1
Bab I PENDAHULUAN I.1.
Latar Belakang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah. Sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat semakin memudahkan pekerjaan yang sebelumnya cukup panjang, lama dan kurang terintegrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Efektif memiliki arti yaitu tepat sasaran serta sesuai waktu yang direncanakan, sedangkan efisien yaitu cepat dan mudah dalam proses dan setiap tahapan pelaksanaan. Diharapkan seiring kemajuan teknologi informasi maka pelaksanaan pelayanan dapat semakin efektif dan efisien khususnya pelayanan di bidang pertanahan. Pelaksanaan kerja yang efektif dan efesien diharapkan dapat diimplikasikan dalam bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. Guna keperluan pendaftaran di Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional maka kebutuhan akan data spasial yang tunggal, up to date, serta terintegrasi semakin dibutuhkan. Melalui inovasi layanan diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang pendaftaran tanah. Untuk menjawab tantangan pada sektor pelayanan publik khususnya di bidang pendaftaran tanah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman khususnya membuat
2
produk teknologi inovasi bernama LARIS (Layanan Rakyat Istimewa). Mengingat Kabupaten Sleman sebagai kabupaten dengan tingkat permohonan sertipikasi yang paling padat serta dinamis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka dibutuhkanlah pelayanan pendaftaran tanah yang efektif dan efisien. Suwito (2015) menyatakan bahwa “LARIS merupakan perpaduan antara Aplikasi KKP-Web (Larasita) dengan Aplikasi Tata Kelola Dokumen Pertanahan Digital yang diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi istimewa karena dapat dilakukan dimanapun dengan cepat, mudah dan murah.”. LOC (Land office Computerization) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang dimulai sejak tahun 1997 merupakan program nasional untuk meningkatkan standar pelayanan khususnya di bidang pertanahan. Pelayanan LARIS dikhusukan untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah (derivatif) serta mendukung KKP yang berbasis web untuk kegiatan dokumentasi yang dapat diimplemantasikan pada pendaftaran hak maupun membantu kegiatan teknis pengukuran.
Penerapan teknologi ini diharapkan mempermudah baik dari BPN
sebagai pelayan publik maupun masyarakat itu sendiri. Melalui uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas pelayananan LARIS dalam pendaftaran tanah sehingga dapat diterapkan dan meningkatkan pelayanan publik di instansi terkait. I.2.
Rumusan Masalah
1. Seberapa efektif pelaksaan kerja pada produk layanan LARIS? 2. Bagaimana penerapan teknologi LARIS dalam mendukung kegiatan pengukuran? 3. Seberapa efektif pelaksanaan LARIS pada masyarakat? I.3.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kerja pada pelayananan dokumen atau pemeliharaan data pendaftaran tanah melalui adanya LARIS 2. Untuk mengevaluasi penerapan teknologi LARIS dalam mendukung pelaksanaan pengukuran 3. Untuk mengevaluasi efektifitas pelayanan LARIS pada Masyarakat
3
I.3.
Manfaat Penelitian
1. Dapat memberikan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta instansi terkait dalam melakukan inovasi-inovasi layanan pertanahan. 2. Dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan , khususnya bidang pertanahan. I.4.
Tinjauan Pustaka
Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang terkait pemanfaatan teknologi dan komputerisasi kantor pertanahan khususnya dalam pendaftaran tanah, seperti yang dilakukan Patriot Ginanjar Satriya (2014) dan Klaus Deininger (2009). Klaus Deininger (2009) melalui papernya melakukan analisa pengaruh pendaftaran hak secara digital di Andhra Pradesh, India terhadap akses kredit pinjaman melalui bank. Melalui program pendaftaran tanah secara digital bernama CARD (Computer-Assisted Registration of Deeds) maka dapat diakses informasi pribadi akan kepemilikan properti. Penelitian ini menggunakan data perbankan serta volume bidang tanah yang telah didaftarkan secara digital dari tahun 1997-2007. Dalam penelian tersebut menggunakan metode perbandingan antar dua variabel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan akses pengajuan kredit dan kegiatan perbankan setelah komputerisasi pendaftaran tanah. Patriot Ginanjar Satriya (2014) melalui skripsinya melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan GEO KKP terhadap proses sertipikasi tanah. GEO KKP merupakan sistem pelayanan pertanahan yang telah terkomputerisasi, sehingga data tentang bidang tanah baik tekstual maupun spasialnya dapat terintegrasi dengan baik secara nasional dan menjadi standar pelayanan yang diluncurkan oleh BPN RI. Penelitianan ini menggunakan data base yang dibangun melalui GEO KKP yang dikaji terhadap efektifitas proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Kemudian penelitian ini membandingkan kajian efektifitas penerbitan sertipikat sebelum dan sesudah adanya GEO KKP. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemanfaatan GEO KKP pada Kantor Pertanahan Kabupaen Kendal sudah efektif.
4
I.5.
Batasan Masalah
Penelitian ini memiliki batasan masalah untuk melakukan kajian pemanfaatan LARIS yang fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut : 1. Lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 2. Data yang digunakan merupakan dokumen fisik maupun data digital pendaftaran yang diakses melalui database Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menggunakan situs berbasis web. 3. Analisa penelitian dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan LARIS dalam mendukung kegiatan pendaftaran hak tanah, kegitan pengukuran maupun efektifitas pelayanan di lingkungan masyarakat. 4. Kegiatan pendaftaran hak tanah dimaksud merupakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah serta efektifitas LARIS dalam pelaksanaanya. I.6.
Landasan Teori
I.6.1. Definisi efektifitas Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, efektifitas didefinisikan sebagai berhasil guna (tentang usaha tindakan), dapat membawa hasil, manjur atau mujarab (tentang obat), ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan). Sedarmayanti (2001) mendefinisikan efektifitas sebagai “suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.” Keban (2004) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang disepakati bersama antara para stakeholders dari organisasi yang bersangkutan Dari pengertian efektifitas yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas berarti tercapainya sasaran, target tujuan dengan menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya sesuai kualitas yang diharapkan.
5
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan di bidang pertanahan maka BPN RI mengeluarkan prosedur/ tata cara pelayanan yang lebih dikenal dengan standar pelayanan pertanahan atau SOP yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Standar pelayanan meliputi : 1. Persyaratan, merupakan persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar berkasnya dapat diproses lebih lanjut. 2. Biaya, merupakan tarif wajib yang dikenakan pada pemohon sesuai perundang-undangan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan BPN RI. 3. Waktu, merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya sesuai tahapan layanan yang ditetapkan. Jangka waktu dimaksud ialah jangka waktu terlama untuk penyelesaian masing masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasarkan hari kerja. 4. Prosedur , merupakan tahapan proses pelayanan untuk masing masing jenis pelayanan pertanahan. I.6.2. Pendaftaran tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 pasal 19 pendaftaran tanah meliputi : 1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pelayanan pendaftaran tanah sebagai berikut : a) Pendaftaran tanah pertama kali meliputi: 1. Pengumpulan dan proses data fisik; 2. Pembuktian dan pembukuan hak; 3. Penerbitan sertipikat; 4. Informasi data fisik dan yuridis;
6
5. Dokumentasi. b) Pemeliharaan data pendaftaran meliputi : 1. Perubahan dan peralihan hak; 2. Hipotek; 3. Pemecahan dan penggabungan bidang tanah. Menurut PP no 24 tahun 1997 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. I.6.3. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Berdasaran PP 24/1997 Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, daftar surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Berdasarkan Pasal 36 PP 24/1997, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya jika diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis tersebut kepada Kantor Pertanahan dan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas: 1
Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi : a. pemindahan hak dengan lelang
7
b. peralihan hak karena pewarisan c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi d. pembebanan hak e. penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 2
Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, meliputi: a. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah; b. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah c. pembagian hak bersama; d. hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun e. peralihan dan hapusnya hak tanggungan; f. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; g. perubahan nama.
I.6.4. Pengukuran dan pemetaan kadastral Berdasarkan PP no 24 tahun 1997 pasal 14, pengukuran dan pemetaan kadastral merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik. Rangkaian Kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk pendafataran tanah meliputi : 1. Pembuatan peta dasar pendaftaran; 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah; 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; 4. Pembuatan daftar tanah; 5. Pembuatan surat ukur ; Pengukuran Bidang tanah pada dasarnya menjadi Tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan yang pendelegasian wewenang kepada: 1. Petugas Ukur/ Juru Ukur 2. Surveyor Kadastral Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1998 Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan
8
pengukuran dan pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan.dengan kata lain tugas pengukuran dan pemetaan dapat dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini surveyor berlisensi yaitu Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral. Ruang lingkup pekerjaan Kadastral adalah
melaksanakan usaha jasa
pelayanan kepada masyarakat dengan : 1. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadis;. 2. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah I.6.5. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) KKP merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data yang difasilitasi untuk lebih mudah dan lebih cepat dengan kehadiran teknologi informasi khususnya pengembangan sistem data base untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan. Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space / storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN dibidang teknologi informatika / komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal. Fitur yang digunakan pada pada KKP digunakan untuk monitoring pelayanan pertanahan itu sendiri. Dengan adanya sistek KKP pimpinan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pusat BPN RI dapat memonitor pelaksanaan pelayanan pertanahan, baik pelayanan rutin, pelaksanaan APBN
9
maupun LARASITA serta kinerja pelayanan, dapat mengetahui informasi dokumen pertanahan (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil, Gambar Ukur) serta kualitas data pertanahan, baik data tekstual tentang subyek, obyek dan asal-usul perolehan hak maupun data spasial tentang letak, luas dan bentuk obyek hak serta peta pendaftaran. I.6.6. Inovasi Layanan Pertanahan Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transfaransi dan akuntabiltas layanan pertanahan. Inovasi layanan ini diawali dengan disusunnya standarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan biaya layanan pertanahan serta dimulainya pembangunan sistem komputerisasi layanan pertanahan pada tahun 1997. Berbagai inovasi telah dilaksanakan baik oleh BPN, untuk tingkat nasional, inovasi yang telah diterapkan antara lain : Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Layanan jemput bola atau LARASITA, Quick Service, One Day Service, Layanan malam hari, Weekend Service, Layanan Tujuh Menit (Lantum), sistem pembayaran non tunai, SMS Pertanahan dan yang terbaru layanan 70-70. Semua layanan ini dilaksanakan pada BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Inovasi layanan publik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menjadi kegiatan yang berkelanjutan (continous improvement) seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya harapan masyarakat/badan hukum pengguna layanan sehingga memberi kesempatan sebesar besarnya kepada tingkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan inovasi. I.6.7. LARIS LARIS merupakan produk inovasi oleh Kantor Pertanahan kabupaten Sleman untuk mendukung programan KKP. LARIS pada dasarnya program tata kelola dokumen untuk pendaftaran tanah yang bertujuan untuk membuat proses pembaruan
10
data pendaftaran tanah yang lebih efisien serta mendukung kegiatan pelaksanaan pengukuran dengan membuat basis data yang saling terintegrasi yang mendukung KKP itu sendiri. LARIS digunakan untuk mendukung KKP dalam mempermudah proses pekerjaan pendaftaran yang dapat diakses melalui internet. Sumber data yang digunakan berupa salinan grafik dari : 1. Surat Ukur/ gambar ukur 2. Warkah 3. Buku tanah Untuk pelayanan dokumentasi, program LARIS ditujukan langsung kepada masyarakat yang dapat dilayani melalui kantor pertanahan BPN Sleman maupun langsung ke lapangan di lokasi pemohon yang telah dijadwalkan oleh Kantor BPN Sleman. Dalam membantu pelaksanaann pekerjaan dilakukan dengan penggunaan internet melalui situs web yang diakses oleh petugas kantor yang berwenang dan terintegrasi dengan sistem KKP. Pelayanan dokumen dilakukan dalam satu hari dengan ruang lingkup pelayanan berupa : 1
Roya Penghapusan Hak Tanggungan atas suatu hak atas tanah atau sertipikat.
2
Pengecekan Pengecekan dimaksud untuk mengetahui keaslian data fisik dan data yuridis atas tanah. Pengecekan dilakukan dengan mencocokan sertipikat dengan buku tanah yang disimpan pada arsip Kantor Pertanahan Sleman.
3
Jual-beli Kantor pertanahan memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan balik nama atas peralihan hak atas tanah yang melalui kegiatan jual beli.
4
Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM) HGB berdiri di atas tanah negara sehingga mempunyai batasan-batasan. Untuk meningkatkan status kepemilikan hak atas tanah tersebut menjadi HM maka perlu diajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat. Dalam rangka mendukung kegiatan pengukuran, melalui program LARIS
maka data pendukung yang digunakan oleh petugas ukur untuk kegiatan di lapangan dapat diberikan secara cepat karena terhubung oleh akun masing-masing pada situs
11
web LARIS. Selain itu LARIS juga memfasilitasi dalam pemantauan pekerjaan pelaksanaan pengukuran. Semua ini difasilitasi menggunakan situs web yang hanya dapat diakses oleh petugas kantor pertanahan sehingga koordinator dapat memantau dari mana saja dan kapan saja pelaksanaan pekerjaan pertanahan. Tampilan utama situs web dari LARIS sendiri ditampilkan pada gambar 1.1 berikut :
Gambar I. 1 Halaman utama websites LARIS Pada masyarakat situs web LARIS juga dapat diakses untuk mengecek perjalanan berkas permohonan sehingga tidak perlu repot untuk ke kantor. Melalui situs web ini juga masyarakat dapat memperoleh informasi terkai syarat dan kelengkapan, biaya, dll dalam kegiatan pendaftan tanah. Sosialisasi secara langsung juga dilakukan guna menjangkau masyarakat. I.6.7.1. Jenis Pelayanan LARIS Pelayanan yang dilakukan dalam ruang lingkup program LARIS saat ini adalah sebagai berikut:
12
1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada program LARIS maupun produk layanan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Sleman 2. Pelayanan dokumen dan pemeliharaan data Pelayanan dokumen dimaksud dengan memanfaatkan data arsip dalam bentuk digital dan dikelola untuk membantu pelaksaan pendaftaran tanah. 3. Pelayanan di luar kantor Melakukan pelayanan dokumen seperti yang dimasudkan sebelumnya yang seluruh kegiatannya dilakukan di luar Kantor Pertanahan Sleman. Selain itu dilakukan kegiatan sosialialisasi dan interaksi langsung pada masyarakat yang berada jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 1.6.7.2. Sosialisasi kegiatan LARIS Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk mengenalkan program LARIS maupun informasi terkait pelayanan pertanahan lainnya. Kegiatan sosialisasi dibagi sebagai berikut : 1. Sosialisasi dengan komunikasi langsung Pada kegiatan sosialisasi dengan komunikasi langsung dengan cara tatap muka. a. Seminar Kantor Pertanahan Sleman turut serta dalam seminar nasional layanan inovasi kantor pertanahan. Melalui seminar ini diharapkan mampu memacu kantor pertanahan agar terus berinovasi untuk memberikan pelayanan optimal di wilayah kerja masing masing. Kantor Pertanahan juga aktif untuk mengundang seminar b. Penyuluhan Penyuluhan dilakukan di tingkat desa atau kecamatan. Penyuluhan dilakukan dapat melalui camat atau kepala desa langsung ke pada masyarakat maupun langsung ke masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan di balai desa maupun balai pertemuan kecamatan yang sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan atau surat edaran terlebih dahulu. c. Stan informasi
13
Pembuatan stan dilakukan untuk menjangkau masyarakat luas secara langsung di luar jam kantor. Pemilihan lokasi stan yaitu Car Free Day yang diselengarakan di sepanjang jalan P. Mangkubumi kota Yogyakarta. Selain itu stan juga diselenggarakan pada Lapangan Denggung Sleman. Untuk waktu pelaksaan sendiri dilakukan pada hari minggu pagi untuk menarik banyak minat masyarakat sekitar. Melalui stan ini masyarakat dapat bertanya langsung kepada petugas serta disediakan juga brosur dan spanduk di lokasi tersebut. 2. Sosialisasi tidak langsung a. Media internet Melalui internet dan sosial media masyarakat dapat menjangkau informasi mengenai pertanahan. Melalui akun sosial media twitter dengan akun @atr_bpndiy dapat dilihat informasi terbaru. Selain
itu
masyarakat
dapat
mengakses
situs
http://bpnlaris.net:4590/kiosk/ untuk mengetahui informasi persyaratan maupun info berkas. Melalui layanan info berkas pada website ini maka kita dapat mengetahui proses berkas kita sejauh mana tanpa harus datang ke kantor langsung. b. Media cetak Melalui media cetak khususnya koran maka Kantor Pertanahan memberi jawaban langsung surat pembaca mengenai infornasi pertanahan. c. Pembagian Leaflet/ brosur Ada beberapa brosur yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Sleman. Brosur ini bertujuan mengenalkan produk layanan yang ada pada Kantor Pertanahan Sleman. Brosur ini diletakan di loket informasi Kantor Pertanahan Sleman. Selain itu brosur juga dibagikan saat penyuluhan maupun di stan ataupun layanan keliling. d. Pemasangan baliho dan Spanduk Pemasangan baliho di tempat strategis maupun saat pelayanan keliling.
14
I.6.7.2. Prosedur kegiatan LARIS Prosedur kegiatan pelayanan dokumen LARIS dijelaskan melalui gambar I.2. berikut :
Sertifikasi Pemohon
Pengecekan
Back Office
/dokumen lain
Data Arsip Gambar I. 2 Diagram alir prosedur pelaksanaan LARIS
Diagram di atas dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut: 1. Pemohon melakukan pendaftaran pelayanan LARIS 2. Pengecekan persyaratan oleh petugas loket apabila ada kekurangan agar dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila syarat telah lengkap maka dilanjutkan ke bagian back office, 3. Back office sebagai pelaksana kegiatan. Back office akan melakukan input tekstual dan pelimpahan kerja sampai ke tingkat lebih tinggi.. Pelimpahan pekerjaan dilakukan untuk memeriksa pekerjaaan secara ulang dan setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor atau penjabat terkait maka produk dihasilkan berupa sertipikat atau dokumen lain. 4. Sertipikat / dokumen lain akan dikembalikan ke pemohon. Salinan sertipikat atau dokumen akan disimpan oleh Kantor Pertanahan Sleman sebagai data arsip 5. Data arsip yang ada akan disimpan serta dikelola. Pelunya pengolalaan yang baik karena data arsip digunakan sumber data dan informasi pengurusan sertipikat. Kegiatan pengecekan lebih efektif melalui adanya data arsip digital yang difasilitasi melalui adanya LARIS. Pada tahap pengecekan yang dilakukan tanpa melalui database LARIS proses pelaksanaan pencarian dilakukan secara manual. Hal
15
ini dapat memungkinkan adanya faktor kesalahan manusia yang menyebabkan arsip rusak atau hilang. Hal ini tejadi akibat adanya arsip yang tercecer saat pencarian ataupun rusak saat penyalinan oleh petugas ukur. Selain itu faktor bencana alam juga dapat menyebabkan hilangnya data arsip yang ada. I.6.7.3. Basis data LARIS LARIS sebagai basis data yang digunakan untuk mendukung KKP dengan tujuan mempermudah kegiatan pendaftaran tanah dijelaskan melalui gambar 1.3 sebagai berikut :
Imagery /Data visual hasil scnning
Gambar I. 3 Diagram alir basis data LARIS
16
Diagram di atas dijelaskan melalui uraian berikut : 1. Dokumen arsip berisi dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran atas suatu bidang tanah. 2. Scanning merupakan kegiatan untuk mengubah dokumen arsip ke dalam bentuk digital. 3. Imagery merupakan data visual. Data visual dari setiap dokumen arsip disimpan dan dikelola sehingga menjadi basis data. Data visual ini diperoleh melalui proses scanning. 4. Basis data LARIS merupakan kumpulan informasi yang disimpan dan dikelola sehingga mempermudah dalam mengakses, mengatur serta memperbarui
data
khususnya
dalam
membantu
pelaksanaan
pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 5. Basis data LARIS mendukung dalam administrasi. Administrasi dimaksud berupa pelimpahan tugas secara digital kepada petugas terkait. 6. Basis data LARIS mendukung dalam kendali mutu pelaksanaan kerja. Melalui basis data LARIS perlu dilakukan validasi pekerjaaan sebelum dokumen pekerjaan menuju tahap selanjutnya ataupun dikembalikan ke petugas terkait, selain itu pada fungsi pengawasan kerja maka basis data LARIS memfasilitasi untuk memantau produktivitas kerja pegawai. 7. Back office sebagai pengguna basis data serta pelaksana. Back office bertugas melakukan input data maupun updating. 8. Produk akhir yang dihasilkan berupa sertipikat atau dokumen lain. Dokumen dan sertipikat yang dihasilkan akan dikembalikan ke pemohon dan salinannya akan disimpan sebagai arsip kantor pertanahan kabupaten Sleman.
