Bab I Pendahuluan
I.1
Latar belakang
Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) yang pesat pada saat ini menimbulkan dampak yang signifikan untuk kehidupan manusia. Hal ini mendorong terjadinya perubahan pada proses, fungsi, dan kebijakan dalam berbagai sektor kehidupan manusia menjadi berbasis ICT, termasuk sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah. Perubahan pada sektor publik ditandai dengan dikembangkannya electronic-Government atau yang biasa disebut e-Government. Heeks (1999) dalam Hasibuan dan Santoso (2005) mendefinisikan e-Government sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan utama e-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Menurut Heeks (1999), hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang. Selain itu dalam World Bank (2011) eGovernment merupakan penggunaan teknologi informasi oleh institusi-institusi pemerintahan yang mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. Teknologi informasi memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Manfaat yang dihasilkan dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan yang lebih besar, pertumbuhan pendapatan, dan atau pengurangan biaya. e-Government menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses secara 24 jam, kapanpun, dimanapun pengguna berada, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. e-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.
1
Mengetahui keuntungan dari e-Government, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pada penerapan e-Government yang disebut Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mana garis besarnya berisi tentang: a. Pengembangan pelayanan yang handal dan dapat dipercaya serta terjangkau oleh masyarakat umum. b. Merestrukturisasi system manajemen dan proses kerja pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. d. Peningkatan partisipasi dari sector bisnis dan mengembangkan industri ICT. e. Mengembangkan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan meningkatkan komunitas e-literacy. f. Mengembangkan e-Government dengan pendekatan sistematik yang realistis dan tingkatan yang dapat diukur. Keputusan Presiden telah dilengkapi dengan garis pedoman untuk pengembangan e-Government diterbitkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2003. Garis pedoman ini mengatur semua pelaksana pemerintahan termasuk pemerintahan daerah, mengenai: a. Pengembangan infrastruktur portal pemerintah. b. Mengelola dokumen elektronik pemerintah. c. Perencanaan pengembangan e-Government. d. Pelatihan ICT untuk mendukung implementasi e-Government. e. Implementasi website e-Government daerah. Kemudian tahun 2004 Kementrian Komunikasi dan Informasi menerbitkan 6 garis pedoman yang terdiri dari: a. Standar kualitas dan cakupan pelayanan, serta pengembangan aplikasi eservice. b. Pelembagaan, wewenang, informasi, dan keterlibatan bisnis dalam pengembangan e-Government. c. Pengembangan tata kelola yang baik dan manajemen perubahan. d. Pelakasanaan proyek e-Government dan penganggaran. e.
Standar kompetensi pengelola e-Government.
2
f. Blueprint aplikasi e-Government bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk melengkapi peraturan mengenai e-Government, yang mana telah diterbitkan sebelumnya, pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan peraturan yang berhubungan pada penggunaan ICT, yang secara tidak langsung memperkuat peraturan
pengembangan
e-Government.
Peraturan
pembentukan
Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), yang ditetapkan pada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Detiknas ditugaskan untuk merumuskan peraturan umum dan arah strategis pembangunan nasional, melalui penggunaan ICT. e-Government dirancang sebagai tempat terjadinya proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Carter dan Belanger (2005 dalam Alzahrani dan Goodwin,
2012)
menyatakan bahwa
salah
satu
faktor penting untuk
menyukseskan pelayanan e-Government adalah penerimaan dan kemauan masyarakat untuk mengapdopsi atau menggunakan layanan e-Government. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat menjadi bagian penting di dalam berfungsinya e-Government. Hal ini disebabkan karena interaksi antara pemerintah dengan masyarakat pada e-Government dapat berjalan dengan baik jika ada partisipasi dari masyarakat di dalam mengadopsi atau memanfaatkan eGovernment. Jika tidak ada partispasi dari masyarakat di dalam mengadopsi eGovernment, maka e-Government tidak akan berfungsi dan keberadaannya sia-sia. Untuk mengetahui adanya pelaksanaan e-Government di daerah dapat dilihat apakah daerah tersebut memiliki situs web atau tidak. Keberadaan situs web dapat dikatakan sebagai tahap pertama dari implementasi e-Government (Hasibuan, 2005). Di Kabupaten Klaten sudah menerapkan e-Government dengan memiliki situs web yang dapat diakses melalui http://www.klatenkab.go.id/ yang menyediakan fitur-fitur informasi umum dan fasilitas interaktif. Namun informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Klaten menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengadopsi atau memanfaatkan e-Government masih rendah, yang terlihat dari sedikitnya feedback atau tanggapan (komentar, saran, atau kritik) dari masyarakat Kabupaten Klaten.
3
Berdasarkan penelitian pengembangan e-Government di seluruh dunia (55 negara) yang dirilis Waseda University pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-33 dari 55 negara di dunia sebagai negara penerap sistem e-Government dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis internet. Namun pada tahun 2013 peringkat Indonesia menurun menempati peringkat ke-40 dari 55. Indonesia masih tertinggal dari anggota negara Asean seperti Vietnam peringkat ke-37, Brunei Darussalam peringkat ke-31, Malaysia peringkat ke-24, dan Thailand peringkat ke-20 (http://www.waseda.jp/eng/news12/130326_egov.html). Padahal peluang pengembangan penggunaan e-Government sangat besar, mengingat jumlah pengguna internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna (http://www.apjii.or.id). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengadopsi e-Government tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui suapaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam mengadopsi atau memanfaatkan layanan eGovernment, sehingga e-Government yang disediakan pemerintah tidak menjadi sia-sia.
Oleh
karena
itu, maka
penilaian
terhadap
faktor-faktor
yang
mempengaruhi penerimaan dan penggunaan e-Government tersebut menjadi hal yang penting. Dalam penelitian ini penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan e-Government di Kabupaten Klaten menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). UTAUT adalah model validasi secara empirik yang mempunyai empat variable utama yang mempengaruhi behavioral intention dan use behavior, variabel tersebut adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition, serta variabel moderasi age dan gender (Venkatesh dkk., 2003). Selain empat variabel tersebut dalam penelitian ini ditambahkan dua variabel lagi yaitu privacy dan trust (Alzahrani dan Goodwin, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengetahui hubungan antara variable dalam model UTAUT.
4
I.2
Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan diangkat sebagai bahan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana hubungan antar variabel dalam model UTAUT (privacy, trust, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, behavioral intention, dan use behavior, serta variabel moderasi gender dan age)?
2.
Apa faktor yang mempengaruhi penerimaan atau pemanfaatan pelayanan eGovernment oleh end-user masyarakat Kabupaten Klaten?
I.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui hubungan antar variabel dalam model UTAUT (privacy, trust, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, behavioral intention, dan use behavior, serta variabel moderasi gender dan age). 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan atau pemanfaatan pelayanan e-Government oleh end-user masyarakat Kabupaten Klaten. I.4
Batasan Penelitian
Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi variabel privacy, trust, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, behavioral intention, dan use behavior. 2. Responden penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Klaten. I.5
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 1. Memberikan informasi kepada pemerintahan Kabupaten Klaten factorfaktor yang mempengaruhi masyarakan dalam menerima/memanfaatkan layanan e-Government.
5
2. Menjadi bahan masukan bagi pihak pemerintahan Kabupaten Klaten dalam rangka pengembangan e-Government di masa yang akan datang. I.6
Sistematika Penulisan
Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab 1
Pendahuluan Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yang menerangkan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, serta dijelaskan juga perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II
Landasan Teori Pada
bab
ini
berisi
literatur-literatur
yang berkaitan
dengan
permasalahan yang diteliti. Teori-teori yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini antara lain teori e-Government, UTAUT, structural equation modelling, software AMOS, dan sampling. Bab III
Metodologi Penelitian Pada bab ini dijelaskan konsep dari peneliti serta sistematika pemecahan masalah. Konsep dari peneliti merupakan alur pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian. Sistematika pemecahan masalah merupakan urutan langkah-langkah peneliti dari awal penelitian hingga kesimpulan penelitian.
Bab IV
Pengumpulan dan Pengolahan Data Pada bab ini berisi mengenai tahap pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini. Proses pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data. Tahap pengumpulan dilakukan dengan penyebaran kuisioner penelitian, sedangkan pengolahan data pada penelitian ini terdiri uji reliabilitas dan validitas data penelitian, statistika deskriptif, fit model penelitian, pengujian hubungan antar variabel dan faktor moderasi.
Bab V
Analisis Pada bab ini berisi mengenai analisis hubungan antar variabel dan
6
faktor moderasi berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data. Bab VI
Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi mengenai penjelasan kesimpulan pada penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.
7
