BAB I PENDAHULUAN. selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun merusak perdaban manusia itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perubahanperubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak pada masyarakat itu sendiri dan faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut. 1 Adapun faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah : 2 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk yang sangat cepat di pulau Jawa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan karena berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain. Perpindahan penduduk tersebut mungkin mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam pembagian kerja, stratifikasi sosial dan selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. 2. Penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian dari masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, 1 2

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, h.323. Ibid.

Universitas Sumatera Utara

dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuanpenemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian-pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik yang berupa suatu alat baru, ataupun yang berupa suatu ide yang baru, yang diciptakan oleh seorang individu atau suatu rangkaian ciptaan-ciptaan dari individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Adapun discovery tadi baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan penemuan baru itu. 3. Pertentangan (conflict) Pertentangan atau konflik dalam masyarakat mungkin pula menjadi sebab dari terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentanganpertentangan

tersebut

mungkin

terjadi

antara

orang-perorangan

dengan

kelompoknya atau pertentangan antar kelompok. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebabsebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Sebab-sebab dari luar masyarakat tersebut antara lain adalah : 3 1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Terjadinya

bencana

alam

menyebabkan

suatu

masyarakat

harus

meninggalkan daerah tempat tinggalnya dan mendiami tempat tinggal yang baru.

3

Ibid. h.331.


Hal ini membuat masyarrakat harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. 2. Peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, biasanya negara yang menang akan memaksa negara yang takluk atau kalah untuk menerima kebudayaan dari negara yang menang dalam perang. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Apabila sebab-sebab perubahan tersebut bersumber pada masyarakat lain, maka perubahan tersebut mungkin terjadi karena kebudayaan dari masyarakat yang lain melancarkan pengaruhnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain itu. Dari penjelasan Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor penyebab perubahan-perubahan masyarakat, dapat dilihat bahwa masyarakat itu akan selalu berkembang. Dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat, hal ini memungkinkan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat tersebut. Permasalahanpermasalahan baru itu akan terdapat dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan. Bila ditelaah lebih dalam lagi terhadap pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa perubahan masyarakat juga dapat disebabkan oleh adanya


penemuan-penemuan baru yang diakui dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka dapat dikaitkan hal ini terhadap penemuan komputer dan sistem internet. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, 4 sedangkan Internet adalah kependekan dari Internatinal Networking, yang artinya jaringan komputer berskala internasional atau global yang dapat membuat masingmasing komputer saling berkomunikasi. 5 Gabungan antara komputer dengan sistem internet akan menghasilkan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 6 Sistem elektronik memberikan dampak perubahan yang begitu besar dalam masyarakat. Dampak-dampak yang merubah masyarakat itu pada umumnya bersifat positif dan memajukan peradaban manusia seperti semakin mudahnya komunikasi antar individu saat ini, mempermudah transaksi perekonomian dan masih banyak lagi. Namun pada setiap hal yang baru, pasti ada dampak negatif juga yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dampak negatif dari ditemukannya komputer dan sistem internet sangat banyak, namun dalam penulisan skripsi ini, dampak negatif dari sistem elektronik yang akan dibahas adalah suatu kejahatan

4

Bab I Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5 Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, Pemrograman HTML, CV. Andi Offset, Madiun, 2008, h.19. 6 Bab I Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


jenis baru yaitu kejahatan dunia maya atau yang sering disebut dalam istilah asing dengan nama cybercrime. Secara singkat kejahatan dunia maya (cybercrime) dapat diartikan dengan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. 7 Namun ada juga yang berpendapat bahwa kejahatan dunia maya (cybercrime) itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai

alat

memanfaatkan Cybercrime memanfaatkan

kejahatan

utama.

perkembangan didefinisikan teknologi

Cybercrime teknologi

sebagai komputer

merupakan

komputer

perbuatan yang

kejahatan

khususnya

melanggar

berbasis

pada

yang

internet.

hukum

yang

kecanggihan

perkembangan teknologi internet. 8 Dalam penulisan skripsi ini jenis kejahatan dunia maya (cybercrime) yang akan dibahas secara terperinci adalah pembobolan website. Pembobolan website ialah suatu kejahatan jenis baru dalam ruang lingkup Hukum Pidana dan masih termasuk dalam jenis kejahatan dunia maya (cybercrime). Adapun jenis kejahatan pembobolan website yang sering kita lihat fenomenanya akhir-akhir ini adalah hacking dan cracking. Kejahatan pembobolan website sebenarnya bukanlah suatu permasalahan yang baru. Permasalahan pembobolan website pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1983 terjadi pembobolan terhadap komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kattering dan Komputer Laboratorium Nasional Los 7

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses tanggal 25 maret 2010. Aditya, Cybercrime, http://www.duniamaya.org/index.php/security/kejahatan-duniamaya-cybercrime/, diakses tanggal 25 Maret 2010. 8


Alamos yaitu tempat percobaan nuklis Amerika Serikat. Peristiwa ini mengakibatkan enam puluh komputer milik Kanker Memorial Sloan Kattering dan Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 9 Kejahatan pembobolan website berkembang di Indonesia sekitar tahun 1990an. Terjadinya pembobolan website di Indonesia pada masa itu lebih didasarkan atas protes terhadap pemerintahan yang otoriter. Walaupun perkembangan pembobolan website ini terjadi pada tahun 1990an, namun Indonesia baru membuat hukum yang khusus mengatur tentang permasalahan ini pada tahun 2008. Undang-undang yang mengatur permasalahan kejahatan pembobolan website ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya dahulu pada tahun 1999, Indonesia ada membuat Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun undang-undang ini dianggap kurang mampu untuk menjerat pelaku pembobolan website. Hal ini disebabkan oleh substansi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tidak ada memuat aturan yang secara jelas dan nyata tentang larangan melakukan perbuatan pembobolan website di Indonesia. Pembobolan website dikategorikan sebagai kejahatan karena dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban dalam masyarakat karena kejahatan ini bisa menimbulkan kerugian berupa materil maupun moril. Kerugian materil bisa saja berupa hilangnya uang yang berada 9

Informasi Dunia Internet Indonesia, Sejarah Hacking-The 141s Milwaukee, http://informasinetonline.blogspot.com/2009/02/sejarah-hacking-141s.html, diakses tanggal 25 Maret 2010.


dalam suatu rekening bank, rusaknya website seseorang yang mengakibatkan orang tersebut harus membiayai perbaikan website tersebut dan sebagainya. Sedangkan kerugian berupa moril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang atau institusi tertentu akibat dari diubahnya informasi dalam website seseorang tanpa ijin dari pemiliknya. Berdasarkan deskripsi di atas, maka akan sangat menarik untuk mengkaji topik mengenai Kejahatan Pembobolan Website (Cracking) ini dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul Kejahatan Pembobolan Website (Cracking) dari Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Permasalahan Adapun permasalahan tentang Pembobolan Website (Cracking) yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan pembobolan website (cracking) menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Apakah yang menjadi faktor penyebab dan modus kejahatan pembobolan website?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan


Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah : a. Untuk mengetahui pengaturan kejahatan pembobolan website (cracking) menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Untuk mengetahui faktor penyebab dan modus kejahatan pembobolan website. 2. Manfaat Penulisan Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penulisan skripsi ini yang berhubungan dengan kejahatan pembobolan website (cracking) menurut perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah : a. Secara Teoritis 1) Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu hukum mengenai jenis kejahatan pembobolan website (cracking). 2) Penulisan skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan. b. Secara Praktis Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penaggulangan kejahatan pembobolan website (cracking) yang merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya (cybercrime).


D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul “Kejahatan Pembobolan Website (Cracking) dari Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang diangkat sebagai judul skripsi ini telah diperiksa melalui penelusuran kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan tidak ditemukan judul yang sama. Tema diatas adalah hasil pemikiran sendiri yang dibantu dengan referensi, buku–buku, dan bahan-bahan lainnya. Judul tersebut sebelumnya belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan skripsi yang sama maka Penulis akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Kejahatan Menurut Kamus Hukum, kejahatan (crime dalam istilah bahasa Inggris dan misdriff dalam istilah bahasa Belanda) adalah tindak pidana yang tergolong berat atau tindak pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. 10 R. Soesilo yang merupakan pakar Kriminologi juga memberikan pendapat tentang defenisi kejahatan. Beliau menyebutkan pengertian kejahatan ialah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu

10

Soebekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. h. 65.


jahat, misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. 11 Di dalam undang-undang Hukum Pidana, istilah kejahatan jarang dipakai. Penggunaan istilah kejahatan yang paling populer hanya ada pada buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penggunaan istilah kejahatan juga sering disamakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, dan perbuatan pidana. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan pidana. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. 12 Namun penggunaan istilah tindak pidana masih sering diperdebatkan, hal ini dikarenakan istilah tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (nalaten). 13 Penggunaan istilah peristiwa pidana juga sering digunakan dalam menggambarkan kejahatan. Namun, istilah peristiwa menggambarkan pengertian lebih luas dari kata perbuatan. Hal ini dikarenakan istilah peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor. 14

11

R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia, Bogor, 1985. h.11. 12 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.67. 13 Ibid. h. 70. 14 Ibid. h. 69.


Penggunaan kata delik juga dianggap tidak memiliki perbedaan dengan istilah strafbaar feit. Hal ini dikarenakan delik berasal dari bahasa Latin yaitu kata delictum, yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda yaitu delict. Menurut Simons, delik atau juga sering disebut dengan istilah Strafbaar Feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 15 Delik juga dapat dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu : 16 a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (misdrijven en overtredingen). Delik kejahatan ialah bahwa kejahatan itu ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkrit hal ini, sedangkan pelanggaran itu membahayakan in abstracto saja. b. Delik materil dan delik formil (materiele en formeleselicten). Pada delik materil, disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana. c. Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten en omissiedelicten). Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materil maupun formil. Dalam hal ini orang melakukan perbuatan secara aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan.

15 16

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.88. Ibid. h.96.


d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (zelftandige en voorgezette delicten). Delik yang berdiri sendiri juga dapat disebut dengan delik tunggal sedangkan delik yang diteruskan dapat juga disebut dengan gabungan delik (samenloop). e. Delik selesai dan delik berlanjut (aflopende en voortdurende delicten). Delik yang selesai ialah delik terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang, misalnya Pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisi baik delik selesai (merampas kemerdekaan) dan delik yang berlangsung terus (karena tetap merampas kemerdekaan). f. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten). Delik tunggal dapat juga diartikan delik atau satu perbuatan yang dilakukan sekali saja, sedangkan delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten). Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi dapat dibedakan dalam pemahaman teori percobaan obyektif dan penyertaan.


h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (doleuse en culpose delicten). Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian (culpa) penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan dan pidana perampasan. i. Delik politik dan delik komun atau umum (politieke en commune delicten). Delik politik ialah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. j.

Delik propria dan delik komun atau umum (delicta propria en commune delicten). Delik propria dapat diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.

k. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain. l. Di Indonesia, menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi dan lain-lain. Moelijatno mengatakan bahwa istilah perbuatan pidana adalah istilah yang paling cocok untuk menggambarkan adanya suatu kejahatan. Moelijatno bahkan mendefenisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu


aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 17 Adapun alasan penggunaan istilah perbuatan pidana lebih tepat adalah : 18 a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 2. Pengertian Pembobolan Website 17

18

Moelijatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.54. Adami Chazawi, Op.cit, h. 71.


Pembobolan merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar bobol. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bobol memiliki arti jeblok, rusak, terpecah, tembus atau berlubang. 19 Sehingga menurut pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa arti kata dari pembobolan ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memasuki, merusak, atau menembus suatu objek tertentu dengan sengaja dan tanpa seijin pemilik objek yang dibobol tersebut. Sedangkan dalam kegiatan pembobolan, pelaku pembobolan sering disebut dengan sebutan pembobol. Sebelum dijelaskan pengertian website ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan arti dari world wide web (www), hal ini dikarenakan website merupakan bagian dari world wide web. World wide web (www) atau sering juga disebut dengan istilah web saja adalah sebuah layanan yang didapatkan oleh pemakai komputer apabila komputernya tersambung dengan internet. Dengan website, pengguna komputer di seluruh dunia dapat saling berinteraksi dengan pengguna internet lainnya tanpa harus beranjak dari tempat di mana internet tersebut dapat diakses. Dengan mengakses internet, para pengguna jasa layanan internet dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkan, bahkan dapat menyimpan program, atau gambar yang ditampilkan dari media internet. 20 Pada awal pengembangannya, web merupakan suatu ruangan yang dapat menampung informasi dalam jaringan internet pada sebuah browser, dengan menambahkan kemampuan untuk mengolah kode-kode tertentu yang secara umum dinamakan tag-tag (delimiter) dan kemampuan untuk dapat meloncat (link) 19

E. M. Zul Fajri dan Ratu A. Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher.

20

Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, Op.cit., h.15.

h. 174


dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Kemudian kemampuan dari browser tersebut ditingkatkan sampai dengan pengelolaan sebuah gambar, suara, animasi, bahkan kemampuan dalam pengelolaan sebuah database dari sebuah aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman atau script yang dapat dijalankan oleh internet. 21 Sedangkan website atau yang dikenal dengan sebutan situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, Facebook dan lain-lain. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. 22 Agar tidak terjadi kesalahan dalam mencari informasi dari internet, pengguna internet biasanya akan menuju ke sebuah alamat unik internet

21

Ibid. Dian Purwanti, http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-website.html, diakses tanggal 1 April 2010. 22


(www.namawebsite.com) itu yang disebut nama domain (Domain Name/URLUniform Resource Locator). 23 Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contoh : http://www.nama situs .com. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Setelah nama domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendaftaran, maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jika pengguna lupa atau tidak memperpanjang masa sewanya, maka nama domain itu akan di lepas lagi ketersediaannya untuk umum. Nama domain ini tentunya dapat mempermudah pengguna jasa internet dalam mencari suatu situs tertentu yang hendak diakses. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi atau akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Adapun contoh nama domain berekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Sedangkan di Indonesia, adapun contoh nama domain berekstensi lokasi negara Indonesia adalah : a. .co.id (baca dot ko dot aidi) digunakan oleh badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. b. .ac.id (baca dot eisi dot aidi) digunakan oleh lembaga pendidikan.

23

Rahma, http://rahmada.comli.com/pengertian_website.html, diakses tanggal 1 April

2010.


c. .go.id (baca dot go dot aidi) digunakan khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. d. .mil.id (baca dot mil dot aidi) digunakan khusus untuk lembaga militer Republik Indonesia. e. .or.id (baca dot or dot aidi) digunakan oleh segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori “ac.id”,”co.id”,”go.id”,”mil.id” dan lain lain. f. .war.net.id (baca dot war dot net dot aidi) digunakan oleh industri warung internet di Indonesia. g. .sch.id (baca dot sch dot aidi) digunakan khusus untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Menengah Atas (SMA). h. .web.id (baca dot web dot aidi) yang ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di world wide web. 24 Website hanya bisa dibuka atau diakses melalui sebuah program penjelajah atau sering disebut dengan nama browser web yang berada di suatu komputer. Browser web adalah program yang digunakan untuk menampilkan informasi dari suatu halaman web yang tersimpan dalam komputer. Dengan menerapkan Grafik User Interface (GUI), maka para pengguna internet dengan mudah mengakses informasi-informasi yang terdapat di dalam internet. Jadi hanya 24

Dian Purwanti, http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-website.html, diakses tanggal 1 April 2010.


dengan menggunakan tombol mouse, maka para pengguna internet dengan mudah mencari informasi dan dapat berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang lainnya (link). Adapun contoh program yang berfungsi sebagai browser web adalah Modzilla Firefox dan Internet Explorer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 25 Berdasarkan

deskripsi

yang

telah

disebutkan

sebelumnya,

maka

pembobolan website dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan pengaksesan terhadap suatu website atau situs milik seseorang atau institusi tertentu, yang mana kegiatan tersebut dapat merugikan pemilik website tersebut baik secara moril maupun materil.

F. Metode Penelitian Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan, prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa. 26 Lebih lanjut diartikan lagi dalam kamus ini metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : 1. Jenis Penelitian

25 26

Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, Op.cit., h.18. Em Zul Fajri dan Ratu A. Senja, Op.cit, h. 565.


Pilihan jenis suatu penelitian hukum tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum,

penelitian

terhadap

taraf

sinkronisasi

vertikal

dan

horisontal,

perbandingan hukum dan sejarah hukum. 27 Di samping itu, dimanfaatkan juga artikel, koran dan majalah serta media elektronik untuk mendukung keakuratan tulisan yang disampaikan. Metode penelitian hukum normatif ini dipilih untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan pembobolan website (cracking). 2. Data dan Sumber Data Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari : a. Bahan hukum primer, meliputi perundang–undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan–bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi buku–buku, makalah-makalah, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan diatas. c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep–konsep dan keterangan–keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan

27

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.


bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan lain–lain. 3. Metode Pengumpulan data Metode Pengumpulan Data dalam penelitian skripsi ini yakni dengan studi kepustakaan

(library

research).

Studi

Kepustakaan

dilakukan

untuk

mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan membaca majalah-majalah hukum, jurnaljurnal hukum, surat kabar serta membaca berkas-berkas lainnya yang dianggap relevan dengan skripsi ini, yang kemudian melakukan inventarisasi dan sistematisasi

kejahatan

pembobolan

website

(cracking)

sesuai

dengan

permasalahan yang dikemukakan. 4. Analisis Data Data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah analisa dengan cara kualitatif yaitu menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. 28

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai dalam melakukan penulisan skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari 28

Ronny Hanitijio Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

h.93.


skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 4 (empat) bab yang secara garis besar isi dari bab perbab diuraikan sebagai berikut : Adapun penjelasan yang akan diuraikan dalam Bab I yang berjudul “Pendahuluan” ialah latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun penjelasan yang akan diuraikan dalam Bab II yang berjudul “Kejahatan Pembobolan Website sebagai Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik” ialah tentang perbuatan-perbuatan pidana menurut Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan pembobolan website sebagai bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik,

dan pengaturan ketentuan pidana terhadap kejahatan

pembobolan website menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adapun penjelasan yang akan diuraikan dalam Bab III yang berjudul “Faktor Penyebab dan Modus Kejahatan Pembobolan Website” ialah tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pembobolan website, modus kejahatan pembobolan website, dan contoh kasus pembobolan website Adapun penjelasan yang akan diuraikan dalam bagian terakhir yaitu Bab IV yang berjudul “Kesimpulan dan Saran” memuat kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang dikemukakan.


BAB I PENDAHULUAN. selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun

Recommend Documents