BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berbagai peraturan yang ada diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, serta Permendagri Nomor 21 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya
perubahan
yang
mendasar
pada
pengelolaan
keuangan
negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management). Proses pengelolaan keuangan (financial management) tersebut, mencakup aktivitas yang berkaitan dengan planning, budget setting, activity of budget implementation, budget monitoring and control, and review (Rose dalam Rohman, 2007). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
1
penatausahaan,
pelaporan,
2
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU no.33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Baridwan (dalam Tuasikal, 2007) menegaskan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip–prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah. Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran (Hansen dan Mowen, 2004). Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia (Siegel, 1989), terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002:61). Penyusunan anggaran secara partisipasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi
3
disetujui, maka karyawan/bawahan manajer akan mengimplementasikan tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Milani,1975). Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran (Brownel dan McInnes, 1986). Di dalam organisasi pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki peranan penting sebagai pengggerak demi lancarnya kegiatan usaha. Sukses tidaknya seorang karyawan dalam bekerja akan dapat diketahui apabila perusahaan atau organisasi yang bersangkutan menerapkan sistem penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Rachmawati, 2009). Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Komitmen dari karyawan merupakan sesuatu yang penting. Karena dampaknya antara lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk pindah kerja, dan perputaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang
4
mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar ( Rachmawati 2009). Anthony & Govindarajan (2005) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi diperlukan manajer yang cakap dan terampil serta bijak dalam mengelola keuangan daerah demi tercapainya akuntabilitas publik. untuk menunjang hal tersebut diperlukan komitmen dalam organisasi yang mana untuk meningkatkan komitmen tersebut juga memerlukan
peran seorang
manajer. Memperhatikan betapa pentingnya partisipasi dalam penganggaran, komitmen organisasi, serta peran manajer dalam mengelola keuangan daerah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja manajerial penulis mengambil judul
“PENGARUH
PARTISIPASI
ANGGARAN,
KOMITMEN
ORGANISASI, DAN PERAN MANAJER PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jepara). Dalam penelitian ini Kabupaten Jepara dipilih menjadi obyek karena dengan pertimbangan capaian kinerja instansi pada tahun anggaran 2011 dilaporkan sebesar 98,34 %. Dari sisi pendapatan, pendapatan asli daerah dapat direalisasikan sebesar 105,71 %. Dana Perimbangan tingkat
5
realisasinya sebesar 101,10 %; lain- lain pendapatan yang sah realisasinya sebesar 104,81 %. Sedangkan dari sisi belanja terealisasi sebesar 93,49 %. hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada capaian kinerja yang lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya. Apakah hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan peran manajerial pengelola keuangan daerah atau tidak. 1.2 Ruang Lingkup Masalah Untuk membatasi pembahasan serta melebarnya
masalah dalam
penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara. 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 3. Apakah peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 4. Apakah partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan peran manajer pengelola keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
6
1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. 3. Untuk mengetahui pengaruh peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. 4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan peran manajer pengelolaan keuangan secara simultan terhadap kinerja manajerial. 1.5 Manfaat Penelitian Manfaaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahaui serta mempelajari masalah-masalah
yang terkait
dengan partisipasi
anggaran , komitmen organisasi, dan peran manajer dalam mengelola keungan daerah terhadap kinerja manajerial. 2. Bagi akademisi Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik, serta akuntansi keperilakuan. 3. Bagi organisasi sektor publik atau pihak yang terkait
7
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi partisipasi, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi, serta memberikan perhatian yang mendalam dalam merumuskan langkah– langkah yang akan diambil mengenai hal–hal yang berkaitan dengan partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat terciptanya peningkatan kinerja pada organisasi sektor publik. 1.6 Sistematika Penulisan Bab I
Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II
Berisi Landasan Teori dan Penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai dasar-dasar teoritis hipotesis, kerangka pemikiran dan hipotesis.
Bab III
Berisi Metode Penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
Bab IV
Merupakan bab inti penelitian yang terdiri dari deskripsi obyek penelitian, deskripsi responden, deskripsi variable, hasil analisa data dan pembahasan.
Bab V
Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran yang disesuaikan dengan hasil akhir dari penelitian.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) Teori penetapan tujuan (goal setting theory) yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, Teori penetapan tujuan berasumsi bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran, hal tersebut paling besar kemungkinan untuk terjadi bila sasaran itu ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. Penetapan tujuan tidak hanya berpengaruh pada pekerjaan saja, tetapi juga merangsang karyawan untuk mencari atau menggunakan metode kerja yang paling efektif. Namun menurut Robbins (2006) dalam kasus lain, individu justru akan memiliki kinerja terbaik jika ditugasi oleh atasannya. Proses penetapan tujuan (goal setting) dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri/diwajibkan oleh organisasi sebagai satu kebijakan (Wangmuba dalam Ramandei, 2009). Selain itu, sasaran yang ditentukan dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tidak ada umpan balik. Menurut Siegel dan Marconi (1989) tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang dominan. Tujuan dipandang sebagai kompromi yang kompleks yang mereflesikan
9
kebutuhan individu yang berbeda-beda dan tujuan personal organisasi yang dominan. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa seseorang yang telah memiliki tujuan yang spesifik dan menantang akan bertindak lebih baik daripada mereka yang bekerja dengan tujuan yang tidak jelas, seperti pepatah “lakukan yang terbaik”. Locke (1968) dalam Robbins (2006) mengatakan bahwa niat untuk bekerja menuju sasaran merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, sasaran memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upaya yang harus dilakukan. jika individu bekerja berdasarkan peraturan yang ditetapkan organisasi, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut juga besar. Peraturan akan lebih memperbesar kemungkinan untuk mencapai tujuan jika tujuan yang ditentukan sesuai dengan nilai-nilai karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka diasumsikan bahwa untuk mencapai kinerja yang baik harus ada kesesuaian antara tujuan organisasi dengan tujuan individu. Biasanya tujuan organisasi telah diatur dalam peraturan-peraturan organisasi, sedangkan tujuan individu disesuaikan dengan motivasi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor individu. Implikasi teori tersebut terhadap penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel, dengan asumsi bahwa faktor-faktor
individu
dan
kepatuhan
pada
peraturan
dapat
meningkatkan partispasi anggaran, komitmen organisasi, peran manajer
10
pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Dengan demikian, jika seorang manajer tahu apa yang menjadi tujuan mereka akan termotivasi untuk berusaha lebih baik, hal ini kemudian akan meningkatkan kinerja pegawai dari manajer tersebut (Locke dan Latham, 2002 dalam Agripa Fernando Tarigan) 2.1.2.
Partisipasi Anggaran Menurut Brownell (1982) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Lukka (1988) dan Brownell (1982), pengaruh anggaran partisipatif pada kinerja manajerial merupakan tema pokok yang menarik dalam penelitian akuntansi manajemen, hal ini disebabkan karena partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi.anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah , manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah, dengan penyusunan anggaran dari bawah ke atas manajer di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Namun Menurut (Anthony dan Govindarajan: 2011) pendekatan dari atas ke bawah jarang
11
berhasil. Pendekatan tersebut mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran, sedangkan penyusunan anggaran
dari
bawah
keatas
kemungkinan
besar
akan
menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran. Namun jika tidak hati-hati, pendekatan ini dapat menghasilkan jumlah yang sangat mudah atau yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan dari organisasi atau perusahaan. Sesungguhnya proses penyusunan anggaran yang efektif menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pembuat anggaran mempersiapkan draf pertama anggaran untuk bidang tanggung jawab mereka, yang merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Namun mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan ditingkat yang lebih tinggi, yang merupakan pendekatan dari atas ke bawah. Manajer senior meninjau dan mengkritik anggaran yang diusulkan, proses persetujuan yang keras membantu untuk memastikan bahwa pembuat anggaran tidak main-main dengan sistem penyusunan anggaran. Namun proses peninjauan sebaiknya harus dipandang adil jika atasan mengubah jumlah anggaran, sehingga dapat meyakinkan pembuat anggaran bahwa prubahan itu wajar. Penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran (yaitu proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran) mempunyai dampak
12
yang positif terhadap motivasi manajerial. Hal ini disebabka oleh dua alasan (Anthony dan Govindarajan: 2011): 1. Kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer, dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. 2. Hasil Penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran . lebih lanjut lagi pembuat anggaran memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama selama fase peninjauan dan persetejuan. Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dapat memberikan manfaat antara lain: a. Orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak saja menjadi task involved namun juga ego involved dalam melaksanakan pekerjaan mereka. b. Keikutsertaan
seseorang
akan
meningkatkan
rasa
kebersamaan dalam kelompok karena dapat meningkatkan
13
kerjasama antar anggota kelompok di dalam penetapan sasaran mereka. c. Mengurangi rasa ketidaksamaan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di antara divisi-divisi yang ada dalam organisasi. 2.1.3 Komitmen Organisasi 2.1.3.1 Pengertian Komitmen Organisasi Menurut Robbins (2001) komitmen adalah tingkatan di mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan tujuan-tujuanya dan berkeinginan untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Curtis, Susan, and Dennis Wright (2001), mengemukakan komitmen sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Curtis and Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu: 1. Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi 2. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi 3. Kesediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat keterikatan perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi tempat mereka bekerja (George dan Jones, 1999 dalam Ahmad dan Fatima, 2008). Menurut Mathieu dan Zajac, 1990 (dalam
14
Supriyono,
2004)
komitmen
organisasi
adalah
ikatan
keterkaitan individu dengan organisasi sehingga individu tersebut merasa memiliki organisasi tempatnya berkerja. Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday et. al. (dalam Natalia) memilik ciri-ciri, yaitu: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejau mana individu merasa nilai
dan tujuan pribadinya sesuai
dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi. Mowday et. al, 1982 (dalam Natalia) mengemukakan bahawa komitmen organisasi terbangun apabila masingmasing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah : a.
Identifikasi
(identification),
yaitu
penghayatan terhadap tujuan organisasi.
pemahaman
atau
15
b.
Keterlibatan (involvement), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
c.
Loyalitas (loyality), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.
2.1.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Komitmen pegawai pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Steers (dalam
Sopiah,
2008)
menyatakan
tiga
faktor
yang
mempengaruhi komitmen seorang karyawan antara lain: a. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan b. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan sekerja, dan c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang organisasi. Sementara
itu,
(Minner
dalam
Sopiah,
2008)
mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain: 1. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian
16
2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan 3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan 4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan 2.1.4 Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam hal ini pengelola keuangan daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie dalam Rohman, 2007). Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam
17
kaitannya dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Mitzberg dalam Herminingsih, 2009). Mitzberg menjelaskan bahwa manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam melaksanakan tuga-tugas yang dipercayakan antara lain : 1. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan
peran
sebagai
forehead,
leader,
dan
liaison
(penghubung). 2. Peran informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai spokesperson. 3.
Peran penagambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai entrepreneur, disturbance handle, resources allocator dan negotiator. Peran manajer keuangan daerah merupakan ujung tombak untuk
peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta mengajak publik untuk berpartisipasi dalam proses anggaran yang jujur dan berkeadilan. Seorang manajer akan membutuhkan sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja sejajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi, membuat keputusan yang baik untuk organisasi, dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Disamping itu seorang manajer
18
perlu untuk introspeksi mengenai tugas dan perannya sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. Peran manajer pengelolaan keuangan daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Rohman, 2007). 2.1.5 Kinerja Manajerial Kinerja (performance) menurut Manning & Curtis (dalam Rohman, 2009) adalah pencapaian kerja, tindakan, perbuatan, dan lain-lain (accomplishment of work, acts, feat, etc), dalam pengertian yang lain Manning dan Curtis mendefinisikan kinerja sebagai hasil yang telah dikerjakan (something done or performed). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitaas dan kualitas yang terukur. Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat diketahui bilamana seluruh aktivitas tersebut dapat diukur. (Larry
dalam
pengukuran/penilaian
Rohman, kinerja
2009)
merupakan
menyatakan proses
bahwa
mencatat
dan
mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Dalam situasi partisipatif,
19
seseorang akan meningkatkan kinerja bila berada pada posisi yang lebih tinggi (Milani, 1975). Menurut Mahoney et. al. (dalam Ramandei, 2009), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan
manajerial,
antara
lain
perencanaan,
investigasi,
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. 2.1.6 Hubungan Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial Supriyono
(2004)
mengungkapkan
bahwa
di Indonesia,
hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajer mempunyai hubungan positif secara signifikan. Manajer yang memiliki partisipasi anggaran yang tinggi akan lebih memahami tujuan anggaran. Karena kinerja manajer akan dinilai berdasarkan target anggaran yang bisa dicapai, manajer akan bersungguh-sungguh dalam penyusunan anggaran dan menyebabkan meningkatnya kinerja manajer tersebut. Brownell (1982) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran merupakan proses yang melibatkan individu-individu secara langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Dan dari pencapaian tersebut, prestasinya akan dihargai oleh perusahaaan.
20
Maka, kinerja manajerial akan ikut meningkat sejalan dengan adanya tanggung jawab atas keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran. 2.1.7 Hubungan Komitmen Organisasi Dengan Kinerja Manajerial Komitmen organisasi dipercaya kuat dan mendukung nilai dan sasaran yang diharapkan oleh organisasi (Mowday et. al. dalam Pangastuti, 2009). Disamping itu, komitmen organisasi juga dapat menjadi alat bantu psikologi dalam menjalankan organisasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Nouri dan Parker, 1998 (dikutip dalam Ahmad dan Fatima, 2008) menganalisis komitmen organisasi dalam pengaruhnya pada hubungan partisipasi anggaran dan kinerja. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen organisasi dan kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan. Semakin tinggi komitmen terhadap organisasi, manajer merasa memiliki organisasi tempatnya bekerja sehingga membuat manajer akan memberikan hasil upaya dan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan
uraian
diatas
komitmen
organisasi
memiliki
hubungan yang cukup erat dengan kinerja karena semakin tinggi suatu komitmen dalam organisasi maka semakin tinggi kinerja yang akan dicapai. 2.1.8 Hubungan Peran Manajer Pengelolaan keuangan Daerah Dengan Kinerja Manajerial Menurut Yeung dan Ulrich (dalam Akmal 2006) mengemukakan bahwa sumber daya manusia mempunyai peran sentral dalam
21
mewujudkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi yang pada akhirnya organisasi berbeda dengan pesaing serta dapat meningkatkan kinerja. Dalam rangka menunjukkan kinerja manajerial yang baik pada masing-masing SKPD, pemerintah meminta masing-masing SKPD untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun prinsip-prinsip dalam good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas (Natalia, 2010). Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dibutuhkan peran manajer pengelolaan keuangan daerah yang mana semakin tinggi peran serta seorang manajer pengelola keuangan daerah maka akan semakin baik kinerja seorang manajer tersebut. 2.1.9 Hubungan Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Peran Manajer
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Dengan
Kinerja
Manajerial Anggaran secara formal mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap pegawai (Hansen dan mowen, 2004). Jadi, semua pegawai dapat menyadari peranannya dalam pencapaian tujuan tersebut. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja (Mardiasmo, 2002:65). Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif maka perlu memperhatikan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang
22
semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan (Hansen dan Mowen, 2004:375). Jadi, perilaku manajer sangat dipengaruhi oleh anggaran. Adanya partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggungjawab serta kinerja dari manajer level bawah dan menengah. Manajer dapat menyampaikan ide-ide kreatif yang dimilikinya kepada manajer atas, yang mana ide tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari adanya keikutsertaaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran, maka akan didapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih besar (Nor dalam Octavia, 2009). Tanggungjawab yang dimiliki untuk melaksanakan setiap keputusan dari keikutsertaannya dalam proses penyusunan anggaran, akan menimbulkan komitmen dalam diri manajer untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini karena manajer yang bertanggungjawab, merasa memiliki andil dalam kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga akan lebih terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi
23
perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri. Manajer akan mengesampingkan kepentingan
pribadinya,
agar
dapat
memenuhi
kepentingan
organisasinya terlebih dahulu. Hal ini tentu akan meningkatkan kinerja manajerial perusahaan tersebut. semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran pagawai maka semakin tinggi pula komitmen organisasi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Fatima (2008) yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam proses penyusunan anggaran memungkinkan pegawai menjadi lebih sejalan dengan tujuan organisasi. Kemudian tujuan dan nilai organisasi tersebut secara tidak langsung diyakini dapat meningkatkan komitmen organisasi. Adanya komitmen yang tinggi dari seorang manajer akan mendorong seorang manajer berperan aktif dalam mengarahkan serta membimbing
karyawan
dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawabnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Natalia Dewinda Putri (2010) yaitu variabel komitmen organisasi dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki hubungan dengan kinerja manajerial.
24
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti Judul 1 Arisha Hayu Pengaruh Partisipasi Pramesthiningt Anggaran Terhadap yas (2011) Kinerja Manajerial, Melalui Komitmen Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada 15 Perusahaan Di Kota Semarang)
2
Kunwaviyah Nurcahyani (2010)
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening
3
Andarias bangun (2009)
Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan
Hasil tidak terdapat pengaruh langsung antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan motivasi. Partisipasi anggaran juga berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja manajerial melalui variabel intervening komitmen organisasi, namun partisipasi anggaran tidak berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja manajerial melalui motivasi sebagai variabel intervening. Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Selain itu, partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui persepsi inovasi. secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja
25
Perbedaan
Sasaran Anggaran, dan manajerial SKPD dan hasil Struktur Desentralisasai analisis secara parsial Terhadap Kinerja terdapat satu variabel Manajerial SKPD independen yang tidak (Satuan Kerja berpengaruh terhadap kinerja Perangkat Daerah) manajerial SKPD yaitu Dengan Pengawasan kejelasan sasaran anggaran. Internal Sebagai Variabel Pemodernisasi (Studi Kasus Pada Pemkab Deli-Serdang). penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di
tambahnya satu variabel independen yaitu peran manajer pengelolaan keuangan daerah dalam mempengaruhi kinerja manajer yang difokuskan pada kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten jepara. selain itu penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan peran manajer pengelola keuangan daerah secara langsung terhadap kinerja manajerial SKPD Jepara tanpa melalui variabel moderating ataupun intervening. 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis Keputusan individu untuk terlibat dalam suatu sistem akan lebih berperan dalam pencapaian kinerja organisasi. semakin banyak partisipasi dan peran seorang manajer dalam mengeola keuangan daerah maka akan semakin baik pula organisasi tersebut. Para Manajer yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran akan lebih mudah untuk menerima tujuan anggaran dan tujuan organisasi yang kemudian akan meningkatkan komitmen organisasi para manajer tersebut (Nouri dan Parker, 1998 dalam Ahmad dan Fatima, 2008). Dengan adanya
26
partisipasi anggaran dapat menanamkan persepsi manajer bahwa mereka inovatif karena ide-ide yang mereka miliki akan dihargai oleh organisasi tempat mereka bekerja. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun dibutuhkan peran manajer pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah. Peran manajer pengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pengelola keuangan daerah (Natalia, 2010). Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Partisipasi Anggaran (X₁)
H₁ Kinerja Manajerial (Y)
Komitmen Organisasi(X₂) H₂
H₄
Peran Manajer Pengelola keuangan daerah (X₃) H₃ 2.4 Perumusan Hipotesis Hipotesis adalah ungkapan atau pertanyaan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya. hipotesis menyatakan hubungan yang
27
diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah: H₁=Partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. H₂=Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. H₃=Peran manajer pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. H₄=Partisipasi
anggaran,
komitmen
organisasi,
dan
peran
manajer
pengelolaan keuangan daerah secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.
28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 3.1.1 Variabel Penelitian a. Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial. b. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah. 3.1.2 Definisi Operasional Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut: a. Variabel Bebas (Independent Variable): 1. Partisipasi Anggaran ( X1 ) Partisisipasi
anggaran
dalam
penelitin
ini
adalah
keterlibatan manajer dan atau karyawan serta luasnya pengaruh
28
29
dalam proses penyusunan anggaran (Milani, 1975; Bronell, 1982; Nouri dan Parker, 1998; Poon, Pike, dan Tjosvold, 2001 dalam Supriyono
2005).
Partisipasi
anggaran
diukur
dengan
menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang disusun oleh Milani (1975). Daftar pertanyaan tersebut terdiri atas enam butir pertanyaan yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi responden dan pengaruhnya pada proses penyusunan anggaran. daftar pertanyaan tersebut saya modifikasi sedikit dengan menggunakan skala 7 poin . Instrumen pertanyaan pada variabel partisipasi anggaran antara lain: (a) keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, (b) kepuasan
dalam
penyusunan
anggaran,
(c)
kebutuhan
memberikan pendapat, (d) kerelaan dalam memberikan pendapat, (e) besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir, dan (f) seringnya atasan memberikan pendapat atau usulan saat anggaran sedang disusun. 2. Komitmen Organisasi ( X2 ) Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasional (Mowday et al., 1979 dalam Pangastuti, 2008). Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan 9 pertanyaan dengan menggunakan instrumen yang
30
digunakan oleh Mowday et al. (1979). Variabel komitmen organisasi diukur dengan skala 7 poin. Dalam penelitian ini, komitmen organisasi dilihat dari beberapa hal berikut ini: (a) usaha keras untuk menyukseskan organisasi, (b) kebanggaan berkerja pada organisasi tersebut, (c) kesediaan menerima tugas demi organisasi, (d) kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi, (e) kebanggan menjadi bagian dari organisasi, (f) organisasi merupakan inspirasi untuk melaksanaan tugas, (g) senang atas pilihan bekerja di organisasi tersebut, (h) anggapan bahwa organisasinya adalah organisasi yang terbaik, dan (i) perhatian terhadap nasib organisasi. 3. Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah ( X3 ) Peran manajer pengelolaan keuangan dalam penelitian ini adalah aktivitas manajemen yang berkesinambungan dengan strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuangan (Halim dan Damayanti, 2007). Dalam penelitian ini peran manajer pegelolaan keuangan daerah dilihat dari beberapa aktivitas yaitu: (a) perencanaan tujuan dasar dan sasaran, (b) perencanaan operasional, (c) penganggaran, (d) pengendalian dan pengukuran, (e) pencatatan realisasi anggaran , (f) pelaporan dan (g) analisis. Variabel peran manajer pengelolaan keuangan daerah diukur dengan skala 7 poin.
31
b.
Variabel Terikat (Dependent Variable): Kinerja Manajerial ( Y ) Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
melaksanakan
kegiatan
manajerial,
antara
lain
(a)
perencanaan, (b) investigasi, (c) pengkoordinasian, (d) evaluasi, (e) pengawasan, (f) pengaturan staf, (g) negosiasi, (h) perwakilan, dan (i) kinerja secara keseluruhan. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrument yang terdiri dari 9 item pernyataan dari Mahoney et al., 1965 (dalam Ramandei, 2009), dengan skala 7 poin. 3.2. Jenis Dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek karena data tersebut dilaporkan sendiri oleh responden melalui
kuesioner yang disebar oleh
peneliti. sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer karena data diperoleh secara langsung dari responden. 3.3. Populasi dan Sampel Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jepara adalah 58 SKPD yang terdiri dari 3 sekretariat, 8 badan, 3 kantor, 14 dinas, RSUD Kartini, Inspektorat, Satpol PP, 16 kecamatan, dan 11 kelurahan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 30 SKPD (2287) yang terkait penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD selaku pengguna anggaran
32
atau satu tingkat dibawahnya selaku kuasa pengguna anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pemerintah Kabupaten Jepara. Pengguna dan kuasa pengguna anggaran/barang dipegang oleh pejabat struktural tertinggi dalam SKPD sehingga bertanggung jawab dan yang mengambil
kebijakan-kebijakan
pada
unit
kerjanya
masing-masing.
Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: 1. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Berdasarkan kriteria sampel diatas maka responden pada penelitian ini berjumlah 60 orang (30 SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara. Kepala SKPD atau satu tingkat
dibawahnya dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) dipilih menjadi sampel karena dianggap mampu untuk menggambarkan kinerja dari tiap sekretariat daerah, dinasdinas dan lembaga teknis daerah secara keseluruhan. Pemilihan dinas dan lembaga teknis dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan keuangan atau sebagai pelaksanaan keuangan dari pemerintah daerah.Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi lokasi penelitian karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan kewenangan pemerintah pada tingkat kabupaten, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan terbatasnya waktu sehingga secara geografis daerah mudah dijangkau oleh peneliti.
33
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian Keterangan Sekretariat
Badan
Kantor
SKPD Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian daerah Badan Pemberdayaan Masayarkat dan Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Penanggulagan Bencana Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Arsip Daerah Kantor Ketahanan Pangan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Bina Marga, Pengairan, dan ESDM
Populasi Sampel 166 2 50 2 46 2 50 2 26 2 22 2 2 29 23
2
102
2
13 20 10 12 89 160 128
2 2 2 2 2 2 2
Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 115 Kebersihan Dinas Kesehatan 89 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 46 Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31 Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan 52 Dinas Perhutanan dan Perkebunan 61 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 83 dan Aset daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 29 Dinas pendidikan, Pemuda, dan Olah raga 82 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 42 Dinas Koperasi, UMKM & Peng.Pasar 132 RSU D Rumah Sakit Umum Daerah R.A Kartini 463 Insektorat Inspektorat 42 Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja 48 2287 Jumlah Sumber: DISLAHTA BKD (Badan Kepegawaian daerah) Jepara, 2012
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
34
3.4. Metode Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 30 SKPD di Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu 2 sekretariat, 8 badan, 3 kantor, 14 dinas, RSU D, Inspektorat, dan Satpol PP. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama mengenai identitas responden, dan bagian kedua berisi daftar pertanyaan mengenai partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah serta kinerja manajerial. 3.5. Metode Analisis Data Analisis data menggunakan software SPSS 12 dengan lima tahap. Pertama, statistik deskriptif. Tahap kedua, pengujian kualitas data. Tahap ketiga, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Tahap keempat, melakukan analisis regresi berganda. Dan tahap kelima, melakukan pengujian hipotesis. 3.5.1. Statistik Deskripif Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: partisipasi anggaran, komitmen organisasi,
peran
manajer pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja manajerial. Penelitian
ini
menggunakan
tabel
distribusi
frekuensi
yang
35
menunjukkan kisaran teoritis, kisaran aktual, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2006). 3.5.2. Pengujian Kualitas Data 3.5.2.1. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output Pearson Correlation apabila korelasi antara masingmasing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas <0,01 atau <0,05 berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2006). 3.5.2.2. Uji Reliabilitas Uji
reliabilitas
dilakukan
untuk
mengukur
suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk uji reliabilitas
36
adalah Cronbach Alpha, apabila nilai Cronbach Alpha > 0.6 menunjukkan instrumen yang digunakan reliable (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan
responden
dalam
menjawab
semua
item
pertanyaan penelitian. 3.5.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi- asumsi klasik. Asumsi- asumsi klasik tersebut antara lain : 3.5.3.1 Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF).
Kedua
ukuran
ini
menunjukkan
setiap
variabel
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya.
37
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance)
dan
menunjukkan adanya
kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2006). 3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau
tidak
terjadi
heteroskedastisitas.
(Ghozali, 2006). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual
38
(Yprediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentize. Dasar analisis yaitu: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit),
maka
mengindikasikan
telah
terjadi
heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 3.5.3.3. Uji Autokorelasi Ghozali (2006)
menyatakan bahwa uji autokorelasi
bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah Durbin Watson (DW). Kriteria pengambilan kesimpulan dalam uji Durbin Watson adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006) : 1. 0 < DW < dl
: Terjadi autokorelasi
2. dl < DW < du
: Tidak dapat disimpulkan
3. du < DW < 4-du
: Tidak ada autokorelasi
4. 4-du < DW < 4-dl
: Tidak dapat disimpulkan
5. 4-dl < d < 4
:Terjadi autokorelasi
39
3.5.4 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan dan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006). 3.5.5. Analisis Kuantitatif 3.5.5.1. Analisis Regresi Berganda Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk megestimasikan dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2006). Untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel bebas (independent) terhadap variabel tidak bebas (dependent) dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah Model Regresi Linear Berganda, yang dirumuskan: Y = a + b₁X₁ + b₂X₂ +b₃X₃+ ε
40
Keterangan: Y = Kinerja Manajerial a
= Konstanta
b
= Koefisien Regresi
X₁ = Partisipasi Anggaran X₂ = Komitmen Organisasi X₃ = Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah ε
= Error of Estimation
3.5.5.2. Pengujian Hipotesis Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen atau tidak, dapat dilakukan dengan mengetahui: 1. Uji Koefisien Determinasi (R Square) Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan
hampir
semua
informasi
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
yang
41
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen, dengan α = 5 persen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas sebagai berikut: a. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0.05 (α), maka
variabel
independen
secara
individual
tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen. b. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0.05 (α), maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.Nilai yang lebih besar adalah variabel yang paling berpengaruh. 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F) Hasil uji kelayakan model (Uji Statistik F) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. ANOVA (Analisis of Variance) dapat digunakan untuk melakukan uji signifikansi secara simultan (Ghozali, 2006). Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang digunakan secara simultan berpengaruh signifikan
42
terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikasi (α) 0.05 atau 5 % untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan dengan cara menguji nilai F.
43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian Objek penelitian dalam hal ini adalah pejabat struktural SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Jepara. Jumlah SKPD di Kabupaten Jepara sebanyak 58 SKPD yang terdiri dari 3 sekretariat, 14 dinas, 8 badan, 3 kantor, RSUD, Isnpektorat, dan Satpol PP, 16 Kecamatan, dan 11 Keluruhan. Sampel pada penelitian ini 30 SKPD (60 orang) dipilih dengan metode purposive sampling dimana sampel dipilih berdasarkan dengan kriteria tertentu, Yaitu kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau satu tingkat
dibawahnya selaku kuasa pengguna
anggaran dan pejabat
penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada 30 SKPD di Pemerintah Kabupaten Jepara. Penyebaran kuesioner dilakukan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 05 Maret 2012 sampai 05 April 2012. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 95, jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 25, dan kuesioner yag kembali 70, kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap atau tidak digunakan 10, sehingga kuesioner yang dapat diolah atau digunakan
sebanyak
60.
Adapun
rincian
jumlah
pengiriman
pengembalian kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1.
43
dan
44
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner Item Kuesioner yang disebar Kuesioner yang tidak kembali Kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap/tidak digunakan Kuesioner yang diolah/digunakan Sumber: Data primer yang diolah, 2012
Jumlah 95 25 10 60
Prosentase 100% 26,31% 10,53 % 63,16%
4.2 Deskripsi Responden Tabel 4.2 Profil Responden Data Jenis kelamin Pria Wanita Usia sekarang 21-30 31-40 41-50 >50 Jabatan Sekarang Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD Lama Menjabat 1-5 th 6-10 th >10 th Lama Bekerja 1-10th 11-20th 21-30th >30 Pengalaman Menyusun anggaran 1-5th 6-10th >10th Sumber: Data primer diolah, 2012
Jumlah
Prosentase
42 18
70,0 30,0
1 8 23 28
1,7 13,3 38,3 46,7
14 16 30
23,3 26,7 50,0
53 3 4
88,3 5,0 6,7
6 17 36 1
10,0 28,3 60,0 1,7
37 10 13
61,7 16,7 21,7
45
Responden pada penelitian ini adalah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Jepara selaku pengguna anggaran atau satu tingkat dibawahnya seperti wakil direktur/sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kabupaten Jepara. Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa objek penelitian (responden) pria sebesar 70%, dan wanita sebesar 30%. prosentase tersebut menunjukkan pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Jepara mayoritas berjenis kelamin pria. atau dengan kata lain, pejabat berjenis kelamin pria lebih banyak dari pada pejabat yang berjenis kelamin wanita. Sebagian besar objek penelitian (responden) berusia >50 tahun, yaitu sebesar 64,7%. Responden pada penelitian ini mayoritas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebesar 50%. Sebagian besar dari mereka telah menjabat selama 1-5 tahun yaitu sebesar 88,3%. dan sebagian besar dari mereka bekerja selama 21-30 tahun yaitu sebesar 60%. Sedangkan untuk Pengalaman dalam menyusun anggaran rata-rata responden memiliki pengalaman menyusun anggaran selama 1-5 tahun, yaitu sebesar 61,7%. 4.3 Deskripsi Variabel Variabel partisipasi anggaran (PA) yang digunakan ada 6 item pertanyaan, variabel komitmen organisasi (KO) ada 9 item pertanyaan, peran manajer pengelolaan keuangan daerah (PKD) ada 7 item pertanyaan dan variabel kinerja manajerial (KM) ada 9 pernyataan. Gambaran mengenai variabel- variabel penelitian, disajikan dalam tabel statistik deskriptik yang
46
menunjukkan kisaran teoritis , rata-rata serta standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 4.3 Tabel 4.3 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Variabel N Minimum Maximum 60 27,00 63,00 KM 60 16,00 42,00 PA 60 30,00 63,00 KO 60 23,00 49,00 PKD Valid N 60 (listwise) Sumber: data primer diolah, 2012
Mean 49,9667 33,3667 50,0333 39,2167
Std. Deviation 8,80479 5,52028 7,51939 6,42055
Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa skor terendah dari variabel kinerja manajerial adalah 27 dan skor tertinggi adalah 63, dengan standar deviasi 8,80479 sehingga rata-rata (mean) jawaban kinerja manajerial adalah 49,9667. Sedangkan skor terendah dari jawaban responden untuk variabel partisipasi anggaran adalah 16 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 42, sehingga rata-rata (mean) skor jawaban partisipasi anggaran adalah 33,3667, dengan standar deviasi 5,52028 Untuk variabel komitmen organisasi skor terendah dari jawaban responden adalah 30 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 63, sehingga rata-rata (mean) skor jawaban komitmen organisasi adalah 50,0333 dengan standar deviasi 7,51939. Sedangkan variabel peran manajer pengelolaan keuangan daerah, skor jawaban responden terendah adalah 23 dan skor tertinggi adalah 49, sehingga rata-rata (mean) skor jawaban peran manajer pengelolaan keuangan daerah adalah 39,2167 dengan standar deviasi 6,42055. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin
47
heterogenitas, yang berarti pernyataan dalam variabel tersebut semakin bervariasi. Semakin rendah tingkat standar deviasinya maka semakin homogen artinya bahwa variasi jawaban atau pernyataan semakin kecil. 4.4. Analisis Data 4.4.1. Uji Kualitas Data
4.4.1.1. Hasil Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh suatu kuesioner. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat signifikansi
koefisien
korelasi
antara
masing-masing
indikator atau item pertanyaan terhadap total skor variabel (Ghozali, 2006). Nilai probabilitas dikatakan signifikan jika p<0,01 atau p<0,05. Dari tabel 4.4 terlihat bahwa korelasi antara masingmasing indikator/item untuk variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, peran manajer pengelolaan keuangan daerah signifikan pada level 0,01 dan 0,05. sedangkan untuk variabel kinerja manajerial signifikan pada level 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator/item pertanyaan dalam variabel penelitian ini (partisipasi anggaran, komitmrn organisasi, peran manajer pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja manajerial) adalah valid.
48
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Indikator Sig Nilai Pearson Corelation Partisipasi Anggaran PA1 ,000 ,711** PA2 ,003 ,378** PA3 ,000 ,839** PA4 ,000 ,807** PA5 ,000 ,736** PA6 ,000 ,672** Komitmen Organisasi KO1 ,001 ,435** KO2 ,000 ,559** KO3 ,000 ,714** KO4 ,000 ,715** KO5 ,000 ,642** KO6 ,000 ,590** KO7 ,000 ,659** KO8 ,000 ,609** KO9 ,000 ,854** Peran Manajer PengeLolaan Keuangan Daerah PKD1 ,000 ,863** PKD2 ,000 ,844** PKD3 ,000 ,790** PKD4 ,000 ,740** PKD5 ,000 ,744** PKD6 ,000 ,655** PKD7 ,000 ,472** Kinerja Manajerial KM1 ,000 ,759** KM2 ,000 ,636** KM3 ,000 ,501** KM4 ,000 ,892** KM5 ,000 ,772** KM6 ,000 ,868** KM7 ,000 ,688** KM8 ,000 ,712** KM9 ,000 ,789** **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-talied). Sumber: data primer diolah, 2012
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
49
4.4.1.2.
Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini uji reabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. suatu variabel
dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach
Alpha masing-masing variabel > 0,60 (Ghozali, 2006). Dalam tabel 4.5 berikut ini disajikan hasil uji reabilitas. Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data Cronbach Alpha Variabel ,797 Partisipasi Anggaran ,811 Komitmen Organisasi Peran Manajer Pengelolaan Keuangan ,861 Daerah ,892 Kinerja Manajerial Sumber: data primer diolah, 2012
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha > 0,60 untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, peran manajer pengelolaan keuangan daerah , dan kinerja manajerial adalah reliabel. 4.4.2. Uji Asumsi klasik 4.4.2.1. Hasil Uji Multikolinearitas Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai
50
tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2006). Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini: Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance Partisipasi Anggaran ,633 Komitmen Organisasi ,643 Peran Manajer Pengelolaan Keuangan ,668 Daerah Sumber: data primer diolah, 2012
VIF 1,579 1,556 1,497
Dari tabel 4.6 diatas, nilai tolerance menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai lebih dari 0,10, begitu pula dengan nilai VIF, semua variabel independen mempunyai
51
nilai kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai. 4.4.2.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas
dan
jika
berbeda
disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan grafik Scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot
Regression Standardized Predicted Value
Dependent Variable: KM 2
1
0
-1
-2
-3 -3
-2
-1
0
Regression Studentized Residual
Sumber: Output SPSS, 2012
1
2
52
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scaterplot
tidak
membentuk
pola
yang
teratur
seperti
bergelombang, melebar ataupun menyempit,tetapi menyebar diatas maupun dibawah nilai nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan
model
regresi
tidak
mengandung
heteroskedastisitas atau dapat disebut terjadi homokedastisitas. 4.4.2.3. Hasil Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Menurui ghozali (2006) jika du < DW < 4 – du maka tidak terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW). Dari output SPSS yang dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah, nilai Durbin Watson menunjukkan 1,989. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 60, jumlah variabel independen (k) = 3 diperoleh nilai dl sebesar 1,48 dan du sebesar 1,69. Karena nilai DW lebih besar dari du dan lebih kecil dari 4-du ( 1,69 < 1,989 < 4 – 1,69) atau 1,69 < 1,989 < 2,31. maka pada model regresi ini tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Model 1
R R Square ,802(a) ,643 Sumber: output SPSS, 2012
Adjusted R Square ,624
Std. Error of the Estimate 4,20878
DurbinWatson 1,989
53
4.4.3. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika model regresi memiliki distrisbusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Analisis grafik yang digunakan adalah analisis grafik normal probability plot. Normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil pengujian SPSS, Normal Probability Plot yang terbentuk dapat dilihat pada gambar 4.2. Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas-Grafik Normal Plot Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: KM 1.0
Expected Cum Prob
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
Observed Cum Prob
Sumber: output SPSS, 2012
0.8
1.0
54
Tampilan grafik normal probability plot pada gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Dari hasil uji normalitas melalui analisis grafik dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. 4.4.4. Analisis Regresi Berganda Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independent) yaitu partisipasi anggaran (PA), komitmen organisasi (KO) dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah (PKD) terhadap variabel terikat (dependent) yaitu kinerja manajerial (KM). Besarnya pengaruh independent variable dengan dependent variable secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: Tabel 4.8 Tabel Coefficients Hasil Analisis Regresi Unstandardized Coefficients
Model 1
(Constant) PA
Standardized Coefficients
t
Sig.
2,956
,005
B 11,995
Std. Error 4,058
,219
,058
,116
2,163
,018
,633
,231
,087
,265
2,657
,010
,643
,711
,108
,646
6,617
,000
,668
KO PKD a Dependent Variable: KM Sumber: output SPSS, 2012
Beta
Collinearity Statistics Tolerance
VIF 1,57 9 1,55 6 1,49 7
55
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, persamaan regresinya adalah sebagai berikut:n Y= a+b₁X₁+b₂X₂+b₃X₃ = 11,995+0,219X₁+0,231X₂+0,711X₃
Kinerja Manajerial (KM) = 11,995+0,219PA+0,231KO+0,711PKD Dari persamaan regresi diatas konstanta (a) adalah 11,995. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Partisipasi Anggaran (PA), Komitmen Organisasi (KO), dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), maka Kinerja Manajerial (Y) nilainya masih baik. koefisien variabel partisipasi anggaran sebesar 0,219 artinya variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, yaitu semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran semakin baik pula kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Variabel komitmen organisasi dengan koefisien sebesar 0, 231 maksudnya adalah semakin tinggi komitmen pejabat pengelola keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. dan koefisien variabel peran manajer pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,711.artinya peran manajer pengelola keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, yaitu semakin tinggi peran manajer dalam mengelola keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja manajerial SKPD Kabupaten Jepara.
56
4.4.5. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 4.4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R Square) Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen. yang diteliti terhadap variabel dependennya. Hasil uji R square dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi ( Model Summary)
Model 1
R ,802(a)
R Square ,643
Adjusted R Square ,624
Std. Error of the Estimate 4,20878
DurbinWatson 1,989
a Predictors: (Constant), PKD, PA, KO b.Dependent Variable: KM Sumber: output SPSS Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0.624, artinya 62,4% variabel terikat Kinerja Manajerial (KM) dipengaruhi oleh variabel bebas Partisipasi Anggaran (PA), Komitmen Organisasi (KO), dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dan sisanya sebesar 37,6% dipengauhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 4.4.5.2. Uji Signifikasi Parameter Individual ( Uji T ) Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (kinerja manajerial) atau menguji
57
signifikansi
konstanta
dan
variabel
terikat.
Hasil
perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji t Coefficients(a)
Model 1
(Constant) PA KO PKD
Unstandardized Coefficients B Std. Error 11,995 4,058 ,219 ,058 ,231 ,087 ,711 ,108
Standardized Coefficients Beta ,116 ,265 ,646
T
Sig.
2,956 2,163 2,657 6,617
,005 ,018 ,010 ,000
Collinearity Statistics Tolerance VIF ,633 1,579 ,643 1,556 ,668 1,497
a Dependent Variable: KM Sumber: output SPSS, 2012 Ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk variabel partisipasi anggaran sebesar 0,018. dan variabel komitmen organisasi sebesar 0,010 peran manajerial pengelola keuangan daerah sebesar 0,000, ketiganya dibawah 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa variabel kinerja manajerial dipengaruhi oleh variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan peran manajerial pengelola keuangan daerah. 1. Pengujian Hipotesis 1 Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Pada tabel 4.10, dapat dilihat nilai t hitung 2,163 pada tingkat signifikansi 0,018
58
sedangkan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5 % dan df = 56 (60-3-1) sebesar 1,673 (dapat dilihat pada tabel distribusi t) sehingga t hitung > t tabel (2,163 > 1,673). Apabila t hitung > t tabel dan,tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka hasil analisis tersebut dinyatakan signifikan. Dapat disimpulkan Hipotesis 1 (H₁) diterima yaitu partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi partisipasi
anggaran semakin
tinggi
pula
kinerja
manajerial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andarias bangun (2009) dan Kunwafiyah NC (2010) yang menyimpulkan partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Namun tidak sejalan dengan penelitian Arisha HP (2011) dan Diyah Octavia (2009) yang menjelaskan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2. Pengujian Hipotesis 2 Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Tabel 4.10 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,657 pada tingkat signifikansi 0,010, sedang nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5%
59
dan df = 56 (60-3-1) sebesar 1,673 (dapat dilihat pada tabel distribusi t) sehingga t hitung > t tabel (2,657 > 1,673). Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka hasil analisis tersebut dinyatakan signifikan. Dapat disimpulkan Hipotesis 2 (H₂) diterima yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan kata lain komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini konsisten dengan penelitian Pangastuti (2008) dan Natalia DP (2010) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh
terhadap
kinerja
manajerial
instansi
pemerintah. 3. Pengujian Hipotesis 3 Hipotesis 3 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. Tabel 4.10 menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,617 pada tingkat signifikansi 0,000, sedang nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% dan df = 56 (60-3-1) sebesar 1,673 (dapat dilihat pada tabel distribusi t) sehingga t hitung > t tabel (6,617 > 1,673). Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka hasil analisis
60
tersebut dinyatakan signifikan. Dapat Hipotesis
3
(H₃)
diterima
disimpulkan
yaitu peran
manajer
pengelolaan keuagan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan kata lain peran manajer pengelolaan keuangan daerah yang tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (baik pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang)
dan
juga
PPK-SKPD
akan
meningktkan kinerja manajerial yang baik pada masingmasing SKPD. Peran yang dimainkan oleh para pengelola keuangan seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan juga dapat berpengaruh kepada pemerintah daerah. Dengan manajer memiliki peran tersebut, akan mendorong para pengelola keuangan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Natalia DP (2010) dan
Tuasikal (2007) yaitu peran manajer pengelola
keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD.
61
4.4.5.3. Hasil Pengujian Hipotesis 4 (Uji F ) Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabelvariabel
independen
(partisipasi
anggaran,
komitmen
organisasi dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (kinerja manajerial). Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.11. Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F ANOVA(b) Sum of Squares Regression 1788,876 Residual 991,974 Total 2780,850 a Predictors: (Constant), PKD, KO, PA b Dependent Variable: KM Sumber: Output SPSS, 2012 Model 1
Df 3 56 59
Mean Square 596,292 17,714
F 33,663
Sig. ,000(a)
Dari uji ANOVA didapat nilai hitung F sebesar 33,663 dengan
probabilitas
signifikansi
0.000.
menunjukkan nilai F hitung sebesar 33,663
Tabel
4.11
pada tingkat
signifikansi 0,000, sedang nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan df = 56 (60-3-1) sebesar 2.769 (dapat dilihat pada tabel F) sehingga F hitung > F tabel (33,663 > 2,769). Apabila F hitung > F tabel dan signifikansinya < 0,05 maka hasil analisis tersebut dinyatakan signifikan. Dapat disimpulkan Hipotesis 4 (H₄) diterima yaitu partisipasi anggaran,
komitmen
organisasi
dan
peran
manajer
62
pengelolaan
keuangan
daerah
secara
bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. dengan kata lain partisipasi yang tinggi dan komitmen pejabat pengelola keuangan Kabupaten Jepara serta peran manajer pengelolaan keuangan yang tinggi pada
pemerintah
kabupaten jepara dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD Kabupaten Jepara.
63
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa : 1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja manajerial. 2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi komitmen dalam organisasi maka akan semakin meningkatkan kinerja manajerial. 3. Peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi peran manajer pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kinerja manajerial dalam organisasi tersebut. 4. Partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah secara serempak/simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. 5.2. saran 1. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa variabel patisipasi anggaran memiliki pengaruh paling sedikit terhadap kinerja manajerial dari pada variabel komitmen organisasi dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pejabat pengelola keuangan di SKPD Kabupaten Jepara belum maksimal sehingga
3
64
Pemerintah Kabupaten Jepara sebaiknya mengoptimalkan penerapan anggaran partisipatif karena hal ini berdampak pada meningkatnya kinerja manajerial baik menurut SKPD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan. 2. Hasil Penelitian
menunjukkan
bahwa
variabel
peran
manajer
pengelolaan keuangan daerah lebih berpengaruh terhadap kinerja manajerial daripada variabel partisipasi anggaran dan komitmen organisasi. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Kabupaten Jepara bisa mempertahankannya atau meningkatkan kualitas para pejabat pengelola keuangan daerah menjadi lebih baik lagi. 3. Penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang anggaran organisasi sektor publik dan menggunakan sampel yang lebih besar misalnya seluruh Pejabat eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintahan sehingga mencakup pada seluruh pengelola keuangan daerah. 4. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan instrumen lain dalam mengukur kinerja manajerial, karena yang digunakan dalam peneitian ini lebih cenderung kepada pengukuran diri sendiri.
65
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. dan T. Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta: Abdul Rohman. 2007. “Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah).” Jurnal MAKSI, Vol. 7, No. 2, pp.206-220. . 2009. “Akuntansi Sektor Publik Telaah dari Dimensi : Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Agripa Fernando Tarigan. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu)”. Semarang: Skripsi Mahasiswa UNDIP. Akmal. 2006, “Pengaruh Peran Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Perusahaan : Persepsi Manajer Menengah BUMN”, jurnal Usahawan No 07 Tahun XXXV Juli. Andarias Bangun. 2009. “Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan sasaran Anggran dan Struktur Desentralisasi Terhadap kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderisasi (Study pada Kabupaten Deli Serdang)”.Sumatera Utara. Tesis Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Salemba Empat: Jakarta. . 2011. Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi 12). KARISMA Publishing group: Pamulang-Tangerang Selatan Anwar Saifudin. 2004. Metode Penelitian (Cetakan Ke 5). Pustaka Belajar: Yogyakarta. Arisha, H. P. 2011. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Motivasi sebagai Variabel Intervening“. Semarang. Skripsi mahasiswa UNDIP.
66
Askam Tuasikal. 2007. “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku).” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No. 01, pp.1466-148. UPP STIM YKPN. Bahrullah Akbar, 2010 “Fungsi Manajemen Keuangan Daerah“.WWW.Pekikdaerah.com. Diakses 12/09/2011 : 10.04. Brownell, P. (1982a). The Role of Accounting Data in Performance Evaluation, Budgetary Participative and Organizational Effectiveness. Journal of Accounting Research, 20 (spring) 12-27. . and McInnes, M. 1986. “Budgetary Participation, motivation, and manajerial performance”. The Accounting Review, Vol. 61, No. 4. Curtis, Susan, and Wright, D. 2001, “Retaining Employees - The Fast Track to Commitment, Management Research News”, Volume 24 Diyah Octavia. 2009. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Medan”. Medan. Skripsi mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Hansen, D. R dan Mowen, M. M. 2004. Akuntansi Manajemen. edisi ketujuh. Salemba empat: Jakarta. Herminingsih. 2009. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Semarang. Tesis Mahasiswa UNDIP. Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Semarang: Badan Penerbit-UNDIP. , dan R. Y. Fahrianta. 2002. “Pengaruh Tidak Langsung Sistem Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial: Motivasi sebagai Variabel intervening”. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen Ekonomi, Vol. 2 No. 1, Februari 2002. Kunwaviyah, N. C. 2010. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening”. Semarang. Skripsi Mahasiswa UNDIP.
67
Lukka K, 1988. “Budgetary Biasing in Organization”. Theoretical Framework and Empirical Evidence, Accounting Organization and Society 13. pp. 281 – 301. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta. Milani, K. 1975. “ The Relationship of Participation in Budget-Setting tomIndustrial Supervisor Performance and Attitudes : A Field Study”, The Accounting Review 50. Natalia, D. P. 2010. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat daerah (Studi kasus pada pemerintah kabupaten Tegal)”. Semarang. Skripsi mahasiswa UNDIP. Nur Indriantoro dan bambang supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis Untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE: Yogyakarta. Pangastuti. 2008. “Pengaruh Partisipasi Penganggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi pada Kabupaten Timor Tengah Utara)”, Semarang. Tesis Mahasiswa UNDIP. . Rachmawati. 2009. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Pemda Kabupaten Sukoharjo”. Surakarta. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ramandei. 2009. “Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)”. Semarang. Tesis mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Republik Indonesia. 2004. ”Undang-undang No,33 Pasal 66 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jakarta. . 2005. “ Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Kinerja”. Jakarta. Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku organisasi, jilid 1. Jakarta: PT. Prenhallindo.
68
Robbins, Stephen P .2006. Perilaku Organisasi. Edisi 10 Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Siegel, Gary dan Helene Ramanauskas-Marconi. 1989. Behavioral Accounting, South-Western Publishing, Ohio. Co. Cincinnati, OH. Sopiah. 2008. Perilaku Organisasi, Andi: Yogyakarta. Supriyono. 2004. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keinginan Sosial Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dengan Kinerja Manajer”. SNA VII, 598-615. . 2005. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Keinginan Sosial, dan Asimetri Informasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dengan Kinerja Manajer”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 20,No. 1 Teorionline, 2010. “ Komitmen Organisasi“. http://teorionline.wordp ress.com/category/kumpulan-teori/komitmen-organisasi-kumpulanteori/html.Diakses 12/19/2011 : 09.58. Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat: Jakarta. Yahya, M. Nor, Nik Nazli Nik Ahmad and Abdul Fatima. 2008. “Budgetary Participation and Performance: some Malaysian Evidence”. International Journal of Public Sector Management, Vol. 21, No. 6, pp. 658-673
