BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Nomor 050/372/KEP/421.214/2011 yang ditetapkan di Malang pada tanggal 26 Oktober 2011,
Kantor Perumahan Kabupaten Malang telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015. Keputusan Kepala Kantor tersebut telah diperkuat dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/571/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malang, terjadi banyak perubahan lingkungan strategis dan perlu adanya penyesuaian kebijakan. Oleh karena itu dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang melaksanakan Review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 20102015. Review RPJMD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” Paruh Waktu. Review RPJMD Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” paruh waktu merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi serta pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang sehingga lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” paruh waktu berisi : 1.
Gambaran implementasi, realisasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” Tahun 2010-2012 melalui identifikasi Program dan Kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2.
Data-data terkait relevansi Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010-2012 dengan program/kegiatan pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1
3.
Data-data terkait monitoring atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” Tahun 2010-2012 dengan program /kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4.
Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan kinerja daerah melalui kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJM Daerah disusun mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi
Jawa Timur. Selanjutnya RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis pemerintah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. Dokumen Renstra SKPD selanjutnya dijadikan sebagai acuan langsung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai turunan Renstra SKPD yang juga memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Pasal 4 pada Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20102015 atas implementasi dan pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” paruh waktu sebagai dasar utama review dan pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD. Atas dasar pasal 4 tersebut, maka pada Badan Perumahan dilaksanakan review Renstra Kantor Perumahan 2011-2014 disesuaikan dengan hasil review RPJMD dan penyesuaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan Renstra. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), diamanatkan bahwa; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat tersebut mendudukkan bahwa rumah merupakan hak setiap orang untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan lingkungannya yang layak dan 2
sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun demikian hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteran. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan
yang komprehensif dan terpadu
sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga Indonesia dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.
I.2. Landasan Hukum Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Bupati Malang Nomor 28 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 Renstra Kantor Perumahan Kabupaten Malang 2008 – 2010 Renstra 2010 – 2014 Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional 3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 20052025
4
I.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusun Renstra adalah Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah maka diperlukan Rencana Stratejik (Renstra). Hal ini disebabkan karena Rencana Stratejik Instansi Pemerintah merupakan perpaduan antara kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber daya didasarkan pada kajian kekuatan dan kelemahan, memperhitungkan kejadian dan perubahan besar yang terjadi dan berorientasi pada tindakan yang menekankan pada hasil praktis. Sesuai dengan era Otonomi Daerah, maka Rencana Stratejik yang dibuat oleh Pimpinan Puncak (Top Manajemen) harus dapat diterjemahkan dan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai suatu unit organisasi pelaksana di tingkat daerah sekaligus juga merupakan konsistensi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang. Tujuan Rencana Strategis Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 20112015 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk menindak lanjuti perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, maka perlu dituangkan dalam bentuk Rencana Stratejik Tahun 2011-2015 sebagai dasar pedoman Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang komprehensif sebagai realisasi misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan program tahunannya, yaitu : 1)
Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Kantor Perumahan Kabupaten Malang;
2)
Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan perumahan ;
3)
Sebagai dasar pedoman Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang komprehensif sebagai realisasi misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan program tahunan
4)
Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kantor Perumahan.
I.4. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada bagan berikut ini: 5
VISI
Nilai-Nilai Luhur UUD 1945 beserta Amandemennya
MISI
TUJUAN
SASARAN
Mandat RPJMD Kab. Malang 2011-2015
Indikator Kinerja
KEBIJAKAN
Strategi PROGRAM KEGIATAN
Bab I
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta identifikasi penulisan.
Bab II
Gambaran Pelayanan Kantor Perumahan Bab ini berisi tupoksi dan struktur organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang, sumber daya Kantor Perumahan Kabupaten Malang, kinerja pelayanan Kantor Perumahan Kabupaten Malang serta tantangan dan peluang Kantor Perumahan Kabupaten Malang.
Bab III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaah visi misi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015, telaah rencana strategi kementerian perumahan rakyat RI, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis penentuan isu-isu strategis dan penentuan isu-isu strategis (pengembangan kawasan perumahan)
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi Kantor Perumahan Kabupaten Malang, tujuan dan sasaran jangka menengah kantor perumahan, strategi dan kebijakan.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab ini berisi tentang rencana pelaksanaan kegiatan serta target kinerja dan kerangka pendanaan dan indikator kinerja kantor perumahan.
Bab VI
Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penyusunan rencana strategis Kantor Perumahan Kabupaten Malang.
6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PERUMAHAN
2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang, maka Kantor Perumahan Kabupaten Malang menpunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut : A. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perumahan : Tugas pokok adalah : Melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang perumahan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi adalah : Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; Perencanaan strategis bidang Perumahan; Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perumahan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan; Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan; Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Perumahan; Penetapan kebijakan, strategi dan program di bidang perumahan; Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM ) bidang perumahan; Pelaksanaan fasilitasi teknis bidang perumahan; Pemberdayaan pelaku bidang perumahan; Pemberian fasilitas bantuan pembangunan bidang perumahan; Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang perumahan; B. Struktur Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang Kantor Perumahan Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 nomor 1/D, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati 7
Malang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Adapun Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang terdiri dari : a. Kepala Kantor Perumahan b. Ka. Sub. Bag. Tata Usaha c. Seksi Pembinaan Perumahan Formal d. Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya e. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan 2.2 Sumber Daya Kantor Perumahan Kabupaten Malang Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Perumahan saat ini meliputi : 1)
Pejabat Eselon III : Kepala Kantor
2)
Pejabat Eselon IV : sebanyak 4 (empat) personil terdiri dari : (a) Kepala Bagian Tata Usaha; (b) Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Formal (c) Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya (d) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.
3)
Staf sebanyak 12 (dua belas) personil, pada Sub Bagian Tata Usaha 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang di seksi Pembinaan Perumahan Formal, 2 (dua) orang di seksi Pembinaan Perumahan Swadaya dan 2 (dua) orang di seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.
4)
Tenaga Honorer sebanyak 4 (empat) personil
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, maka keadaan SDM Kantor Perumahan dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3 : Keadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Perumahan berdasarkan Tingkat Pendidikan STRATA PENDIDIKAN (Org) GOL/RUANG (Org) No. Eselon IV III II Non. SMP SMA D3 D4 S1 S2 Gol. 1 III 1 1 2
IV
-
4
-
-
-
-
-
-
3
1
3
STAF
-
6
2
-
-
2
1
-
5
-
4
Tenaga Kontrak
-
-
-
4
1
1
-
-
2
-
1
10
2
4
1
3
1
-
10
2
JUMLAH
17
17
8
Gambar 1.1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERUMAHAN KABUPATEN MALANG KEPALA KANTOR Ir. WAHYU HIDAYAT, MM NIP. 19661217 199303 1 006
SUBAG TATA USAHA Dra. AGENG K WARDHANI NIP. 19620110 199403 2 001 DWI RATNA P S, BSc
SRI WAHYUNI N,SE
NIP 19611219 198508 2 001
NIP 19741221 200501 2 009
001
009009
EKO HARI CAHYADI
NIP 19741128 200701 1 012
012
JUMIK
NIP.19700219 199703 2 006
JUMIK NIP. 510 510 124 972 RIO SUNENDRA, SH TENAGA SUKWAN
WIYONO TENAGA SUKWAN
SEKSI PEMBINAAN PERUMAHAN FORMAL
SEKSI PEMBINAAN PERUMAHAN SWADAYA
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
Drs. H. ACHMADUR RIFAI NIP. 19571224 199003 1 002
RELY ACHMAD N.Y.A, S.Sos NIP. 19640715 198803 1 019
IMAM SUYONO, S.Sos. M.Si NIP. 19730602 199503 1 005
TAUFINA LUREN, ST
NIP19860603 201101 2 008
C AGUNG FIRMANSYAH
TENAGA SUKWAN
A.ANSTITI A, ST TENAGA SUKWAN
A DZULFIKAR N, ST
NIP19870408 201101 1 009
LUSIANI FERELIA H, ST
NIP 19780315 200904 2 001
EMMA IRAWATI R, ST
NIP. 19801002 200904 2 003
003
9
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Perumahan Kabupaten Malang Kantor Perumahan Kabupaten Malang merupakan
kepanjangan
tangan
dari
Kementerian Perumanahan Rakyat dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perumahan rakyat sebab rumah dan perumahan terus tumbuh baik ditaur maupun tidak seiring dengan pertumbuhan penduduk, pemerintah sedang berusaha untuk mengembangkan perumahan layak huni hal tersebut yang sekarang diemban oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Sehubungan Kantor Perumahan merupakan sebuah kantor jadi pelayanan yang diberikan oleh kantor perumahan sangat terbatas antara lain : 1. Konsultasi mengenai perumahan; Konsultasi mengenai perumahan adalah berupa pelayanan konsultasi mengenai mekanisme konstruksi perumahan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan mengacu pada standarstandar harga yang ada sesuai dengan konstuksi rumah yang diinginkan dan konsultasi mengenai rumah sehat. 2. Konsultasi mengenai administrasi perumahan; Konsultasi mengenai administrasi perumahan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mengetahui proses dalam pendirina bangunan dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu bangunan atau rumah. 3. Konsultasi mengenai PSU perumahan. Konsultasi mengenai PSU perumahan adalah pelayanan konsultasi mengenai mekanisme konstruksi PSU, sedangkan konstruksi PSU kawasan perumahan itu sendiri merupakan rincian biaya yang harus dikeluarkan dengan mengacu pada standar-standar yang ada, konsultasi PSU juga meliputi konsultasi mengenai penataan dan revitaliasi lingkungan perumahan yang sehat. 2.4 Tantangan dan Peluang Kantor Perumahan Kabupaten Malang 1. Kekuatan (Strenghts) 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur yang professional dan memadai; 2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan dukungan para pemangku kepentingan; 3. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah hak dasar rakyat; 4. Fasilitator terhadap pengembang dalam pembangunan perumahan. 2. Kelemahan (Weaknesses) 1. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan institusi baik dalam koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan; 2. Belum tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang kongkret;
10
3. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif. 3. Peluang (Opportunities) 1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh MENPERA; 2. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah; 3. Kebijakan Pemerintah Kab. Malang penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan; 4. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 5. Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kab. Malang dalam pengentasan kemiskinan. 4. Tantangan (Threats) 1. Belum adanya kelembagaan DINAS untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai program Menpera 2. Belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; 3. Lemahnya pelaksanaan koordinasi karena dibatasi dengan kebijakan Daerah 4. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
11
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pembangunan
kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan
dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Perumahan Kabupaten Malang berdasarkan Tupoksi adalah : 1. Menyediakan data-data yang diperlukan guna penyusunan indek Keterjangkauan (IK) antaran lain data harga rumah standar RSH, data harga lahan dan data harga material pokok; 2. Penyusunan kebijakan bidang perumahan di Kabupaten Malang; 3. Penyusunan
Rencana
Pembangunan
dan
Pengembangan
Perumahan
dan
Permukiman di Daerah (RP4D); 4. Pendataan perumahan khususnya tentang status kepemilikan dan kebutuhan rumah dalam rangka menentukan prioritas masyarakat yang berhak mendapatkan KPR bersubsidi (housing queue); 5. Keterbatasan penyediaan rumah; 6. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; 7. Permukiman kumuh yang makin meluas. 3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.” Untuk mencapai Visi tersebut diatas Kabupaten Malang memiliki 8 kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten malang yaitu : Misi Kabupaten Malang 1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya. 2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. 12
3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM. 4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Malang sesuai dengan tugas fungsi Kantor Perumahan Kabupaten Malang, maka Kantor Perumahan Kabupaten Malang lebih fokus pada Misi Kabupaten malang Poin 4 yaitu Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai serta poin 5 yaitu Mewujudkan peningkatan keserasian dan kualitas infrastruktur dan Poin 8: Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perumahan Kabupaten Malang untuk mendukung MADEP MANTEB khususnya ketiga point tersebut diatas adalah : 1. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan; 2. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian; 3. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat; 4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri fisik berupa pembangunan baru, peningkatan kwalitas serta prasarana, sarana dan utilitas; 5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri non fisik berupa Diklat Keswadayaan, Bintek perumahan swadaya serta fasitasi pra dan paska Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT); 6. Fasilitasi Rusunawa dan Pembangunan Rusunawa; 7. Pembangunan rumah khusus; 8. Fasilitasi rumah tapak / rumah umum; 9. Pengembangan kebijakan Undang-Undang Perumahan dan kawasan Permukiman ; 10. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK); 11. Stimulan PSU Kawasan; 12. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan di daerah melalui Bintek RP4D/RP3KP; 13. Program pengembangan kawasan khusus; 14. DAK bidang perumahan dan permukiman. 13
3.3. Telaah Rencana Strategi Kementerian Perumahan Rakyat RI A. Visi dan Misi Renstra Kemenpera 2010-2014
Gambar .3.1. Visi dan Misi Kementerian Perumahan Rakyat RI 2010-2014 B. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat RI 2010-2014
14
C. Target dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
15
16
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis A. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan. Strategi : a. Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosialbudaya dan ekonomi masyarakat perdesaan; b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan; c. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan; d. Pengembangan perumahan terjangkau; e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; serta f. Pengembangan Kasiba/Lisiba mandiri. B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang Kawasan permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni permukiman permukiman perdesaan dan perkotaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Malang secara keseluruhan adalah 33.630,49 Ha. 1. Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Malang adalah 5.072,49 Ha atau 1,46 % dari luas wilayah kabupaten. Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Malang terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, pengelolaan lahan kering, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak 17
pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untruk kawasan terbangun. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada kawasan pesisir terletak di Kecamatan Sumbermanjingwetan, Tirtoyudo, Gedangan dan Bantur. Permukiman ini didominasi oleh masyarakat nelayan dan disekelilingnya merupakan kawasan hutan. Permukiman perdesaan ini berbasis perikanan tangkap dan tambak memerlukan peningkatan kondisi infrastruktur dan sarana pengolahan ikan. Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil. Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan agropolitan di Kabupaten Malang adalah di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjingwetan. 2. Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam, dengan rencana pengembangan kawasan ini adalah 28.558 Ha atau 8,23 % dari luas wilayah kabupaten. Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang, rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut : a. Seiring dengan pengembangan Perkotaan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang, maka permukiman di perkotaan Kepanjen ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
18
b. Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Malang, pengembangannya adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk rumah susun; c. Permukiman perkotaan
yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan
pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapnya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni; d. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih; e. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclove; serta f. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut
harus
dilestarikan
dan
dipelihara;
Selanjutnya
bangunan
dapat
dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.
Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi : 1. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; 2. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing; 3. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha; 4. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan; 5. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
19
6. Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal; 7. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau; 8. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta 9. Pengembangan
permukiman
kawasan
khusus
seperti
penyediaan
tempat
peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ( Pengembangan Kawasan Perumahan) 1.
Lahan bagi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman semakin langka dan mahal. Perlu didukung kebijakan Land Banking untuk pencadangan lahan khusus untuk Perumahan Masyarakat Berpenghasilan rendah;
2.
Keterbatasan penyediaan rumah ( backlog) layak huni;
3.
Jumlah rumah tangga yang menempati rumah sendiri yang telah mempunyai
bukti
legalitas hukum masih rendah; 4.
Kebijakan Peraturan Perumahan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal;
5.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan perumahan yang masih dalam taraf dasar serta peran perempuan ( kesetaraan gender ) dalam pembangunan perumahan yang masih rendah;
6.
Efektifitas dan Kinerja Perijinan Perumahan terutama Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7.
Pembiayaan pembangunan perumahan oleh lembaga keuangan non bank di wilayah Kab. Malang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat
8.
Bantuan fasilitasi likuiditas dari program Menpera;
9.
Konflik pengembangan kawasan perumahan berbasis menengah keatas.
10. Pembangunan perumahan yang kurang mengakomodasi perempuan dan anak-anak.
20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kantor Perumahan Kabupaten Malang A. Visi Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggungjawab, Kantor Perumahan Kabupaten Malang sebagai bagian dari Visi Pembangunan Kabupaten Malang, dengan rumusan visi sebagai berikut : “ Setiap Keluarga Kabupaten Malang Menghuni Rumah Yang Layak “ Adapun maksud dari visi tersebut adalah terwujudnya perumahan yang berkualitas di Kabupaten Malang yaitu tersedianya perumahan yang layak dan sehat di Wilayah Kabupaten Malang yang sesuai peruntukannya dengan didukung oleh sarana prasarana utilitas yang memadai sehingga memberikan rasa aman, tertib dan nyaman bagi para penghuninya dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. B. Misi Dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi obyektif yang berpengaruh baik internal maupun eksternal, maka secara strategis Kantor Perumahan Kabupaten Malang merumuskan misi sebagai berikut : a. Mewujudkan kawasan perumahan yang sesuai dengan tata ruang. b.Mewujudkan perumahan yang layak dari segi konstruksi dan layak huni. c. Mewujudkan rumah yang sehat. d.Mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan. e. Mewujudkan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di kawasan perumahan. f.
Mewujudkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Perumahan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kantor Perumahan Kabupaten Malang selama jangka menengah, yaitu 1 (satu) tahun anggaran sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan (20112015) sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih dan RPJMD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : a.
Kantor Perumahan Kabupaten Malang adalah menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung secara tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang terencana, tertib dan sesuai dengan undang-undang. 21
c.
Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
d.
Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
e.
Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
f.
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dibidang perumahan sesuai dengan standart pelayanan minimal Kantor Perumahan Kabupaten Malang.
g.
Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Perumahan Kabupaten Malang dalam rangka memberikan pelayanan dibidang Perumahan.
4.3. Strategi dan Kebijakan Rencana Strategi merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan, yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur, sejalan dengan rencana strategi Kantor Perumahan Kabupaten Malang maka diarahkan pada : a. Terlaksananya penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan; b. Terlaksananya fasilitasi PSU kawasan perumahan; c. Terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh; d. Terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana berupa rusunawa; e. Terlaksananya fasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); f. Terlaksananya DAK perumahan berupa fasilitasi PSU Kawasan Perumahan; g. Terlaksananya pelayanan Kantor Perumahan Kabupaten Malang dibidang perumahan sesuai dengan standart pelayanan minimal Kantor Perumahan Kabupaten Malang; h. Terselenggaranya tugas dan fungsi Kantor Perumahan Kabupaten Malang secara efektif dan efisien; i. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang kredibel, mandiri dan efisien; j. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukung yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
22
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi No.
Visi
Misi
Isu Strategis
Tujuan
Sasaran
1
2
3
4
5
6
Madep Manteb
Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
1
Pengembangan 1. Mewujudkan kawasan kawasan permukiman permukiman yang pedesaan dan sehat, aman, perkotaan terencana, terpadu dan berkelanjutan 2. Meningkatnya jumlah rumah swadaya menjadi layak huni
1. Tingkat backlog perumahan 2. Kelayakan tingkat hunian
Kebijakan 7
Strategi Program 8
Meningkatkan Penyelenggaraan ketersediaan Perumahan rumah layak Swadaya huni dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai
Kegiatan 9
Pembangunan Rumah Swadaya menjadi Layak Huni
23
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran N o. 01
02
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan kawasan permukiman yang sehat, aman, terencana, terpadu dan berkelanjutan
Tingkat backlog perumahan
Meningkatnya jumlah rumah swadaya menjadi layak huni
Kelayakan tingkat hunian
Indikator Sasaran
2011
Target Kinerja Sasaran Tahun 2012 2013
609300 565400 599800 557800 599800 609300 =7,2%
48600 565400 = 8,6%
=7%
47400 557800 = 8,5%
2014
605300 564000 610900 570600 605300 610900 = 6,8% = 6,6%
47300 564000 = 8,4%
47360 57606 = 8,3%
2015 6,4%
8,2%
24
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan fungsi, Kantor Perumahan Kabupaten Malang mengimplementasikan dalam program kerja sebagai berikut : 1.
Sub Bagian Tata Usaha : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.
Seksi Pembinaan Perumahan Formal : Program Pembangunan Rusunawa. Program Fasilitasi Rumah Tapak / Rumah Umum. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
3.
Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya : Program lingkungan perumahan sehat. Program penyelenggaraan rumah swadaya Program Nasional Bantuan Stimulan untuk perumahan swadaya milik MBR. Kegiatan Fisik : Pembangunan Baru, Peningkatan Kwalitas serta Prasarana dan Sarana Utilitas Kegiatan Non fisik : Diklat Keswadayaan, Bintek Perumahan Swadaya dan Fasilitasi pra dan pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
4.
Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan : Program Pengembangan Perumahan. Program
Pengembangan
Kebijakan
Undang-Undang Perumahan
dan
Kawasan Permukiman. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Program Stimulan PSU Kawasan. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Perencanaan di Daerah melalui Bintek RP4D/RP3KP. Program Pengembangan Kawasan Khusus. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.
25
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Rencana pelaksanaan kegiatan merupakan penjabaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang melalui berbagai kegiatan tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :
26
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Uraian
Ketata Usahaan
Sasaran
Kinerja Administ rasi Perkanto ran
Indikator Sasaran
Terwujudny a administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar
Kode
Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang anbangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rapat-rapat koordinasi dan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) Kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011 Target
Rp (ribu)
2012 Target
Rp (ribu)
2013 Target
Rp (ribu)
2014 Target
Rp (ribu)
2015 Target
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
100%
10.800
100%
10.800
100%
11.900
100%
11.900
100%
13.662
100%
54.515
100%
54.515
100%
62.690
100%
62.690
100%
72.100
100%
9.018
100%
9.018
100%
9.018
100%
10.370
100%
11.920
100%
1.175
100%
1.175
100%
1.400
100%
1.400
100%
1.650
40 bk
4.440
40 bk
4.440
50 bk
5.000
50 bk
5.000
50 bk
5.000
24 kl
155.762
24 kl
155.762
24 kl
175.000
24 kl
175.000
26 kl
200.000
27
Uraian
Sasaran
Indikator Sasaran
Terpenuhiny a sarana penunjang kerja
Sumber daya aparatur
Aparatur Kantor Perumah an
Meningkatn ya kwalitas sumber daya aparatur
Kode
Program dan Kegiatan
konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011 Target
Rp (ribu)
2012 Target
Rp (ribu)
2013 Target
Rp (ribu)
2014 Target
Rp (ribu)
2015 Target
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
Penigkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan kursuskursus
9 unit
46.000
9 unit
46.000
8 unit
50.000
8 unit
50.000
10 unit
60.000
100%
2.524
100%
2.524
100%
2.800
100%
2.800
100%
3.000
4 unit
18.300
4 unit
18.300
4 unit
18.700
4 unit
18.700
4 unit
20.000
10 unit
5.160
10 unit
5.160
10 unit
5.700
10 unit
5.700
15 unit
6.800
12 org
3.150
15 org
3.500
15 org
3.500
15 org
4.000
17 org
4.000
28
Uraian
Sistem pelapora n capaian kinerja dan keuanga n
Program pemban gunan Rusuna wa
Sasaran
Pelapora n administr asi perkanto ran
Masyara kat Berpeng hasilan Rendah (MBR) khususny a Pekerja &Buruh Wanita
Indikator Sasaran
Jumlah penyampaia n pelaporan yang tertib dan lancar
Para Pekerja dan Buruh Wanita memiliki kemampuan untuk membeli/ memiliki rumah layak huni.
Kode
Program dan Kegiatan
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sosialisasi mengenai Rusunawa
Kajian tentang pembangunan Rusunawa
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) Jumlah system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
Terlaksanan ya pembanguna n rumah susun sewa (Rusunawa) bagi Pekerja dan Buruh Wanita.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011 Target
Rp (ribu)
2012 Target
2013
Rp (ribu)
Target
2014
Rp (ribu)
Target
2015
Rp (ribu)
Target
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
100%
78.117
100%
78.117
100%
78.117
100%
80.200
100%
80.200
100%
25.045
100%
25.045
100%
25.045
100%
25.500
100%
25.500
1 keg.
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Keg.
1 keg.
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Keg.
29
Uraian
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)
Kajian tentang bantuan Rusunawa Bantuan Stimulan Rusunawa Program Pemban gunan Rumah Umum (Rumah Tapak)
PNS, TNI/PO LRI, pegawai/ pekerja Jamsoste k, dan pekerja informal yang diformal kan
Pemerintah daerah dapat membantu PNS untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau melalui penyediaaan tanah, dll
Sosialisasi mengenai Rumah Umum (Rumah Tapak)
Terwujudny a pembanguna n rumah umum (rumah tapak). Kajian tentang Kajian pembangunan tentang Rumah Umum pembanguna (Rumah Tapak) n Rumah Umum (Rumah Tapak) Kajian tentang Kajian bantuan Rumah tentang Umum (Rumah bantuan Tapak) Rumah Umum (Rumah Tapak) Bantuan Bantuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011
2012
2013
2014
2015
Kondisi Akhir
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
1 keg.
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Keg.
2 TB
630.000
-
-
-
-
-
-
-
-
2 TB
-
-
1 keg.
30.685
1 keg.
32.220
1 keg.
33.831
1 keg.
35.522
4 keg.
1 keg.
32.106
1 keg.
33.711
1 keg.
35.397
1 keg.
37.166
4 keg.
1 keg.
32.106
1 keg.
33.711
1 keg.
35.397
1 keg.
37.166
4 keg.
50 unit
420.000
75 unit
441.000
100 unit
463.050
125 unit
486.200
350 unit
30
Uraian
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Stimulan Rumah Umum (Rumah Tapak)
Penghar gaan Adiupay a Puritam a kepadaP enyelen ggara Pemban gunan Peruma han Tapak. Rumah layak huni
Pengemb ang perumah an tapak.
Rumah Swadaya
Para pelaku pembanguna n perumahan tapak memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia akan Perumahan yang berwawasan lingkungan Meningkatn ya jumlah rumah Swadaya menjadi layak huni
Fasilitasi kepada pengembang Tim penilai dan verifikasi
Program Penyelenggaraa n Perumahan Swadaya Sosialisasi tentang rumah swadaya yang sehat dan layak huni
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) Stimulan Rumah Umum (Rumah Tapak) Terwujudny a pembanguna n perumahan yang berwawasan lingkungan.
Rasio rumah tidak layak huni
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
8,7%
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
-
-
1 keg.
5.150
1 keg.
5.407,5
1 keg.
5.665
1 keg.
5.706,2
Kondisi Akhir
4 keg.
8,6%
638.000
8,5%
906.000
8,4%
1.302.750
8,3%
1.892.62 5
8,2%
2.754.187.5 00
82%
3 Kecama tan
24.000
3 Kecama tan
28.000
3 Kecama tan
32.000
4 Kecama tan
36.000
4 Kecama tan
40.000
17 Kecamatan
31
Uraian
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Kajian tentang Rumah Sehat dan layak huni Penyusunan dan pengolahan database perumahan rumah tidak layak huni (tiap tahun anggaran tiga kecamatan) Kajian tentang bantuan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah bagi MBR Pendampingan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Rehabilitasi perumahan swadaya dengan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011 Target
Rp (ribu)
2012 Target
Rp (ribu)
2013 Target
Rp (ribu)
2014 Target
Rp (ribu)
2015 Target
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
5 objek studi kajian
3 Kecama tan
15.000
3 Kecama tan
17.500
3 Kecama tan
20.000
3 Kecama tan
22.500
3 Kecama tan
25.000
15 Kecamatan
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
5 studi kasus
2 Kecama tan
15.000
2 Kecama tan
17.500
2 Kecama tan
20.000
3 Kecama tan
22.500
3 Kecama tan
25.000
10 Kecamatan
50 KK
515.000
100 KK
772.500
150 KK
1.158.750
200 KK
1.738.12 5
250 KK
2.607.187.5 00
750 KK
32
Uraian
Prasaran a, Sarana, dan Utilitas Peruma han Swaday a
Sasaran
PSU Perumah an Swadaya
Indikator Sasaran
Meningkatn ya jumlah PSU perumahan Swadaya yang tertata dengan baik
Kode
Program dan Kegiatan
bentuk kerjasama kemitraan Program Pengembangan Perumahan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)
Rasio backlog perumahan
Sosialisasi tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Swadaya Kajian tentang peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Swadaya
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
7,2%
2011 Target
Rp (ribu)
2012 Target
Rp (ribu)
2013 Target
Rp (ribu)
2014 Target
Rp (ribu)
2015 Target
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
7,2%
284.750
7%
390.875
6,8%
548.500
6,6%
783.375
6,4%
1.134.125
6,4%
3 Kecama tan
18.750
3 Kecama tan
21.875
3 Kecama tan
25.000
4 Kecama tan
28.125
4 Kecama tan
31.250
10 Kecamatan
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
1 objek studi kajian
30.000
5 objek studi kajian
33
Uraian
Mewuju dkan kawasan permuki man yang sehat, aman, terencan a, terpadu
Sasaran
Indikator Sasaran
Mengem Produk bangkan regulasi: regulasi Perbup dan RP4D kebijaka n kawasan permuki man Meningk Land atkan Banking
Kode
Program dan Kegiatan
Sosialisasi Perbup RP4D
Kajian Pencadangan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) Kajian tentang bantuan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Swadaya Rehabilitasi PSU perumahan swadaya dengan bentuk kerjasama kemitraan Tersosialisas ikan regulasi Perbup RP4D
Kajian Pencadangan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011 Target
Rp (ribu)
Target
2013
Rp (ribu)
Target
2014
Rp (ribu)
Target
2015
Rp (ribu)
Target
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
1 studi kasus
30.000
5 studi kasus
1 Desa
206.000
1 Desa
309.500
1 Desa
463.500
2 Desa
695.250
2 Desa
1.042.875
10 Desa
-
-
2012
1 keg
-
45.000
-
-
1 keg
25.000
--
-
-
-
1 Keg.
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Keg.
34
Uraian
dan berkelan jutan
Sasaran
Indikator Sasaran
pengemb Perumahan angan kawasan Pengembang permuki an man Perumahan PNS
Kode
Program dan Kegiatan
Lahan untuk perumahan Pembangunan Perumahan PNS
Perencanaan & Pembangunan perumahan PNS Pengembang an Kawasan Bukan Skala Besar
Pengembang an Kawasan Khusus ( Strategi)
DAK
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) Lahan untuk perumahan Pembanguna n Perumahan PNS Perencanaan dan Pembanguna n perumahan PNS
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
-
Fasilitasi dan stimulasi PSU BSB
-
Perencanaan dan Pengawasan BSB Fasilitasi dan stimulasi Kawasan Khusus Nelayan Kajian perencanaan Kawasan Khusus Nelayan Fasilitasi DAK
-
2011 Target
Rp (ribu)
2012
2013
Target
Rp (ribu)
1.250.000
213 unit
1.331.25 0.
200 unit
3 keg
170.937
-
-
2014
2015
Kondisi Akhir
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
-
-
-
-
-
-
413 unit
-
-
-
-
-
-
3 Keg.
-
100 unit
625
100 unit
625
100 unit
625
100 unit
625
-
1 keg
63.750
1 keg
63.750
1 keg
63.750
1 keg
63.750
4 Keg.
900 unit
5.580.000
1224
9.486.411
2574
19.921.4
2750
21.313.625
8.276 unt
828
828 unit
4.932.00
35
400 unit
Uraian
Sasaran
Indikator Sasaran
Kawasan Perumahan dan Permukiman PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK
Mewuju dkan kawasan permuki man yang sehat,
Meningk Land atkan Banking koordina Perumahan si dan sinkronis asi Pengembang dengan an
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
Kawasan Perumahan dan Permukiman 2800 unit
Fasilitasi dan stimulasi kawasan perumahan
2011 Target
2012
Rp (ribu)
rumah
0
2800 unit
12.360.0 00
Target
2013
Rp (ribu)
Target
2014
Rp (ribu)
unit
Target
2015
Rp (ribu)
Target
unit
81
unit
Kondisi Akhir
Rp (ribu)
3000 unit
16.222.500
3500 unit
18.430.12 5
4000 unit
21.630.0 00
4500 unit
24.333.750
17.800 unit
Fasilitasi dan stimulasi kawasan kumuh
10 Ha
10 Ha
5.150.000
10 Ha
5.150.000
10 Ha
5.150.00 0
10 Ha
5.150.000
40 Ha
Kajian dan perencanaan kawasan kumuh Sosialisasi kebijakan pencadangan lahan perumahan Sosialisasi Pembangunan
-
1 keg
45.000
1 keg
45.000
1 keg
45000
1 keg
45000
4 keg
tersosialisasi kebijakan pencadangan lahan
-
tersosialisasi Pembanguna
-
1 keg
35.000
1 keg
45.000
1 keg
35.000
1 keg
45.000
1 keg
45.000
1 keg
45.000
4 keg
2 keg
36
Uraian
aman, terencan a, terpadu dan berkelan jutan
Sasaran
Indikator Sasaran
pemangk Perumahan u PNS kepentin Pengembang gan an Kawasan Bukan Skala Besar Pengembang an Kawasan Khusus (Strategi) Penyelengga raan Adiupaya Puritama Penanganan Lingkungan Perumahan & Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan
Kode
Program dan Kegiatan
Perumahan PNS Sosialisasi PSU BSB
sosialisasi dan stimulasi Kawasan Khusus Nelayan Adiupaya Puritama kategori pemerintah kabupaten Tersosialisasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) n Perumahan PNS tersosialisasi PSU BSB
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Awal (2010)
2011 Target
Rp (ribu)
2012
2013
2014
2015
Kondisi Akhir
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
Target
Rp (ribu)
1 keg
40.000
1 keg
40.000
1 keg
40.000
1 keg
40.000
4 keg
-
Tersosialisas i & stimulasi Kawasan Khusus Nelayan Tersosialisas i Adiupaya Puritama
-
-
1 keg
30.000
1 keg
30.000
1 keg
30.000
1 keg
30.000
1 keg
30.000
4 keg
Tersosialisasi Lingkungan Perumahan &Permukima n Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
-
1 keg
30.000
1 keg
30.000
1 keg
30.000
1 keg
30.000
1 keg
30.000
4 keg
(PLP2K-BK)
37
NO
Indikator
1
2
1
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR PERUMAHAN Kondisi Kinerja Target Capaian Tahun Awal 2010 2011 2012 2013 2014 3
4
5
6
7
8
9
7,2%
7%
6,8%
6,6%
6,4%
6,4%
8,6%
8,5%
8,4%
8,3%
8,2%
8,2%
-
3 kegiatan
-
-
-
-
3 kegiatan
-
3 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
12 kegiatan
-
3 Kecamatan
3 Kecamatan 1 objek studi kajian 3 Kecamatan
4 Kecamatan 1 objek studi kajian 3 Kecamatan
4 Kecamatan 1 objek studi kajian 3 Kecamatan
17 Kecamatan
3 Kecamatan
3 Kecamatan 1 objek studi kajian 3 Kecamatan
1 Studi kasus
1 Studi kasus
1 Studi kasus
1 Studi kasus
1 Studi kasus
5 Studi Kasus
2 Kecamatan
2 Kecamatan
2 Kecamatan
3 Kecamatan
3 Kecamatan
10 Kecamatan
5
Rasio backlog perumahan Formula : Kebutuhan Rumah – Ketersediaan Rumah x 100% Kebutuhan Rumah Rasio rumah tidak layak huni Formula : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni x 100% Jumlah Rumah di Kab. Malang Terlaksananya pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi Pekerja. Terwujudnya pembangunan rumah umum (rumah tapak). Terwujudnya pembangunan rumah umum (rumah tapak). Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan
6
Jumlah kajian tentang rumah sehat dan lauak huni
-
7
Jumlah kecamatan yang dikaji untuk pengolah data base perumahan tidak layak huni Jumlah kajian tentang bantuan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah baru bagi MBR
-
Jumlah kecamatan yang mendapat Pendampingan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
-
2
3 4
8
9
2015
Kondisi Kinerja Akhir
7,4%
8,7%
1 objek studi kajian
5 objek kajian 15 Kecmatan
-
38
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
Rehabilitasi perumahan swadaya dengan bentuk kerjasama kemitraan Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Swadaya yang tertata dengan baik Sosialisasi tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Swadaya Tersosialisasikan regulasi Perbup RP4D Kajian Pencadangan Lahan untuk perumahan Pembangunan Perumahan PNS Perencanaan dan Pembangunan perumahan PNS Fasilitasi dan stimulasi Kawasan Khusus Nelayan Kajian perencanaan Kawasan Khusus Nelayan Fasilitasi DAK Kawasan Perumahan dan Permukiman
-
Fasilitasi dan stimulasi kawasan perumahan Fasilitasi dan stimulasi kawasan kumuh Kajian dan perencanaan kawasan kumuh Sosialisasi kebijakan pencadangan lahan perumahan Sosialisasi Pembangunan Perumahan PNS sosialisasi dan stimulasi Kawasan Khusus Nelayan Tersosialisasi Adiupaya Puritama Tersosialisasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK
-
-
50 KK
100 KK
150 KK
200 KK
250 KK
750 KK
2 Desa
2 Desa
2 Desa
3 Desa
3 Desa
10 Desa
1 Desa
1 Desa
1 Desa 1 Kegiatan
2 Desa
2 Desa
10 Desa
1 Kegiatan 213 unit 3 kegiatan
100 unit 1 kegiatan
100 unit 1 kegiatan
100 unit 1 kegiatan
100 unit 1 kegiatan
1 Kegiatan 413 unit 3 kegiatan 400 unit 4 kegiatan
828 unit
900 unit
1224 unit
2574 unit
2750 unit
8276 unit
2800 unit
3000 unit 10 Ha 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan
3500 unit 10 Ha 1 Kegiatan
4000 unit 10 Ha 1 Kegiatan
4500 unit 10 Ha 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 kegiatan
1 Kegiatan 1 kegiatan
1 Kegiatan 1 kegiatan
17800 unit 40 Ha 4 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 4 Kegiatan 5 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
4 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
200 unit
39
BAB. VII PENUTUP Rencana Strategis Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang sehingga sasaran kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi misi pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Malang. Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Dengan menerapkan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dan permukiman secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif. Dengan demikian, Rencana strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan yang senantiasa berubah.
43
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… Daftar Isi …………………………………………………………………………………….. I. PENDAHULUAN………………………………………………………………………. 1.1 Latar Belakang………………………………………………………………….. 1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………. 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………. 1.4 Sistematika………………………………………………………………………..
i ii 1 1 2 3 4
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PERUMAHAN …………………………. … 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi Kantor Perumahan ……………………….. 2.2 Sumber Daya Kantor Perumahan …………………………………………… Gambar …………………………………………………………………………... 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Perumahan ………………………………………. 2.4 Tantangan dan Peluang Kantor Perumahan ………………………………..
6
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ………………… 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi …………………………… 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ………….. 3.3 Telaah Rencana Strategi Kementrian Perumahan Rakyat RI …………….. 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………….. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis (Pengembangan Kawasan Perumahan ……
11 11 11 13
IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ……….. 4.1 Visi dan Misi Kantor Perumahan ……………………………………………… 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Perumahan ……………… 4.3 Strategi dan Kebijakan ………………………………………………………… Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran ………………………………………………...
22 22 22 23 24
V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………………………………..
27
INDIKATOR KINERJA KANTOR PERUMAHAN ………………………………….
40
VII. PENUTUP ……………………………………………………………………………..
43
II.
III.
VI.
6 7 8 9 9
17 20
44