BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2013, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Kerja

SKPD

tahun

lalu,

Tujuan,

Sasaran

yang

menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2015 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Padang, Maret 2014

1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bagian Organisasi Setda Kota Padang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada Tahun 2015 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan 2

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebagai salah satu dokumen perencanaan menggambarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output), dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik SKPD dan pembangunan daerah untuk periode satu tahun. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai SKPD dalam satu tahun kedepan; 2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. I.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 Bagian Organisasi Setda adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. I.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra Bagian Organisasi Setda Kota Padang yang merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Padang Tahun 2015;

4

2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Bagian Organisasi Setda Kota Padang Tahun 2015; 3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; 4. Terwujudnya

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan. I.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat review terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan mengenai : A. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; B. Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; C. Dampaknya terhadap capaian visi, misi kepala daerah; D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan

5

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional, telahaan terhadap kebijakan nasional yakni penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-iosu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran pada Renstra SKPD. 3.3 Program dan kegiatan, berisikan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik

ketersediaan

dalam

anggaran

rangka

pelaksanaannya

tidak

sesuai

dengan

maupun

seandainya

kebutuhan,

kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI SETDA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Setda Evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun 2013 dan Capaian Renstra adalah sebagai berikut :

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat

daerah

merupakan

unsur

staf.

Sekretariat

daerah

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah yang yang dibantu oleh para Asisten. Setiap asisten terdiri dari beberapa Bagian. Bagian Organisasi memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan aparatur negara dan penganalisa jabatan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Organisasi terlihat pada tabel berikut :

8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD A. Permasalahan dan Hambatan  Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, hingga evaluasi kinerja yang dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi diantara unsur pemerintah daerah.  Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan.  Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Sehingga menyebabkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD tidak optimal; terjadi bias dalam informasi jabatan yang turut berimbas pada hasil analisa beban kerja.  Tingkat insentif dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur yang masih rendah.  Rendahnya responsivitas dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan kerja. B. Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Organisasi khususnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi turut berdampak pada pencapaian visi dan misi Walikota. Salah satunya pada pencapaian misi :Meningkatkan kapasitas aparatur dan kewibawaan pemerintah melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan ke arah keandalan dalam pelayanan. Bahwa rendahnya kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan kedinasan lainnya mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan SKPD khususnya pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi seyogyanya diarahkan kepada penguatan diklat-diklat teknis.

9

C. Tantangan dan Peluang  Perubahan peraturan perundangan-undangan yang terus berangsung yang sebagiannya merubah tatanan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, perubahan kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan dalam pendayagunaan aparatur di daerah.  Kewenangan atau keleluasaan pemerintah daerah yang semakin besar

dalam

merumuskan

kebijakan

khususnya

dalam

penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.  Kemajuan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat turut mempengaruhi pola penyelenggaraan pemerintahan.  Perubahan sosial budaya masyarakat yang sangat dinamis.  Tuntutan dari para pemangku kepentingan yang semakin kritis memanfaatkan perannya dalam pembangunan daerah. D. Isu-Isu Strategis  Kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang memasuki gelombang 2 akan sangat mempengaruhi kebijakan di tingkat mikro yakni tataran pemerintah daerah melalui penyusunan road map reformasi birokrasi gelombang 2. Pemerintah daerah diminta menetapkan prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah; prioritas yang harus terus dipelihara; dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.  Perubahan undang-undang kepegawaian (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) yang menimbulkan perubahan mendasar dalam

manajemen sumber daya aparatur. Dengan

ditetapkannya Undang-Undang ASN tersebut akan membawa implikasi terhadap esensi perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan revisi PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.  Pergantian kepala daerah yang berimplikasi pada perubahan RPJMD dan Renstra SKPD, sebuah keniscayaan juga arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga mengalami perubahan. 10

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Renja SKPD Tahun 2015 ini merupakan bahan input bagi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 nantinya. Pada Renja Bagian Organisasi Tahun 2015 ini tidak terdapat perubahan yang signifikan dengan Tahun 2014. Ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya agenda tahunan seperti pengukuran kinerja SKPD, juga ada kegiatan yang sifatnya lanjutan dikarenakan tahap pelaksaanaanya yang terbagi pada beberapa tahun anggaran. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja

untukmasing-masing

program

dan

kegiatan

telah

disesuaikan

sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

11

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dengan kata lain, Bagian Organisasi tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Namun, Bagian Organisasi berkewajiban menetapkan pedoman teknis atau standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik dimasing-masing SKPD atau unit pelayanan lainnya. Pada saat ini, masyarakat semakin kuat dalam menyampaikan tuntutan dalam pengelolaan pelayanan publik. Masyarakat selaku pengguna layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah seyogyanya tidak hanya mejadi objek layanan tetapi juga menjadi aktor, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan standar pelayanan di setiap unit pelayanan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bagian Organisasi telah mendisain beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayananan publik, mulai dari penerapan standarisasi pelayanan, pengukuran kinerja pelayanan serta evaluasi kinerja pelayanan publik di setiap SKPD dan unit pelayanan.

12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Bagian Organisasimerupakansalahsatu unit kerja yang sangatstrategis, karena di Bagian Organisasi-lah kerangka birokrasi daerah itu dirumuskan dan bagaimana birokrasi itu dijalankan. Dari delapan area perubahanpadakebijakan ReformasiBirokrasi yang ditetapkan Pemerintah, lima diantaranya menjadi ranah Bagian Organisasi, yakni terkait

kebijakan

Penataan

Organisasi

Perangkat

Daerah;

Penataan

Ketatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Terkait kebijakan penataan kelembagaan atau organisasi perangkat daerah, kitatidaklagiberbicarabesar-kecil, gemuk atau ramping, tetapi yang utama adalah bagaimana struktur birokrasi pemerintah daerah itu Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi sehingga memang betul-betul dapat menjawab kebutuhan daerah dan sesuai dengan karakteristik setiap daerah. Hal tersebut juga berpengaruh pada kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada akhirnya. Selanjutnya, salah satu isu sentral saat ini dalam hal penataan ketatalaksanaan adalah penerapan Standar Operasional Prosedur. Bahwa SOP tidak lagi sekedar sebuah dokumen yang harus ditetapkan, namun telah menjadi kunci utama bagi para pemeriksa eksternal seperti BPK dan KPK. Dalam penataan system manajemen sumber daya manusia aparatur kedepan, standar kompetensi jabatan yang dirancang oleh Bagian Organisasi, merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dan Hal ini didukung penuh oleh UU ASN. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara bagaikan sebuah gelombang tsunami yang merubah manajemen sumber daya manusia aparatur. Dan salah satu upaya yang adaptif dan responsive terhadap gelombang perubahan tersebut adalah dengan merumuskan standar kompetensi, dan komitmen yang kuat memenuhi standar tersebut. Orangorang yang memiliki kompetensilah yang akan unggul nantinya, tidak lagi melulu soal usia dan kepangkatan. 13

Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, kita juga masih dihadapkan pada kendala untuk melekatkan atau menerapkan akuntabilitas kinerja tersebut sejak dari proses perencanan progam kegiatan dan penganggaran hingga tahap evaluasi. Proses perencanaan daerah seakan-akan belum sepenuhnya Bagian dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Bagian Organisasi yang bertugas dalam memberikan pedoman teknis terkait penyusunan penetapan indicator kinerja dan indicator kinerja utama, rencana kinerja, dan penetapan target kinerja juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan SAKIP tersebut. Bagian Organisasi juga memiliki peran yang besar dalam keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan pemerintah daerah. Melalui asistensi dan rumusan pedoman teknis dalam penerapan standar pelayanan public tidak hanya pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tetapi juga pada unit pelayanan lainnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan pemerintah dan peraturan menteri dibawahnya. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Padang Tahun 2015; 2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Bagian Organisasi Setda Kota Padang Tahun 2015; 3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; 4. Terwujudnya

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan. Adapun yang menjadi sasaran Renja Bagian Organisasi Tahun 2015 ini adalah SKPD dan Unit Kerja dilingkungan Pemko Padang. Fungsi dari Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaantugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Tahun 2015 dan sebagai dasarpenyusunan RKA/DPA yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kota Bandung tahun 2013. 14

3.3. Program dan Kegiatan Rencana kerja Bagian Organisasi Tahun 2015 tertuang dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan Mobeleur  Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Program Penataan Kelembagaan  Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan Pemko  Evaluasi dan Disain Kelembagaan  Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat  Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang II  Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Program Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah  Penyusunan LAKIP 15

 Penyusunan Penetapan Kinerja  Penyusunan Standar Operasional Prosedur  Penyusunan Indikator Kinerja Utama  Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 6. Program Penganalisisan Jabatan  Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja  Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan  Pemetaan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu  Penyusunan Evaluasi Jabatan Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

16

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun 2015, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kota Padang. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuanjangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimanatelah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota Padang. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien,serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkankeberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun 2015 harus dapat berfungsi sebagai : 1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalampenyusunan Kegiatan Bagian Organisasi Tahun 2015 baik dalam lingkup program maupun kegiatan. 2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawabpelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorongpeningkatan kinerja Bagian Organisasi Setda Kota Padang kedepannya.

17

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Rencana Tahun 2015 Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana

Catatan Penting



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai

Kota Padang

12 bulan

5.520.000

APBD

12 bulan

6.348.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi perkantoran

Kota Padang

12 bulan

12.420.000

APBD

12 bulan

14.283.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Kota Padang

12 bulan

11.500.000

APBD

12 bulan

13.225.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya sarana dan peralatan kerja

Kota Padang

12 bulan

28.750.000

APBD

12 bulan

33.062.500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Kota Padang

12 bulan

46.000.000

APBD

12 bulan

52.900.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik kantor

Kota Padang

12 bulan

4.600.000

APBD

12 bulan

5.290.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Padang

12 bulan

49.220.000

APBD

12 bulan

56.603.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Padang

12 bulan

10.350.000

APBD

12 bulan

11.902.500

1

Rencana Tahun 2015 Program / Kegiatan





Catatan Penting



Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

Kota Padang

12 bulan

23.632.500

APBD

12 bulan

27.177.375

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

Kota Padang

12 bulan

217.439.700

APBD

12 bulan

250.055.655

Penyediaan alat kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor

Kota Padang

12 bulan

6.325.000

APBD

12 bulan

7.273.750

Pengadaan Mobeleur

Mobeleur Kantor

Kota Padang

8 unit

78.000.000

APBD

Baru

-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas Kasubag

Kota Padang

3 unit

53.000.000

APBD

Baru

2 unit

32.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya BBM dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

Kota Padang

12 bulan

119.399.325

APBD

12 bulan

137.309.224

Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan Dan Aset

Kota Padang

12 laporan bulanan, 2 laporan semester, 1 laporan tahunan

10.000.000

APBD

12 laporan bulanan, 2 laporan semester, 1 laporan tahunan

10.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2






Catatan Penting



Program Penataan Kelembagaan

Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan

Terlaksananya pelaksanaan rapat staf 2 kali setiap bulannya

Kota Padang

24 kali

172.500.000

APBD

Agenda Tahunan

Evaluasi dan Desain Kelembagaan

Terlaksananya evaluasi SOTK dan kelembagaan perangkat daerah

Kota Padang

49 SKPD

82.500.000

APBD

Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Evaluasi dan Penerapan Standar Pelayanan Publik

Kota Padang

52 SKPD/Unit Pelayanan

128.800.000

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi/unit pelayanan dilingkup pemko padang

Kota Padang

10 SKPD/Unit Kerja

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Gel II

Road Map RB Gel. II

Kota Padang

Penyusunan LAKIP

Dokumen LAKIP

Penyusunan Penetapan Kinerja

Dokumen TAPKIN

24 kali

198.375.000

Tahun Kedua (Terkait Revisi PP41)

49 SKPD

86.250.000

APBD

Lanjutan (Tahap dua)

52 SKPD/Unit Pelayanan

148.120.000

230.000.000

APBD

Tahun Kedua (Review)

10 SKPD/Unit Kerja

264.500.000

1 dokumen Road Map

287.500.000

APBD

Road Map RB Tahap II

1 dokumen Road Map

330.625.000

Kota Padang

1 Lakip Pemko +49 SKPD

69.000.000

APBD

Agenda Tahunan


79.350.000

Kota Padang


69.000.000

APBD

Agenda Tahunan


79.350.000

Program Ketatalaksanaan Organisasi

3






Catatan Penting



Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Dokumen SOP

Kota Padang

14 SKPD

80.500.000

APBD

Lanjutan

14 SKPD

80.500.000

Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Evaluasi Capaian IKU

Kota Padang

49 SKPD

86.250.000

APBD

Tahun kedua (evaluasi capaian)

49 SKPD

99.187.500

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Evaluasi Capaian SPM

Kota Padang

15 Bidang urusan

287.500.000

APBD

Tahun Kedua

15 Bidang urusan

330.625.000

Penerapan Manajemen Kinerja Balanced ScoreCard

Peta Strategis dan kontrak kinerja setiap SKPD

Kota Padang

15 SKPD

270.000.000

APBD

Lanjutan

15 SKPD

300.000.000

Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Dokumen Anjab dan ABK

Kota Padang

49 SKPD

201.250.000

APBD

Tahun Ketiga

49 SKPD

231.437.500

Penyusunan Standar kompetensi Jabatan

Kompetensi Bidang dan Kompetensi

Kota Padang

1263 Jabatan Struktural

86.250.000

APBD

Tahun Ketiga


99.187.500

Penyusunan Evaluasi Jabatan

Pemeringkatan Jabatan

Kota Padang


201.250.000

APBD

Tahun Kedua


231.437.500

Pemetaan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu

Kamus JFU dan JFT di Setiap SKPD dan Unit Kerja

Kota Padang

12 SKPD/Unit Kerja

97.750.000

APBD

Lanjutan

11 SKPD/Unit Kerja

97.750.000

Program Penganalisisan Jabatan

4

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang

Recommend Documents