BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian
Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kegiatan pembangunan telah diupayakan agar sumber dananya diperoleh sebagian dari dalam negeri yaitu antara lain melalui sektor perpajakan, maka berbagai peraturan dan ketetapan, baik itu perubahan dari peraturan yang lama maupun munculnya peraturan baru telah dikeluarkan untuk memacu pendapatan dari sektor pajak bagi pemerintah (Sophar Lumbantoruan, 2006). Salah satu yang menjadi jenis perpajakan adalah pajak penghasilan yang Orang Pribadi dan Badan menjadi salah satu subyek pajak. Dalam Perpajakan khususnya pajak penghasilan, laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang akan dikenakan pajak untuk disetor kepada pemerintah sebagai pemasukan negara. Pengaruh kebijakan perpajakan tersebut bagi dunia usaha adalah bahwa selama ini perusahaan menganggap pengenaan pajak khsusnya pajak penghasilan merupakan beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk mengefisienkan beban perusahaan dengan berbagai cara perencanaan pajak (tax planning). Karena tujuan perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal, yang dicapai melalui peningkatan penjualan disertai dengan efisiensi biaya. Perusahaan berupaya mencari peluang untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggungnya dengan cara legal, yaitu masih dalam bingkai
1
undang-undang perpajakan yang didukung oleh Direktorat Jendral Pajak secara tepat dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Sementara di lain pihak, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Pemerintah
memberi
kepercayaan
kepada
perusahaan
untuk
menghitung dan membayar sendiri pajak penghasilan terutang (self assestment). Kesalahan dalam menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah merupakan kerugian bagi perusahaan, yakni dengan adanya denda dan timbulnya bunga atas kekurangan bayar dan harus ditempuhnya prosedur restitusi atas kelebihan bayar (Sophar Lumbantoruan, 2006). Dengan demikian, perusahaan harus mengerti, memahami dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dampak atas kebijakan dan perundangundangan pajak penghasilan badan tesebut sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Istech Resources Asia yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini bergerak dibidang Jasa Manajemen untuk perusahaan minyak dan gas yang mempunyai BUT di Indonesia, oleh karena itu perusahaan berupaya untuk meminimalisasi beban pajak tersebut. PT. Istech Resources Asia diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas suatu transaksi tertentu (witholding tax). Dalam hal ini PT. Istech Resources Asia
2
sebagai pihak ketiga yang membayarkan penghasilan kepada karyawan dan subkontraktor yang memiliki kontrak kerja dengan PT. Istech Resources Asia. Pajak penghasilan yang yang dipotong dari penghasilan karyawan baik tetap maupun tidak tetap adalah PPh pasal 21 dan pajak penghasilan yang dipotong atas jasa dari pihak subkontraktor adalah PPh pasal 23.
Ada sejumlah
karyawan tetap yang digaji gross dengan dipotong pajak penghasilan setiap bulan dan ada juga sejumlah karyawan digaji net setiap bulan tanpa dipotong pajak penghasilan dengan menerapkan dua metode yaitu Metode Gross Up atau Metode Net Basis dalam perhitungan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan. Dalam menerapkan metode net basis, perusahaan melakukan metode pemotongan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya atau disebut PPh pasal 21 ditanggung perusahaan (Gustianda Djuanda, Irwansyah Lubis, 2001). Untuk perhitungan laba atau rugi untuk pihak pajak, pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur yang mengurangi laba atau non deductable expense, maka akan menyebabkan laba perusahaan menjadi besar, sehingga pajak badan yang dibayar perusahaan menjadi besar. PT. Istech Resources Asia tidak hanya menerapkan Metode Net Basis tetapi juga Metode Gross Up. Perusahaan melakukan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Tunjangan pajak tersebut dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, yang mana biaya yang
3
ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan dan secara otomatis pajak badan yang ditanggung perusahaan berkurang. Perhitungan kedua metode tersebut menghasilkan perbedaan besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas ”Analisa Penerapan Metode Gross Up dan Metode Net Basis atas PPh Potong – Pungut terhadap efisiensi PPh badan pada PT. Istech Resources Asia”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan metode gross up dan metode net basis dapat mengefisiensikan PPh badan pada PT. Istech Resources Asia ? C. Pembatasan Masalah Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti terbatas pada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 subkontraktor PT. Istech Resources Asia untuk proyek Santos (Sampang) Pty, Ltd. Ada sejumlah karyawan yang digaji gross dengan dipotong pajak penghasilan setiap bulan, dan ada juga sejumlah karyawan digaji net setiap bulan tanpa dipotong pajak penghasilan, sehingga perusahaan mempunyai dua pilihan metode dalam menentukan pajak penghasilan terutang karyawan yang di tanggung yaitu dengan metode gross up atau net basis yang disesuaikan proyek kerjasama yang dilakukan perusahaan dengan klien. Dan
4
koreksi fiskal terhadap PPh badan dari pemilihan kedua metode untuk perhitungan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 tersebut. D. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian a. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode gross up pada perhitungan potong – pungut pajak penghasilan 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode net basis pada perhitungan potong – pungut pajak penghasilan 3. Untuk mengetahui dampak penerapan metode gross up dan metode net basis terhadap efisiensi PPh Badan. b. Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini kegunaan yang ingin dicapai penulis : a. Bagi Perusahaan Memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perhitungan metode gross up dan net basis yang dapat berpengaruh terhadap PPh badan. b. Bagi Pengetahuan Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan dengan metode gross up dan net basis.
5
c. Bagi peneliti Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah yang menjadi pembahasan penelitian.
6
