PE EM ME ER RIIN NT TA AH HK KO OT TA AP PA AD DA P AN NG G
R RE EN NC CA AN NA A STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014-2019
DIINNAASS PPEERRH HUUBBUUNNG GAANN K D KO OM MUUNNIIK KAASI DAN ORRM MAATTIIK KAA K IINNFFO KO OTTAA PPAAD DAANG Agustus 2014 2014 Agustus
BAB I PENDAHULUAN I.
Latar Belakang Seiring dengan telah terpilihnya Walikota Padang peride 2014 – 2019 serta supaya lancarnya pembangunan Kota Padang dengan pesat menyentuh disemua sektor kehidupan masyarakat perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang. Guna menunjang perencanaan yang baik perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan mencapai target dan sasaran yang diinginkan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Padang sebagai salah satu Instansi
yang
mempunyai
tanggung
jawab
dan
kewenangan
dalam
menyelenggarakan sistem Transportasi di Kota Padang telah menyusun Rencana Stategis yang terbagi dalam 5 (lima) tahun sebagai implementasi langkah pembangunan Kota Padang.
Pada tataran biroksasi, pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu
“electronic
government
(e-Gov)” yaitu
pemerintahan
yang berbasis
elektronik. Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronis diharapkan teknik
untuk
mengumpulkan,
menyiapkan,
menyimpan,
memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Menyongsong isu tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Padang telah memulai penataan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun pengelolaan dan pemanfaatannya dirasa belum maksimal.
Berbagai
persoalan
klasik
masih
mewarnai
proses
penyelenggaraannya, antara lain kesiapan SDM birokrasi secara keseluruhan yang sangat rendah, masih adanya sifat ego sektoral pada masing-masing instansi serta pemahaman pihak legislatif yang parsial juga ikut memberi andil tersendatnya aplikasi TIK di Pemerintahan Kota Padang. Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan ini antara lain dengan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur secara bertahap, pelatihan SDM pegawai Bidang TIK, melakukan studi banding, dan restrukturisasi organisasi. Kebijakan
tersebut
dituangkan
dalam
rencana
Bidang
Komunikasi
dan
Informatika. Dalam Kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25/2004, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang merupakan satu bagian I-1
yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Padang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Kota Padang, serta dari keberadaaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Selanjutnya
dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Padang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang ini mengacu kepada RPJM nasional tahun 2014-2019, RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019, RPJPD tahun 2014-2019.
II.
Landasan Hukum Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kota Padang disusun melalui dasar: 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I-2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; 10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota padang Tahun 2004 Nomor 18);
III.
Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen terkait di dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan Pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program Pembangunan 2014 – 2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas. Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah: 1. Menjadi Kerangka Dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 2. Memberikan Arah Pembangunan di Sektor Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Padang selama 5 (Lima) tahun kedepan. 3. Menyiapkan Tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja Dinas dapat dilakukan secara
akuntabel
dan
memudahkan
dalam
melakukan
evaluasi
dan
pertanggungjawabannya. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan 5. Sebagai langkah penyusunan program kerja SKPD yang berkelanjutan.
I-3
6. Membantu dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kota Padang. IV. Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud Dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSi 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. 3.2. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
IV.
VISI, 4.1. 4.2. 4.3.
V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategis dan Kebijakan
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD VII. PENUTUP
I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
1.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2012: A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang mempunyai tugas
pokok
melaksanakan
kewenangan
desentralisasi
di
Bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika B. Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. SEKRETARIAT Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Kominfo dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan SDM dan program, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
II-6
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
di
atas,
sekretariat mempunyai fungsi: a. Menyusun pengadministrasian SDM dan program, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; b. Menyusun
anggaran,
pembinaan
organisasi
dan
tata
laksana,
menyusun evaluasi dan pelaporan; c. Meningkatkan SDM; d. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dan Kominfo; e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.1.
SUB BAGIAN UMUM Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum
yang
bertugas
membantu
Sekretaris
dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Mengelola surat masuk dan surat keluar; b. Mengelola kearsipan; c. Mengelola administrasi; d. Melaksanakan urusan humas; e. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian; f. Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
II-7
1.2.
SUB BAGIAN KEUANGAN Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, pernedaharaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. Menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya; d. Melakukan verifikasi SPJ; e. Menyiapkan
bahan
pertanggungjawaban
dan
memelihara
dan
laporan
keuangan; f. Menyimpan
dokumen
keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; h. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN SDM Sub Bagian Program dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan SDM yang bertugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menghimpun rencana program dan kegiatan dari masingmasing bidang dan UPT;
II-8
b. Mengolah dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas; c. Melaksanakan
pengumpulan
dan
pengolahan
data
kepegawaian; d. Mengklarifikasi dokumen pegawai; e. Melaksanakan
penataan
dan
penyimpanan
dokumen
kepegawaian; f. Membuat bezetting kepegawaian; g. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian; h. Merencanakan
pengembangan
SDM
sesuai
dengan
kebutuhan dinas; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. BIDANG LALU LINTAS Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang lalu lintas kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Bidang Lalu Lintas, dalam urusan manajemen/rekayasa lalu lintas dan pengendalian lalu lintas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi: a. Menyusun manajemen dan rekayasa lalu lintas ; b. Menyusun pengendalian prasarana dan fasilitas lalu lintas; c. Menyusun identifikasi dan investigasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan; d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT di lingkungan Bidang Lalu Lintas; e. Memberikan perijinan di bidang lalu lintas; f. Menyusun manajemen keselamatan lalu lintas; g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II-9
2.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menyusun dalam penetapan rencana induk jaringan dan lalu lintas jalan; b. Mengelola
pemberian
perizinan
penyelenggaraan
dan
pembangunan fasilitas parkir untuk umum; c. Mengelola izin insidentil terhadap pengguna jalan di luar kepentingan lalu lintas; d. Menyiapkan dan menyusun penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan; e. Melaksanakan urusan penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas (andalalin); f. Menyiapkan dan menata penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan; g. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, dan pengerukan alur pelayaran sungai; h. Menyusun bahan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan perkereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang
yang
tidak
penanggungjawabnya,
mempunyai dilakukan
izin
oleh
dan
tidak
pemilik
ada
dan/atau
pemerintah daerah; i. Membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas yang bertugas membantu
kepala
bidang
dalam
melaksanakan
urusan
pengendalian prasarana dan fasilitas lalu lintas. II-10
Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan urusan monitoring prasarana dan fasilitas lalu lintas; b. Menyusun bahan penetapan kelas jalan; c. Menyusun penetapan jaringan lintas angkutan barang; d. Menyiapkan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung; e. Monitoring dan identifikasi serta investigasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas; f. Mengelola penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau yang menjadi isu rawan kecelakaan; g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; h. Menyusun bahan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; i. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan lalu lintas sungai dalam kota; j. Mengawasi kewajiban penyediaan dokumen andalalin bagi pusat-pusat kegiatan; k. Menyusun rencana jalur kereta api yang lintasannya dalam Kota Padang; l. Pemantauan
dan
penertiban
bangunan
tumbuh
yang
berdampak kepada lalu lintas; m. Memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandar udara tentang keselamatan penerbangan; n. Membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. BIDANG ANGKUTAN Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Angkutan yang bertugas mebantu kepala dinas dalam memberikan pembinaan di bidang angkutan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bidang II-11
Angkutan, dalam urusan manajemen sarana/prasarana angkutan dan pengendalian angkutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi: a. Menyusun manajemen sarana/prasarana angkutan; b. Menyusun pengendalian angkutan; c. Mengawasi pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT di lingkungan bidang angkutan; d. penyusunan pemberian perizinan angkutan; e. Menyusun teknik dan laik jalan kendaraan bermotor; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3.1
Seksi Manajemen Angkutan Seksi Manajemen Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Manajemen Angkutan yang bertugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan manajemen angkutan. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana induk jaringan transportasi; b. Menyusun dalam penetapan jaringan trayek, kebutuhan dan komposisi untuk kebutuhan penyelenggaraan angkutan; c. Menyusun
persyaratan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
pendidikan dan latihan mengemudi; d. Memberikan rekomendasi izin trayek angkutan kota sebagai persyaratan dalam penerbitan izin trayek angkutan kota; e. Memberikan rekomendasi izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan angkutan Antar Jemput Dalam Propinsi (AJADP) yang asal/tujuan Kota Padang sebagai persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin trayek angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan antar jemput dalam propinsi;
II-12
f. Menyusun dalam penetapan wilayah operasi bagi angkutan tidak dalam trayek; g. Memberikan rekomendasi izin operasi angkutan tidak dalam trayek yaitu taksi, pariwisata, lingkungan yang asal tujuan Kota Padang; h. Memberikan rekomendasi izin usaha angkutan orang dan barang sebagai persyaratan dalam penerbitan izin usaha angkutan orang dan barang; i. Mengelola pemberian izin yang bersifat insidentil; j. Mengelola pemberian ijin kartu kontrol angkutan barang; k. Menyusun dalam penetapan tarif penumpang kelas ekonomi; l. Menyusun tarif angkutan sungai kelas ekonomi; m. Menyusun rencana induk perkeretaapian; n. Menyusun pengembangan sistem perkeretaapian; o. Menyiapkan bahan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; p. Monitoring penyelenggaraan perkeretaapian; q. Menetapkan jaringan pelayanan kereta api dalam; r. Menetapkan jaringan pelayanan kereta api perkotaan; s. Menetapkan tarif penumpang kereta dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan; t. Membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas dan; u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas membantu kepala bidang dalam menetapkan urusan teknik dan prsarana. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menyusun dalam pengesahan rancang bangun terminal, sub terminal/pangkalan penumpang dan barang serta halte; II-13
b. Menyusun dalam penetapan lokasi terminal penumpang dan barang atau sub terminal/pangkalan dan halte; c. Menyusun dalam penetapan jumlah berat yang diijinkan; d. Melaksanakan
pengawasan
penyelenggaraan
pengujian
kendaraan; e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan; f. Menyusun dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; g. Mengelola
pemberian
ijin
usaha
mendirikan
sekolah
mengemudi; h. Menyusun dalam pembinaan perbengkelan kendaraan; i. Melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan trayek; j. Melaksanakan pengawasan pool dan keagenan angkutan; k. Melaksanakan urusan pengoperasian angkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor; l. Melakukan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai dan penyeberangan; m. Mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai; n. Memberi ijin operasi kegiatan angkutan dan/ atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan; o. Membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas;dan p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL Bidang Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas dalam urusan pengendalian
dan
operasional
serta
penegakkan
hukum.
Untuk
menjalankan tugas di atas, Bidang Keselamatan mempunyai fungsi: a. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas UPT di lingkungan Bidang Pengendalian dan Operasional; b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan;
II-14
c. Melakukan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran perizinan angkutan; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1. Seksi Operasional Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan operasional. Penjabaran tugasnya sebagai berikut: a. Melaksanakan urusan pengamanan lalu lintas; b. Melaksanakan pemeriksaan perijinan angkutan di jalan; c. Melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan; d. Melaksanakan pengawasan lalu lintas terhadap lokasi rawan macet; e. Melaksanakan pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara; f. Melaksanakan pengawasan pengoperasian angkutan; g. Mengawasii tertib parkir di jalan umum; h. Melaksanakan investigasi dan audit kecelakaan; i. Mengelola penyelenggaraan ijin usaha penderekan; j. Membuat
evaluasi
dan
laporan
serta
menyusun
program
pelaksanaan tugas; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.2. Seksi Penegakan Hukum Seksi Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas
membantu
Kepala
Bidang
melaksanakan
urusan
pengendalian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Penjabaran tugasnya sebagai berikut:
II-15
a. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan di jalan dan terminal; b. Melaksanakan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dan perizinan angkutan; c. Mengawasi dan penindakan pelanggaran tata cara pengangkutan barang khusus dan berbahaya; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi: a. Memberikan surat ijin usaha pelayaran, pemberian surat ijin operasi perusahaan non pelayaran dan surat izin usaha pelayaran rakyat; b. Memberikan
surat
izin
usaha
penunjang
angkutan
laut
dalam
kabupaten/kota yang terdiri dari; ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, perusahaan tally depo dan peti kemas; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas unit -unit dan UPT di lingkungan Bidang Perhubungan Laut; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.1. Seksi Pelabuhan Seksi Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengendalian kegiatan operasional laut. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja; II-16
b. Melaksanakan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan lokal, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan khusus lokal; c. Menetapkan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal; d. Menetapkan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal; e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut dan Keselamatan SAR Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut dan Keselamatan SAR dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertugas membantu kepala bidang melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran dan kelautan. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Memberikan izin pembuatan tempat penimbunan kayu, jaringan terapung dan kerambah sungai; b. Mengadakan kapal sungai dan penyeberangan; c. Merekomendasikan lokasi pelabuhan penyeberangan; d. Menetapkan lokasi pelabuhan sungai; e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 6. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kota Padang dan melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kominfo mempunyai fungsi; a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika; b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika; II-17
c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informatika; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.1. Seksi Pos dan Telekomunikasi Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengendalian kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi. Penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan seksi pos dan telekomunikasi; b. Memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jas pos; d. Melakukan pengawasan pelayanan pos di kelurahan; e. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.2. Seksi Telematika Seksi Telematika dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengendalian kegiatan di bidang telematika. Penjabaran tugasnya sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja, evaluasi dan pelaporan seksi perangkat telematika; b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi dasar egovernment;
II-18
c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi layanan publik; d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi layanan pemerintahan; e. Menetapkan standarisasi perangkat keras dan jaringan; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Selain Sekretariat dan Bidang, Dinas Perhubungan juga memiliki UPT yang membantu dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni:
1.2.
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor
UPT. Terminal Angkot
UPT. Terminal Angkutan Barang
UPT. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus
UPT. Pelabuhan Muara
UPT. Perparkiran
UPT. Trans Padang
Sumber Daya SKPD Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang berjumlah 262 orang terdiri dari PNS 186 orang, Pegawai Tidak Tetap 76 orang dengan rincian sebagai berikut : No. I.
II.
Uraian PNS terdiri dari :
Jumlah (orang) 186
Pejabat Struktural
34
Fungsional Umum
136
Fungsional Penguji
16
Pegawai Tidak Tetap Tenaga Honorer
76 76
Sarana dan Prasarana Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika
Kota
Padang yang dapat difungsikan sebagai unit pelayanan, kepada masyarakat, sebagai berikut :
II-19
Sarana Prasarana Pendukung No.
1.3.
Uraian
Jumlah
Lokasi
1.
Kantor Utama
1 unit
Jl. ST. Syahril Mata Air Padang
2.
Kantor Bidang Laut & Ops
1 unit
Muara Padang
3.
Kantor UPT. Pel. Bungus
1 unit
Pel. Bungus Tlk. Kabung
4.
Pos TPR
4 unit
Pdg. Besi, Gaung, Simp. Kalumpang, Lubuk Buaya.
5.
Ruang ATCS
1 unit
Bagindo Aziz Chan
6.
Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor
1 unit
Jl. St. Syahril Mata Air Padang
7.
Kantor UPT. Perparkiran
1 unit
Balaikota Lama
8.
Kantor UPT. Trans Padang
1 unit
Bagindo Aziz Chan
9.
Kantor UPT. Terminal Angkutan Barang
1 unit
Koto lalang
10.
Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
7 unit
Mata Air
Kinerja Pelayanan SKPD Dalam Lakip Dinas Perhubungan Kominfo Tahun 2013 terdapat 9 sasaran strategis yang telah diukur indikator kinerjanya. Berikut ini akan diurai lebih lanjut 4 aspek pelayanan utama yang terkandung dalam sasaran strategis tersebut: a.Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Unit PKB berfungsi melayani pengujian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan angkutan barang. Unit ini dilengkapi dengan 9 jenis alat uji/perangkat pendukungnya dan memiliki SDM penguji sebanyak 16 orang. Kapasitas terpasang unit adalah 100 kendaraan per hari. b.Layanan angkutan masal Trans Padang Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan dan peningkatan pelayanan angkutan, Dinas Perhubungan dan Kominfo telah meluncurkan angkutan massal Trans Padang. Saat ini jumlah armada Trans Padang yang telah beroperasi sebanyak 15 unit dari target sebanyak 20 unit untuk melayani koridor I Pasar Raya – Lubuk Buaya. c.Implementasi ATCS ATCS (area traffic controll system) merupakan salah satu wujud penggunana teknologi terbaru untuk peningkatan kapasitas dan fungsi traffic light yang ada.
Sistem
ATCS
dapat
meningkatkan
kinerja
persimpangan
dan
mengakomodasi prioritas kendaraan yang melalui persimpangan.
II-20
1.4.
Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Seiring
dengan
pengembangan
Pusat
Pemerintahan
Kota
Padang
dan
pertambahan jumlah penduduk Kota Padang yang mana sangat membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, Komunikasi dan informatika, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus merupakan peluang dalam pengembangan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang maupun bagi stakeholder lainnya untuk mencapai keseimbangan perencanaan pembangunan Teknologi Informasi yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antara beberapa pekerjaan teknis dan non teknis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan jarak dekat peluang ini sudah di ambil alih sepeda motor ojek. Untuk jarak menengah (dalam Kota) akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Padang, mengingat banyaknya penumpang Angkutan Kota meminta pengembangan pengoperasian angkutan massal. Berdasarkan
gambaran
kondisi
saat ini serta
diidentifikasi beberapa permasalahan bidang
kondisi yang diinginkan
teknologi informasi. Hasil
identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan. Hasil analisa terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan bahwa 2 (dua) akar permasalahan di bidang teknologi informasi sebagai berikut: 1. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal; 2. Kelembagaan komunikasi dan informatika masih lemah.
II-21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Salah satu kriteria satu kota di katakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi dan komunikasi serta teknologi semakin vital perannya sejalan dengan
kemajuan
ekonomi
dan
mobiltas
masyarakatnya.
Hal-hal
yang
bersangkut paut dengan transportasi menyinggung lansung kepada kebutuhan pribadi-pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota. Sebagai Ibukota dari Propinsi Sumatera Barat Kota Padang mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, Pariwisata, perdagangan
dan
pendidikan,
hal ini
sedikit banyak akan
berpengaruh kepada Pelayanan Sistem Transportasi di Kota Padang. Adapun Permasalahan Transportasi< komunikasi dan Informatika secara umum di Kota Padang adalah sebagai berikut: 1. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kota Padang. 2. Tidak adanya terminal Angkutan Kota, AKAP/AKDP. 3. Kemacetan Lalu Lintas di Kota Padang. 4. Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas. 5. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) Pelayanan Angkutan Umum 6. Rendahnya kinerja lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Transportasi kota. 7. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang. 8. Pengolahan bidang Teknologi Informasi belum Optimal 9. Kelembagaan Komunikasi dan Informatika Masih lemah 10.Belum tersedianya Master Plan Teknologi Informasi dan komunikasi. 11.Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana Trasnportasi secara menyeluruh. 12.Kurang SDM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika III-22
Kota Padang. Dalam skala regional isu demokratis, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan komunikasi dan Informtika Kota Padang dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah: 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang. 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus mengambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sitem kegiatan. 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepad tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi. Dengan
memperhatikan
dalam
menyikapi
kecenderungan
kedepan
yang
dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
penyelenggaraan
transportasi
dalam
pengalokasian
dan
pendayagunaan secara efektif dan efisien.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Walikota-Wakil Walikota terpilih adalah “Mewujudkan Padang sebagai Kota Pendidikan,
Perdagangan
dan
Pariwisata
yang
sejahtera,
religius
dan
berbudaya. Makna yang terkandung dari visi tersebut di Kota Padang di masa depan harus menyandang tiga predikat sekurangnya pada level nasional yaitu III-23
sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, dan kota pariwisata. Sebagai kota pendidikan mengingat di kota ini terdapat dua perguruan tinggi yang telah melahirkan banyak tokoh ternama. Sebagai kota perdagangan mengingat latar belakang historis kota ini sebagai pusat perdagangan wilayah sumatera yang perlu dibangkitkan lagi kejayaannya melalui pengembangan transportasi laut/wilayah pesisir. Sebagai kota pariwisata dengan melihat obyek wisata yang ada sehingga apabila dikembangkan secara profesional bukan tidak mungkin Kota Padang dapat disejajarkan dengan kota wisata lainnya di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata tersebut tidak akan bisa terlepas dari perkembangan dan dorongan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika. Sektor perhubungan, komunikasi dan informatika adalah akselerator dan katalisator kemajuan seluruh sektor pembangunan karena fungsi vitalnya dalam perpindahan orang dan barang serta pertukaran informasi. Sebagai penjabaran visinya, Walikota-Wakil Walikota terpilih menyampaikan 6 misi dimana misi ke-5 dan ke-6 terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan dan Kominfo. Misi ke-5 Walikota-Wakil Walikota terpilih yaitu: Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. Salah satu tujuannya yaitu terwujudnya transportasi perkotaan yang aman, murah, nyaman dan lancar dengan strategi penyediaan angkutan kota yang aman, murah dan nyaman bagi masyarakat kota dan lalu lintas yang aman dan lancar. Pada tataran implementasi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi tersebut, Dinas Perhubungan dan Kominfo telah menjalankan pelayanan angkutan umum massal Trans Padang. Kegiatan tersebut telah dimasukkan dalam renstra SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang. Misi ke-6 Walikota-Wakil Walikota terpilih yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Salah satu tujuannya yaitu transparansi informasi pembangunan dengan strategi memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembangunan dan pelayanan publik. Untuk melaksanakan misi, tujuan, dan strategi tersebut, Dinas Perhubungan
dan
Kominfo mengupayakan memasukkan kegiatan Rencana Induk Implementasi Teknologi Informasi Komunikasi Kota Padang, mengembangkan kapasitas dan kualitas konten website Pemko, penambahan aplikasi e-government ke dalam renstra SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo.
III-24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Salah satu program dalam Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah mengenai keselamatan Transportasi yang mana hal ini pun ikut didukung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dengan salah satu programnya yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Sedangkan untuk Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat ada kesamaan dalam upaya ubtuk mengatasi kemacetan dengan mengedepatkan Sarana Angkutan Umum Massal.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang menempatkan salah satu tempat yang dipilih sebagai tempat Terminal type A, Terminal Angkot serta pengembangan Terminal Angkutan Barang di koto lalang akan sangat membantu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang telah turun aktif dan ikut serta dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan beberapa kali kerjasama dengan Bapedalda Kota Padang melaksanakan uji petik emisi gas buang.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-Isu Strategis terkait Transportasi, komunikasi dan informatika dalam era globalisasi ini masih didominasi masalah pelayanan Angkutan yang aman, Nyaman, Cepat dan Murah serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronic government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronik diharapkan teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan,
menyimpan,
memproses,
mengumumkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
III-25
Adapun isu-isu strategis perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkembang saat ini adalah: -
Penyediaan
angkutan
yang
murah,
aman
dan
nyaman
melalui
penyelenggaraan angkutan massal Trans Padang -
Penyediaan terminal bus dan terminal angkutan kota serta penataan transportasi
-
Keselamatan transportasi dan penangan daerah rawan kecelakaan termasuk perlintasan sebidang KA
-
Pengembangan moda transportasi laut/wilayah pesisir
-
Keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas layanan publik dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
-
Diseminasi informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK)
III-26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang
adalah:
“Terwujudnya sistem transportasi yang handal, aman, nyaman, efisien dan efektif serta terciptanya masyarakat informasi berbasis teknologi yang religius” MISI Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang: 1. Mengikutsertakan peran aktif seluruh potensi pihak-pihak terkait (stakeholder) dalam peningkatan pembangunan, pengawasan, pemeliharaan sarana/prasarana lalu lintas dan angkutan, serta media pos, telekomunikasi, dan informatika; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, penyedia, dan pengguna jasa serta sumber daya lainnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 3. Meningkatkan
pemahaman
dan
penegakan
hukum
di
bidang
perhubungan,
komunikasi dan informatika; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 5. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 6. Menjadikan infrastruktur perhubungan, komunikasi, dan informatika yang handal, efektif, dan efisien sebagai pemercepat kemajuan seluruh sektor pembangunan. 4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD. Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari penyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1. Terciptanya sumber daya aparatur yang bersih dan profesional 2. Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana perhubungan 3. Mempertahankan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana serta fasilitas lalu lintas dan angkutan IV-27
4. Meningkatkan
penggunaan
angkutan
umum
dalam
rangka
menekan
penggunaan kendaraan pribadi 5. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan sektor transportasi dalam rangka implementasi kewenangan perhubungan 6. Terlaksananya
penegakan
hukum
demi
terciptanya
kelancaran
kelayakan
teknis
kendaraan
bermotor
dan
keselamatan lalulintas 7. Menjamin
terciptanya
yang
dioperasikan sebagai angkutan penumpang dan angkutan barang 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah 9. Terwujudnya pengembangan data dan informasi 10.Meningkatnya pelayanan dibidang pos dan telekomunikasi kepada masyarakat Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang yaitu: 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. Pembangunan/peningkatan Terminal Bus, Terminal Angkot, Dermaga 3. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalulintas angkutan jalan 4. Meningkatnya pengguna moda angkutan umum 5. Dokumen perencanaan teknis, Forum koordinasi, sosialisasi, naskah akademis ranperda/ranperwako 6. Penambahan fasilitas lalu lintas, operasi penertiban, pemantauan andalalin 7. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian 8. Peningkatan pelayanan media center, SDM TI, jaringan infrastruktur TI 9. Penyediaan Data/informasi bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan 10.Penertiban/pengawasan media postel dan menara telekomunikasi
4.3. Strategi dan Kebijakan KEKUATAN 1. adanya jaringan transportasi; 2. tersedianya
prasarana
transportasi
(bandara,
pelabuhan,
dan
pelabuhan
penyeberangan); 3. tersedianya sarana dan prasarana pengawasan penyelenggaraan transportasi; 4. tersedianya pegawai secara kuantitas; IV-28
5. tingginya minat pegawai untuk mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan dan profesionalisme.
KELEMAHAN 1. tidak adanya terminal bus dan terminal angkutan kota; 2. masih rendahnya etos kerja dan kompetensi pegawai; 3. masih adanya perbedaan persepsi diantara penyelenggaraan perhubungan dalam pemahaman peraturan yang ada 4. minimnya peraturan daerah/perwako tentang transportasi.
PELUANG 1. Tersedianya peraturan penunjang untuk terciptanya sistem transportasi yang handal; 2. Meningkatnya upaya pemda dan masyarakat dalam menggali potensi daerah yg mendorong peningkatan mobilitas; 3. Adanya hubungan yg baik dengan stakeholder; 4. Adanya minat swasta utk berinvestasi di bidang transportasi;
ANCAMAN 1. terjadinya persaingan antar moda transportasi; 2. meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efisien; 3. menurunnya kesadaran masyakat untuk mematuhi ketentuan penyelenggaraan transportasi; 4. munculnya jasa pelayanan transportasi illegal; 5. pertumbuhan kendaraan tidak seimbang dengan perkembang daya dukung jalan. 6. masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan; 7. terjadinya pengrusakan fasilitas lalin oleh oknum tidak bertanggungjawab.
Strategi: Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit
dan IV-29
merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram, antara lain: a) Mengurai penyebab kemacetan b) Mengoperasikan dan menambah Angkutan umum missal (Trans Padang) c) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang layak dan Modern. d) PembangunanTerminal Type a, Terminal Angkot, Pengembangan Terminal Angkutan Barang serta Pemeliharaan Terminal Angkutan Barang dan halte angkutan umum yang layak dan Memadai. e) Mengirimkan Aparat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang untuk mengikuti beberapa Diklat baik itu teknis maupun non teknis serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai. f) Memaksimalkan keberadaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mengelola teknologi dan informatika. Kebijakan: Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai satu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujutan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
IV-30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
V-27
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam rencana strategis (renstra) SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2014-2019 terdapat 9 program, 6 program urusan perhubungan dan 3 program urusan komunikasi dan informatika sebagaimana berikut:
Kode 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
URUSAN WAJIB
1
07
URUSAN PERHUBUNGAN
1
07
01
Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
Terminal Bus (3 lokasi) , terminal angkot (2 lokasi), Dermaga (3 lokasi)
1
07
02
berfungsinya traffic light (100%), rambu (100%), marka (100%), halte (100%), median/kanstin/ (100%)
1
07
03
Program Rehalibitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1
07
04
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah dokumen perencanaan teknis (10 dokumen) Jumlah forum koordinasi (4 forum)
1
07
05
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Traffic light (45 unit) rambu (5014 bh), marka (3740 km) halte (774 bh) , operasi penertiban (14 kali) rekomendasi andalalin (10), penurunan angka kecelakaan (10% /tahun)
1
07
06
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Gedung pengujian baru (1 lokasi) , - Alat pengujian baru (7 unit), Kalibrasi/servis alat uji (8 unit)
1
25
1
25
20
Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Frekuensi bimtek SDM TI (6 kali), tingkat kepuasan pengguna media center (85%), frekuensi PIN (1 kali)
1
25
21
Program Pengembangan Data Informasi
1
25
22
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi
jumlah KIM (11 kelompok), tingkat kepuasan pengguna website Pemko(90%), jumlah database/aplikasi( 8) Frekuensi pengawasan media postel dan menara telekomunikasi (12 kali)
Jumlah bus trans Padang (60 unit), tingkat kepuasan pengguna jasa angkutan umum (80%), persentase jaringan jalan yang dilalui trayek (70%)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
VI-38
Sasaran 1
Pembangunan/peningkatan Terminal Bus, Terminal Angkot, Dermaga
Pembangunan/peningkatan terminal bus, terminal angkutan kota
dan
dermaga
merupakan sasaran Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan. Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah: -
Terbangunnya terminal bus (3 lokasi) ,
-
Terbangunnya dermaga DUKS (3 lokasi)
-
Terbangunya terminal angkutan kota (2 lokasi),
Sasaran 2
Meningkatnya pengguna moda angkutan umum
Meningkatnya pengguna moda angkutan umum merupakan sasaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah: -
Jumlah bus trans Padang (60 unit),
-
persentase jaringan jalan yang dilalui trayek (70%)
-
tingkat kepuasan pengguna jasa angkutan umum (80%),
Sasaran 3
Pengembangan media center, SDM TI dan jaringan infrastruktur TI
Pengembangan media center, SDM TI dan jaringan infrastruktur TI merupakan sasaran Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah: -
frekuensi bimtek SDM TI (6 kali),
-
frekuensi penyelenggaraan PIN (1 kali)
-
tingkat kepuasan pengguna media center (85%),
VI-39
BAB VII PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang tahun 2014 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang 5 ( lima ) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Padang tahun 2014 – 2019 dan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang tahun – tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang
Ir. Rudy Rinaldy. MT Pembina TK. I Nip. 19680624 199703 1 006
VII-29
1.......................
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(4)
(5)
(6)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)
Tahun-1 (2015)
Tahun-2 (2016)
Tahun-3 (2017)
Tahun-4 (2018)
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD
Tahun-5 (2019)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
Rp. (20)
(21)
17.351.500.000
Dishubkominfo
Padang
6.000.000
29.000.000
Dishubkominfo
Padang
1.000.000.000
1.000.000.000
4.900.000.000
Dishubkominfo
Padang
40.000.000
40.000.000
40.000.000
190.000.000
Dishubkominfo
Padang
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
690.000.000
Dishubkominfo
Padang
120.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
920.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
35.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
215.000.000
Dishubkominfo
Padang
tersedianya perlengkapan kantor pembayaran tagihan bahan bacaan
100%
300.000.000
350.000.000
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.700.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
40.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
240.000.000
Dishubkominfo
Padang
tersedianya kebutuhan makan dan minum perjalanan dinas keluar daerah
100%
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
300.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
350.000.000
400.000.000
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.950.000.000
Dishubkominfo
Padang
Penyediaan Alat Kebersihan tersedianya alat kebersihan
100%
30.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
190.000.000
Dishubkominfo
Padang
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan
jumlah pegawai honorer yang dibayar pembayaran tagihan jasa Pajak Bumi dan Bangunan
100%
5.600.000.000
Dishubkominfo
Padang
427.500.000
Dishubkominfo
Padang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan sarana/prasarana penunjang kelancaran tugas
18.265.000.000
Dishubkominfo
Padang
600.000.000
2.900.000.000
Dishubkominfo
Padang
250.000.000
1.200.000.000
Dishubkominfo
Padang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor
surat terkirim selama 1 tahun pembayaran tagihan jasa kantor
100%
5.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100%
900.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
terawatnya kendaraan dinas
100%
30.000.000
40.000.000
tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan blanko dan barang cetakan dan Penggandaan
100%
90.000.000
100%
Penyediaan Komponen tersedianya alat-alat listrik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Meubeler
tersedianya meubeler
Pemeliharaan Rutin/Berkala perbaikan gedung kantor Gedung Kantor Dishubkominfo Kota Padang Pemeliharaan Rutin/Berkala terawatnya kendaraan Kendaraan dinas Dinas/Operasional
18%
76 orang
100%
100%
3.157.500.000
1.120.000.000
39%
76 orang
77.500.000
3.548.500.000
1.120.000.000
59%
76 orang
87.500.000
17%
3.125.000.000
36%
2 unit
500.000.000
2 unit
3.510.000.000
600.000.000
3.548.500.000
1.120.000.000
80%
76 orang
87.500.000
57%
2 unit
3.835.000.000
600.000.000
3.548.500.000
1.120.000.000
100%
76 orang
87.500.000
78%
2 unit
3.710.000.000
600.000.000
3.548.500.000
1.120.000.000
100%
76 orang
87.500.000
100%
2 unit
4.085.000.000
100%
(19)
100%
200.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
100%
200.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
200.000.000
850.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
1.700.000.000
2.000.000.000
2.100.000.000
2.200.000.000
2.300.000.000
10.300.000.000
Dishubkominfo
Padang
2.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(5)
(6)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1 (2015) Target
(4)
Tahun-4 (2018)
Tahun-5 (2019)
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
(20)
(21)
100%
50.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
290.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
100.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
900.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
250.000.000
Dishubkominfo
Padang Padang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Perhubungan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Intensifikasi Penerimaan PAD Sistem Informasi PAD
0%
(8)
Tahun-3 (2017)
Pemeliharaan Rutin/Berkala perbaikan peralatan dan Peralatan Gedung Kantor perlengkapan kantor Dishubkominfo Kota Padang Pemeliharaan Rutin/Berkala terlaksananya Alat listrik, Air, Telepon pemeliharaan alat-alat listrik, air, telepon, dan internet Rehabilitasi Sedang/Berat terlaksananya rehab Gedung Kantor gedung kantor Penyediaan Jasa tersedianya gedung kantor Perkantoran tempat bekerja Rehab Mobil Derek ( tangga Hidrolik) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
tersedianya pakaian dinas dan atributnya
(7)
Tahun-2 (2016)
2 unit
125.000.000
17%
700.000.000
34%
700.000.000
2 unit 54%
300 orang
700.000.000
300 orang
700.000.000
300 orang
15%
90.000.000
36%
125.000.000
225.000.000
2 unit
225.000.000
900.000.000
100%
1.000.000.000
800.000.000 300 orang
900.000.000
300 orang
58%
125.000.000
79%
125.000.000
100%
125.000.000
800.000.000
76%
1.000.000.000
575.000.000
Dishubkominfo
100%
4.100.000.000
Dishubkominfo
Padang
300 orang
4.100.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
590.000.000
Dishubkominfo
Padang
peningkatan angka kredit penguji kendaraan bermotor
100%
16 orang
15.000.000
16 orang
25.000.000
16 orang
25.000.000
16 orang
25.000.000
16 orang
25.000.000
115.000.000
Dishubkominfo
Padang
aparatur yang terdidik dan terlatih
100%
10 orang
75.000.000
10 orang
100.000.000
10 orang
100.000.000
10 orang
100.000.000
10 orang
100.000.000
475.000.000
Dishubkominfo
Padang
27%
160.000.000
45%
110.000.000
110.000.000
600.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 laporan
10.000.000
1 laporan
10.000.000
10.000.000
50.000.000
Dishubkominfo
Padang
100.000.000
500.000.000
Dishubkominfo
Padang
50.000.000
Dishubkominfo
Padang
50.000.000
Dishubkominfo
Padang
50.000.000
50.000.000
Dishubkominfo
Padang
80.000.000
285.000.000
Dishubkominfo
Padang
285.000.000
Dishubkominfo
Padang
Dishubkominfo
Padang
Dishubkominfo
Padang
Adanya laporan keuangan dan aset
100%
Persentase pencapaian target penerimaan PAD
100%
100.000.000
110.000.000
1 laporan
100.000.000
10.000.000
110.000.000
1 laporan
100.000.000
10.000.000
1 laporan
100.000.000
100% 50.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peringatan Hari Bersejarah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Padang
100% Dokumen Renstra
100%
100% 25.000.000
Upacara Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei)
100%
100%
25.000.000
40.000.000
100%
80.000.000
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menara Telekomunikasi
100%
40%
80.000.000
40.000.000
60.000.000
100%
140.000.000
50%
90.000.000
60.000.000
80.000.000
100%
165.000.000
70%
100.000.000
80.000.000
100%
185.000.000
80%
110.000.000
50.000.000
80.000.000
100%
100%
200.000.000
90%
120.000.000
770.000.000
100%
500.000.000
3.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
(4)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(5)
(6)
Intensifikasi dan Tercapainya Pendapatan ekstensifikasi retribusi Asli Daerah (PAD) Media pengendalian media pos dan Pos dan Telekomunikasi telekomunikasi
1
07
01
Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
07
02
Tahun-1 (2015) Target
Rp.
(7)
(8)
(9)
100%
0%
Terminal Bus (3 lokasi) , - terminal angkot terminal angkot (2 lokasi), (30%), Dermaga (3 lokasi) - terminal bus (30%), - dermaga (0%)
Tahun-2 (2016) Target 0
32%
19.475.000.000
Lanjutan Pematangan lahan kesiapan lahan untuk terminal Type A Anak Air terminal bus (1 lokasi)
20%
100%
7.000.000.000
Pembangunan Terminal/Pangkalan Angkutan Kota Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus Pembangunan Dermaga DUKS Pengadaan dan Pemasang Repeater Pembangunan jalan/jembatan di sisi rel KA
berfungsinya terminal angkot (2 unit)
0%
50%
1.500.000.000
berfungsinya prasarana pendukung pelabuhan (100%) tersedianya dermaga DUKS (3 unit) berfungsinya repeater (100%) terbangunnya jalan/jembatan di sisi rel KA (40 km) Tingkat pemenuhan kebutuhan alat keselamatan perlintasan sebidang jalan-KA (100%)
20%
Tahun-4 (2018)
Tahun-5 (2019)
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
50%
50.000.000
70%
65.000.000
80%
75.000.000
90%
80.000.000
100%
58%
15.475.000.000
78%
11.800.000.000
97%
11.600.000.000
1.600.000.000
100%
100%
Rp.
Tahun-3 (2017)
100%
2.500.000.000
40%
2.000.000.000
60%
1.000.000.000
1 unit
200.000.000
80%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
Target
Rp.
(18)
(19)
270.000.000
59.950.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
(20)
(21)
Dishubkominfo
Padang
Dishubkominfo
Padang
100%
7.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
4.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
5.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
3 unit
600.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
250.000.000
Dishubkominfo
Padang
40 km
40.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
2.900.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
200.000.000
Dishubkominfo
Padang
Dishubkominfo
Padang
0
1 unit
200.000.000
1 unit
200.000.000
10%
30%
75.000.000
100%
175.000.000
10 km
10 km
10.000.000.000
10 km
10.000.000.000
10%
17%
500.000.000
0%
100%
200.000.000
traffic light (70%), rambu (40%), marka (30%), halte (20%) median/kanstin/ (15%)
13%
1.045.000.000
34%
1.700.000.000
56%
1.800.000.000
78%
1.800.000.000
100%
1.800.000.000
100%
20%
15%
350.000.000
35%
450.000.000
57%
500.000.000
78%
500.000.000
100%
500.000.000
100%
2.300.000.000
Dishubkominfo
Padang
Perbaikan dan Pemeliharaan Persentase Kanstin dan Kanstin dan Trotoar trotoar yang diperbaiki dan dipelihara (100%)
10%
11%
500.000.000
33%
1.000.000.000
56%
1.000.000.000
78%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
4.500.000.000
Dishubkominfo
Padang
Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana Trans Padang
10%
16%
150.000.000
37%
200.000.000
58%
200.000.000
79%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
950.000.000
Dishubkominfo
Padang
2 unit
2 unit
2 unit
50.000.000
3 unit
100.000.000
3 unit
100.000.000
3 unit
100.000.000
3 unit
395.000.000
Dishubkominfo
Padang
Pengadaan Dan Pemasangan Alat keselamatan Perlintasan Sebidang Jalan-Kereta Api
1
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Perbaikan Geometrik Jalan Akses Terminal Angkutan Barang Program Rehalibitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
berfungsi jalan akses terminal angkutan barang (100%) berfungsinya traffic light (100%), rambu (100%), marka (100%), halte (100%), median/kanstin/ (100%)
Perbaikan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas
Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas lalulintas (100%)
Docking kapal patroli
Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan prasarana Trans Padang (100%) Jumlah kapal patroli yang diservis (2 unit)
45.000.000
38%
600.000.000
10 km
59%
10.000.000.000
600.000.000
10 km
79%
10.000.000.000
600.000.000
100%
600.000.000
8.145.000.000
4.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1 (2015) Target
(4)
1
07
(5)
03
(6)
(7)
(8)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah bus trans Padang (60 unit), tingkat kepuasan pengguna jasa angkutan umum (80%), persentase jaringan jalan yang dilalui trayek (70%)
11%
Pelaksanaan WTN
Piala WTN
Proporsi (41% angkutan umum), - jumlah armada bus trans Padang (15 unit), tingkat kepuasan pengguna angkutan umum (30%) - jaringan jalan yang dilayani trayek (50%) 1 piala WTN
Operasional Penertiban dengan Tim Terpadu
Frekuensi operasi penertiban dengan tim terpadu (66 kali/5 tahun)
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan
Frekuensi operasi penertiban angkutan umum di jalan raya (66 kali/5 tahun) jumlah peserta lomba Awak Kendaraan Umum Teladan (196 orang/ 5 tahun)
Subsidi Angkutan Perintis
jumlah angkutan umum yang disubsidi (39 unit/ 5 tahun) Pengoperasian Trans Padang jumlah bus Trans Padang yang beroperasi (60 unit/5 tahun) Jasa Petugas Ticketing Trans jumlah petugas ticketing Padang yang dibayar (120 orang/5 tahun) Pengadaan ticketting jumlah ticketing machine machine, GPS tracking dan GPS tracking terpasang Trans Padang. (60 unit) 1
07
04
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah dokumen perencanaan teknis (10 dokumen) Jumlah forum koordinasi (4 forum)
Rp. (9)
14.130.000.000
(10)
21%
Rp. (11)
12.145.000.000
Target (12)
45%
Rp. (13)
30.585.000.000
Tahun-4 (2018) Target (14)
69%
Rp. (15)
Tahun-5 (2019) Target (16)
Rp. (17)
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD Target (18)
29.485.000.000
100%
38.960.000.000
100%
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
Rp. (19)
125.305.000.000
(20)
(21)
Dishubkominfo
Padang
50.000.000
1 piala WTN
60.000.000
1 piala WTN
75.000.000
1 piala WTN
75.000.000
1 piala WTN
75.000.000
5 piala WTN
335.000.000
Dishubkominfo
Padang
10 kali
10 kali
70.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
66 kali
470.000.000
Dishubkominfo
Padang
10 kali
10 kali
75.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
66 kali
475.000.000
Dishubkominfo
Padang
30 orang
30 orang
65.000.000
40 orang
75.000.000
40 orang
75.000.000
40 orang
75.000.000
40 orang
75.000.000
196 orang
365.000.000
Dishubkominfo
Padang
16 unit
100.000.000
11 unit
75.000.000
6 unit
50.000.000
6 unit
50.000.000
39 unit
275.000.000
Dishubkominfo
Padang
0
15 unit
15 unit
8.650.000.000
20 unit
9.650.000.000
40 unit
25.000.000.000
40 unit
25.000.000.000
60 unit
32.000.000.000
60 unit
100.300.000.000
Dishubkominfo
Padang
30 orang
30 orang
1.250.000.000
30 orang
1.250.000.000
80 orang
3.500.000.000
80 orang
3.500.000.000
120 orang
5.000.000.000
120 orang
14.500.000.000
Dishubkominfo
Padang
1.000.000.000
20 unit
1.000.000.000
60 unit
3.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
100%
385.000.000
100%
2.550.000.000
Dishubkominfo
Padang
-
15 unit
750.000.000
5 unit
250.000.000
20 unit
54%
385.000.000
69%
39%
985.000.000
1 dokumen
50.000.000
0
2 dokumen
100.000.000
Andalalin Pusat Perkantoran jumlah dokumen andalalin Aie Pacah pusat perkantoran Aie Pacah (1 dok)
0
1 dokumen
Andalalin Koridor Bypass
jumlah dokumen andalalin Koridor Bypass (1 dok)
0
Penyusunan FS Gedung Parkir di kawasan Pasar Raya
jumlah dokumen FS gedung parkir di kawasan Pasar Raya (1 dok)
0
dokumen studi angkutan perintis (1 dok) Penyusunan Naskah jumlah naskah akademis Akademis Peraturan Sektor sektor perhubungan dan Perhubungan dan Kominfo kominfo (4 dok)
Target
Tahun-3 (2017)
1 piala WTN
Dokumen perencanaan teknis (6 dok), jumlah forum koordinasi (4 forum) 0
Studi Angkutan Perintis
Tahun-2 (2016)
385.000.000
85%
410.000.000
1 dokumen
50.000.000
Dishubkominfo
Padang
4 dokumen
200.000.000
Dishubkominfo
Padang
200.000.000
1 dokumen
200.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 dokumen
300.000.000
1 dokumen
300.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 dokumen
60.000.000
1 dokumen
60.000.000
Dishubkominfo
Padang
2 dokumen
100.000.000
5.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(5)
(6)
(7)
(8)
(20)
(21)
0
1 dokumen
200.000.000
1 dokumen
200.000.000
Dishubkominfo
Padang
0
1 dokumen
1.000.000.000
1 dokumen
1.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 dokumen
150.000.000
Dishubkominfo
Padang
Tahun-1 (2015) Target
(4)
Penyusunan Masterplan Terminal Bandar Buat
jumlah dokumen masterplan Terminal Bandarbuat (1 dok) DED Terminal Bukit Putus jumlah DED Terminal Bukit Putus (1 dokumen) Masterplan Pengembangan jumlah dokumen Koridor Trans Padang masterplan Pengembangan Koridor Trans Padang (1 dok) Evaluasi dan Pengembangan Laporan hasil evaluasi Trans Padang pengembangan Trans Padang (1 laporan/tahun)
Tahun-2 (2016)
Tahun-3 (2017)
Tahun-4 (2018)
Tahun-5 (2019)
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD Target
Rp.
(18)
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
0
1 dokumen
150.000.000
0
1 laporan
125.000.000
1 laporan
125.000.000
1 laporan
125.000.000
1 laporan
125.000.000
1 laporan
125.000.000
5 laporan
625.000.000
Dishubkominfo
Padang
Uji petik di Pelabuhan Bungus
jumlah laporan hasil uji petik di Pelabuhan Teluk Bungus (1 laporan/tahun)
1 laporan
1 laporan
50.000.000
1 laporan
50.000.000
1 laporan
50.000.000
1 laporan
50.000.000
1 laporan
50.000.000
5 laporan
250.000.000
Dishubkominfo
Padang
Survey Kinerja Pelayanan Lalulintas dan Angkutan
jumlah laporan kinerja lalu lintas dan angkutan (1 laporan/tahun) jumlah dokumen rumusan pengelolaan transportasi laut (1 dokumen)
0
1 laporan
50.000.000
1 laporan
100.000.000
1 laporan
100.000.000
1 laporan
100.000.000
1 laporan
100.000.000
5 laporan
450.000.000
Dishubkominfo
Padang
0
1 dokumen
100.000.000
1 dokumen
100.000.000
Dishubkominfo
Padang
jumlah dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus (1 dok)
0
1 dokumen
150.000.000
1 dokumen
150.000.000
Dishubkominfo
Padang
0
1 dokumen
200.000.000
1 dokumen
200.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 laporan
1 laporan
50.000.000
5 laporan
250.000.000
Dishubkominfo
Padang
0
1 dokumen
75.000.000
1 dokumen
75.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 paket
100.000.000
Dishubkominfo
Padang
5 paket
300.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 paket
25.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 laporan
25.000.000
Dishubkominfo
Padang
Perumusan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Laut Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Bungus
Penyusunan Masterplan Angkutan Sungai dan Wilayah Pesisir
jumlah dokumen masterplan angkutan sungai dan wilayah pesisir (1 dok) Forum Lalulintas jumlah laporan rekomendasi yang dihasilkan forum (1 laporan/tahun) Identifikasi dan penanganan jumlah dokumen perlintasan sebidang KApenanganan perlintasan jalan sebidang KA-jalan (1 dok) Sistem Informasi Fasilitas Lalulintas
jumlah sofware sistem informasi fasilitas lalulintas
0
1 paket
100.000.000
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan (1 paket) tercantumnya materi keselamatan lalulintas dalam kurikulum sekolah (1 paket) jumlah laporan hasil evaluasi kurikulum keselamatan lalulintas (1 laporan)
0
1 paket
60.000.000
0
1 paket
25.000.000
Penyusunan kurikulum keselamatan lalu lintas
Evaluasi kurikulum keselamatan lalu lintas
0
1 laporan
1 paket
50.000.000
60.000.000
1 laporan
1 paket
50.000.000
60.000.000
1 laporan
1 paket
1 laporan
50.000.000
60.000.000
25.000.000
1 laporan
1 paket
50.000.000
60.000.000
6.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(5)
(6)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1 (2015) Target
(4)
1
07
05
Program Pengendalian dan Traffic light (45 unit) Pengamanan Lalu Lintas rambu (5014 bh), marka (3740 km) halte (774 bh) , operasi penertiban (14 kali) rekomendasi andalalin (10), penurunan angka kecelakaan (10% /tahun)
Rp. (9)
Tahun-2 (2016) Target (10)
Rp. (11)
Tahun-3 (2017) Target (12)
Rp. (13)
Tahun-4 (2018) Target (14)
Rp. (15)
Tahun-5 (2019) Target (16)
Rp. (17)
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD Target
(7)
(8)
Traffic light (35 unit) rambu (3920 bh), marka (1414 km) halte (132 bh) , operasi penertiban (8 kali) rekomendasi andalalin (2), angka kecelakaan (453 kasus)
12%
3.945.000.000
30%
5.855.000.000
53%
7.270.000.000
77%
7.650.000.000
100%
7.550.000.000
100%
(18)
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
Rp. (19)
32.270.000.000
(20)
(21)
Dishubkominfo
Padang
Keselamatan Transportasi Darat (DAK)
jumlah rambu (3000 buah, marka (600 km)
70%
17%
595.000.000
36%
695.000.000
58%
750.000.000
79%
750.000.000
100%
750.000.000
100%
3.540.000.000
Dishubkominfo
Padang
Peningkatan Pelayanan Keselamatan Lalin
Frekuensi kegiatan dalam rangka pelayanan keselamatan lalu lintas
6 kali
8 kali
75.000.000
10 kali
100.000.000
10 kali
100.000.000
10 kali
100.000.000
10 kali
100.000.000
48 kali
475.000.000
Dishubkominfo
Padang
8 kali
10 kali
100.000.000
14 kali
200.000.000
14 kali
200.000.000
14 kali
200.000.000
14 kali
200.000.000
65 kali
900.000.000
Dishubkominfo
Padang
Pengawasan dan Frekuensi pengawasan dan Pengendalian Lalin, pengendalian lalin, Keselamatan dan Angkutan keselamatan, angkutan
Pengadaan Fasilitas Jumlah rambu/marka/paku rambu (3920 bh), Lalulintas dan Perlengkapan jalan/cermin marka (1414 km) Jalan tikungan/pagar pengaman
11%
1.000.000.000
33%
2.000.000.000
56%
2.000.000.000
78%
2.000.000.000
100%
2.000.000.000
100%
9.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
Pembangunan Median Jalan Jumlah pengadaan median dan Road Barrier jalan (400 km)
10%
20%
200.000.000
40%
200.000.000
60%
200.000.000
80%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
1.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
0
1 paket
500.000.000
1 paket
500.000.000
2 paket
1.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
terpasangnya marka halte (130 unit) terbangunnya halte Trans Padang (30 unit)
10 lokasi
30 unit
150.000.000
50 unit
250.000.000
130 unit
650.000.000
Dishubkominfo
Padang
Pendukung Implementasi Area Traffic Control System (ATCS)
Jumlah persimpangan yang dipasang sistem ATCS
18 unit
1 unit
500.000.000
2 unit
Pengoperasian Area Traffic Controll System (ATCS)
Jumlah ATCS yang beroperasi (18 unit)
5 unit
6 unit
200.000.000
1 paket
1 paket
10 kali
12 kali
8 kali
Penyediaan Fasilitas Kawasan Tertib Lalulintas dan Angkutan Jalan Marka halte trans padang Pengadaan prasarana halte Trans Padang
Pengadaan VMS ( Voice Message Service) Pengawasan dan Pengendalian Parkir
jumlah fasilitas KTL terpasang (2 paket)
jumlah VMS terpasang (5 paket) Frekuensi pengawasan dan pengendalian parkir di Kota Padang (12 kali) Penertiban/Pengawasan Frekuensi Kapal Nelayan penertiban/pengawasan kapal nelayan (10 kali/tahun) Monitoring dan Evaluasi Frekuensi monitoring dan Keselamatan Pelayaran dan evaluasi keselamatan SAR pelayaran dan SAR (10 kali/tahun) Monitoring/Pengawasan Frekuensi monitoring DUKS /pengawasan DUKS (10 kali/tahun) Pengadaan tanda selar tersedianya tanda selar (1 paket)
50 unit
250.000.000
10 unit
500.000.000
10 unit
500.000.000
10 unit
500.000.000
30 unit
1.500.000.000
Dishubkominfo
Padang
1.000.000.000
5 unit
2.500.000.000
5 unit
2.500.000.000
5 unit
2.500.000.000
19 unit
9.000.000.000
Dishubkominfo
Padang
7 unit
230.000.000
9 unit
320.000.000
14 unit
450.000.000
18 unit
600.000.000
18 unit
1.800.000.000
Dishubkominfo
Padang
150.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
5 paket
750.000.000
Dishubkominfo
Padang
75.000.000
12 kali
75.000.000
12 kali
75.000.000
12 kali
75.000.000
12 kali
75.000.000
60 kali
375.000.000
Dishubkominfo
Padang
8 kali
30.000.000
10 kali
50.000.000
10 kali
50.000.000
10 kali
50.000.000
10 kali
50.000.000
48 kali
230.000.000
Dishubkominfo
Padang
8 kali
10 kali
70.000.000
12 kali
80.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
14 kali
100.000.000
64 kali
450.000.000
Dishubkominfo
Padang
8 kali
10 kali
50.000.000
12 kali
75.000.000
12 kali
75.000.000
12 kali
75.000.000
12 kali
75.000.000
58 kali
350.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 paket
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
5 paket
500.000.000
Dishubkominfo
Padang
15 unit
7.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1 (2015) Target
(4)
(5)
Pengadaan sarana dan prasarana SAR laut 1
1
1
07
25
25
06
20
21
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
(6)
tersedianya sarana dan prasarana SAR laut (5 paket) - Gedung pengujian baru (1 lokasi) , - Alat pengujian baru (7 unit), Kalibrasi/servis alat uji (8 unit)
(7)
(8)
1 paket
1 paket
- Gedung pengujian baru (0) , - Alat pengujian baru (2 unit), Kalibrasi/servis alat uji (2 unit)
7%
Rp. (9)
150.000.000
1.000.000.000
Tahun-2 (2016) Target (10)
1 paket
18%
Rp. (11)
150.000.000
1.400.000.000
Tahun-3 (2017) Target (12)
1 paket
55%
Rp. (13)
150.000.000
4.950.000.000
Tahun-4 (2018) Target (14)
1 paket
Rp. (15)
150.000.000
4 paket
8.700.000.000
Dishubkominfo
Padang
8 unit
1.300.000.000
Dishubkominfo
Padang
Dishubkominfo
Padang
9.109.000.000
Dishubkominfo
Padang
200.000.000
1 paket
500.000.000
1 paket
4.000.000.000
1 paket
4.000.000.000
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
jumlah alat uji yang dikalibrasi/diservis (4 unit)
2 unit
4 unit
100.000.000
4 unit
200.000.000
4 unit
200.000.000
8 unit
400.000.000
1 kali
1 kali
Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan LAN dan WAN Pemko Padang Pelatihan Peningkatan SDM Teknologi Informasi
Berfungsinya perangkat jaringan LAN dan WAN Pemko Padang (100%)
50%
60%
frekuensi bimtek TI bagi SDM Pemko (6 kali)
2 kali
Maintenace dan Operasional Media Center Pemko Padang Monitoring Infrastruktur Teknologi
tingkat kepuasaan pengguna layanan media center (85%) laporan perkembangan perangkat TI di Pemko Padang (1 laporan/tahun)
Pembangunan Video Confrence
150.000.000
Padang
Padang
1 paket
Frekuensi penyelenggaraan PIN (1 kali /tahun)
Dishubkominfo
Dishubkominfo
1 paket
Penyelenggaran Pekan Informasi Nasional (PIN)
(21)
Padang
4.750.000.000
1 paket
77%
1.999.000.000
8 unit
100%
400.000.000
2.113.500.000
13.450.000.000
(20)
Dishubkominfo
5 paket
950.000.000
1.757.000.000
750.000.000
1.100.000.000
1 paket
55%
(19)
1 paket
900.000.000
1.622.000.000
Rp.
(18)
5 paket
1.000.000.000
1 paket
36%
Target
100%
800.000.000
1.617.500.000
(17)
150.000.000
1.100.000.000
1 paket
18%
Rp.
Lokasi
100%
1 paket
Frekuensi bimtek SDM TI (2 kali), tingkat kepuasan pengguna media center (50%), frekuensi PIN (1 kali)
(16)
1 paket
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
5.000.000.000
Jumlah pengadaan stiker uji/buku uji/plat uji (5 paket) jumlah alat uji/gedung uji baru
Frekuensi bimtek SDM TI (6 kali), tingkat kepuasan pengguna media center (85%), frekuensi PIN (1 kali)
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD
92%
Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tahun-5 (2019)
1 kali
75.000.000
1 kali
90.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
110.000.000
5 kali
525.000.000
Dishubkominfo
Padang
150.000.000
70%
170.000.000
80%
190.000.000
90%
210.000.000
100%
245.000.000
100%
965.000.000
Dishubkominfo
Padang
5 kali
195.000.000
5 kali
220.000.000
5 kali
240.000.000
27 kali
260.000.000
6 kali
270.000.000
5 kali
1.185.000.000
Dishubkominfo
Padang
50%
70%
125.000.000
70%
140.000.000
80%
175.000.000
80%
190.000.000
85%
215.000.000
85%
845.000.000
Dishubkominfo
Padang
1 laporan
1 laporan
75.000.000
1 laporan
595.000.000
Dishubkominfo
Padang
Cakupan layanan video conference antar SKPD dan pimpinan (90%)
0%
70%
490.500.000
70%
495.000.000
Layanan Akses Internet Pemko Padang
cakupan layanan internet bagi pegawai dan pengguna lainnya (100%)
20%
75%
432.000.000
75%
432.000.000
Program Pengembangan Data Informasi
jumlah KIM (11 kelompok), tingkat kepuasan pengguna website Pemko(90%), jumlah database/aplikasi( 8)
jumlah KIM (11 kelompok), tingkat kepuasan pengguna website Pemko(50%), jumlah database/aplikasi(1)
17%
1.125.000.000
36%
90.000.000 1 laporan
1.210.000.000
120.000.000 1 laporan
142.500.000 1 laporan
167.500.000 5 laporan
85%
510.000.000
85%
520.500.000
90%
530.000.000
90%
2.546.000.000
Dishubkominfo
Padang
75%
432.000.000
90%
576.000.000
90%
576.000.000
90%
2.448.000.000
Dishubkominfo
Padang
6440000000
Dishubkominfo
Padang
56%
1.245.000.000
77%
1.365.000.000
100%
1.495.000.000
8.......................
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(5)
(6)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1 (2015) Target
(4)
Target
Rp.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
45%
165.000.000
60%
185.000.000
70%
215.000.000
75%
230.000.000
80%
925.000.000
Dishubkominfo
Padang
Pengembangan Content Portal Website Pemko Padang Operasional Pengelolaan Website Pemko Padang
50%
70%
95.000.000
75%
125.000.000
80%
140.000.000
80%
160.000.000
90%
180.000.000
95%
700.000.000
Dishubkominfo
Padang
0%
70%
85.000.000
75%
95.000.000
80%
110.000.000
85%
125.000.000
90%
135.000.000
90%
550.000.000
Dishubkominfo
Padang
10%
45%
230.000.000
60%
230.000.000
70%
270.000.000
75%
270.000.000
80%
295.000.000
90%
1.295.000.000
Dishubkominfo
Padang
Terlaksananya Updating Informasi Website dari SKPD (90%) Pembangunan Data Base Terhimpunya database Center SKPD Pemko Padang SKPD Pemko Padang (90%)
1
25
22
Rp.
Target
Rp.
Lokasi
130.000.000
(13)
Target
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
(8)
(12)
Rp.
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD
35%
(11)
Target
Tahun-5 (2019)
(7)
(10)
Rp.
Tahun-4 (2018)
5%
(9)
Target
Tahun-3 (2017)
Diseminasi Informasi dan Terbinanya Kelompok Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (11 Informasi Masyarakat (KIM) kelompok) perkembangan konten website Pemko (90%)
Rp.
Tahun-2 (2016)
Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi e_Office Pemko Padang
perkembangan Sistem Aplikasi e_Office (85%)
0%
60%
95.000.000
70%
95.000.000
80%
110.000.000
80%
110.000.000
85%
125.000.000
85%
535.000.000
Dishubkominfo
Padang
Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi e_Perhubungan
Adanya Sistem Aplikasi e_Perhubungan (95%)
0%
65%
270.000.000
80%
240.000.000
85%
150.000.000
90%
165.000.000
90%
170.000.000
95%
995.000.000
Dishubkominfo
Padang
15%
110.000.000
33%
Dishubkominfo
Padang
2 unit
20.000.000
10 kali
50.000.000
10 kali
1 laporan
40.000.000
1 laporan
Program Pembinaan dan Frekuensi pengawasan Frekuensi Pengembangan Bidang Pos media postel dan menara pengawasan media dan Telekomunikasi telekomunikasi (12 kali) postel dan menara telekomunikasi (10 kali) Pengadaan Alat Global jumlah GPS baru (2 unit) 1 unit Positioning System (GPS) Menara Telekomunikasi Penertiban Media Pos dan frekuensi penertiban media 10 kali Telekomunikasi pos dan telekomunikasi di Kota Padang (12 kali) Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Media Pos dan Telekomunikasi
jumlah laporan pendataan dan pengawasan terhadap media pos dan telekomunikasi
Pengadaan Alat Kamera Digital
jumlah kamera digital (1 unit)
1 laporan
0
1 unit
50.770.000.000
130.000.000
60.000.000
53%
12 kali
50.000.000 1 laporan
140.000.000
75.000.000
75%
12 kali
65.000.000 1 laporan
160.000.000
85.000.000
100%
12 kali
75.000.000 1 laporan
180.000.000
95.000.000
2 unit
20.000.000
Dishubkominfo
Padang
56 kali
365.000.000
Dishubkominfo
Padang
315.000.000
Dishubkominfo
Padang
20.000.000
Dishubkominfo
Padang
85.000.000 5 laporan
20.000.000
48.095.500.000
720.000.000
1 unit
68.575.500.000
68.127.500.000
64.382.000.000
299.950.500.000
Padang,
Agustus 2014
Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang
Ir. Rudy Rinaldy, MT NIP.19680624 199703 1 006
