Bab I. Pendahuluan. I.1. Latar Belakang

Bab I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Lembaga wakaf dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Oleh karena wakaf di Indonesia pada umumnya berupa tanah maka masalah tersebut diatur dalam Undang Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Tanah wakaf di Indonesia terbentang luas hal ini dibuktikan dari data jumlah tanah wakaf di Indonesia menurut laporan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2006 menyebutkan ada sejumlah 20.868.349.230 m2 yang tersebar di 408.615 lokasi. Dari data tersebut yang sudah bersertipikat adalah sejumlah 307.441 bidang atau 75.24%. (Diolah kembali dari Laporan Data Wakaf di Seluruh Indonesia, Depag, 22 November 2007). Sehingga sisa tanah yang belum bersertipikat adalah 64.513 bidang atau 15.79%. Tanah wakaf yang belum bersertipikat inilah yang menjadi salah satu kendala dalam perlindungan hukum. Di samping itu permasalahan atau sengketa tanah wakaf pada umumnya terjadi karena ahli waris dari wakif maupun ahli waris dari nadzir saling menggugat ataupun mengaku bahwa tanah wakaf tersebut adalah miliknya. Atau seringkali karena nadzir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola tanah wakaf tersebut disebabkan karena kelalaiannya atau ketidakmampuannya tidak segera mengadministrasikan tanah tersebut dengan baik dan tidak segera mendaftarkan tanah wakaf tersebut ataupun nadzhir tidak mampu mengelola tanah tersebut

1

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

sehingga tanah itu menjadi terbengkalai bahkan status kepemilikan dan penguasaannya beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Senada dengan pendapat dari Uswatun Hasanah permasalahan tanah wakaf dapat terjadi karena : 1) tidak disertipikatkan tanah wakaf 2) penyerobotan tanah wakaf baik oleh ahli waris muakif maupun nadzhir 3) penyalahgunaan tanah wakaf, 4) perubahan penggunaan dan peruntukkan tanah wakaf yang tidak sesuai peraturan perundangan-undangan, maupun 5) perubahan status tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Wawancara dengan Uswatun Hasanah, 10 Maret 2008). Meskipun secara kuantitas tanah wakaf dapat dihitung namun demikian masih banyak potensi lain yang belum banyak digali, seperti potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi tanah wakaf bagi solusi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sebagainya. Sebenarnya wakaf dapat dijadikan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengadaan tanah dalam rangka kepentingan umum. Namun demikian langkah-langkah untuk menuju hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Di samping itu meskipun sekarang di dalam Departemen Agama telah dibentuk Direktorat Wakaf dan kita juga sudah mempunyai Badan Wakaf Indonesia namun permasalahan tanah wakaf masih saja perlu penanganan yang lebih konkrit. Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas dapat ditarik benang merah bahwa semua itu mengarah kepada aspek pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf. Masalah pendaftaran tanah terkait dengan kekuatan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum tanah wakaf sedangkan aspek pengelolaan terkait dengan manajemen terhadap tanah wakaf tersebut oleh nadzir.

2


Kedua syarat tersebut saling berhubungan karena untuk mengelola harus jelas subjek hak atas tanahnya dan syarat bahwa tanah yang akan diberi hak atas tanah harus jelas dan lokasi, luas, dan batas-batasnya sehingga berdasarkan kedua hal tersebut dapat ditentukan hubungan hukum antara objek dan subjek hak atas tanah tersebut (Harsono, Boedi ; 2006). I.2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas pada penelitian ini dapat dirumuskan : 1. Bagaimana pengaturan pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf menurut hukum agraria nasional? 2. Bagaimanakah persepsi antara wakif, nadzir terhadap apsek pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf tersebut? 3. Bagaimana peran pemerintah terhadap permasalahan tanah wakaf dan pengelolaan tanah wakaf yang bagaimanakah dapat dilakukan pemerintah? Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut peneliti mengambil studi kasus tukar guling tanah wakaf yang dilakukan oleh Organisasi Sulit Air Sepakat DPC Tanah Abang sebagai nadzir dengan PT. Multi Cipta Permai Wirasta selaku pihak ketiga terhadap wakaf dari Anas Syamsi dan studi kasus pengelolaan tanah wakaf untuk keperluan tempat pemakaman umum oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta. I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 1. Mengkaji persepsi wakif dan nadzir mengenai aspek pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf. 2. Mengkaji peran dan kedudukan pemerintah dalam masalah tanah wakaf 3. Mendapatkan solusi yuridis terhadap aspek pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf

3


I.4. Manfaat Penelitian a. Memberikan masukkan berupa usulan konsep, strategi untuk memberdayakan tanah wakaf kepada pemerintah khususnya kepada Badan Pertanahan Nasional, Departemen Agama serta Badan Wakaf Indonesia. b. Memberikan informasi mengenai sengketa yang sering terjadi pada tanah wakaf. c. Menambah khasanah di bidang hukum agraria, khususnya dalam masalah kepastian hukum tanah wakaf. 1.5. Ruang lingkup atau batasan penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk meneliti aspek pendaftaran diambil studi kasus mengenai sengketa tanah wakaf Organisasi Sulit Air Sepakat dengan Anas Syamsi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007. Sedangkan masalah pengelolaan tanah wakaf mengambil studi kasus pengelolaan tanah wakaf untuk TPU oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta. 1.6. Sistematika Penelitian Uraian tentang keseluruhan proses penelitian tesis disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian sistematika penulisan. BAB II : Studi Pustaka Bab ini membahas teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini secara ringkas. BAB III : Metodologi Penelitian Bab ini berisi uraian tentang bagaimana permasalahan dipelajari dan penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan riset..

4


BAB IV : Pembahasan Bab ini berisi tentang pembahasan masalah dengan mengacu kepada teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan sosiologi yang akan digunakan dalam menganalisis studi kasus. BAB V : Penutup Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang akan diperoleh beserta saran untuk penelitian yang lebih lanjut.

5


Bab I. Pendahuluan. I.1. Latar Belakang

Recommend Documents