BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Menjalankan amanat perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjangdua puluh tahunan (RPJPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupunyang dilakukan dengan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kota Batam Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun 2016, dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Batam tahun 2016 yang penetapannya dilakukan secara bersama-sama dengan DPRD Kota Batam.

Secara normatif penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2016 mempunyai tiga fungsi utama yaitu : 1. Fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat pelayanan publik seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur; 2. Fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya. 3. Fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

RKPD Kota Batam Tahun 2016 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pemerintah Daerah menyusun RKPD Kota Batam tahun 2016sebagai penjabaran dari RPJMD dengan tahapan sebagai berikut : 1.

Persiapan penyusunan RKPD

2.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

3.

Penyusunan Rancangan RKPD.

4.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam 2016

1

5.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Batam

6.

Penetapan RKPD PenyusunanRKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang

telah ditetapkan untuk tahun 2016 didalam RPJMD. RKPD juga harus mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Permendagri 54/2010 dan Permendagri 27/2014.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2016 adalah : 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 tentang Perubahan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (LNRI 2005/108, TLNRI 4548)

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


2

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );

14.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76);


3

I.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan dan merupakan penjabaran tahun ke-empat dari RPJMD 2011-2016. Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, substansi penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 20112016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya antara lain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005 – 2025, dan merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011. Secara diagram hubungan antara dokumen RKPD Kota Batam dengan dokumen

RPJP NASIONAL

Pedoman

Dijabarkan

RENJA K/L

Pedoman

RKA K/L

RKP

Pedoman

RAPBN

Pedoman

RPJMD DAERAH

RENSTRA SKPD

RINCIAN APBN

Pedoman

APBN

Dijabarkan

RKPD

Pedoman

RAPBD

Pedoman

APBD

RENJA SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Pedoman

RINCIAN APBD

Diacu

RPJP DAERAH

Pedoman

Diserasikan melalui musrenbang

Diperhatikan

Pedoman

PEMERINTAH DAERAH

Diacu

RPJMD NASIONAL

Pedoman

Diacu

RENSTRA K/L

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Pedoman

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Gambar 1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan


4

I.3 Sistematika Dokumen RKPD Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2015 ini secara hierarki berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut : Bab

I.

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, Proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2.

Dasar Hukun Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. 1.3.

Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota 1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya 1.5.

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasipelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.


5

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis beserta indikator kinerja Pemerintah Daerah; 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis daerah, potensi pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan table, grafik dan gambar; 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan; 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan; 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Pada bab ini menjelaskan isu-isu permasalahan Kota Batam yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Kota Batam dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam. 2.2.1 Permasalahandaerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.2.2 Identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah. 2.3Isu Isu dan Prioritas Pembangunan Nasional Pada bab ini menjabarkan apa yang menjadi isu permasalahan pembangunan nasional dan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2015. Materi pembahasan ini tercantum didalam dokumen perencanaan nasional yaitu RPJMN dan RKP 2015 2.3.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 2.3.2 Isu Kesetaraan Gender 2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.


6

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Batam. 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 danPerkiraan Tahun 2015.

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah. 3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013dan Tahun 2015.

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun berjalan (2013) dan tahun rencana (2015), antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuantujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2 dan subbab 3.1.1. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III. 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, 3.2.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.


7

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakanpemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan danacadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisikeuangan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD 4.2. Prioritas dan Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.


8

BAB VI. PENUTUP Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada babbab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah dalam penyusunan RKPD beserta lampiran hasil (kertas kerja).

I.4 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2015adalah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah antar bidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016. Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2016

adalahsebagai

berikut : 1.

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, RAPBD dan APBD Kota Batam tahun 2015.

2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

3.

Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemerintah Kota Batam dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (Renja) tahun 2015 dan dalam rangka menjabarkan visi dan misi Walikota Batam, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

4.

Menyediakan

informasi

bagi

pemenuhan

laporan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan Kepada Pemerintah Pusat.


9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II.1 Gambaran Umum Secara umum kondisi daerah Kota Batam akan dijelaskan melalui empat aspek yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Pada penjabaran dan penjelasan aspek geografis dan demografi akan diberikan gambaran yang terdiri dari kondisi geografis daerah, topografi dan kemiringanlereng, iklim dan curah hujan serta demografis.

a. Kondisi Geografis Daerah Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional dengan garis lintang dan bujur terletak antara 0° 25’ 29 ”1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34'35” - 104° 26' 04” Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Batam 426.563,28Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108.265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318.298.28. Wilayah Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pulau diantaranya telah mempunyai nama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan

: Kabupaten Lingga

Sebelah Barat

: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur

: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang Gambar 2. Peta Wilayah Kota Batam

Sumber: Buku RTRW Kota Batam

Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga


10

merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan. Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar baik wisata bahari dan terutama wisata sejarah. b. Topografi dan Kemiringan Lereng Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang danTanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum.


11

Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m. Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah yaitu: (1)

Perbukitan lipatan yang terdapat hampir disebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.

(2)

Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

c. Iklim dan Curah Hujan Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2014 antara 21,4 - 23,9 °C dan suhu maksimum berkisar antara 31,8 - 34,1°C. Suhu rata-rata sepanjang tahun 2014 adalah 22,5 hingga 33,0°C. Tekanan udara rata-rata per bulan tahun 2014 berkisar antara 1008,6 – 1012,0 mbs dengan tekanan minimum antara 1004,4 – 1007,7 mbs dan tekanan maksimum antara 1013,3 – 1016,0 mbs. Kelembabanudara minimum berkisar antara 43-58% dan kelembaban maksimum berkisar antara 93-100%, dengan rata-rata kelembaban per bulan berkisar antara 75-86%. Kecepatan angin maksimum 21 knot hingga 50 knot dengan kecepatan angin rata-rata per bulan berkisar antara 4 knot hingga 10 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2014 adalah 171 hari atau hari hujan di Kota Batam rata-rata perbulan 14 haridengan curah hujan setahun 2.025,9 mm. Banyak curah hujan di Kota Batam tergolong tinggidibanding tahun 2013 mengalami penurunan. d. Demografis d.1. Penduduk Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam Tahun 2011 tercatat sebanyak 1.137.894 jiwa. Penduduk Kota Batam pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.235.651 jiwa terdiri dari 638.404 jiwa atau 51,67% laki-laki dan 597.247


12

jiwa atau 48,33% perempuan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Batam menjadi sebanyak 1.135.412 jiwa dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batam sebesar 1.030.528 jiwa, terdiri dari 529.745 jiwa atau 51,41 persen penduduk laki-laki dan 500.783 jiwa atau 48,59 persen penduduk perempuan.

Jika dibandingkan dengan

jumlah pendudukpada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 9,24 persen atau sebanyak 104.884 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Batam sejak

diberlakukannya perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara nasional terjadi perubahan, hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2013 telah diadakan pembersihan data ganda nasional oleh Tim Pengolah Data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis data ganda dan perekaman

KTP-el Batam

yang terekam ganda akan dibersihkan atau dihapus dari data base kependudukan Kota Batam, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2001-2014 Nama Kecamatan

Tahun 2011

2012

2013

2014

2

3

4

5

Belakang Padang

24.469

25.184

24.137

21.608

Bulang

12.223

12.687

11.299

11.484

Galang

15.842

17.468

16.419

16.955

Sei Beduk

123.189

126.697

107.928

88.858

Nongsa

61.737

66.150

62.140

57.601

Sekupang

136.579

148.927

137.472

123.972

Lubuk Baja

109.438

114.093

105.114

94.249

Batu Ampar

97.465

101.035

86.986

73.443

Bengkong

120.639

127.744

115.912

104.398

Batam Kota

152.976

175.515

165.271

152.737

Sagulung

170.238

188.317

176.491

165.517

Batu Aji

113.099

131.834

126.243

119.706

Jumlah

1.137.894

1.135.412

1.030.528

1

1.235.651

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2014, penduduk Kota Batam terpadat masih berada di wilayah Kecamatan mainland yaitu Kecamatan Sagulung dan Batam Kota sedangkan yang terendah berada pada wilayah Kecamatan hinterland yaitu Kecamatan Bulang dan Galang.


13

Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk Kota Batam pada tahun 2014 berdasarkan rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 106, yang berarti setiap 106 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk.

d.2. Potensi Pengembangan Wilayah Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada table berikut ini:

No.

Tabel 1. Penggunaan Lahan berdasarkan Pola Ruang Kota Batam LUAS JENIS PENGGUNAAN m² Ha

1

LINDUNG a. Buffer Jalan

109,000

10.90

b. Genangan

117,100

11.71

c. Hutan Bakau

20,740,000

2,074

d. Hutan Buru

21,660,000

2,166

e. Hutan Kota

119,577,700

11,957.77

f. Hutan Lindung

144,800,000

14,480

9,016,000

901.60

31,070,000

3,107

4,863,000

4,863.30

351,952,800

35,195.28

a. Fasilitas Pelabuhan

22,460,000

2,246

b. Fasilitas Umum

23,300,000

2,330

c. Jasa

56,240,000

5,624

d. Kawasan Bandara

12,260,000

1,226

e. KKOP

1,554,000

155,4

f. Wisata

100,600,000

10,060

g. Perikanan

2,381,000

238.13

h. Industrian

129,300,000

12,930

i. Permukiman

182,900,000

18,290

j. Pertanian/Peternakan

138,400,000

13,840

667,500

66.75

60,634,700

6,063.47

730,697,200

73069.72

1,082,650,000

108,265

g. Hutan Wisata h. Waduk i. Sempadan Pantai TOTAL KAWASAN LINDUNG 2

BUDIDAYA

k. Pusat Pemerintahan l. Infrastruktur Jalan TOTAL KAWASAN BUDIDAYA TOTAL KESELURUHAN



Struktur Ruang Wilayah -

Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan


14

kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. -

Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatankegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas: -

Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;

-

Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan

-

Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit).

-

Dalam jangka waktu Tahun 2011 – 2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

-

Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatankegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

-

Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.

-

Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port).


15

-

Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di P. Rempang dan/atau Galang.

-

Untuk menciptakan aksessibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.

-

Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.

 Pola Ruang Wilayah -

Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;

-

Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;

-

Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;

-

Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada kawasan-kawasan pemanfaatan yang tersedia di P. Batam, selanjutnya ke pulau-pulau yang lain dari delapan pulau yang telah ditetapkan;

-

Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara delapan pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan


16

Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI); -

Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;

-

Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di P. Batam, P. Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;

-

Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di P. Batam, dan melakukan subtitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan

-

Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.


17

Gambar 3. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah


18


19

d.3. Wilayah Rawan Bencana Kota Batam beriklim tropis dengan suhu maksimum berkisar antara 31,8 - 34,1°C dankecepatan angin maksimum 21 knot hingga 50 knot disamping itu curah hujan di Kota Batam relatif tinggi dengan karateristik wilayah yang berlembah dan berbukit serta memiliki besarnya luasan wilayah laut serta wilayah pantai, dimana hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kejadian rawan bencana di Kota Batam. Kondisi rawan bencana yang sering terjadi di Kota Batam adalah bencana kebakaran, banjir, tanah lonsor, angin puting beliung, bencana gelombang pasang, abrasi pantai dan rawan terhadap pencemaran tumpahan minyak kotor yang terbawa air laut sehingga membawa kerugian khususnya terhadap masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Namun kejadian rawan bencana di Kota Batam masih dikatagorikan ke dalam bencana lokal dan dapat cepat ditanggulangi dan jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Penanggulangan pasca bencana biasanya dilakukan langsung melalui pendirian posko darurat penanggulangan bencana, penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan, tenda dan bahan bangunan untuk para korban di bawah koordinasi dinas sosial dengan melibatkan pihak terkait antara lain badan pengusahaan kawasan, pihak keamanan, kecamatan, kelurahan serta elemen masyarakat. Langkah-langkah penanggulangan bencana dalam RPJMD Kota Batam diakomodir melalui kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana Pemerintah Kota Batam yang dituangkan dalam program pengendalian banjir dan pengamanan tebing/pantai serta program penanggulangan bencana serta jaminan sosial.

Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari: 

Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasankawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;



Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;



Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan


20



Kawasan Rawan Gerakan Tanah yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu diPulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.



Kawasan Rawan Gelombang Pasang yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musimmusim tertentu rawan gelombang pasang.

II.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Pola Konsumsi Masyarakat Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Awalnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga, dengan meningkatnya pendapatan secara perlahan pengeluaran non makanan akan menggeser pengeluaran untuk makanan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Dari tabel. 4 dapat dilihat, walaupun sangat lambat, terjadi pergeseran porsi pola konsumsi masyarakat dari makanan ke non makanan. Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Bulan di Kota Batam Tahun 2009-2013 Makanan

Non Makanan

Jumlah

Tahun

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2009

1,95

39,90

2,94

60,10

4,89

2010

2,13

40,55

3,12

59,45

5,25

2011

2,25

41,59

3,16

58,41

5,41

2012*)

2,26

35,82

4,05

64,18

6,31

2013*)

2,51

36,59

4,35

63,41

6,86

Rp

Sumber : BPS Kota Batam, Hasil Survei Harga Konsumen * )Tahun dasar 2012

Pada tahun 2013, proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 36,59 persen dan non makanan sebesar 63,41 persen, dimana hal ini berarti proporsi pengeluaran untuk makanan di Kota Batam jauh lebih baik dari rata-rata nasional dan pada tahun 2014 dipekirakan juga mengalami hal yang sama yaitu adanya kenaikan konsumsi masyarakat untuk pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan.


21

Tabel 3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Batam Tahun 2012 –Mei 2015

2,02

7,81

7,61

Mei 2015 0,77

1,95

3,49

1,31

3,19

2,83

0,94

1,12

0,27

3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

0,81

1,03

1,25

0,25

4. Sandang

3,69

-0,01

0,25

0,06

5. Kesehatan

1,66

0,12

0,65

0,08

6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga

3,25

0,21

0,33

0,12

7. Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan

1,88

2,02

2,75

0,06

Kelompok Pengeluaran

2012

Umum 1. Bahan makanan 2. Makanan tembakau

jadi,

minuman

rokok

dan

2013

2014

Sumber : BPS Kota Batam

b. Pendidikan Dalam jabaran UUD 1945 tentang pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam

rangka

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

bertujuan

untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kota Batam. Berikut ini akan dipaparkan data penunjang hasil capaian pendidikan di Kota Batam. b.1. Salah satu hal dasar dan menjadi faktor penting yang menunjang kemajuan di bidang pendidikan adalah tersedianya sarana ataupun fasilitas pendidikan, karena akses terhadap fasilitas tersebut memberikan pengaruh tersendiri terhadap tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Sampai tahun 2014 jumlah bangunan sekolah di Kota Batam negeri dan swasta adalah sebanyak 1.057 unit yang terdiri dari 436 unit gedung TK, 353 unit gedung SD/MI, 141 unit gedung SLTP/Mts dan 127 buah gedung SMA/MA/SMK, secara lebih rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini.


22

Tabel 4.Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Jenis Sekolah di Kota Batam Tahun 2014 Jenis Sekolah

Jumlah

(1)

(2)

TK

436

SD/MI

353

SLTP/MTs

141

SMA/MA/SMK

127

Total Fasilitas

1.057

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

b.2.Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam (IPM) Berdasarkan prediksi IPM Kota Batam untuk indikator bidang pendidikan / pengetahuan,diperkirakan rata-rata lama sekolahdi Kota Batam tahun 2014 adalah 10,91 tahun. Dari capaian tersebut berarti bahwa, wajib belajar 10 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat sudah terealisasi sebesar 109,10 persen atau dengan kata lain untuk Kota Batam sudah melebihi target nasional sebesar 9,10 persen. Angka melek huruf Kota Batam diperkirakan akan mencapai sebesar 99,31 persen yang berarti bahwa angka buta huruf di Kota Batam hanya sebesar 0,69 persen.

Tabel 5. Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf di Kota Batam Tahun 2011 - 2014

1 2011

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2 10,78

Angka Melek Huruf (%) 3 98,97

2012*

10,84

99,29

2013*

10,90

99,30

2014**

10,91

99,31

Tahun

Sumber : BPS Kota Batam * Angka Perbaikan ** Angka Prediksi b. 3. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai


23

jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indokator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota BatamTahun 2011 - 2014 Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

1 SD

2 96,69

3 98,41

4 98,87

5 99,12

SLTP

97,80

94,76

96,92

97,35

SLTA

61,50

67,37

71,42

72,33


Angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas. b.4. Angka Putus Sekolah (APTS) Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.


24

Tabel 7. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Batam Tahun 2011 - 2014 Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

1 SD

2 0,16

3 0,10

4 0,03

5 0,03

SLTP

0,06

0,06

0,13

0,08

SLTA

0,25

0,18

0,11

0,11


b.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Tabel 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Batam Tahun 2011 - 2014 Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

1 SD

2 110,3

3 111,50

4 111,90

5 112,50

SLTP

97,89

99,55

101,66

102,20

SLTA/SMK

68,35

70,20

72,00

72,70

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam b. 6. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator


25

APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Tabel 9. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batam Tahun 2011 - 2014 Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

1 SD

2 99,65

3 99,90

4 100,93

5 101,25

SLTP

79,34

79,85

80,25

80,95

SLTA/SMK

59,95

60,90

61,96

62,21

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

b.7. Angka Kelulusan Angka kelulusan merupakan suatu hasil yang diperoleh selama melaksanakan suatu pendidikan dalam institusi tertentu, dan hasil ini juga menjadi indikator penting prestasi belajar. Predikat kelulusan merupakan status yang disandang oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu pendidikan yang ditentukan oleh besarnya indeks prestasi yang dimiliki Waktu tempuh pendidikan seseorang dalam menyelesaikan studinya menjadi salah satu ukuran prestasi, yang menyelesaikan studinya lebih awal menandakan prestasinya baik, sebaliknya waktu tempuh pendidikan yang melebihi waktu normal menandakan prestasi yang kurang baik. Presentase angka kelulusan per jenjang pendidikan di Kota Batam dapat dlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 10. Persentase Angka Kelulusan Kota Batam Tahun Pelajaran 2010/2011-2013/ 2014 Jenjang 2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1 SD

2 99,98

3 99,97

4 100,00

5 100,00

SLTP

98,82

99,50

99,43

99,96

SLTA

98,08

99,24

99,92

99,89

Pendidikan



26

Keberhasilan tingkat kelulusan siswa juga sangat dipengaruhi oleh proses belajar mengajar yang dilakukan pada lingkungan sekolah khususnya antara jumlah murid dan jumlah guru, untuk itu berikut ini disajikan perkembangan rasio antara murid per guru serta rasio murid per kelas. Tabel 11. Perkembangan Rasio Murid dan Guru Tahun 2011 - 2014 Jenjang Indikator

Rasio Murid Per Guru

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

SD

24

34

33

33

SLTP

12

43

36

36

SLTA

12

20

24

14

Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio murid per guru untuk jenjang pendidikan SD berkisar antara 24 sampai 34 siswa yang harus ditanggani oleh satu orang guru. Untuk jenjang SLTP berkisar antara 12 sampai dengan 43 siswa sedangkan untuk jenjang SLTA berkisar antara 12 sampai 24 siswa per satu orang guru. Sedangkan untuk rasio murid per kelas untuk jenjang pendidikan SD rasionya berkisar antara 31 sampai dengan 44 siswa per kelas. Pada jenjang SLTP berkisar antara 26 sampai dengan 40 siswa per kelas dan pada jenjang SLTA jumlah siswa dalam satu kelas berkisar antara 26 sampai 28 siswa. Tabel 12. Perkembangan Rasio Murid per Kelas Tahun 2011 - 2014 Jenjang Indikator

Rasio Murid Per Kelas

2011

2012

2013

2014

1 SD

2 44

3 31

4 31

5 31

SLTP

26

36

40

40

SLTA

28

28

26

26

Pendidikan



27

II.1.3 Aspek Pelayanan Umum a.

Standar Pelayanan Pemerintah Kota Batam Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Batam terus berbenah dengan melakukan penataan organisasi, penataan tatalaksana manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan budaya kerja serta terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut antara lain dilakukan dengan pembuatan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang telah ditetapkan pada lembaran daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1 pada tanggal 15 Januari 2014. Disamping itu dalam rangka peningkatan pelayanan juga telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain melalui Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2 pada tanggal 12 Maret 2014. Melalui peraturan dearah tersebut untuk pelayanan perizinan sudah dibentuk SKPD teknis yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sejalan dengan hal itu Pemerintah Kota Batam juga membuatStandar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. SOP merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan standar pelayanan dan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta transparansi kinerja. SOP selain sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD juga bisa dipakai sebagai alat penilaian kinerja SKPD berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada SKPD bersangkutan sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi akuntabel. Melalui penyusunan SOP ini diperoleh beberapa manfaat, antara lain, yaitu: 

Membentuk system kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;



Adanya gambaran bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;



Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung;



Sebagai saran tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan;



Menjamin konsisten dan proses kerja yang sistematik dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.


28

Terkait pencapaian grand design reformasi birokrasi 2010-2025 khususnya pada struktur organisasi Pemerintah Kota Batam, juga telah dilakukan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja yang meliputi 225 analisis jabatan struktural dari 1.119 kompetensi jabatan struktural yang ada di struktur jabatan organisasi Pemerintah Kota Batam. Dalam analisis jabatan ini diuraikan tentang berbagai klasifikasi jabatan dan kebutuhan personil dengan memberikan analisis tentang persyaratan-persyaratan dalam menduduki suatu jabatan, yang meliputi : jenjang eselon, klasifikasi minimal golongan pangkat dan ruang, klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, serta persyaratan diklat teknis dan fungsional untuk menduduki suatu jabatan struktural. Penyusunan SOP maupun ANJAB yang telah dilakukan tersebut masih terus disempurnakan.

b.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik, pemerintah pusat melalui Menteri Negara PAN sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Surat Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pedoman umum ini kemudian diikuti oleh dua SK MenPAN pada tahun 2004 melalui SK Nomor 25 dan 26 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat yang dikumpulkan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik. Dengan adanya Penyusunan IKM ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah kepada masyarakat. Guna merespon tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut. Pemerintah Kota Batam juga telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit kerja yang melakukan pelayanan.

II.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB. 

Potensi Unggulan Daerah Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat dilihat dari komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk memahami sektor-sektor manakah yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam


29

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah.Empat sektor potensi unggulan dari sektor ekonomi yang dominan menyumbangkan andil ke dalam PDRB Kota Batam adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor bangunan. Secara rinci potensi unggulan daerah Kota Batam menurut sektor ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 13.Distribusi Potensi unggulan pada PDRB Kota Batam Tahun 2011 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa

2011

2012*

2013**

1,18 0,13 60,69 0,67 2,90 25,72 3,06 4,44 1,21

1,16 0,12 59,92 0,66 2,95 26,53 3,06 4,41 1,19

1,12 0,12 58,99 0,67 3,02 27,40 3,07 4,43 1,18

Sumber : BPS Kota Batam * Angka Perbaikan ** Angka Sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam tahun 2013, sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama Kota Batam dengan prediksi kontribusi sebesar 58,99 persen. Sektor unggulan kedua yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran diprediksikan mengalami peningkatan dari 26,53 persen menjadi 27,40 persen. Sektor unggulan ketiga yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Batam adalah sektor jasa keuangan persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 4,43 persen dan sektor ke empat adalah bangunan dengan kontribusi 3,02 persen. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013 Sektor (1) 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan


2011

2012*

2013**

(3) 7,01

(4) 4,56

(5) 2,50

30

Perikanan 2. Pertambangan dan Pengalian

1,03

1,01

0,82

3. Industri

5,55

5,43

4,20

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

10,24

5,28

8,64

5. Bangunan

10,37

8,86

8,26

6. Perdagangan

11,19

10,12

9,32

7. Angkutan

7,74

6,78

6,10

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

6,17

6,16

6,16

9. Jasa-jasa

3,77

4,54

4,84

7,20

6,78

5,83

Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam Ket : * Angka Perbaikan ** Angka Sementara

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar 7,20% dan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Batam mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,78% perlambatan tersebut selaras dengan menurunnya realisasi nilai ekspor Kota Batam pada tahun 2012 dengan nilai ekspor Kota Batam pada periode tersebut sebesar US$ 10,72 juta dimana pertumbuhan ekspor Kota Batam menurun sebesar -7,16 persen, begitu juga dengan nilai impor Kota Batam hanya sebesar US$ 9,28 juta dengan pertumbuhan impor sebesar -3,31 persen. Namun demikian neraca perdagangan Kota Batam masih mengalami surplus sebesar US$ 1,44 juta. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga tidak terlepas dari pengaruh melambatnya investasi akibat dari belum pulihnya perekonomian global, perlambatan kinerja industri pengolahan serta masih rendahnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2015.

Dari sisi inflasi dapat disampaikan bahwa perkembangan inflasi Kota Batam pada bulan Januari s/d Desember 2014 sebesar 7,61% mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada periode Januari s/d Desember 2014 dengan besar inflasi 7,81%. Masih tingginya inflasi yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan terjadinya kenaikan indeks kelompok bahan makanan sebesar 1,31 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,12 persen; kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar sebesar 1,25 persen; kelompok sandang sebesar 0,25 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,65 persen; dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,75 persen. Pada tahun 2014 semua inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga tidak ada satupun indeks harga di Kota Batam pada tahun yang mengalami penurunan.Inflasi Tahun Kalender (Januari-Mei) 2015 di Kota Batam sebesar 0,56 persen dan laju inflasi 'year on year' di Kota Batam (Mei 2015 dibandingkan dengan Mei 2014) sebesar 7,63 persen.


31


32

Gambar 4. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2011- Mei 2015


c.

Fasilitas Infrastruktur  Kondisi Jalan Pembangunan

Infrastruktur

jalan

sebagian

besar

sudah

mampu

membuka

keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian kota. Perkembangan kondisi jalan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 15. Perkembangan Sarana Jalan di Kota Batam Tahun 2011 s/d 2014

Tahun Year (1)

2011 2012 2013 2014*)

Aspal Asphalted

Kerikil Grave

Tanah Earth

Tidak Dirinci Unspecified

(2)

(3)

(4)

(5)

73,00 73,00 123,89 117,44

84,85 68,95 48,27 13,76

931,23 947,13 926,22 751,37

Jumlah Total (6)

-

1.089,08 1.183,13 1.098,38 882,57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam *) Tidak Termasuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.



Fasilitas Air Bersih. Sejak bulan November 1995 pengadaan dan pengusahaan air bersih di Pulau Batam dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan ini memudahkan pendanaan swasta dalam membiayai sejumlah pekerjaan perbaikan dan pengembangan sistem distribusi


33

Sumber air bersih yang memasok kebutuhan air di Pulau Batam berasal dari air baku yang terdapat pada beberapa WTP yang tersebar di Kota Batam, antara lain yaitu WTP Sei Baloi, WTP Sei. Ladi, WTP Sei. Harapan, WTP Sei Nongsa, WTP. Muka Kuning, WTP Tanjung Piayu dan WTP Duriangkang, dengan kapasitas desain WTP sebesar 3.000 liter/detik dimana banyaknya air yang distribusikan pada tahun 2014 adalah :  Rumah Tempat Tinggal dan Instansi Pemerintah

72,41%

 Industri

8,09%

 Badan sosial, Rumah Peribadatan dan Rumah Sakit

4,50%

 Niaga (Hotel, Taurism)

14,52%

 Pelabuhan / Bandara

0,46%

Lokasi Waduk di Kota Batam seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Gambar 5. Peta Lokasi Waduk di Pulau Batam Nongsa Sei Baloi Sei Harapan

Sei Ladi

Muka Kuning

Duriangkang

Dengan kapasitas produksi sebesar 4.682 lt/det. Gambaran kapasitas waduk di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 16. Kapasitas Air Bersih di Kota Batam Tahun 2014 Nama Waduk

Volume ( m 3)

(1) 1. Sei Harapan

(2)

Kapasitas Desain WTP (Lt/Dtk)

Kapasitas/Produksi (Lt/Dtk)

(3)

(4)

3.600.000

210

212,96

2.

Sei Baloi

270.000

30

26,10

3.

Sei Nongsa

720.000

60

85,64

4.

Sei Ladi

9.490.000

240

316,40

5.

Muka Kuning

12.270.000

310

333,52

6.

Duriangkang

78.180.000

3000

1.368,72

7.

Rencana Waduk Tembesi

41.876.080

600

-

8.

Waduk Rempang

5.166.400

232

-

9.

Waduk Sei Gong

-

-

-


34

Jumlah

151.572.480

4.682

2. 343,62

Sumber : BP Kawasan Batam

Perkembangan Kota Batam yang pesat mengakibatkan kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam, perkembangan usaha dan industri yang mengharuskan untuk mencari alternatif sumber air baku. Mengingat sumber air baku di Kota Batam berasal dari air permukaan / tadah hujan, maka perlu pengamanan lahan di lokasi Catchment Area.

- Tenaga Kelistrikan Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. Data pengusahaan kelistikan Batam Tahun 2012-2014 melalui PT. PLN Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 17. Data Pengusahaan Kelistikan PT. PLN Batam Tahun 2012 s/d 2014

Indikator Jumlah Pelanggan

2012

2013

2014

237.354

5,0%

251.727

6,1%

268.775

6,8%

1.644.224

7.7%

1.826.038

11,1%

1.985.419

8,7%

Daya Mampu (MW)

374

18,4%

344

-8,0%

364,6

6,0%

Beban Puncak (MW)

288

9,1%

310

7,6%

339

9,4%

Fuel Mix BBM (%)

4,91%

0,01%

0,01%

Susut (T & D) (%)

5,97%

6,24%

5,94%

SAIDI (mnt/plg/thn)

29,3

24,31

23,32

SAIFI (Kl/plg/thn)

0,7

0,69

0,59

2x55

2x55

2x55

264

234

254

Penjualan T/L (MWh)

Batubara (MW) Gas (MW) Sumber : PT. PLN Batam

Jumlah pelanggan listrik PLN wilayah khusus Batam sampai dengan tahun 2014sebanyak 268.775 pelanggan dengan daya tersambung 1.192.445 KVA dan beban puncak 339 MW. Komposisi pelanggan pada tahun 2014 jumlahpelangan rumah tangga sebesar 71,35 persen, pelanggan industri 0,12 persen, pelangan usaha 12,04 persen, dan jenis pelanggan


35

umum 16,06 persen. Kebuttuhan kelistrikan Kota Batam 5 tahun tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 18. Kebutuhan Listrik Kota Batam

Kebutuhan Listrik Kota Batam 5 Tahun ke Depan 1. 2. 3. 4.

-

Kapasitas Terpasang 374 MW Beban Puncak 266 MW Kebutuhan 5 Tahun ke depan 580 MW Rencana Pengembangan Kelistrikan ke depan 783 MW

Perhubungan Laut Untuk menunjang lalu lintas orang dan barang serta bongkar muat barang tersedia beberapa penumpang dan pelabuhan kargo untuk sandar kapal dengan kapasitas sampai dengan 150.000 DWT yang terdapat di Pelabuhan Kabil, sedangkan untuk kapasitas kontainer saat ini sebesar 90.000 TEUs di Pelabuhan Batu Ampar yang rencananya akan terus dikembangkan secara bertahap sampai dengan 4.000.000 TEUs. Sedangkan untuk kapasitas sandar kapal saat ini sebesar 35.000 DWT. Berikut kondisi dan lokasi pelabuhan yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 6.Gambar Dermaga Utara Terminal Batu Ampar


Kapasitas Sandar : 30,000 DWT Panjang : 176 m Dalam : 10 m

36

Gambar 7.Peta Lokasi Pelabuhan Kota Batam 3. Nongsa Pura 2. BatamCenter 1. Batu Ampar, Kargo Kapasitas 35,000 DWT Panjang 600 m (3,000 m) Dalam 6-12 m (17m) Area Kontainer 60,000 m² (650,000 m²)

8. Sekupang, Kargo & Ferry Terminal Kapasitas 10,000 DWT Ultimate 15,000 DWT Panjang 177 m (1,200 m) Dalam 9 m (12 m) Gudang Terbuka 116,100 m² (143,600 m²) Gudang Tertutup 42,240 m² ( 92,000 m²)

7. Teluk Senimba

5. Kabil, (CPO & Cargo) Kapasitas Sandar Panjang Dalam Gudang Terbuka

4. Kabil, (Container & General Cargo)

: 35,000 DWT ( 150,000 DWT) : 420 m (5,500 m) : 13 m (18 m) : 100,000 m²

6. Telaga Punggur RORO

Untuk menunjang lalu lintas orang saat ini di Kota Batam memiliki beberapa pelabuhan penumpang baik domestik maupun pelabuhan internasional, antara lain Pelabuhan Ferry Sekupang, Pelabuhan Internasional Ferry Batam Center, Pelabuhan Ferry Internasional Nongsa Pura, Teluk Senimba dan Harbour Bay. - Perhubungan Udara Sarana dan fasilitas perhubungan udara di Kota Batam selama ini dilakukan pada Bandara Hang Nadim Batam yang melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat. Kondisi kapasitas Bandara Hang Nadim Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 19.Kapasitas Bandara Hang Nadim

DESKRIPSI

UNIT

KONDISI SAAT INI

RENCANA PENGEMBANGAN AKHIR

LANDASAN PACU APRON TERMINAL JENIS PESAWAT KAPASITAS TERMINAL KAPASITAS KARGO KAPASITAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Meter M² M² Type Penumpang per Ton

4025 X 45 110,541

4025 X 45 170,000

35,122 (2 Lantai 4 Gar Barata) B 747 3,300,000 16,230

88,000 (12 Pasang Gar Barata) B 747 8,300,000 700,000

Kilo liter

52,000

52,000



37

- Telekomunikasi dan Informasi

Perkembangan dunia selular beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat pesat hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penggunaan telepon selular di hampir seluruh pelosok dunia. Pesatnya perkembangan dunia selular juga terjadi di Kota Batam. Meningkatnya penggunaan telepon seluler di Kota Batam bisa dilihat dari banyaknya operator seluler yang beroperasi di Kota Batam dan berjamurnya menara telekomunikasi yang terus bertambah jumlahnya. Provider yang beroperasi di Kota Batam ada sebanyak 20 provider, dan terdapat 19 penyedia menara dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 437 menara.

Maraknya keberadaan menara-menara telekomonikasi tersebut disamping memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya disisi lain juga menimbulkan dampak terhadap nilai estetika dan keindahan Kota Batam.

Guna meminimalisir keadaan tersebut maka berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Kota Batam bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya telah mengupayakan adanya penataan terhadap keberadaan menara-menara telekomunikasi tersebut. Dengan melalui proses yang panjang maka pada tanggal 10 Juli 2009 Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam. Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 20.Fasilitas dan Infrastuktur Telekomunikasi NO

URAIAN

Satuan

A

PSTN dan ISDN Switch  Sentral Telepon Otomat  Kapasitas Total Sentral

18 Lokasi 111,768 SST

B

CDMA Switch  Kapasitas Sentral  Jumlah BTS

35.000 CDMA 19 BTS

C

Kapasitas Jaringan  Jaringan Kabel Tembaga  Lebar Pita Serat Optik Lokal Batam Ke kota lain melalui Pekanbaru Sambungan bawah laut TIS  Lebar Pita Radio Gelombang Mikro Dijital Lokal Batam Ke kota lain melalui Pekanbaru Ke Singapura  Lebar Pita Satelit Dijital


98.690 Satuan Sambungan 377,5 Gbps 15 Gbps 12,5 Gbps 350 Gbps 904 Mbps 34 Mbps 560 Mbps 310 Mbps 52 Mbps

38

TELKOMNET INSTAN D

Penyedia Layanan Internet

INDOSATNET IDOLANET CENTRIN


Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 8. Infrastruktur Informasi di Kota Batam (Layanan Telekomunikasi)


- Perbankan Dalam menunjang aktifitas berbagai usaha, bisnis maupun perdagangan, di Kota Batam saat ini telah beroperasi sebanyak 81 bank yang terdiri dari 39 buah bank umum dengan jumlah kantor sebanyak 155 serta 42 buah bank perkreditan rakyat dengan jumlah kantor sebanyak 71 buah. Jumlah keseluruhan kantor bank baik bank umum maupun bank


39

perkreditan rakyat sebanyak 226 kantor. Rincian jumlah bank umum dan BPR yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 21. Jumlah Bank dan Kantor Bank di Kota Batam Tahun 2014

Jenis Bank

Bank

Kantor Bank

1

2

3

Bank Umum -

Bank Persero

4

61

-

Bank Devisa

25

72

-

Bank Non Bank

2

7

-

Bank Pembangunan Daerah

3

8

-

Bank Asing dan Campuran

5

7

Bank Perkreditan Rakyat -

Konvensianal

40

68

-

Syariah

2

3

81

226

Jumlah Sumber: Bank Indonesia Batam

- Investasi Berdasarkan data dari BP Kawasan selama periode bulan Januari sampai dengan September 2014 untuk pendaftaran investasi di BP Batam tercatat ada 106 proyek dengan nilai USD 510.730.526 dan terealisasi sebanyak 46 proyek dengan nilai USD 151.568.947, sedangkan untuk pendaftaran perluasan investasi ada sebanyak 16 proyek dengan nilai investasi USD 408.566.523 dan terealisasi sebanyak 18 proyek dengan nilai USD 117.362.867.

Beberapa peluang investasi yang masih terbuka dari berbagai sektor kegiatan dalam upaya mengembangkan ekonomi Kota Batam antara lain sektor industri yang meliputi : -

industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

-

Aneka Industri meliputi : konveksi, kimia, logam, pengolahan hasil pertanian, elektronika dan pengolahan kayu,

-

Industri berat meliputi industri baja, industri permesinan dan alat pengeboran minyak.

Sektor Pertanian, meliputi : -

perikanan, peternakan (Fatening) dan hortikultura, seperti yang telah dirintis di Pulau Nguan dimana Pulau Nguan akan dimanfaatkan sebagai lokasi pertanian dan perikanan. Hal ini telah dirintis salah satunya dengan kerjasama dengan BPPT


40

melalui pembibitan ikan kerapu yang telah berhasil menikmati panen pertama yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Bapak Walikota Batam beberapa waktu yang lalu. -

Komoditas yang memerlukan teknologi tinggi dan padat modal dapat dilaksanakan oleh pemodal yang berskala besar dan orientasi pasarnya untuk ekspor.

-

Komoditas dengan teknologi tidak terlalu tinggi, padat karya dan modal dapat dilaksanakan oleh investor yang berskala usaha menengah dengan orientasi utamanya memenuhi kebutuhan lokal.

-

Komoditas dengan teknologi tepat guna, yang tidak memerlukan modal yang terlalu tinggi. Usaha ini diutamakan untuk memenuhi pasar lokal.

Sektor Perdagangan, meliputi : -

Berpeluang pada kegiatan ekspor dan perdagangan retail menengah/besar.

-

Potensi investasi di bidang prasarana dan sarana pasar & pergudangan (Cold Storage).

Sektor Pariwisata, antara lain : -

Perjalanan wisata terpadu dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu memberikan suguhan objek wisata, atraksi wisata dan akomodasi.

-

Entertaiment bisnis yang mengelola pelaksanaan workshop, seminar dan eventevent kegiatan berskala internasional.

-

Pengembangan kawasan wisata terpadu.

-

Pengembangan wisata budaya, sejarah dan bahari.

Sektor Transportasi dan Teknologi, meliputi : -

Pengadaan sarana transportasi darat

-

Potensi di bidang transportasi udara (Batam Airline)

-

Investasi di bidang perhubungan laut (RO-RO)

-

Potensi untuk pengembangan teknologi di bidang informasi Information Technology (IT)

Sektor lainnya antara lain sebagai berikut : -

Pengelolaan kebersihan termasuk pengelolaan sampah

-

Pegelolaan limbah industri

-

Pengelolaan air bersih

-

Pembangunan pusat perkemahan terpadu dan ketenagalistrikan.


41

II.2

Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah di Kota Batam mengacu kepada isu strategis

dan permasalahan mendesak yang perlu ditangani dan diatasi dalam mewujudkan sasaran dan target yang direncanakan. Adapun yang menjadi permasalahan ataupun isu strategis yang dihadapi di Kota Batam dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat propinsi dan nasional.

II.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah a. Pendidikan Capaian pembangunan di bidang pendidikan menunjukan hasil yang cukup baik akan tetapi jika dilihat dari data capaian indikator di bidang pendidikan, diperoleh permasalahan Masih rendahnya Kualitas dan Akses Jangkauan Pendidikan serta terdapatnya kesenjangan antara Kabupaten/Kota. APS untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP sudah baik yaitu masing-masingnya 99,12 persen dan 97,35 persen hanya saja untuk jenjang SLTA baru sekitar 72,33 persen. Rendahnya APS di tingkat pendidikan SLTA disbanding dengan tingkat SD dan SLTP disebabkan angka kelulusan SMP yang masih rendah. Walaupun angka indikator di tingkat pendidikan sudah cukup baik, tetapi capaian di tiap Kabupaten/Kota belum merata (masih terdapat kesenjangan). Hal tersebut antara lain disebabkan masih kurangnya untuk beberapa jenis guru, khususnya guru eksakta dan penyebaran tenaga guru juga belum merata. Secara keseluruhan tenaga guru jumlahnya sudah cukup memadai dengan rasio yang tergolong baik. Demikian juga dengan prasarana dan sarana belajar baik kuantitas dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama untuk daerah pesisir dan Hinterland

b. Kesehatan Dalam bidang kesehatan, permasalahan dirasakan adalah Masih rendahnya Akses terhadap Pelayanan Kesehatan antar Wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya tenaga medis dan prasarana/sarana kesehatan terutama di Desa dan Kecamatan. Jumlah tenaga medis seperti Dokter, Perawat dan Bidan masih terbatas, demikian juga dengan peralatan dan obat-obatan. Untuk itu maka jangkauanpelayanan kesehatan harus diperluas dan kualitas pelayanannya ditingkatkan. Disamping itu angka kematian bayi dan ibu melahirkan terutama di daerah yang terisolir dan kawasan kumuh (slum) di perkotaan masih cukup tinggi walaupun secara keseluruhan Kota Batam berada dibawah rata-rata nasional. Selain itu, jaminan pembiayaan kesehatan dan kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan


42

masih kurang. Penyakit infeksi menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberculosis dan malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Batam telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditingkatkan menjadi kategori rumah sakit rujukan tipe B, dimana kedepannya tetap akan terus ditingkatkan dengan tambahan sarana dan prasarana operasional RSUD serta tambahan SDM untuk pengelolaannya.

c. Bidang Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam sampai dengan tahun 2014 menunjukkan gejala perlambatan. Melihat dari potensi perekonomian yang ada di Kota Batam, dapat dikatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Belum Dikelolanya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Maksimal Wilayah Kota Batam 74,62 persen merupakan perairan/ lautan, dan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ternilai harganya. Potensi ekonomi keluatan meliputi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan perikanan, budidaya rumput laut. Potensi energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, angin danenergi panas laut (ocean thermal), namun sayangnya belum dikelola secara maksimal. Belum maksimalnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi dari sub sektor perikanan di dalam PDRB Kota Batam yang hanya menyumbangkan sebesar Rp 241 milyar atau 0,446 persen rata-rata selama lima tahun terakhir ini. Rendahnya kontribusi sub sektor perikanan mungkin dikarenakan di Kota Batam terdapat suatu musim dimana nelayan sulit menangkap ikan karena ombak yang kuat atau oleh masyarakat setempat sering disebut musim utara. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan dalam meningkatkan hasil penangkapan ikan. Dengan luasnya wilayah perairan Kota Batam diharapkan ke depan sub sektor perikanan bisa menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Batam. Adanya upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum sepenuhnya memperhatikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, dimana bukan hanya sektor hulu (penangkapan dan permanenan) saja yang perlu ditingkatkan tetapi juga harus memperhatikan dan memikirkan sektor hilirnya (pengolahan dan pemasaran)


43

sehingga menjadi suatu kesatuan yang efektif dalam memaksimalkan potensi di bidang kelautandan perikanan.

2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Industri Pengolahan yang Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi PDRB paling besar di Kota Batam khususnya dari sub sektor industri besar dan industri sedang. Masih menariknya Kota Batam sebagai daerah tujuan investasi tidak terlepas dari letak Kota Batam yang strategis, dan kebijakan pemerintah pusat dengan menetapkan Kota Batam sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB). Namun penetapan tersebut perlu cepat harus ditunjang dengan regulasi perangkat hukum yang mengaturnya sehingga tidak ada keraguan-keraguan investor dalam berinvestasi di Kota Batam. Disamping itu pengembangan Industri di Kota Batam belum memaksimalkan

sektor

industri

pengolahan

yang berorientasi

kepada

pengembangan ekonomi lokal. Dengan telah ditetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka Kabupaten/Kota yang berada disekitarnya

diharapkan

mampu

menangkap

peluang

pengembangan

perekonomian dengan lebih mengoptimalkan industri pengolahan yang memberdayakan masysarakat. Selain itu, promosi merupakan hal yang perlu dalam pengembangan perekonomian lokal di Kota Batam

3. Masih Kurang Maksimalnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pelaku dan Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merupakan pelaku ekonomi. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi secara tidak langsung juga memajukan ekonomi di suatu daerah. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di Kota Batam belum sepenuhnya berhasil hal ini disebabkan pelaksanaan pemberdayaan yang berorientasi ke arah individu atau keluarga dirasakan kurang efektif. Peran usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan peningkatan pemberdayaan “kelompok masyarakat’ di berbagai sektor ekonomi masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan bimbingan agar terjadinya kemandirian dan peningkatan perekonomian masyarakat.

4. Masih Tingginya Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan Jumlah

pengangguran

di

Kota

Batam

cenderung

mengalami

peningkatan, pada tahun 2014 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


44

Kota Batam sebesar 6,64 persen. Besarnya tingkat penggangguran di Kota Batam lebih disebabkan olehfaktor migrasi dari luar daerah Kota Batam yang belum memiliki skill yang dibutuhkan pasar Batam, dimana saat ini di sektor industry Kota Batam lebih banyak didominasi oleh steel workindustry dan shipyard yang tentunya lebih membutuhkan SDM yang menguasai skill dibidang mechanic baja, pipa dan perkapalan dan lain sebagainya. Dengan terjadinya modernisasi dan perkembangan teknologi, di Kota Batam untuk kedepan diperlukan tenaga kerja yang mempunyai skill dan pendidikan yang memadai pada suatu bidang tertentu. Kendala ketenagakerjaan di Kota Batam antara lain masih tingginya angka pengangguran terbuka akibat rendahnya serapan lapangan kerja bagi lulusan sekolah dan kurikulum pendidikan yang belum terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan lapangan kerja serta belum optimalnya Balai Latihan Kerja bagi penyiapan calon tenaga kerja siap pakai. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk kedepannya, dengan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) tenaga kerja diharapkan agar penyerapan kebutuhan akan tenaga kerja di Kota Batam dapat diperoleh dari penduduk usia bekerja yang ada di Kota Batam sendiri. Jumlah penduduk miskin di Kota Batam berdasarkan survey PPLS 2011 adalah sebanyak 40.493 Rumah Tangga Sasaran atau 169.540 jiwa atau sama dengan 17,08 persen dari total jumlah penduduk Kota Batam hasil sensus sosial ekonomi nasional (susenas) BPS Kota Batam. Persentase penduduk miskin Kota Batam cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yaitu 12,49 persen. Besarnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam dengan tetap meneruskan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah, disamping terus mengantisipasi arus urbanisasi pendatang yang masuk ke Kota Batam yang tidak memiliki keahlian dan berpendidikan karena akan berpotensi untuk menambah angka kemiskinan terutama di kawasan perkotaan apabila tidak bisa masuk ke bursa kerja yang tersedia serta menekan angkakelahiran dan meningkatkan kembali program keluarga berencana.

d. Infrastruktur Masalah

infrastruktur

yang

dihadapi

adalah

masih

kurangnya

iInfrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu ditanggulangi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur darat berupa jalan dan jembatan,


45

infrastruktur laut berupa pelabuhan, dermaga dan kapal angkutan serta infrastruktur udara berupa penambahan dan peningkatan sarana bandara. Penyediaan infrastruktur tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam. Sedangkan masalah mendesak terkait dengan penyediaan infrastruktur yang dihadapi adalah belum selesainya perumahan rakyat, penyediaan air bersih dan listrik serta pembukaan akses terhadap daerah terisolir.

e. Lingkungan Hidup Pembangunan

ekonomi

yang

dilakukan

sejak

beberapa

tahun

belakangan ini secara tidak disadari telah menyebabkan permasalahan kurang terjaganya kualitas lingkungan hidup. Tingginya kebutuhan akan perumahan yang diikuti dengan kebutuhan lahan menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem kawasan hutan dibeberapa titik lokasi hutan, lahan mangrove, pesisir pantai dan laut serta meluasnya lahan kritis dan perubahan iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam terutama pada tahapan proses yang menggunakan pola cut and fill . Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis telah berdampak terhadap lingkungan, hal ini dapat dilihat dari menurunnya kuantitas dan kualitas air, bencana kekeringan yang cukup lama melanda Kota Batam akhirakhir ini.

f. Pulau – pulau Terdepan Kota Batam mempunyai 4 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga yaitu pulau Batu Berhenti, pulau Putri, pulau Pelampung dan pulau Nipah serta dengan adanya rencana penambahan 2 (dua) pulau terluar lagi yaitu pulau Karang Helen Mars dan Karang Banteng. Kurangnya pemanfaatan pulau-pulau terdepan menjadi isu strategis pada tahun 2013 sehingga wacana pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang khusus mengurusi masalah perbatasan sangat mendesak untuk didirikan. Pemanfaatan pulau-pulau terdepan di Kota Batam hendaknya menjadi perhatian mengingat banyak dari pulau terdepan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Disamping itu, hampir semua pulau terdepan hingga saat ini kebanyakan hanya menjadi pulau untuk pengawasan dalam hal perbatasan dan


46

praktek ilegal fishing, dengan demikian masih banyak potensi Kelautan dan Perikanan Kepulauan yang belum dimanfaatkan.

g. Kinerja Pemerintahan Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Isu strategis yang muncul terkait hal ini adalah perlunya Meningkatkan kinerja Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa sehingga kelemahan penyediaan data perlu diatasi agar lebih optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Percepatan perwujudan Good Governance dan Clean Government masih dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas aparatur di jajaran Pemerintah Kota Batam melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan tersebut diharapkan akan mampu menciptakan aparatur yang akuntabel dan profesional. Selain itu, msih terbatasnya sarana dan prasarana bangunan pemerintah termasuk gedung kantor yang representatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik juga perlu mendapat perhatian serius di tahun 2016.

II.3Isu Isu dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Isu-isu strategis dan prioritas nasional memiliki pengaruh yang cukup fundamental dalam menentukan arah pembangunan di daerah selain isu isu strategis yang bersifat lokal. Hal ini disebabkan arahan dan indikasi target capaian nasional merupakan juga target yang akan dicapai oleh seluruh pemerintah daerah. Selain itu, arah kebijakan dan prioritas nasional juga akan menentukan besar dan jumlah program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui pemerintah daerah. Dalam Rancangan Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dimana Kota Batam diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industry pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditaskomoditas unggulan seperti perikanan dan pariwisata. Sementara peranan PKN Batam sebagai pusat industry pengolahan untuk tujuan ekspor tetap dipertahankan.

II.3.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 Hitung mundur tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) tahun 2015 kian mendekat, namun dari 8 (delapan) sasaran / target yang ingin dicapai masih terdapat beberapa hal yang masih belum tercapai namun masih memungkinkan untuk dicapai


47

serta beberapa sasaran masih ada yang dalam kriteria mengkhawatirkan atau sulit untuk dipenuhi. Esensi utama dari tujuan pembangunan millennium sebagaimana yang dicanangkan dalam deklarasi MDGs di United Nation Summit pada bulan September tahun 2000 di New York pada dasarnya berfokus pada penanganan aspek kemanusiaan dalam rangka memerangi kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Delapan target yang dikenal sebagai MDGs (millennium development goals) dapat dijabarkan sebagai penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesetaraan jender, penurunan angka kematian bayi, kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain, lingkungan berkelanjutan, serta kerja sama pembangunan global. Indonesia saat ini menghadapi 4 (empat) masalah pokok kependudukan yang terkait erat dengan tujuan MDGs yaitu: tingkat kelahiran yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata, pengangguran dan kemiskinan, serta urbanisasi desa-kota. Meskipun pernah mengalami era keberhasilan dalam program kependudukan lewat Keluarga Berencana (KB) dan slogan ‘dua anak cukup’ guna mencapai ‘zero growth population’ namun saat ini tingkat demografi Indonesia sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik memberikan data proyeksi tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 255.461.700 jiwa bahkan pada tahun 2020 diproyeksikan menjadi 271.066.400 jiwa. Struktur kependudukan didominasi oleh usia muda yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendukung pertumbuhan dari sisi kebutuhan pangan hingga sarana kesehatan dan pendidikan. Angka ketergantungan penduduk menjadi tinggi yang menjadi beban oleh kelompok usia produktif sebagai pencari nafkah. Ini akan mengakibatkan keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan akan sangat mudah jatuh ke dalam kelompok keluarga miskin begitu ada faktor pengganggu keuangan seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, kemiskinan akan membuat penduduk usia muda tidak sehat dan tidak mendapat pendidikan tinggi sehingga akhirnya tidak dapat bersaing mendapatkan pekerjaan. Untuk itulah pentingnya tujuan MDGs ini dituangkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga demikian juga diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk juga menuangkan tujuan MDGs ke dalam indikator dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Tabel 22. Capaian Indikator MDG’s Kesehatan Tahun 2011-2014 Kota Batam Indikator

Capaian Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014


Target MDG’S 2015

48

1 1. Prevalensi balita dengan berat badan lahir rendah/kekurangan gizi (%) 2. Prevalensi balita gizi buruk (%) 3. Prevalensi balita gizi kurang (%) 4. Angka kematian balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup 5. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 6. Angka kematian neonatal per 100.000 kelahiran hidup 7. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%) 8. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 9. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan (%) 10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (semua cara, cara tradisional dan cara modern) % 11. Cakupan pelayanan antenatal sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) a. 1 kali kunjungan (%) b. 4 kali kunjungan (%) 12. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%) 13. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria (%) a. Angka kejadian (%) b. Angka kematian (%) 14. Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS (%) a. TBC terdeteksi (%) b. TBC terobati (%) Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2

3

4

5

6

-

0,72

1,04

1,10

15,05

0,4 -

0,45 2,37

0,42 1,80

0,41 1,84

3,6 2,9

4,24

3,16

8,2

9,72

32

-

3,2

7,2

8,67

23

-

2,69

6,10

7,09

Menurun

-

72,06

74,0

84,9

Meningkat

78,57

66,45

67,00

111,53

102

98,01

98,83

91,20

89,28

Meningkat

-

69,21

67,60

79,74

Meningkat

-

95,39 -

83,0 -

94,07 89,09

Meningkat Meningkat

0,03

0,04

0,05

0,05

Menurun

-

0,34 0

1,14 0

0,30 0

Menurun

-

14,91

151,70

100,00

-

61,76

46,00

54,00

70% Terdeteksi 85% Terobati

II.3.2 Program Pengentasan Kemiskinan ”Setiap

kemiskinan

memiliki

penyebab

masing-masing

sehingga

penyelesaiannya harus satu persatu, tidak ada resep umum” (Jeffrey D SachsThe End of Poverty).

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi sehingga dalam penyelesaiaannya memerlukan penanganan lintas bidang dengan dukungan dari berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga di pusat maupun dinas teknis di tingkat daerah, sampai pada perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakatnya sendiri. Penurunan kemiskinan yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dapat dicapai jika terjadi peningkatan dan perluasan terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar,


49

peningkatan keberdayaan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mereka. Keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan pada tahun 2014 telah berdampak positif dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun jumlah penduduk miskin secara nasional berkurang dari 32,5 juta orang pada pada tahun 2009 menjadi 27,7 juta orang pada bulan September 2014. Tingkat kemiskinan turun dari 14,1 persen menjadi 10,96 persen pada periode yang sama.Sasaran angka pengangguran dan kemiskinan padaRPJMN 2014-2019untuk sasaran tingkat pengangguran pada tahun 2016 proyeksinya 5,2-5,5 persen dan tingkat kemiskinan 9,0-10,0 persen. Selain menjadi perhatian pemerintah pusat, pengentasan kemiskinan juga menjadi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang dijabarkan dalam Visi dan Misi di dalam RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2010-2015. Dengan bekerja sama dengan pemerintah

kabupaten/kota

se

Provinsi

Kepulauan

Riau

melalui

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan dipimpin oleh Wakil Gubernur dengan pola sharing dana 2 : 1. Program Pengentasan Kemiskinan ini mencakup beberapa kriteria pembiayaan yang terangkum dalam 3 (tiga) program/kegiatan kemiskinan yaitu: Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Rumah Layak Huni, dan Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal. Tabel 23.Jumlah Sharing Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2014di Kota Batam

APBD Kota Batam

APBD Propinsi Kepri

(Rp)

(Rp)

1 2011

2 14.984.722.950

3 28.465.799.900

4 43.450.522.850

2012

14.776.594.481

19.225.235.271

34.001.829.752

2013

23.488.202.713

37.120.398.490

60.608.601.203

2014

29.275.022.252

41.372.006.514

70.647.028.766

TAHUN

Jumlah

Sumber : Perda APBDP Kota Batam

Pada tahun 2014 untuk pengentasan masalah kemiskinan

ini

telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp 70.647.028.766 (tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) melalui sharing anggaran, yaitu dari APBD Propinsi Kepri sebesar Rp 41.372.006.514 dan APBD Kota Batam sebesar Rp 29.275.022.252.


50

II.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 24. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013, RKPD 2014 dan Prediksi Tahun 2015

No

(1)

Indikator*)

Target Tahun 2014

Target Tahun 2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7.65

8,0

5.83

76,20

5.00

4.00

7,81

-

63.60

69.60

65.56

103,08

37.86

41.51

34.05

89,93

45.14

45.54

59.89

132,67

26.87

27.11

31.11

115,77

1.214.890

1.299.933

1.135.412

93,46

28,66

37,66

20,24

-

103 95 75

105 97 78

100,93 80,25 61,96

97,99 84,47 82,61

115 103 75 100 0,00 10,91 71,01 6,64

117 105 78 100 0,00 11,02 71.14 5.80

111,90 101,66 72,00 99,30 0,70 10,90 70,96 6,09

97,30 98,69 96,00 99,30 0,70 99,90 99,92 91,26

1.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)

2. 3.

Laju inflasi Kota Batam PDRB ADH Berlaku (dalam trilyun Rp) PDRB ADH Konstan (dalam trilyun Rp) PDRB Per-Kapita ADH Berlaku (juta Rp) PDRB Per-Kapita ADH Konstan (juta Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) dari sensus tahun 2010 Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD b. SMP c. SMU Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD b. SMP c. SMU Angka melek huruf (%) Angka Buta huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah Angka usia harapan hidup Tingkat Pengangguran Terbuka

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15.

Tingkat Pencapaian Terhadap Target RPJMD (%)

Kondisi Yang Dicapai Tahun 2013


51

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN III.1 Kondisi Ekonomi Daerah Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,0 persen di tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,6 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional juga sama dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,83 persenkemudian pada tahun 2014melambatmenjadi 5,76 persen.Perlambatan yang dialami Kota Batam relatif masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nasional.

III.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 25. PDRB Kota Batam Tahun

PDRB adhb (Juta Rupiah)

PDRB adhk Tahun 2000 (Juta Rupiah)

2009

40.969.225,33

26.079.846,95

2010

47.297.634,49

28.107.277,22

2011

52.624.417,00

30.130.948,64

2012

57.645.949,75

32.174.806,25

2013

65.548.923,96

34.051.405,08

Sumber: Batam Dalam Angka 2009 – 2014 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Batam mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 40,969 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp 65,548 pada tahun 2013 (adhb). Sedangkan berdasarkan adhk PDRB Kota Batam juga mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 26,079 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp 34,051 trilyun pada tahun 2013. Apabila dilihat dari tren pertumbuhan PDRB, maka terlihat bahwa tren PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku maupun harga konstan mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:


52

Gambar 9. Tingkat pertumbuhan PDRB Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam 2014 Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku mengalami tren menurun, walaupun pada tahun 2013 PDRB adhb mengalami kenaikan tajam sebesar 13,7%. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan PDRB adhk yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2010, yaitu yang semula 7,7% pada tahun 2010 menjadi 5,8% pada tahun 2013. Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri yang merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kota Batam juga mengalami penurunan nilai kontribusi. Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Adapun sektor lainnya memberikan nilai kontribusi yang stabil dan tidak terlalu berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini:

Gambar 10. Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku (adhb) Sumber : PDRB Kota Batam 2014

Dari Gambar 2.5 dan 2.6 terlihat adanya penurunan kontribusi sektor industri dan peningkatan kontribusi dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Namun peningkatan kontribusi dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran tidak dapat menaikkan nilai PDRB Kota Batam secara keseluruhan.


53

Gambar 11. Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan (adhk) Sumber : BPS Kota Batam 2014 Gambar 2.6 dan 2.7 juga memperlihatkan struktur ekonomi Kota Batam, dimana ekonomi Kota Batam lebih banyak dikontribusi oleh sektor industri, lalu kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Kota Batam terletak pada kedua sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Batam akan lebih menguntungkan bila diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi kedua sektor tersebut. PDRB per Kapita Kota Batam cenderung meningkat (Gambar 2.10). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Pada tahun 2010, PDRB per Kapita Kota Batam atas dasar harga berlaku sebesar Rp 49,548 Juta meningkat menjadi Rp 59,885 juta pada tahun 2013. Adanya tren meningkat ini baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa PDRB per Kapita Kota Batam akan terus meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya.

Gambar 12. PDRB per Kapita Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam 2014

III.1.2 Kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kota Batam terus mengalami penurunan jumlah (Gambar 2.12). Hal ini sesuai dengan capaian Indeks Gini Kota Batam yang juga rendah. Dengan demikian, pemerataan kesejahteraan juga dinikmati oleh masyarakat miskin di Kota Batam sehingga persentasenya menurun. Pada tahun 2009, penduduk miskin di Kota Batam sebesar 6,76% dari total penduduk, dan menurun hingga 5,20% dari total penduduk Kota Batam pada tahun 2013.


54

Gambar 13. Persentase penduduk miskin Kota Batam Sumber : BPS Kota Batam 2014

III.1.3 Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Dengan demikian, Indeks Gini bernilai 0 (nol) berarti terjadinya kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti terjadinya ketimpangan sempurna.

Gambar 14. Indeks Gini Kota Batam, Kepri, dan Nasional Sumber : BPS Kota Batam 2014 Gambar 2.11 memperlihatkan Indeks Gini Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Indeks Gini Kota Batam berada dibawah tingkat Provinsi dan Nasional. Hal ini juga berarti bahwa telah terjadi distribusi kesejahteraan yang hampir merata di Kota Batam dan lebih baik daripada pemerataan kesejahteraan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Meski demikian, telah terjadi kenaikan nilai Indeks Gini Kota Batam yaitu yang semula 0,25 pada tahun 2009 meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2012.


55

III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2012, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 64,83%, menurun menjadi 59,68% pada tahun 2013, dan kemudian menurun lagi menjadi 57,11% pada tahun 2014 (tabel 3.9). Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Tabel 3.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam

No

1 2 3

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Uraian

Tahun anggaran 2012 Tahun anggaran 2013 Tahun anggaran 2014

(Rp) 893.593.781.083,00 999.770.638.858,47 1.123.673.224.380,77

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 1.378.395.207.767,42 1.675.134.478.242,67 1.967.617.828.158,85

Persentase (%) 64,83 59,68 57,11

III.2.2 Analisis Pembiayaan Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riilanggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Defisit riil anggaran Kota Batam disajikan pada tabel 3.10 sebagai berikut: Tabel 3.10. Analisis Defisit Riil Anggaran Kota Batam NO.

1.

2.

3.

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Surplus/Defisit riil

2012 (Rp)

2013 (Rp)

1.490.029.364.338,29

1.749.105.184.923,83

2.021.561.920.494,82

1.378.395.207.767,40

1.675.134.478.242,67

1.967.617.828.158,85

8.678.224.854,88

17.149.000.000,00

56.901.322.724,00

102.955.931.716,01

56.821.706.681,16

-2.957.230.388,03


2014 (Rp)

56

Berdasarkan tabel 3.43 ini selama kurun waktu 2012-2013, APBD Kota Batam mengalami surplus yang berarti realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun pada tahun 2014 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp. 2.957.230.388,03. Kemampuan untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.11 di bawah ini: Tabel 3.11. Analisis sumber penutup defisit riil anggaran Kota Batam No.

1. 2. 3. A

4. 5.

6. 7.

8. 9.

B

A-B

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Surplus/Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

1.490.029.364.338,29 1.749.105.184.923,83 2.021.561.920.494,82 1.378.395.207.767,40 1.675.134.478.242,67 1.967.617.828.158,85 8.678.224.854,88 111.634.156.570,89

17.149.000.000,00 56.821.706.681,16

56.901.322.724,00 -2.957.230.388,03

88.152.954.948,59

191.108.886.664,58

258.837.337.353,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.906.332.998,00

10.814.508.964,00

-

-

-

88.152.954.948,59

202.015.219.662,58

269.651.846.317,74

199.787.111.519,48

258.836.926.343,74

266.694.615.929,71

Dari tabel 3.11 terlihat bahwa pada tahun 2012-2014 Pemerintah Kota Batam mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan


57

pembiayaan yang relatif besarsementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Batam cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. III.2.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Batam. Komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam Belanja Tidak Langsung seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota Dewan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja bunga, dan belanja bagi hasil. Adapun komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam Belanja Langsungseperti belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan), belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya), serta belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Sedangkan komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam Pembiayaan Pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok utang. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan dalam tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama No A B C

Uraian Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Pembiayaan Pengeluaran TOTAL

2012 (Juta Rp) 104.451 295.344

2013 (Juta Rp) 138.964 324.427

2014 (Juta Rp) 176.076 303.946

Rata-rata Pertumbuhan (%) 29,87 1,77

8.678 408.474

15.149 478.541

13.960 493.983

33,36 10,19

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis belanja dengan nilai pengeluaran wajib dan mengikat yang paling besar ada pada jenis belanja tidak langsung. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan untuk pengeluaran periodik wajib dan mengikat pada belanja tidak langsung


58

mengalami pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 1,77% per tahun, sedangkan terhadap belanja langsung mengalami pertumbuhan sebesar 29,87% per tahun. Komponen belanja tidak langsung terbesar yang merupakan periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah komponen belanja gaji dan tunjangan. Adapun pembiayaan pengeluaran mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 sebesar Rp 15,149 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah Kota Batam, pembayaran pinjaman dalam negeri kepada Pemda lainnya, serta pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah. Hal ini berarti pengeluaran pembiayaan Kota Batam bersifat insidental. Walaupun begitu, secara keseluruhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Batam mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,19% per tahun.

III.2.4 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Alokasi anggaran untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Belanja tidak langsung merupakan komponen terbesar dari belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk periode 2016 – 2020 disajikan dalam tabel 3.13 berikut: Tabel 3.13. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

No. A B


C

No. A B C


Data Tahun Tingkat Dasar* pertumbuhan (Juta Rp) 176.076 303.946

(%) 29,87 1,77

13.960 493.983

33,36

Proyeksi 2016 2017 (Juta Rp) (Juta Rp) 228.676 296.991 309.326 314.801 18.618 556.622

24.829 636.622

2018 (Juta Rp) 385.714 320.373

Proyeksi 2019 2020 (Juta Rp) (Juta Rp) 500.942 650.592 326.044 331.815

2021 (Rp) 844.949 337.688

33.112 739.200

44.159 58.890 871.145 1.041.299

78.537 1.261.175

Ket.: Data Tahun Dasar* = data tahun dasar diasumsikan data tahun 2014


59

III.2.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 Dengan melihat performa Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2012-2014, pada masa yang akandatang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang diikutidengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama periode tahun 2009 – 2014, yang kemudian disesuaikan dengan perkiraan inflasi dan kondisi perekonomian nasional.Proyeksi pendapatan daerah Kota Batam disajikan dalam tabel 3.14 berikut: Tabel 3.14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Batam 2016 - 2021 No. 1 2 3 4

Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No. 1 2 3 4

Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Data Tahun Dasar*

Tingkat pertumbuhan

(Juta Rp) 2.021.561

(%)

Proyeksi 2016 2017 (Juta Rp) (Juta Rp) 2.339.953 2.729.856

779.966 969.923

17,29 7,89

914.836 1.073.026 1.046.430 1.128.972

271.671

39,39

378.686 527.856

2018 (Juta Rp) 3.212.383


2021 (Rp) 5.553.230

1.258.571 1.218.025

1.476.199 1.314.102

1.731.459 1.417.758

2.030.858 1.529.590

735.786

1.025.623

1.429.630

1.992.782

Ket: *= data tahun dasar diasumsikan sama dengan realisasi tahun 2014

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 2,339 trilyun, dan meningkat menjadi Rp. 2,729trilyun pada tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan daerah Kota Batam akan menjadi Rp. 5,553 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. III.2.6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam yang akan digunakan untuk membiayai program


60

dan kegiatan untuk periode 2016 – 2021. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam disajikan dalam tabel 3.15 berikut: Tabel 3.15. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam untuk mendanai pembangunan daerah Proyeksi No. 1. 2. 3.

4.

Uraian Pendapatan Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

No.

Uraian

1. 2. 3.

Pendapatan Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

4.

2016 (Juta Rp) 2.339.953

2017 (Juta Rp) 2.729.856

346.924 2.686.878

443.022 3.172.878

556.622 2.130.256

636.622 2.536.256

2018 (Juta Rp) 3.212.383


2021 (Juta Rp) 5.553.230

565.740 3.778.123

722.450 4.538.375

922.568 5.501.417

1.178.120 6.731.351

739.200 3.038.922

871.145 3.667.230

1.041.299 4.460.118

1.261.175 5.470.175.

Proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran didasarkan pada hasil penghitungan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (tabel 3.11) dengan laju pertumbuhan sebesar 27,70%. Hal ini disatu sisi menunjukkan adanya inefisiensi anggaran, namun disisi lain menunjukkan adanya potensi surplus penerimaan daerah. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Dari tabel di atas terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam relatif cukup besar. Biaya yang dapat dialokasikan untuk pembangunan Kota Batam pada tahun 2016 sebesar Rp 2,130 trilyun meningkat hingga menjadi Rp 5,470 trilyun pada tahun 2021. Meski demikian, proyeksi kapasitas kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.


61

III.3Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi Kota Batam adalah sebagai berikut : 1.

Konsistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pelaksanaan peraturan ini akan sangat berpengaruh terhadap percepatan kinerja perekonomian di Kota Batam. Apabila pelaksanaannya benar-benar konsisten dan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di Kota Batam, maka kondisi ini akan memberikan prospek perekonomian yang positif untuk pembangunan di Kota Batam. Namun sebaliknya apabila ini tidak dilakukan sebagaimana yang diharapkan akan mempengaruhi prospek perekonomian di Kota Batam karena tidak direspon oleh kalangan dunia usaha sehingga hal ini menyebabkan Kota Batam tidak mempunyai daya saing dalam investasi yang dimiliki kawasan sejenis seperti Johor, Vietnam, dan Filipina.

2.

Pengelolaan Kawasan Rempang, Galang, dan Galang Baru serta implementasi untuk kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) terutama setelah keluarnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 76/MENLHK-II/2015 tentang Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan. Penerbitan SK Menteri ini merupakan hasil

dari

rekomendasi

Ombudsemen

RI

Nomor

0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014 3.

Ketersediaan infrastruktur jalan, drainase, air, pelabuhan dan energi merupakan fasilitas sarana vital dalam menciptakan daya saing kawasan Batam sebagai kawasan investasi. Tantangan yang dihadapi saat ini oleh Kota Batam adalah masih terbatasnya sarana pelabuhan kargo dan ketersediaan sumber energi gas, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kota Batam.

4.

Potensi tenaga kerja yang cukup tersedia juga merupakan tantangan dan prospek perekonomian

di

Kota

Batam.

Namun

potensi

ini

jika

tidak

dijaga

keharmonisannya akan menjadi bumerang dalam kegiatan investasi. 5.

Tantangan dan prospek lain yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kota Batam adalah ketersediaan dana pembangunan. Hal ini sangat diperlukan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kesejahteraan sosial melalui antara lain penyiapan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur dan penciptaan suasana


62

kondusif di Kota Batam. Selain daripada itu ketersediaan dana ini juga sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam meningkatkan pelayanan publik untuk kegiatan perekonomian Kota Batam. 6.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Kota Batam adalah pengaruh globalisasi dibidang moneter, pangan dan energi sebagai contoh yang pernah kita alami dalam bidang moneter pada tahun 1997 dan dibidang pangan dan energi pada tahun 2007 dan terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008.

7.

Kebersihan lingkungan terutama masalah pencemaran lingkungan dan masalah pengolalaan sampah yang menjadi suatu kebutuhan bagi daerah industri seperti Batam.

8.

Penyediaan rumah yang murah dan representatif guna mengurangi living cost masyarakat disamping untuk mengatasi rumah illegal yang masih ada saat ini.

9.

Penyediaan transportasi massal yang murah dah representatif guna mengurangi kemacetan dan menekan living cost.

10.

Peningkatan daya saing Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas antara lain menyangkut masalah aspek legal, kelembagaan dan organisasi, pelaksanaan dan pengawasan serta menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi.

11.

Pemantapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean antara lain melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Asing terutama dalam hal iptek, penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berkualitas, peningkatan daya saing kawasan melalui jaminan stabilitas ekonomi, social, politik dan keamanan. Pembentukan Networking antara daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga serta inventarisasi produk-produk unggulan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

12.

Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan penguatan kapasitas daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

13.

Persiapan dan pemantapan rencana pemekaran kecamatan dan keluarahan di Kota Batam dimana hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

14.

Tantangan Kependudukan antara lain pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemerataan penyebaran penduduk.

Tabel 26. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kota Batam Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah Kekuatan

Kelemahan


Peluang

Ancaman

63



Letak geografis wilayah Batam yang sangat strategi



Sulitnya aksesibilitas dalam penyelenggaraan pembangunan



Lahan yang masih cukup luas di P. Rempang, Galang.



Tidak meratanya sebaran penduduk



Adanya dukungan infrastruktur dan utilitas perkotaan



Tingginya miskin



Adanya Potensi-potensi ekonomi dalam peningkatan kegiatan investasi dan PAD



Sumberdaya alam yang tidak memadai



Adanya peraturan daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam



Tingkat penguasaan teknologi masih rendah



Kualitas tenaga masih rendah

penduduk

kerja

Adanya PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam  Minat sektor swasta yang tinggi untuk menamkan investasi cukup tinggi.  Adanya kerjasama ekonomi subregional di kawasan Asean 

Adanya permintaan pasar internasional yang terus meningkat , khususnya untuk sektor industri

Kebijakan pemerintah memberikan bantuan BLSM kepada masyarakat



Globalisasi dibidang moneter, pangan dan energi



Terbatasnya bahan material di Kota Batam



Adanya kesenjangan pembangunan antara Mainland dan Hinterland



Infiltrasi budaya asing melalui berbagai media



Pergantian perubahan iklim yang dapat menimbulkan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi Adanya keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga jual BBM

III.4Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah untuk menjaga stabilitas prospek perekonomian di Kota Batam masih tetap sesuai dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1. Penyediaan dan pemantapan infrastruktur yang layak untuk mendukung aktivitas usaha para pelaku bisnis/eksportir terutama pelabuhan, jalan, listrik dan telekomunikasi. 2. Meningkatkan aksesibilitas publik terhadap sarana sosial ekonomi dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 3. Penyederhanaan mekanisme birokrasi terutama dalam hal perizinan bagi dunia usaha dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibawah koordinasi Badan Penanaman Modal Kota Batam. 4. Realisasi implementasi kebijakan MoU antara Pemko dan BP Batam di bidang air, pertanahan dan telekomunikasi. 5. Konsisten pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 6. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;


64

7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah. 8. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara keseluruhan 9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi 10. Melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan, pemantapan sistem distribusi dan pertambangan serta energi 11. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 12. Pengembangan ekonomi masyarakat daerah hinterland melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dan perikanan 13. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai seni budaya melayu dan budaya daerah lainnya dan pengembangan obyek kepariwisataan


65

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Batam tahun 2011-2016, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern serta Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam di atas yang telah dicanangkan sejak tahun 2011, kemudian ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Penjabaran Visi/Misi beserta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam tahun 2011 – 2016

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern serta Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”. 1.

Mensukseskan

misi

1. Menjalin kerjasama program

untuk

dengan Pengelola Kawasan dan

bersama

yang

saling

mengembangkan Kota Batam

pemangku

memberikan

manfaat

untuk

sebagai

pembangunan lainnya dalam

pemerintah

Bandar

berskala

Modern

internasional

dilengkapi dengan

fasilitas

pusat perdagangan, kawasan industri

besar,

kepentintan

merealisasi

1. Tercapai kesepakatan program

tahun 2012-2016

upaya

2. Memfasilitasi standar perijinan

pengembangan bandar modern

pada kawasan-kawasan binaan

berskala internasional

Pengelola Kawasan

menengah

kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat

perbelanjaan

kuliner,

dan

pengelolaan

sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan kepentingan

dan

pemangku pembangunan

lainnya. 2. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri

1. Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan


66

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran prasarana industry

3. Memfasilitasi tumbuhkembang

1. Mempersiapkan lahan kawasan

pusat perdagangan modern dan

untuk pembangunan pusat

internasional

perniagaan dan transaksi 2. Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu 3. Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik

4. Meningkatkan fasilitasi

1. Menambah dan atau

pengelolaan sumberdaya

mengembangkan Tempat

Kelautan

Pelelangan Ikan (TPI) dan mendorong jumlah pasar ikan non pemerintah berstandar baik. 2. Menumbuhkan koperasi nelayan dan budidaya kelautan dengan keikutsertaan anggota 3. Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi perikanan laut internasional dengan pola swasta

5. Mengembangkan zona

1. Mendorong berdirinya pusat

pariwisata alam, pusat belanja

kuliner rakyat nasional maupun

dan kuliner

kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif 2. Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional 3. Memfalitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam ASEAN summit 2011

6. Menumbuhkembangkan UKM dan koperasi yang profesional

1. Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang 2. Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis usaha


67

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran 3. Meminimalisir / meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung 4. Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.

2. Mengembangkan sistem

1. Mewujudkan penataan ruang

pendukung strategis penataan

1. Terwujud perencanaan,

yang dinamis antisipatif

pemanfaatan dan pengendalian

ruang terpadu meliputi

penataan ruang secara terpadu,

komponen fasilitas sarana dan

baik di wilayah darat maupun

prasarana sistem transportasi

wilayah laut

darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 2. Mengembangkan sistem

1. Terwujudnya tatakelola

manajemen pertanahan di Kota

pertanahan dan land banking

Batam yang terpadu

yang optimal

3. Meningkatkan fasilitas sarana

1. Meningkatnya kualitas dan

dan prasarana transportasi darat

kuantitas infrastruktur dasar,

laut dan udara

serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland 2. Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

2.

Meningkatkan sistem

1. Meningkatnya Teknologi

teknologi komunikasi dan

Informasi yang adaptif,

informasi (ICT) yang terpadu

aplikatif dan terpadu dalam pembangunan

3.

Mengembangkan

ekosistem

1.

Meningkatnya

pengelolaan

hutan kota yang lestari dan

sumberdaya kehutanan yang

meningkatkan

ramah


kenyamanan

lingkungan

dan

68

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

bermukim dan berbisnis 4.

berkelanjutan

Menyelenggarakan

1.

(membangun,

lingkungan

mengoperasionalkan merawat)

sistem

Terwujudnya

dan

bersih,

sarana

prasarana utilitas kota yang

penataan

perkotaan

hijau,

yang

indah

dan

nyaman 2.Penyelenggaraan

prima

sistem

pengelolaan dan pengolahan persampahan 3. Terbangun dan terkelola sistem pengolahan

sampah

dan

reduksi sampah sesuai beban kota 4.

Penyelenggaraan pengelolaan

sistem

limbah

cair

permukiman dan industri 5.

Penyelenggaraan

sistem

drainase yang baik 6. Pusat kota terbebaskan dari genangan 7. Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan hutan tertata seluas 30% 8.

Penyelenggaraan penyediaan memenuhi

sistem

air

minum

80%

cakupan

layanan 9, Fasilitasi pihak pengelolaan sumber

energi

listrik

dan

alternatif lain 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam

hal

kesehatan,

pendidikan,

perumahan

yang

1. Meningkatkan hunian yang

1. Meningkatnya hunian yang

layak dan terjangkau terutama

layak dan terjangkau, terutama

bagi masyarakat berpenghasilan

bagi MBR

layak dan terjangkau, sosial

rendah (MBR) yang disertai

budaya, fasilitasi keimanan dan

dengan peningkatan kualitas

memfasilitasi pekerja dengan

ketaqwaan, kepemudaan dan

lingkungan hunian

perumahan untuk buruh

olahraga agar kualitas hidup manusia

dan

kecerdasan

seluruh

lapisan

masyarakat

meningkat

2. Mendorong industri

industri. 3. Menurunkan luasan daerah kumuh

serta

4. Mendorong penyediaan rumah

meminimalisasi kemiskinan

bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil 2. Meningkatkan jumlah sarana


1. Menambah kapasitas dan

69

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis

layanan puskesmas 2. Meningkatkan layanan rumah

pemerintah maupun swasta

sakit pemerintah 3. Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah 4. Menambah jumlah dokter 5. Peningkatan sediaan obat 6. Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk

3. Menambah jumlah sarana dan

1. Menambah jumlah SD

guru pendidikan formal dasar

2. Menambah Jumlah SMP

dan menengah pemerintah

3. Menambah jumlah SMA

maupun swasta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah 5. Mendorong tumbuhnya pedidikan ketrampilan non formal 6. Menambah tenaga pengajar tingkat dasar dan menengah 7. Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan keliling dan taman baca

4. Mendorong berdirinya

1.

Beroperasinya

pendidikan

pendidikan tinggi non

tinggi

pemerintah berakreditasi baik

keterkaitan kuat dengan dunia usaha

yang

dan

memiliki

meningktan

profesionalitas SDM

4. Menumbuhsuburkan kehidupan

5. Menambah pelayanan sarana

1. Membangun atau mendorong

olahraga dan kepemudaan

berdirinya pusat olahraga

pemerintah maupun swasta

bertaraf nasional

1. Meningkatkan nilai seni dan

1. Berkembangnya nilai-nilai seni

harmonis dan berbudi pekerti

budaya melayu dan daerah

budaya melayu dan daerah

atas dasar nilai multi etnis,

lainnya yang multi kultur dan

lainnya

multi kultur dan melestarikan

etnis di Kota Batam

2. Batam menjadi kota

nilai-nilai seni budaya melayu,

internasional yang multi kultur

kearifan lokal, dan memelihara

dan multi etnik

kelestarian lingkungan hidup

3. Memfasilitasi acara tahunan budaya multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan


70

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran 4. Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya

2. Mewujudkan kerukunan dan

1. Meningkatnya keharmonisan

ketertiban hidup antar

kerukunan hidup antar

kelompok dan antar etnis dalam

kelompok dan agama dalam

masyarakat

masyarakat 2. Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

3. Meningkatkan kualitas

5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih

1. Meningkatnya kualitas hidup

kehidupan dan perlindungan

dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak

perempuan dan anak

1. Penerapan keterbukaan informasi publik

dan berwibawa

1. Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota 2. Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab) 3. Mengoptimalisasi penggunaan WEB Pemerintah Kota Batam

2. Penerapan program reformasi birokrasi

1. Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi 2. Membangun sistem reformasi birokrasi 3. Mendorong implementasi pelayanan prima’ Kota Batam

3. Menstandarkan prosedur

1. Meningkatkan kinerja

perijinan dan peningkatan

Pelayanan Perijinan Terpadu

pelayanan

Satu Pintu 2. Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda kenal lahir dan lain sebagainya)

4. Meningkatkan kualitas dan

1. Meningkatnya partisipasi

efektifitas perencanaan,

masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pembangunan

pelaksanaan pembangunan

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan


71

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran pembangunan

5. Meningkatkan penataan

1. Mengikutsertakan aparatur

kelembagaan dan peningkatan

untuk mengikuti pendidikan

kinerja aparatur

dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya 2. Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

6. Mewujudkan pengelolaan

1. Meningkatnya efektifitas dan

keuangan dan kekayaan daerah

efisiensi pengelolaan keuangan

yang akuntabel.

daerah 2. Memiliki sistem pemerkiraan pendapatan daerah yang handal 3. Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

7. Menciptakan Iklim investasi

1. Memberikan informasi yang

yang kondusif

handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam 2. Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, maka ditetapkan isu strategis : 1.

Penyediaan pelayanan infrastruktur kota yang prima

2.

Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota

3.

Pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup

4.

Peningkatan kemitraan atau kerjasama dengan Pengelola Kawasan Batam

5.

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Kota Batam

6.

Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas industri yang berkembang.

7.

Optimalisasi manajemen pemerintahan kota

8.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

9.

Meminimalisir ekses negatif dari pelaksanaan pembangunan. Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya,

sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya


72

IV.2 RKPD Tahun 2016 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana didalamnya ditetapkan visi pembangunan nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 5.1 yang menggariskan hal-hal sebagai berikut: 1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertum-buhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertum-buhan ekonomi yang berkelanjutan. c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan; a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ma-nusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan


73

otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama. b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: -

Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

-

Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesarbesarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

-

Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

-

Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas: -

Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;

-

Wilayah pinggiran;

-

Luar Jawa;

-

Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlu-kan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain: a. Kepastian dan penegakan hukum; b. Keamanan dan ketertiban; c. Politik dan demokrasi; dan


74

d. Tetakelola dan reformasi birokrasi. 4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Strategi Pembangunan Nasional

IV.3Prioritas dan Pembangunan Prioritas pembangunan Kota Batam untuk tahun 2015 merupakan tindak lanjut tahun sebelumnya serta dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016. Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota dan pengendalian banjir.


75

2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya. 4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan. 5. Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal, pemanfaatan pasar pemerintah, dan meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke lembaga keuangan. 6. Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam. 7. Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial. 8. Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka rangka meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. 9. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan supremasi hukum


76

IV.3Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan visi,misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 – 2016 disusun prioritas program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2016. Secara rinci prioritas program dan kegiatan pokok yang akan dilakukan pada tahun 2016 melalui sumber dana APBD Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 28. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2016

NO 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan

SASARAN PEMBANGUNAN Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan Pengurangan genangan air di pusat kota

NAMA PROGRAM

PAGU 24.442.400.519,00

Program Peningkatan

dan

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Tata Kota & Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pengelolaan Utilitas Perkotaan Program

238.194.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

181.747.650.000,00

Dinas Tata Kota

Pengendalian Banjir

dan

Perbaikan Jaringan Pengairan Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana

dan

Prasarana Perumahan

dan

Permukiman Program

48.308.000.000,00


16.385.000.000,00


Peningkatan Sarana

dan

Prasarana Kebinamargaan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air

Minum

Air

dan

Limbah Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

2.000.000.000,00

Program Perencanaan

dan

Dinas Tata Kota dan Bappeda

Pengendalian Tata Ruang


77

penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun

2

Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatam kualitas mutu pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan

Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal Meningkatnya SDM yang bermuatan imtaq, pemerataan pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia dan kualitas kepemudaan serta keterampilan tenaga kerja Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Program

4.320.602.000,00

Bapedalda dan Kantor Pemadam Kebakaran

121.896.197.183,00

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bapedalda, Dinas KP2K dan Kantor Pemadam Kebakaran

Peningkatan Pengendalian Pencemaran

dan

Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Penataan Tata Guna Tanah

Program Pendidikan Usia

Dini,

Formal

3.820.000.000,00

Badan Pertanahan Daerah

6.010.440.800,00

Dinas Pendidikan

Anak Non dan

Pembinaan Kesiswaan

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah Program

233.052.667.150,00

Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota

17.670.047.000,00

Dinas Pendidikan

1.982.228.000,00

Dinas Kesehatan

20.625.000.000,00

Dinas Kesehatan

Peningkatan Mutu dan

Manajemen

Pelayanan Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan pembatasan khusus

Pendidikan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan Upaya

Kesehatan

dan Perbaikan Gizi


78

Masyarakat

serta

Pencegahan

dan

Penanggulangan Penyakit Pembangunan,

28.500.000.000.00

Dinas Kesehatan

35.835.010.000,00

Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah

22.354.674.000,00

Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah

2.200.000.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan PPA

2.070.000.000,00

Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan PPA

2.563.781.900,00

Dinas Tenaga Kerja

43.707.748.602,00

Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan Puskesmas

dan

Jaringannya (Pustu, Polindes

dan

Posyandu) Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

Program Pengadaaan, Peningkatan Perbaikan dan

dan Sarana

Prasarana

Kesehatan RSUD

dan Embung

Fatimah Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

Program Pengadaan

Obat,

Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

Kesehatan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS Program Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan

dan

Perlindungan Ketenagakerjaan Tersedianya lapangan kerja baru

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja


79

Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

3

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya

Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

Program

72.031.719.000,00

Kantor Pemuda dan Olahraga

50.579.550.000,000

Dinas Perhubungan

26.157.500.000,00

Dinas Perhubungan

36.596.000,000.00


50.579.550.000,00

Dinas Perhubungan

Peningkatan, Pembinaan

dan

Pelayanan Kepemudaan

dan

Olahraga Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana Prasarana Transportasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4

5

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah Hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan

Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal, pemanfaatan pasar pemerintah dan meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke lembaga keuangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland Meningkatnya kualitas dan akses sarana prasarana & tingkat layanan transportasi/per hubungan bagi masyarakat secara optimal termasuk dengan hinterland Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

Masyarakat Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/Pelantar

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/reha bilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi

Peningkatan, pembinaan dan

13.574.196.385.00

pengembangan usaha kecil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam

menengah dan koperasi Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


1.450.000.000.00

3.166.162.050,00

Dinas Perindag & ESDM

Dinas Perindag & ESDM dan Dinas PMPKUKM

80

6

7

Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam

Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahan-bahan pertanian lokal Pengembangan zona pariwisata alam Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian Pengembangan, Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan Pengembangan Dunia Pariwisata

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah – masalah Sosial Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Peningkata gn Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja


1.497.939.600,00

Dinas Perindag & ESDM dan Dinas PMPKUKM

480.810.000,00

Dinas KP2K

4.143.271.250,00

Dinas KP2K

11.890.045.250,00

Dinas KP2K

9.300.000.000,00

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

5.390.000.000,00

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

28.652.500.000,00

Dinas Sosial dan Permakaman dan Sekretariat Daerah

2.200.000.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.300.000.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikandan Dinas Kesehatan

2.563.781.900,00

Dinas Tenaga Kerja

43.707.748.602,00

Dinas Tenaga Kerja

81

8

Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Seluruh SKPD Pemerintah Kota Batam

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembangunan Peningkatan Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Peningkatan Layanan Informasi serta Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Membangun sistem reformasi birokrasi


1.125.000.000,00

Badan KesbangpolLinmas dan Sekretariat Daerah


12.303.575.260,00

Badan Kominfo dan Sekretariat Daerah

1.850.000.000,00

Badan Kominfo dan Di

8.105.130.150.00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.810.000.000.00

Dinas Tata Kota dan Bappeda

17,000,000,000.00


6,685.539.500.00

Sekretariat Daerah

7.560.500.000.00

Badan Kepegawaian dan Diklat

82

9

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan supremasi hukum

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambung an dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas

Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

22.001.736.200,00

Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

3.920.000.000,00

25.172.842.200.00

Dispenda dan Sekretariat Daerah

Inspektorat

Sekretariat Dewan

800.000.000,00

Badan Kesbangpol dan Satpol PP

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.945.000.000,00

Badan KesbangpolLinmas dan Sekretariat Daerah

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta penanggulangan bencana alam

8.877.700,000.00

Badan Kesbangpol, Dinas Sosial dan Satpol PP


83

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Dalam RKPD yang disampaikan ini akan memuat beberapa informasi seperti Prioritas Pembangunan Daerah, indikator hasil program penanggung jawab program dan kegiatan. Serta rincian pembiayaan baik dari anggaran APBD Kota, APBD Provinsi, maupun APBN. Program dan kegiatan dapat dilihat dalam matrik usulan program kegiatan sebagai berikut:


84

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Recommend Documents