BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan
dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa. Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, maka suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan internasional. 1 Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Masing-masing negara memiliki keunggulan dan di
1
Etty Susilowati Suhardo, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri, FH UNDIP, Semarang, 2001, hal. 3
Universitas Sumatera Utara
sisi lain juga memiliki kekurangan. Dapat terjadi hasil produksi suatu negara berlebih atau sebaliknya membutuhkan komoditas lain yang belum dapat diproduksi di negaranya. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena masih berupa bahan mentah yang memerlukan proses produksi lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya. Komoditas yang dibutuhkan tentunya harus memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Untuk dapat menembus pasar internasional komoditas tersebut juga harus memiliki daya saing yang kuat. 2 Perdagangan ekspor impor termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi, karena eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor. Salah satu risiko yang dihadapi oleh eksportir adalah apabila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak. Risiko tersebut dapat dihindari apabila setiap transaksi ekspor yang dilakukan, dituangkan dalam bentuk tertulis atau ke dalam bentuk kontrak dagang (sales contract). 3 Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, 2
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1 3 Siswanto Sutojo, Membiayai Perdagangan Ekspor Impor, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 23
Universitas Sumatera Utara
perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license and franchise), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. 4 Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka. Apalagi jika mereka berasal dari negara-negara besar dan maju. Mereka menganggap negara mereka lebih superior sehingga seringkali memaksakan kehendak agar kontrak yang dibuat tunduk pada hukum mereka. Untuk mencegah perselisihan yang mungkin terjadi serta transaksi perdagangan internasional dapat terlaksana tanpa merugikan hukum dari masing-masing pihak, maka lahirlah konvensi-konvensi, yaitu ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional yang disusun oleh Badan-badan Internasional dan dalam pertemuan resmi antar negara. 5 Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (international trade law). Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan
4 5
Etty Susilowati Suhardo, Loc.Cit., hal. 5 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit., hal. 5
Universitas Sumatera Utara
dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus memenuhi seluruh hasil kepakatan dalam forum WTO, serta melakukan harmonisasi peraturan perundangundangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. 6 Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubunganhubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. 7 Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 6 7
Ibid., hal. 5 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005,
hal. 1
Universitas Sumatera Utara
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal
Hubungan perdagangan luar negeri dalam hal ini ekspor impor sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu terdapat pembeli, penjual dan adanya transaksi jual beli. Dalam perdagangan luar negeri, kegiatan jualnya disebut ekspor dan kegiatan belinya disebut impor dan transaksinya adalah transaksi ekspor impor. Hanya saja wilayah atau domisili penjual dan pembeli melintas batas negara. 8 Jual beli perdagangan antar negara, yang menjadi pedoman adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui bank, yaitu Uniform Customs and Practise for Documentary Credit. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa. Peraturan-peraturan jual beli perdagangan berbeda untuk masing-masing negara, yaitu perbedaan-perbedaan ketentuan dalam pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor lazim disebut sebagai perdagangan berdokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau dituangkan dalam bentuk dokumen. 8
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Misalnya, kontrak jual beli (sales contract), bukti pengiriman barang yang disebut bill of lading. Bagi eksportir, sistem dokumentasi mempunyai arti adanya hak untuk memperoleh imbalan, sehingga pelaksanaan penyerahan fisik barang dari eksportir kepada importir harus diiringi dengan penyerahan dokumen yang tepat dan telah disepakati. 9 Perjanjian jual beli antar negara dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu disebut kontrak jual beli (sales contract). Dalam kontrak jual beli perdagangan, dimuat syarat-syarat yang berkenaan dengan penyerahan barang dan pembayaran harga, yang menjadi kewajiban pihak-pihak dan tanggung jawab penjual dan pembeli. Tanggung jawab ini meliputi biaya angkut, biaya muat, biaya asuransi dan juga kerugian akibat penyerahan barang dan pembayaran harga barang. Disamping itu juga harus ada, kesepakatan tentang dokumen-dokumen ekspor impor yang diperlukan. 10 Kemajuan teknologi dunia yang begitu pesat juga sangat berpengaruh dalam sektor perdagangan. Hal ini terlihat dalam hal orang menghendaki segala hal yang menyangkut urusan perdagangan dapat bersifat praktis, aman, dan dipertanggungjawabkan, khususnya dalam lalu lintas pembayarannya. Artinya, orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran kredit. 11 Ekspor-impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga. Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya
9
Ibid., hal. 2 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani , Loc.Cit. 11 Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.232 10
Universitas Sumatera Utara
diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti bill of lading, faktur perdagangan (commercial invoice), draft, polis asuransi dan lainnya. 12 Proses pembayaran kegiatan ekspor impor antar negara dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain: pembayaran secara tunai (cash payment), pembayaran kemudian (open account), wesel inkaso (collection draft), konsinyasi (cosignment), letter of credit (L/C). 13 Salah satu metode pembayaran yang akan dibahas dalam bagian ini adalah Wesel. Wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tempat tertentu, dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu. Salah satu jenis wesel ialah wesel inkaso. Wesel inkaso ialah istilah dalam transaksi eksport dimana pengiriman barang kepada importir diluar negeri pembayarannya ditagih melalui bank dengan menyerahkan wesel dan dokumen pengapalan lainnya kepada importir. 14 Adakalanya seseorang menarik suatu wesel hanya agar si penerima menagih sejumlah uang dari si tertarik. Ini biasanya terjadi dalam bentuk si penarik menarik wesel untuk suatu bank selaku penerima. Jika hal ini terjadi, maka si penerima sebetulnya hanya merupakan seorang kuasa dari si penarik. Artinya apabila si penerima itu dapat menerima uang dari si tertarik, maka uang itu akan dibayarkan kepada si penarik. Atau apabila si penerimanya itu tidak mendapat pembayaran dari si tertarik, maka ia akan mendapat pembayaran dari si
12
Siswanto Sutojo, Op.Cit., hal. 25 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hal. 81 14 Ibid., hal. 83 13
Universitas Sumatera Utara
tertarik, lantas menegur si penarik, oleh karena si penerima itu penagih utang selaku kuasa dari penarik. 15 Namun yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah aspek hukum mengenai mekanisme penyerahan dokumen dalam perdagangan internasional dengan menggunakan wesel inkaso. Bagaimana sebenarnya mekanisme penyerahan dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional apabila menggunakan wesel inkaso. Peranan perbankan nasional juga perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam jasa-jasa pembayaran perdagangan internasional, seperti untuk transaksi pembayaran melalui internet banking.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini,
terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah fungsi wesel inkaso sebagai salah satu cara pembayaran dalam perdagangan internasional ? 2. Bagaimana
kekuatan
hukum
wesel
inkaso
dalam
perdagangan
internasional ? 15
Ibid., hal. 84
Universitas Sumatera Utara
3. Bagaimanakah mekanisme penyerahan dokumen dengan menggunakan wesel inkaso dalam perdagangan internasional ?
C.
Tujuan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui fungsi (peran) wesel inkaso sebagai salah satu alat pembayaran dalam perdagangan internasional. 2. Untuk mengetahui kekuatan hukum wesel inkaso dalam perdagangan internasional. 3. Untuk mengetahui mekanisme penyerahan dokumen yang dilakukan dalam perdagangan internasional dengan menggunakan wesel inkaso.
D.
Manfaat Penulisan 1. Secara
teoretis
skripsi
dapat
digunakan
sebagai
bahan
untuk
mengembangkan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoretis yang ingin mengetahui dan memperdalam Hukum Keperdataan khususnya Hukum Dagang mengenai wesel inkaso. 2. Secara praktis adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang mekanisme penyerahan dokumen
dalam perdagangan internasional
dengan menggunakan wesel inkaso.
Universitas Sumatera Utara
E.
Metode Penelitian
1.
Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. 16 Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder. 17 Menurut Tampil Anshari Siregar, metode penelitian yuridis normatif adalah memiliki kemiripan dengan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan hanya mengandalkan/menggunakan data sekunder belaka. 18 Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan hukum wesel inkaso. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan,
menelaah,
menjelaskan,
dan
menganalisis
suatu
peraturan hukum. 19
16
Soerjono Soekanto, Penelitan Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006,
hal. 24 17
Ibid. Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 23 19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal.63 18
Universitas Sumatera Utara
2.
Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur hukum yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang terdiri dari: 20 a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan seperti UU, Perpu, PP, Keppres dan lain-lain. b. Bahan hukum sekunder, yaitu Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.
3.
Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian kepustakaan (Library Research) Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundangundangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang
20
Tampil Anshari Siregar, Op.Cit., hal. 76
Universitas Sumatera Utara
dibahas dalam skripsi ini. 21 Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisikan peraturan perundang-undangan, buku, makalah seminar yang berhubungan dengan topik yang dijadikan sebagai landasan guna menguatkan argumentasi di dalam penyusunan penulisan ini. b. Wawancara Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sekunder. Wawancara dilakukan dengan Customer Service Pada PT Bank Internasional Indonesia (bii) Tbk Cabang Bijai.
F.
Keaslian Penulisan Keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan penulis sebagai tugas
akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Mengenai Mekanisme Penyerahan Dokumen dalam Perdagangan Internasional dengan Menggunakan Wesel Inkaso”, tidak ditemukan pokok bahasan yang sama yang pernah ditulis/diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penulisan skripsi ini dapat disebut asli dan tidak terdapat unsur plagiat yang bertentangan dengan asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.
21
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
hal. 93
Universitas Sumatera Utara
G.
Sistematika Penulisan Agar skripsi ini tersusun rapi dan sistematis, maka penulisan skripsi ini
ditulis dengan sistematik sebagai berikut. Pada Bab I sebagai bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, yang berisi tentang alasan diambilnya penyerahan dokumen dengan wesel inkaso sebagai tinjauan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; perumusan masalah, berisi tentang hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini; tujuan penulisan, berisi tentang tujuan dibuatnya skripsi ini; manfaat penulisan, berisi tentang manfaat dibuatnya skripsi ini bagi teman-teman mahasiswa serta bagi masyarakat umum; metode penelitian, berisi tentang metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini; keaslian penulisan berisi tentang bahwa skripsi ini belum pernah ditulis oleh mahasiswa lain oleh karena itu tidak terdapat unsur plagiat dalam skripsi ini; dan sistematika penulisan berisi tentang kerangka pemikiran penulisan skripsi ini. Pada Bab II merupakan bab tentang tinjauan umum dalam perdagangan internasional yang terdiri dari pengertian perdagangan internasional; pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan internasional, hak serta kewajiban masing-masing pihak; tata cara pelaksanaan dan peraturan hukum mengenai perdagangan internasional. Pada Bab III merupakan bab tentang beberapa aspek tentang wesel inkaso yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum wesel inkaso; pihak-pihak dalam
Universitas Sumatera Utara
transaksi yang menggunakan wesel inkaso; jenis, manfaat, dan syarat wesel inkaso; pembayaran ekspor impor dengan menggunakan wesel inkaso. Pada Bab IV merupakan bab tentang aspek hukum mekanisme penyerahan dokumen dalam perdagangan internasional dengan menggunakan wesel inkaso yang terdiri fungsi wesel inkaso sebagai salah satu cara pembayaran dalam perdagangan internasional; kekuatan hukum wesel inkaso dalam perdagangan internasional; mekanisme penyerahan dokumen dengan menggunakan wesel inkaso dalam perdagangan internasional; Pada Bab V merupakan bab tentang kesimpulan dan saran
Universitas Sumatera Utara
