1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan “stiching”. 2 Namun tidak ada sesuatu peraturan pun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan, apakah berbentuk badan hukum (corporatie) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya atau bukan merupakan badan hukum, sehingga ada pencampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya. Tidak ada satu peraturan pun yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh yayasan. Tujuan dan kegiatan stichting termasuk pengaturan mengenai kekayaan stichting diatur bersadarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi karena kebutuhan dan yang dapat diterima dalam masyarakat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang kemudian berkembang atas dasar yurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Perkembangannya di dalam Indonesia, yakni setelah Hindia Belanda lepas dari penjajahan Balanda dan Jepang kemudian menjadi Negara merdeka dan berdaulat, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No. 124/K/Sip/1973 yang berpendirian 2
Gunawan Wijaya, Yayasan diIndonesia Sesuatu Panduan Komprehensif, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 2.
1
2
bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1975 No. 467/K/Sip/ 1975, berpendirian bahwa perubahan menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap. Belum ada undang-undang yang mengatur tentang yayasan dan yurisprudensi tidak banyak memutuskan mengenai yayasan, namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan cepatnya pertumbuhan yayasan. Saat ini yang menjadi masalah adalah apakah yayasan menjadi badan hukum berdasarkan undang-undang, seperti halnya pemberian status badan hukum kepada badan hukum lainnya ataukah berdasarkan kebiasaan, doktrin atau yurisprudensi saja. 3 Kebiasaan dan yurisprudensi yang ada tidak secara lengkap dan menjamin kepastian hukum tentang yayasan. Sering ditemui kasus-kasus sengketa antara pengurus dengan pendiri atau dengan pihak lainnya. Adanya kecendrungan atau dugaan bahwa yayasan sebagai badan hukum digunakan untuk kemauan menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum, bahkan sebagai tempat untuk memperkaya diri pendiri, pengurus atau pengawas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian yayasan di Indonesia sebelumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi. Badan hukum yayasan di samping untuk tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan telah pula dipergunakan untuk
3
L.J.Van Apel doorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet XXIX, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 112.
3
tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini. 4 Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusian, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau organ yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya. 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah dikeluarkan dan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Perubahan Undang-Undang yayasan dilakukan bukan untuk penggantian seluruhnya, dalam arti Undang-Undang yang lama diganti dengan yang baru, melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti dengan tidak merubah seluruhnya pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Beberapa ketentuan dalam yayasan Nomor 28 Tahun 2004 lahir setelah ditemukan reaksi dan kegoncangan dalam masyarakat khusus menyikapi Undang-undang yayasan ini, terutama mengenai pemberian gaji dari yayasan terhadap pengurus yayasan dan mengenai pengaturan organ yayasan. Maka atas dasar perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di Indonesia serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum
4
Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006),
5
Ibid.
hlm. 1.
4
agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah mahkluk sosial. Sifat dasar inilah yang mendorong manusia untuk memperhatikan orang-orang disekitarnya. Hal inilah yang mendorong munculnya pembentukan yayasan, dimana keberadaan yayasan dianggap sebagai suatu jawaban atau jalan bagi mereka yang menginginkan suatu wadah atau lembaga yang dapat menyalurkan keinginan mereka untuk melaksanakan segala kegiatan yang pada dasarnya bersifat kedermawanan baik dalam sosial, keagamaan, kemanusian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keinginan manusia dan karena itu keberadaannya dirasakan membawa mamfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mengejar mencari keuntungan atau penghasilan sebagaimana layaknya badan usaha lainnya. Sifat dan tujuan yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komansiter, Firma, Perusahan Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi dan sebagainya dimana badanbadan tersebut tidak bertujuan sosial, keagamaan, kemanusian, tetapi lebih mementingkan laba, memberikan keuntungan dan/atau penghasilan tidak saja kepada karyawan, pengurus dan pengawas badan-badan tersebut tetapi juga kepada pemilik modal. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat badan-badan tersebut tempat untuk berusaha.
5
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan di Indonesia antara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahtraan bagi penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang tengah berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya. 6 Yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan. 7 Yayasan yang didirikan oleh perseorangan maupun badan hukum lain seperti perseroan terbatas harulah sesuai prosedur undang-undang yang ada, dimana yayasan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusian. Oleh karena itu, perseroan terbatas bisa melalui suatu lembaga CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai suatu pendekatan perusahaan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stake holders) berdasarkan prinsip keterbukaan, dimana perusahaan mengakui bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga dan perusahaan juga harus menanganinya. Perseroan
6
Garot Supraman, Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1. Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan DiIndonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87. 7
6
terbatas sebagai suatu perusahaan yang berkomitmen dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kepedulian perusahaan ini yang menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan pembangungan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional yang sama-sama diperuntukkan untuk mencapai tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sama halnya dengan yayasan memiliki kegiatan seperti yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak. Undang-Undang Yayasan No.16 tahun 2001 jo. Undang-Undang No.28 tahun 2004 menghapus segala kesangsian perihal apakah yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan. 8 Maka yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas kiranya cocok untuk dibahas sejauh mana Fungsi Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut dipilih judul skripsi ini, yaitu “ Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan yang Didirikan oleh Perseroan Terbatas”.
8
Chatamarrasjid Ais, Op.Cit, hlm. 49.
7
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004? 2. Bagaimana hubungan hukum antara Perseroan Terbatas dengan yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas? 3. Bagaimana fungsi yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas?
C. Tujuan dan Mamfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Tujuan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui pengaturan Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. b. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Perseroan Terbatas dengan yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas. c. Untuk mengetahui fungsi yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas. 2. Mamfaat penulisan Mamfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah : a. Manfaat teoretis Pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru tentang yayasan, dimana hal ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih giat lagi dalam
8
mengembangkan dunia pendidikan dan untuk mengembalikan tujuan asli dari bentuknya Yayasan. b. Manfaat praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca baik rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintahan dalam menentukan kebijakan terhadap yayasan. Sehingga pendirian yayasan tidak hanya berkedok sebagai badan hukum dan juga tidak hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri saja. Hal ini dimaksudkan agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan yayasan.
D. Keaslian Penulisan “ Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan yang Didirikan oleh Perseroan Terbatas” yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini disusun melalui referensi buku-buku, media cetak, dan elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya lahirlah ide dan gagasan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dan mengangkat tulisan seperti apa yang tertuang dalam skripsi ini. Kalaupun ditemukan pendapat atau kutipan dalam penulisan ini hanya sebagai faktor pendukung dan pelengkap saja yang memang sangat dibutuhkan demi tercapainya kesempurnaan karya ilmiah ini.
9
E. Tinjauan Kepustakaan Penulisan skripsi ini tentang “ Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan yang Didirikan oleh Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “stichting” dan dalam bahasa Inggris “foundation”. Stichting berarti lembaga atau yayasan, berasal dari kata stichten yang berarti membangun atau mendirikan. Menurut Yan Pramedya
Puspa
bahwa
membangun,
mendirikan
dimaksudkan
adalah
membentuk suatu pengayuban atau badan yang pendiriannya disahkan dengan akte yang dibuat notaris, dimana aktivitasnya bergerak dibidang sosial. 9 Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan adalah “ Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusian yang tidak mempunyai anggota”. 10 Defenisi yayasan di atas mengandung empat catatan utama yaitu: 11 1. Yayasan merupakan badan hukum. Artinya yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas maupun pengurusnya. 2. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan. Artinya, yayasan mempunyai aset, baik bergerak maupun tidak, yang pada awalnya diperoleh dari modal
9
Yan Pramedya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap dalam Abdul Muis Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, (Medan:Fakultas Hukum USU, 1991), hlm. 6. 10 Ibid. 11 Adib Bahari, Prosedur pendirian yayasan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 2.
10
atau kekayaan yang telah dipisahkan. Maka, yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri.
12
Pemisahan harta kekayaan
tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri yayasan. 3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai , baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui bahwa yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang tidak bersifat untuk mencapai keuntungan (profit oriented) sebagaimana badan usaha, seperti perseroan terbatas, CV, Firma dan lain-lain. 4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana perseroan terbatas atau sekutusekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, yayasan tentu saja digerakkan oleh organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian yayasan berada di tangan pengurus dengan pelaksana hariannya. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi.
13
selanjutnya yang dimaksud dengan subjek hukum adalah sesuatu yang
12
Gatot Supramono, Op. Cit, hlm. 37. Abdulkadir Mumammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 29. 13
11
mempunyai hak dan kewajiban diantaranya manusia (natuurlijke Person) dan badan hukum (recht person). 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetbook) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Burgelijke Wetboek Van Koophandle) yang diberlakukan diindonesia tidak ada satu pasal pun yang mengatur dengan tegas tentang status badan hukum yayasan.
15
istilah yayasan dapat dijumpai dalam
beberapa ketentuan KUHPerdata, antara lain Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954 serta dalam Pasal 6 butir (3). Pasal 236 dan Pasal 890 Rv dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda antara lain “stichting”, “gestichten” dan “armenenistichtingen”. 16 Dalam rumusan PasalPasal KUHPerdata ini sama sekali tidak ditemui pengertian dari yayasan ini. Pengertian yayasan hanya berasal dari pendapat para ahli dan doktrin ilmu hukum. Yayasan untuk memperoleh status badan hukum, maka sebuah yayasan harus memenuhi syarat-syarat pendirian. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hukum Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UndangUndang ini.
14
C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1986), hlm. 117. 15 L.Boedi Wahyono dan Suyud Morgono, Hukum Yayasan antara Fungsi Karitatif atau Komersial, (Jakarta:CV.Novindo Putra Mandiri,2001), hlm. 2. 16 Ibid.
12
Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan tersebut dan setelah yayasan memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat. 17 Yayasan sebagai badan hukum harus mempunyai organ yang nantinya akan mewakili yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari yayasasn itu. Dalam Undang-Undang Yayasan sudah ditentukan ada 3 (tiga) organ yang harus ada yaitu : Pembina, Pengawas dan Pengurus. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum boleh mendirikan suatu yayasan yang mana mekanisme pendirian yayasan sesuai dengan undang-undang dan tujuan yayasan tersebut sebagaimana mestinya dalam undang-undang yayasan yaitu yayasan berfungsi dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusian. Yayasan dapat didirikan oleh perorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, Oleh karena itu, menurut Abdulkadir Muhammad, Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan bertanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas adalah perusahaan badan hukum. 18
17 18
Ibid Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit, hlm. 68.
13
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
F. Metode Penulisan 1. Bentuk penelitian Dalam menyusun skripsi ini, penelitian menggunakan metode hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan hanya mengolah dan mengunakan datadata sekunder yang berkaitan dengan “ Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan yang Didirikan oleh Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. 2. Alat pengumpulan data Materi dalam skripsi ini diambil dari data-data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah: a.
Bahan Hukum Primer
Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan lainnya.
14
b.
Bahan Hukum Sekunder
Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang Yayasan dan Organ-Organ Yayasan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, Koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keteranganketerangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan sebagainya. 3. Analisis Data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dianalisis secara deskripsi dengan menggunakan metode deduktif.
G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab yang isinya antara lain memutar latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
PENGATURAN
HUKUM
YAYASAN
DIINDONESIA
MENURUT UU NO.16 TAHUN 2001 jo. NO.28 TAHUN 2004
15
Dalam bab ini akan diulas mengenai tinjauan umum tentang Yayasan yang antara lain akan mengulas pengertian Yayasan, sejarah yayasan, maksud dan tujuan Yayasan, hak-hak dan kewajiban organ-organ yayasan. BAB III
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS Dalam bab ini akan dibahas mengenai bahasan mencakup tentang pengaturan Perseroan Terbatas, alasan dan faktor Perseroan Terbatas mendirikan Yayasan.
BAB IV
FUNGSI YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan yang Didirikan oleh Perseroan Terbatas menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, antara lain Fungsi yayasan , penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas serta tindakan hukum bagi yayasan yang melakukan kesalahan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis mengenai permasalahan yang dibahas.
