

diinginkan

melaluipembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan

harusmampu

menjamin

pemerataan

kesempatan

pendidikan, peningkatan mutuserta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapitantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, danglobal. Pembangunan

kesehatan

mempunyai

peranan

penting

dalammenghasilkan

sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagaiinvestasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penanggulangankemiskinan. Sebagai

obyek

pembangunan,

sumberdaya

manusia

harus

dapatmenikmati hasil-hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitaskehidupan

yang

tercermin

dalam

menurunnya

angka

kemiskinan dan Penganguran. Misi

meningkatkan

kinerja

ekonomi

daerah

melalui

pengembangansektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasanlingkungan dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. masyarakat

Untukmewujudkan Magetan

dalam

peningkatan

limatahun

ke

kesejahteraan

depan

dibutuhkan

peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu padasektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata dengan memperhatikanprinsipprinsip

pembangunan

pengembanganekonomi

berkelanjutan. harus

Setiap

mengandung

program

tujuan

untuk

meningkatkan pemberdayaanmasyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetanyang adil dan bermartabat. Misi mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah. Infrastrukturmerupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatanproduktivitas, lancarnya distribusi barang dan jasa dan meningkatnya nilaitambah produk yang dihasilkan. Secara tidak langsung ketersediaan saranadan prasarana infrastruktur juga akan meningkatkan kualitas sumberdayamanusia yang merupakan modal utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Misi mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian penegakan dan perlindungan hukum secara konsekuen. Keamanan ketertibandan ketentraman merupakan kondisi yang diharapkan

masyarakat agar dapatmelangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminanbagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-citabersama. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabilaterdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholderpembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama,yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakanhukum merupakan faktor yang sangat penting dalam rangkamewujudkan masyarakatKabupaten Magetan yang adil dan bermartabat.Oleh karena

itu,

penegakan

hukum

harus

dilaksanakan

secara

konsekuendengan sungguh-sungguh dan adil dengan perlakuan yang sama terhadapsemua orang tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanyastabilitas kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan dinamis adalah adanyarasa saling percaya dan harmoni dan seluruh stakeholder pembangunan. Agenda Prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalampencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dankegiatan Bupati Magetan 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritasmencerminkan urgensi permasalahan yang

hendak

diselesaikan

tanpamengabaikan

penyelesaian

permasalahan lain. Secara umum untuk Tahun2013-2018 akan dilakukan

berbagai

macam

program

pembangunan.

Denganmempertahankan substansi program-program yang sudah berjalan

pada

periode

sebelumnya

serta

mempertimbangkan

kampanye Bupati, maka disusun 6 Agenda Proritas Bupati Magetan untuk Tahun 2009-2013 sebagaiberikut: 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Pertanian 3. Bidang Pariwisata 4. Bidang Industri

5. Bidang Perdagangan 6. Bidang Kesehatan Berkaitan dengan visi dan misi Bupati Magetan dan 6 Agenda ProritasBupati Magetan untuk Tahun 2013-2018, Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Magetan memiliki peran yang sangat strategis dalampembangunan yang direncanakan oleh Bupati Magetan. Dalam hal iniberkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangkamenunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan PAD. III.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota. Pada

dasarnya, penetapan

Renstra

Badan

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Dikaitkan

dengan

Renstra

Kementrian/Lembagamaupun renstra provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhipenyusunan Renstra BPPKAD. Namun adanya kebijakan pengalihan pajak pusat dan pajak provinsimenjadi

pajak

kabupaten

yaitu

PBB

dan

BPHTB

akanmenimbulkanpermasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh BPPKAD Kabupten Magetan, khususnya berkaitan denganpersiapan dalam rangka pengalihan pajak tersebut. Hal ini perlu dilakukanagar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak adakendala yang signifikan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

III. 4. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan. Dalam

rangka

menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut : 1.

Kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan pada setiap bagian belum cukup memadahi.

2.

Tugas dan fungsi belum sesuai dengan beban kerja perorangan.

3.

Belum semua bidang menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kerja.

4.

Pengelolaan keuangan yang berbasis akrual perlu dikembangkan dan ditingkatkan

5.

pengembangan dan penyempurnaan manajemen aset.

6.

Kurangnya kesadaran wajib pajak, sehingga perlu digalakkan sosialisasidan penyuluhan perpajakan,serta perlunya pemutakiran data objek pajak daerah

7.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikandan pelatihan;

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten

Magetan

diarahkan

untuk

menghadapi

danmengatasinya dan dituangkan dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaranBadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IV. 1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

tranformasi,

reformasi,

dan

perbaikan

kinerja

birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Magetan

yang

tertuang

dalam

Perubahan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 20132018 adalah:

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi M2 : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib Tujuan T3. Sasaran S3.T3. Mewujudkan tertib Peningkatan system dan prosedur Meningkatkan Terwujudnya pengelolaan pengelolaan keuangan yang pengelolaan tertib pengelolaan administrasi keuangan berkualitas sesuai peraturan keuangan yang tertib, administrasi daerah perundang-undangan efektif, efisien dan keuangan daerah akuntabel Indikator : - Opini BPK - Presentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP - Ketetapan waktu penyusunan APBD dan P APBD - Tolerasi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target

Misi : Optimalisasi Manajemen aset Daerah

Urusan pemerintahan Urusan penunjang bidang keuangan

Tujuan Meningkatkan dan mengembangkan Manajeman asset

Sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan asset daerah

Strategi Terwujudnya kualitas pengelolaan asset daerah

Arah Kebijakan Peningkatan system dan prosedur pengelolaan asset daerah

Indikator : - Presentase asset yang menjadi temuan BPK Misi : Optimalisasi Pendapatan daerah dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologo informasi Meningkatkan Meningkatnya Melaksanakan Peningkatan pemungutan PAD Pendapatan Asli kemandirian pemungutan PAD secara optimal Daerah yang optimal keuangan daerah secara optimal dengan jemput bola Indikator : - Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya

Urusan pemerintahan

IV.2. TUJUAN DAN SASARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai institusi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut : IV.2.1 Tujuan : merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi dimana tidak terikat kerangka waktu. Tujuan yang ingin dicapai oleh BPPKAD : 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel. 2. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen aset daerah. 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang optimal

IV.2.2 Sasaran : merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain: 1. Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah 3. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah

Renstra Perubahan BPPKAD 2013 – 2018

47

IV.2.3 Strategi Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran dimana strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan ypencapaian program atau implementasinya sehingga strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Strategi yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD terdiri dari 3 strategi yaitu; 1. Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah; 2.

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

3.

Melaksanakan pemungutan PAD secara optimal dengan jemput bola;

IV.3

Kebijakan Kebijakan

adalah

merupakan

ketentuan

yang

telah

disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang dimana dipakai sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya

mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran organisasi. Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah: 1. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah. 3. Peningkatan pemungutan PAD secara optimal;


48

IV.4.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.


49

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada BPPKAD Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN

Meningkatkan Pengelolaa keuangan yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel

INDIKATOR TUJUAN

Opini BPK

SASARAN

Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

- Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

- Tolerasi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

100%

100%

100%

100%

100%

- Opini BPK - Presentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP

2014

WTP

Meningkatkan dan mengembangkan Manajeman asset

Terselesainya temuan BPK

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah

- Presentase asset yang menjadi temuan BPK

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang optimal

Pendapatan Asli Daerah

Terwujudnya kemandirian keuangan daerah

- Pendapatan Asli Daerah dalam setiap Tahunnya

100%

100%

100%

100%

100%

107.731.524.7 14,58

164.564.899.4 26,30

165.615.614.2 56,82

192.436.220 .710

148.406.181 .703

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kel Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Meningka tkan pelayana n administr asi perkantor an

Meningka tkan pelayana n administr asi perkantor an

Meningkatk an pelayanan administra si perkantora n

Meningka tnya sarana prasaran a aparatur

Terpenih unya kebutuha n sarana prasaran a kantor

Terpenuhin ya sarana prasarana kantor

Program dan Kegiatan

Kode

(4)

(5)

4.0 4

01

01

4.0 4

01

01

06

4.0 4

01

01

20

4.0 4

01

02

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)

target

Rp

target

(6)

(8)

(9)

(10)

Program Pelayanan Administras i Perkantoran

Tersedianya jasa adminstrasi perkantoran

Penyediaan jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/opera sioanl Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administras i Perkantoran

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Pembayaran listrik,air,telepo n,SPPD,cleanin g servis, ATK,pengganda an, mamin,cindera mata,publikasi

Tahun 2014

19

Tahu

24 937,259,00 0

roda 4 = 3 roda 2 = 30

100,000, 000

19

roda 4 = 5 roda 2 = 40

24 937,259,00 0

1,600,387, 000

4.0 4

01

02

05

4.0 4

01

02

07

4.0 4

01

02

11

Pengad aan Kendaraan dinas/opera sional Pengad aan perlengkap an gedung kantor

Pengad aan komputer, printer dan kelengkapa n

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

4 motor, 14 motor, 2 mobil

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 printer,2 filling besi,1 brankas, 1 meja rapat,15 kursi rapat,AC, 4 alamari besi, 2 monitor, 1 camera, 6 lemari kayu, 3 meja kerja,2 notebook ,10 kursi staf,1 penghan cur kertas

5 motor 800,000,00 0 300,387, 000

2 komputer ,3 printer,2 monitor LCD, Wireless, 2 meja rapat,5 kursi rapat,2 lemari kayu, 1 filling , 2 rak buku

Meningka tkan kedisiplin an aparatur

Meningka tkan Kapasitas SDM Aparatur

Tersedian ya pakaian dinas beserta kelengka pannya

Pelaksan aan Diklat Aparatur

Terwujudny a pakaian dinas beserta kelengkapa nnya

Terwujudny a Peningkata n Kinerja Aparatur

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

02

02

02

22

24

36

03

03

05

02

Pemelih araan rutin/berkal a gedung kantor Pemelih araan rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional

Jumlah gedung yang di rawat

Pengad aan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah sarana dan prasarana kantor

Program Peningkat an Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

Pengad aan pakaian dinas beserta kelengkapa nnya Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan perlengkapan pakaian dinas

2 gedung

2 gedung 125,000,00 0

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

-

18 laptop, 5 printer, 20 meja, 30 kursi kerja, 5 Ac

375,000,00 0

19,500,00 0

110 org 19,500,000

172,229,0 00

kendaraa n roda 4 = 6,roda 2 = 28

22 printer, 20 barcode scanner, 2 cpu, 1 rak buku

Meningka tkan Pengelola an Keuanga n yang Berkualit as

Tersusun nya Pelapora n Capaian Kinerja & Keuanga n

Laporan Keuangan Tersusun Sesuai Perundangundangan

Diketahui nya PAD yang telah dicapai

Meningka tkan pengelola an keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel serta meningka tkan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah yang mempun yai kemamp uan profesion alitas

Meningka tnya pengelol aan keuanga n yang tertib, efektif dan akuntabe l serta meningk atnya kualitas sumber daya aparatur pengelol a keuanga n daerah yang mempun yai kemamp uan profesion alitas

Pengelolaa n keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel serta Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan yang profesional di semua SKPD

4.0 4

01

05

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

06

01

4.0 4

01

06

07

4.0 4

01

06

15

4.0 4

01

17

05

01

10

06

Pendidi kan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek

Pendidi kan dan latihan pendapatan asli daerah

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PAD

Program peningkat an pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyus unan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rekonsiiasi Pendapatan Asli Daerah

Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan

Survey kinerja pelayanan perangkat daerah Program peningkat an dan pengemba ngan pengelola an keuangan daerah

5 org

7 orang 65,000,000

18

10 orang 107,229,00 0

90,000,00 0

Jumlah laporan dan realisasi kinerja yang tersusun (lakip,LKPJ,LPPD ,LKD,RFK,Renja)

12 laporan

90,000, 000

12 laporan

Jumalah data yang tersedia

12 dokumen

75,000, 000

12 dokumen

Jumlah survey IKM

-

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan daerah

-

3,010,000, 000

-

Meningka tkan administr asi pengelola an keuangan daerah yang tertib, efektif dan akuntabel

Permasal ahan TP/TGR dapat diselesaik an dan semua kerugian daerah dapat dikembali

Tercapain ya administr asi pengelol aan keuanga n daerah dan pencaira n dana yang tertib, efektif dan akuntabe l Optimalis asi Penyeles aian Permasal ahan TP/TGR

Terwujudny a administra si pengelolaa n keuangan daerah dan pencairan dana yang tertib, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan Terselesaik annya permasala han TP/TGR

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

17

17

17

17

17

17

17

03

06

08

10

13

20

22

Penyus unan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen akuntansi

1 dokumen

Penyus unan Rancangan PERDA tentang APBD

Jumlah dokumen APBD (RKA,nota keuangan, RAPBD,jawaban pemerintah, APBD,DPA)

6 dokumen

Penyus unan RAPERDA tentang Perubahan APBD

Jumlah dokumen Perubahan APBD (RKA,nota keuangan, RPAPBD,jawaba n pemerintah, PAPBD,DPPA)

6 dokumen

Penyus unan Raperda tentang Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD

Jumalh dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (peng nota keu,LRA,Lap perubahan saldo anggaran lebih,neraca,LA K,CALK,LO,LPE)

9 dokumen

Penyus unan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Peningk atan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SPD yang diterbitkan

595 dokumen 2

Jumlah SP2D yang diterbitkan

8500 dokumen

Itensifik asi Penerimaan TP/TGR

Jumlah dokumen penanganan kasus kerugian daerah

20 kasus

85,308,000

421,050,00 0

303,800,00 0

175,000,00 0

102,600,00 0

170,000,00 0

45,000,000

1 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

9 dokumen

595 dokumen 2

8500 SP2D

20 dokumen

kan ke kas daerah

Meningka tkan sumber daya manusia pengelola keuangan Danadana transfer dari pusat dapat masuk kas daerah secara tepat waktu Meningka tkan pengelola an administr asi gaji dan tersedian ya data gaji dan data rekonsilia si gaji yang lebih akurat

Meningka tnya sumber daya manusia pengelol a keuanga n Terserap nya dana perimban gan tepat waktu

Tersedian ya data gaji PNSD yang valid dan akurat

Terwujudny a tertib administra si pengelolaa n keuangan daerah

4.0 4

01

Terkirimnya laporan dan pengajuan dana-dana perimbang an ke Pemerintah Pusat serta dana dapat masuk kas daerah tepat waktu Tercapainy a kemampua n pembuat daftar gaji untuk membuat daftar gaji yang valid dan akurat

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

17

17

17

17

17

17

24

25

26

55

57

63

Pemant apan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah peserta sosialisasi dan bintek

800 orang

Pengelo laan Dana Transfer ke Daerah

Jumlah dokumen laporan dana transfer ke pemerintah daerah

30 dokumen

Pengelo laan Administras i Gaji dan Rekonsiliasi Gaji PNS

Jumlah dokumen daftar gaji dan SKPP yang diterbitkan

85 dokumen

Penyus unan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran

2dokume n

Optimal isasi pengelolaan keuangan PPKD

Jumlah pencairan hibah, bansos, bantuan keuangan dan pembiayaan

1660 berkas

Sosialis asi Pedoman Penyusunan APBD

Jumlah peserta sosialisasi

255 orang

70,500,000

189,300,00 0

196,673,00 0

80,000,000

113,413,00 0

65,000,000

800 orang

30 dokumen

85 dokumen

2dokume n

1660 berkas

255 orang

Meningka tkan pelayana n

Meningka tkan dan mengem bangkan Manajem en aset daerah

Pelayana n Publik yang prima

Meningka tkan serta mewujud kan pengelol aan aset daerah Penyusuna n BII, update database BMD, pengemba ngan SPBMD, Pengaman an Aset Tanah, Perbaruan dan perpanjang an STNK Instansi Vertikal,

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

4.0 4

01

17

17

17

17

64

68

70

75

24

24

03

48

48

01

Penyedi aan Benda Berharga

Keluaran : Tersedianya benda berharga secara maksimal Hasil : Terpenuhinya kebutuhan benda berharga

Asistens i Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang terasistensini

85 orang

Sosialis asi Peraturan Pemerintah Pusat

Jumlah perserta sosialisasi

510 orang

Peningk atan SDM pengelolaan keuangan daerah Program Menginten sifkan penangan an pengadua n masyaraka t Survey Indek Kepuasan Masyarakat

Jumlah peserta studi banding

Program Peningkat an Manajeme n Aset Daerah

Presentase Aset yang tertangani

Peningk atan manajemen Aset Daerah

Tersedianya BII, Aplikasi SPBMD, Papan Aset Tanah, Tertib manajemen aset daerah.

482,356,00 0

230,000,00 0

280,000,00 0

85 SKPD/uni t kerja

510 orang

45 -

Skor IKP -

Jumlah survei IKM

-

2,000,000, 000

170 SKPD,700 buku,55 papan, 60 kend

850,000,00 0

2 dokumen

17.56

170 SKPD,70 0 buku,55 papan, 60 kend

4.0 4

01

48

02

4.0 4

01

48

04

4.0 4

01

4.0 4

01

48

06

Aset Tanah Kabupaten Magetan

4.0 4

01

48

08

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Magetan

4.0 4

01

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusuna n Laporan Keuangan Daerah

4.0 4

01

Aset Tetap dilingkunga n Dinas Pendidikan, Aset perolehan dari Penyeraha n Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengemba ng.

4.0 4

01

4.0 4

01

Optimalisa si pemelihara an/ perawatan Barang Milik Daerah, Mutasi Barang Milik Daerah

48

48

05

09

Penyus unan Rencana Kebutuhan dan pemelihara an Barang mIlik Daerah (RKBMD dan RKPBMD) Pengha pusan Aset Daerah

Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

Penyus unan Laporan Semesteran

Jumlah dokumen laporan mutasi aset tetap

Sosialis asi Peraturan Perundangundangan tentang Pengelolaan Barang Milik negara Penserti fikatan Tanah

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016

Pendata an Aset Daerah

Jumlah aset yang terdata

Rekonsil iasi Aset Daerah

Jumlah buku penerimaan dan pengeluaran barang, jumlah kartu inventaris ruangan

225buku, 20.000le mbar kartu

Inventa risasi aset daerah

Jumlah label inventaris

120.000 lembar

Jumlah pelaksanaan penghapusan aset

Jumlah sertifikat tanah milik daerah

3 tahap

5 tahap 150,000,00 0

170 dokumen

20 sertifikat

75,000,000

175,000,00 0

170 dokumen

20 sertifikat

602,612

unit

Meningk atkan Pendapa tan Asli daerah

Tersedia nya data PAD

48

48

49

10

11

Program Peningkat an dan Pengemba ngan Pendapata n Daerah

300,000,00 0

450,000,00 0

1,469,163, 170

225buku, 20.000le mbar kartu

120.000 lembar

Tersedian ya data klasifikasi zona nilai tanah Terpenuh inya sarana pemungu tan pajak dan retribusi daerah

Kemudaha n dalam penyusuna n NJOP

4.0 4

01

Pengadaan alat pungut PAD

4.0 4

01

Tersedian ya data PAD yang valid

Terlaksan anya survey objek PAD

Kecamatan yang dilakukan pemutahira n data

4.0 4

kemudah an administr asi dan pelayana n pajak daerah

Terpeliha raanya basis data Sismiop PBB dan BPHTB dan aplikasi Simpada Teesedia nya data potensi pendapat an daerah

aplikasi yang dipelihara

4.0 4

01

bertambah nya jumlah sumber pendapata n daerah

4.0 4

01

Terlaksan nya sosialisas i perpajak an

Meningkatk an kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

4.0 4

01

4.0 4

01

Sarana pemunut an pajak dan retribusi daerah

meningka tkan sumbersumber potensi PAD/paja k daerah sosialisas i pajakpajak daerah kepada masyarak at meningka tkan kesadara n masyarak at

Optimaln ya penerima an PAD

tercapainy a target pendapata n daerah

01

49

49

49

49

49

49

49

01

02

03

04

06

07

Pendataan dan klarifikasi zona nilai tanah Penyediaan Barang Cetak dan Sarana Pemunguta n PAD

Pemutakhir an data PAD

2 kecamat an Jumlah cetak benda berharga

10.000 blok benda berharga, 325 blok SPPT, 125 blok SSPD, 100 blok DHKP

Jumlah objek pajak yang didata

300,000,00 0

300,000,00 0

2 kecamat an 75.000 blok benda berharga, 325 blok SPPT, 125 blok SSPD, 100 blok DHKP

25000 -

Pemelihara an/Ooperasi onal Basis data PBB dan BPHTB serta Aplikasi Simpada

Jumlah aplikasi yang dipelihara

2 aplikasi

Intensifikasi dan Ekstensifika si Sumbersumber Pendapatan Daerah Sosialisasi Perpajakan

Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah

4 dokumen

Jumlah pelaksanaan sosialisasi perpajakan

2 kegiatan

objek pajak 2 aplikasi 200,000,00 0

250,000,00 0

119,163,17 0

4 dokumen

2 kegiatan

09 Optimalisasi pemunguta n pajak daerah

Realisasi pemungutan Pajak daerah

26,658,8 00,000

300,000,00 0

28,035,0 00,000

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Magetan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten magetan Tahun 2013-2018 : Dalam Perubahan RPJMD Kab. Magetan Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 10 tujuan dan 17 sasaran yang harus diwujudkan oleh semua SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini BPPKAD Kab. Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut : 1.

Tujuan T3

: Meningkatkan

pengelolaan

keuangan

yang

tertib, efektif, efisien dan akuntabel Meningkatkan dan mengembangkan manajemen asset daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang Optimal Sasaran S3.T3

: Terwujudnya

tertib

pengelolaan

administrasi

keuangan daerah Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah Terwujudnya kemandirian keuangan daerah Indikator sasaran

: - Opini BPK - SKPD yang pengelolaan Keuangan daerah sesuai SAP - Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD - Toleransi defisiasi penyerapan keuangan sesuai target - Temuan asset oleh BPK yang terselesaikan - Pendapatan Asli daerah dalam setiap tahunnya


61

Untuk mencapai target sasaran tersebut BPPKAD Kab. Magetan mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja BPPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2013

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD

Target kinerja

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

63,29%

60,60%

54,41%

52,66%

48,15%

46%

46%

11,03%

14,93%

15,01%

16,77%

13,38%

13%

13%

3,01%

3.14`%

3,18%

2,85%

3,39%

3,5%

3,5%

URUSAN PENUNJANG Bidang Keuangan Presentase belanja pegawai Presentase Belanja Modal Persentase pajak/retribusi daerah terhadap total pendapatan


62

Indikator kinerja BPPKAD yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: No

Sasaran

1

Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah

Indikator Kinerja

Rumus Perhitungan

Opini BPK

-

Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP

Jumlah laporan keuangan SKPD sesuai SAP X 100% Jumlah laporan keuangan SKPD

Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Tanggal penyampain RAPBD sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006

Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

Penilaian BPK atas SAP

pengelolaan

Keuangan daerah sesuai

Realisasi belanjax 100% Target Belanja

2

Meningkatnya kwalitas pengelolaan asset daerah

1. Temuan asset oleh BPK

Temuan aset X 100% Jumlah aset pemerintah kab. Magetan

3.

Meningkatnya kemandirian Keuangan

1. Persentase Pendapatan Daerah dalam setiap tahun

Jumlah Realisasi 100% Jumlah PAD

BAB VII PENUTUP Perubahan

Rencana

Strategis

(Renstra)

BPPKADKabupaten

Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPPKADKabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur BPPKAD Kabupaten Magertan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan programprogram yang tertuang dalam Renstra BPPKADKabupaten Magetan ini. Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur BPPKAD Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Seluruh aparatur BPPKAD Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra BPPKAD Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya. 2. Perubahan Renstra BPPKADKabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKADKabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendaliandan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, - 2017 KEPALA BPPKAD KABUPATEN MAGETAN

Drs. YETRA RAULAN Pembina Utama Muda NIP. 19570708 198503 1 015

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Recommend Documents