1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negaranegara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.1Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban – kewajiban para subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional.2 Adapun subjek hukum internasional yaitu: Negara, Tahta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional atau International Committee of The Red Corporation(ICRC), Organisasi Internasional, Orang Perorangan (individu), Pemberontak dan Pihak dalam sengketa (belligerent).3 Tidaklah disangkal bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional.Peran hukum internasional sangat diperlukan dalam era globalisasi sekarang ini guna menjembatani setiap permasalahan yang ada Melalui hukum internasional negaranegara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan—ketentuan hukum
1
Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, h.1 2 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung,hal. 58 3 F. Sugeng Istanto, 1998, Studi Kasus Hukum Internasional, PT Tatannusa, Jakarta,hal 17
2
internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.4 Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia pada abad-abad sebelum Masehi telah mempergunakan dasar-dasar politik dan hukum internasional yang layak yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang, hubungan internasional tersebut dimaksudkan untuk: 1) Mempererat hubungan antara negara yang satu dengan lainnya, 2) Mengadakan kerja sama dalam rangka bantu membantu, 3) Menjelaskan dan mengakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah, 4) Mengadakan perdamaian, perundingan, pakta non agresi dan lain sebagainya 5) Hubungan dagang dan atau perekonomian sesuai dengan kepentingan masing-masing5 Tingginya angka kelahiran mengakibatkan jumlah kemiskinan kian meningkat, pengangguran yang menimbulkan minimnya peluang pekerjaan untuk membantu
kehidupan
ekonomi.
Maka
dari
itu
banyak
penduduk
Indonesiamemilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) dan bekerja di luar negeri.Setiap tahunnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin meningkat, dikarenakan keinginan mereka untuk menaikkan taraf kehidupan perekonomian. Begitupun dengan hasil dari pendapatan mereka yang bekerja di luar negeri juga jauh lebih besar dibandingkan mereka bekerja di dalam negeri. 4
Ibid, h. 716 G. Kartasapoetra R.G Kartasaputra, 1984, Indonesia dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari abad ke abad), Sumur Bandung, Bandung, h.1 5
3
Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Banyaknya tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah penggangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI keluar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi. Negara tempat TKI bekerja umumnya memerlukan persyaratan administratif dan prosedur lengkap yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah selama ini cenderung menyalahkan pihak TKI apabila terjadi permasalahan di tempat kerjanya karena tingkat intelektual TKI yang rendah. Maka dari itu sangat diperlukan juga peran dan fungsi hukum internasional sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan masalah TKI dan memberikan perlindungan hukum yang layak dan adil bagi mereka. Tetapi tidak luput juga bagi pemerintah Indonesia untuk tetap melindungi dan bertanggung jawabatas warga negaranya. Negara Malaysia dan Indonesia termasuk negara berkembang, dimana negara – negara berkembang hakekatnya mendukung hukum internasional, mengingat besarnya manfaat yang diperoleh melalui kerjasama internasional untuk mempercepat terlaksanya pembangunan nasional di berbagai bidang. Dukungan ini nampak nyata dari partisipasi aktif negara-negara tersebut dalam berbagai forum untuk merumuskan dasar-dasar kerjasama dalam bidang-bidang yang baru.6
6
Ibid, h.16
4
Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang sering juga disebut ―Negara Serumpun‖. Artian serumpun di sini adalah merupakan etnis yang sama dan bisa dikatakan sebagai saudara kandung baik bahasa maupun kesamaan ciriciri fisik.Hubungan antara Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut.7 Sebagai dua negara yang bertetangga, potensi kerja sama maupun potensi konflik antar dua negara ini amatlah besar. Di Malaysia banyak di tempatkannya TKI yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), petugas medis, pekerja bangunan serta tenaga profesional lainnya.Pasar TKI ilegal ini cukup besar dan pasti ada permintaan (dari majikan Malaysia) dan penawaran (penduduk Indonesia yang miskin dan yang putus asa mencari pekerjaan di dalam negeri) yang mendukungnya. Banyaknya TKI yang mencari penghidupan di luar negeri rupanya jugamenjadikan para TKI tersebut sering mengalami permasalahan hukum, mulai dari yangmelakukan pelanggaran hukum, tuduhan pelanggaran hukum, sampai kepada yang hak-hak hukumnya dilanggar oleh majikannya di luar negeri. Permasalahan hukum yangdihadapi TKI di luar negeri tersebut di latarbelakangi oleh beberapa faktor, secara umumoleh dua latar belakangnya .Pertama faktor permasalahan yangdibawa dari dalam negeri (Indonesia), dan kedua faktor yang muncul setelah bekerja di luar negeri. Faktor yang pertama berupa dokumen keimigrasian dansyarat-syarat menjadi TKI yang tidak dilengkapi sewaktu akan berangkat menjadi TKI dan faktor yang kedua TKI melakukan tindak pidana di negara tempat mereka bekerja seperti merampok dan narkotika. 7
Wikipedia, “Hubungan Indonesia dengan Malaysia”, URL http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Indonesia_dengan_Malaysia. Diakses tanggal 22 April 2014
5
Sekarang ini banyak ditemui pengiriman TKI dilakukan dengan paktik ilegal. Begitu pula tidak ada sanksi berat terhadap para agen penyalur TKI (makelar). Mereka mengirim TKI yang rendah Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga menjadi hambatan saat bekerja pada majikan di luar negeri yang berbeda budaya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi TKI legal antara lain, dikirim melalui agen resmi yang membantunya membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa, serta membayar asuransi dan kewajiban lainnya.Namun pihak Imigrasi Indonesia serta Kedutaan sering kali menyulitkan bahkan menyusahkan dalam pengurusan Paspor Kerja dan Visa. Karena itu banyak TKI memilih jalur illegal, karena harganya lebih murah dan mekanismenya mudah dibandingkan mereka mengikuti mekanisme legal yang harus membayar mahal diluar kepatutan disertai rangkaian birokrasi yang berbelit. Banyak TKI direkrut oleh makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka mudah ditipu. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri secara legal. Ketidaklengkapan proses keimigrasian bahkan pemalsuan identitas pun terjadi. Dari sini persoalan mulai muncul. Pemerintah Malaysia selama 2014 hingga April telah mengusir sebanyak 1.025 tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) di Sabah melalui Kabupaten
6
Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).8Mereka diusir dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen keimigrasian (Paspor)TKI yang dipulangkan melalui Kabupaten Nunukan tersebut seluruhnya semula bekerja di Negeri Sabah.Ini adalah yang pertama kalinya selama April 2014.Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para TKI menjalani kurungan selama berbulan-bulan sebagai konsekuensi bekerja di luar negeri tanpa melengkapi diri dengan dokumen keimigrasian. Mereka merupakan tangkapan kepolisian Negeri Sabah di wilayah Kota Kinabalu yang terdiri atas 62 laki-laki, 36 perempuan, 11 anak laki-laki dan 11 anak perempuan.Setiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka sekitar pukul 19.30 Wita menggunakan kapal laut KM Purnama Ekspress dari Tawau, Malaysia, langsung diarahkan ke terminal pelabuhan untuk didata oleh Satgas Penanggulangan WNI Bermasalah.Berdasarkan surat Konsulat RI Tawau nomor 184/Kons/III/2014
yang ditujukan kepada Satgas Penanggulangan WNI
Bermasalah Kabupaten Nunukan tertanggal 21 Maret 2014 sebagai tindaklanjut Surat Imigrasi Malaysia Tawau nomor IM.101/S-TWU/E/US/1130/1-6 (09) tertanggal 19 Maret 2014, jumlah TKI yang dideportasi kali ini sebanyak 100 orang yang terdiri atas 74 laki-laki dewasa, 16 perempuan dewasa, 8 anak lakilaki dan 2 anak perempuan.9Dalam surat ini disebutkan sebelum diusir para TKI telah dilakukan pengecekan dan wawancara status kewarganegaraannya dengan hasil seluruhnya WNI.
8
Berita Enam, URL: http://beritaenam.com/berita-2264-120-tki-ilegal-diusir-kerajaanmalaysia. Diakses tanggal 22 April 2014 9 Yahoo, URL: https://id.berita.yahoo.com/100-tki-diusir-pemerintah-malaysia-karena-takpunya-185252016.html. Diakses tanggal 22 April 2014
7
Sepanjang Januari-Maret 2014, TKI yang diusir itu terdiri 634 orang asal Sulawesi Selatan, 197 orang dari Nusa Tenggara Timur, 33 orang dari Pulau Jawa, dan 26 orang dari Sulawesi Tengah. Kemudian dari Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Utara masing-masing lima orang, 3 orang dari Kalimantan Barat, serta asal Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara masing-masing satu orang. Dari ribuan TKI yang diusir per 10 April 2014, sebagian besar masih memilih kembali bekerja di Negeri Sabah dengan alasan beragam dan hanya sebagian kecil saja yang melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. 10 Namun SatgasPenanggulangan TKI bermasalah minta kepada mereka yang diusir itu apabila masih berkeinginan kembali bekerja di Malaysia agar melengkapi diri terlebih dahulu dengan dokumen keimigrasian.11Salah satu TKI asal Ende, Nusa Tenggara Timur yang bekerja sebagai buruh bangunan mengaku selama 10 tahun bekerja di negara tetangga Malaysia tidak memiliki dokumen keimigrasian. Seorang TKI yang ditangkap mengatakan, ketiga anaknya bersama anak-anakTKI lainnya selama berada di tempat penampungan Mereka menjalani kurungannya tetap diberikan makanan yang cukup serta perlakuan yang sewajarnya dari petugas penjara Malaysia. Adapun salah seorang TKI yang bernama Katherina memilih kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja karena
10
Ibid Ruslan Burhani, 2014, ―Malaysia usir lagi 120 WNI via Nunukan‖, http://www.antaranews.com/berita/428777/malaysia-usir-lagi-120-wni-via-nunukan. Di akses tanggal 22 April 2014 11
URL:
8
suaminya yang juga bekerja sebagai buruh bangunan tidak turut tertangkap aparat kepolisian Malaysia sehingga tetap berada di negeri jiran itu.12 Setidaknya
penanganan
pemerintah
Indonesia
dalam
menyelesaikan
permasalahan TKI terdiri dari tiga tahap, yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan TKI. Diperlukan tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI karena pada setiap tahap memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan baru ketika TKI bekerja di luar negeri yang juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan. Tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 1 angka 4menyebutkan bahwa perlindungan TKI yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di Iuar negeri mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia yang berlandaskan hukum internasional dan undang-undang yang terkait. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan12
Zaenal Arifin, 2014, ―22 Anak –anak diusir oleh Kerajaan Malaysia”, URL : http://www.aktual.co/internasional/22420522-anak-anak-diusir-oleh-kerajaan-malaysia. Di akses tanggal 22 April 2014
9
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.13 Meskipun dalam kasus ini adalah sepenuhnya hak pemerintah Malaysia melakukan deportasi atau melakukan pengusiran, namun proses tersebut harus diiringi dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan berlandaskan hukum internasional. Pemerintah Malaysia juga harus melakukan operasi pada majikan-majikan yang mempekerjakan tenaga kerja tanpa izin bukan hanya TKI saja.Indonesia seharusnya berkoordinasi dengan Duta Besar Republik Indonesia yang bertugas mendata, mengayomi dan memantau keberadaaan TKI. Negara wajib memberi bantuan hukum jika ada TKI yang memiliki permasalahan hukum, kasus pelanggaran HAM atau kekerasan terhadap TKI di negara penempatan. Negara harus memiliki perlindungan hukum yang secara tegas dapat melindungi TKI dan dapat bertanggungjawab sepenuhnya kepada
TKI.
Dengan
demikian
penting
kiranya
dibahas
mengenai
pertanggungjawaban negara terhadap pengusiran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian ditinjau dari hukum internasional.
13
Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hal. 55
10
1.2 Rumusan Masalah Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Negara terhadap pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian ditinjau dari hukum Internasional? 2. Bagaimanakah upaya pemerintah Republik Indonesia mencegah TKI Ilegal? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Mengingat luasnya masalah yang terkait dengan pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia, maka merupakan hal yang tidak mungkin untuk membahas semuanya dalam satu tulisan terlebih dalam suatu bentuk penulisan skripsi. Sehingga dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya dibatasi mengenai pertanggungjawaban negara terhadap para TKI terkait keimigrasian, peran hukum internasional dalam menjembatani permasalahan ini serta upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah TKI Ilegal.Ruang lingkup permasalahan ini pun dibahas dengan memperhatikan sejumlah undang- undang dan konvensikonvensi yang terkait. 1.4 Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.4.1
Tujuan Umum 1. Untuk menegaskan pentingnya kelengkapan keimigrasian bagi para TKI. 2. Untuk mencegah bertambahnya TKI Ilegal.
11
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 4. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan Hukum. 5. Untuk menambah perkembangan kepribadian diri mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat. 6. Pembulatan studi mahasiswa untuk memenuhi persyaratan SKS dari jumlah beban studi untuk memperoleh gelar sarjana hukum. 1.4.2
Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahuisejauh mana pertanggungjawaban negara dan peran hukum TKIoleh
internasionaldalam pemerintah
menyelesaikan
Malaysia
terkait
masalah dengan
pengusiran kelengkapan
keimigrasian. 2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah TKI Ilegal. 1.5 Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.5.1
Manfaat Teoritis 1. Untuk memberikan gambaran dasar mengenai tanggung jawab negara serta peran hukum internasional dalam menangani kasus pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian.
12
2. Untuk menambah literatur bagi mahasiswa pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam hal pengetahuan hukum yang terkait dengan pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia. 1.5.2
Manfaat Praktis 1. Menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip tentang tanggung jawab negara yang didapatkan di perkuliahan terhadap kasus pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia. 2. Penulisan ilmiah berupa skripsi ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi para peneliti yang peduli terhadap kasus-kasus TKI baik secara nasional maupun internasional.
1.6 Landasan Teoritis Dalam skripsi ini penulis menggunakan landasan teori sebagai dasar untuk mengembangkan informasi. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
13
bangsa-bangsa atau negara.14 Di dalam hukum internasional, negara bukan saja merupakan subjek utama tetapi juga aktor hukum Internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai hubungan atau interaksi Internasional, maupun melalui perjanjianperjanjian Internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor-aktor lainnya ataupun melalui kerikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasiorganisasi Internasional.15 Perkembangan pesat dan teratur perdagangan internasional, meningkatnya ketergantungan perekonomian nasional terhadap pertukaran internasional di samping peningkatan yang tinggi investasi swasta internasional, telah memperkuat integrasi ekonomi dan menyebabkan saling ketergantungan antar negara menjadi lebih nyata.16 Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.17 Seperti halnya Malaysia dan Indonesia. Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja baik untuk rumah tangga, buruh bangunan ataupun pekerjaan lainnya
14
Wikipedia, “Hukum Internasional”, URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional. Di akses tanggal 2 Agustus 2015. 15 Boer Mauna,op.cit, h.3 16 Boer Mauna, op.cit, h.50 17 Wikipedia, ―Kedaulatan”, URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan. Di akses tanggal 2 Agustus 2015
14
yang berasal dari Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, TKI tersebut dapat mendatangkan devisi Negara. Jadi, baik Malaysia dan Indonesia sama-sama saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lainnya. Tapi di sisi lain dengan adanya kasus TKI yang diusir karena ketidaklengkapan keimigrasian di Malaysia, merupakan hal yang kiranya perlu segera ditangani oleh pihak Indonesia dan Malaysia serta fungsihukum internasional dalam menjembatani masalah ini. Perlunya pertanggungjawaban negara Indonesia dalam menuntaskan permasalahan TKI terkait ketidaklengkapan keimigrasian,dikarenakan mereka memilih jalur illegal. Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Sederhananya, apabila suatu negara tidak memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional maka negara tersebut dapat dimintakan tanggung jawab. Akan tetapi faktanya tidak semudah itu sebab sulit untuk menilai apakah negara telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibanya.18 Diperlukan juga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) agar para TKI tidak dirampas hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi. Hak-hak asasi internasional mengartikan bahwa upaya melindungi hak-hak asasi manusia hendaknya janganlah menyerang kecuali dalam keadaan sangat memaksa dan luar biasa.19Hak-hak seperti itu merupakan suatu alat bagi tujuan martabat amnesia.
18
Negara Hukum, ―Tanggung Jawab Negara”, URL: http://www.negarahukum.com/hukum/tanggung-jawab-negara-terhadap-tindak-pidanainternasional.html. Di akses tanggal 2 agustus 2015 19 David P.Forsythe, 1993, Hak-hak Asasi Manusia & Politik Dunia, Angkasa, Bandung, h.6
15
Untuk menjamin, atau sekurang-kurangnya memperbesar kemungkinan untuk hidup sesuai dengan martabat, orang mengatakan bahwa hak-hak harus diakui dan dihormati. Hak-hak asasi manusia dalam arti positif atau empiris merupakan subjek yang batasan nya ditentukan oleh hukum Internasional.20 1.7 Metode Penulisan Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.21 Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan-permasalahan
yang
timbul
di
dalam
gejala
yang
bersangkutan.22 Dalam penulisan skripsi ini metode penulisan yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut : a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakanbahwa penelitian hukum Normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap
20
Ibid, h.7 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo, Jakarta, h.44 22 Ibid, h.38 21
16
sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.23 Pendekatan Normatif ini digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia. b. Jenis Pendekatan Menurut penjelasan dalam buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penelitian Hukum Normatif umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan yakni : (1) Pendekatan Kasus (The Cases Approach) (2) Pendekatan Perundang-undangan (The Statute nApproach) (3) Pendekatan Fakta ( The Fact Approach) (4) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach) (5) Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach) (6) Pendekatan Sejarah (Historical Approach) (7) Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach) Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan Pendekatansejarah (historical approach) dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti.24 Pendekatan analisis konsep hukum (analytical & conseptualical approach) dengan cara studi dokumen dan kasus serta beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan Pendekatan Fakta (the Fact Approach), pendekatan fakta dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masalah. 23
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.153 24 Ibid, h.189
17
Pendekatan sejarah ini digunakan untuk meneliti latar belakang serta perkembangan pengusiran TKI yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang terkait dengan ketidakkelengkapan imigrasi. Pendekatan analisis konsep hukum digunakan untukmempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-asas hukum yang relevan dengan peran hukum Internasional dalam menangani kasus TKI yang diusir oleh pemerintah Malaysia. Pendekatan fakta digunakan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dalam pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia. c. Bahan Hukum Suatu penelitian Normatif itu sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian keputustakaan dan hukuman, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.25 Data sekunder itu sendiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.26 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam tulisan ini yang menjadi bahan hukum primer adalah hukum Internasional.
25
Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. H.65 26 Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118
18
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat para sarjana hukum. 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dimana studi kepustakaan ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun
sekarang banyak dilakukan
penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.27 e. Teknik Analisis Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.28 Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya.29 Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian (evaluasi), kemudian dilakukan intepretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun apa yang 27
Mukti Fajar, op.cit, h.160 Mukti Fajar, op.cit, h.183 29 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet.II, Ghalia Indo, Jakarta, h.93 28
19
seharusnya menurutnya hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasilm penelitian. Dari hal tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Teknik lainnya yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari penjelasan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.30
30
Ibid.
