BAB I PENDAHULUAN
....Genus Proximum et Differentia Specifica...
1.1
Latar Belakang Demokrasi merupakan penemuan manusia yang paling termasyhur sebagai cara hidup
bersama dalam sebuah negara. Dalam pelaksanaanya, setiap negara memahami dan menjalankan demokrasi secara berbeda-beda. Namun landasan utama yang menjadi esensi dari demokrasi tetaplah sama yaitu kesetaraan bagi setiap warga negara. Setelah pengalaman peradaban kita menjalani perang dunia pertama dan kedua yang banyak memunculkan penderitaan dan perbudakan, ada sebuah pemahaman baru yaitu liberalisasi dalam setiap aspek kehidupan individu, pemahaman kita akan demokrasi-pun bergeser dengan wacana demokrasi liberal yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak dari setiap individu. Seiring perjalanan tersebut, liberalisme mengidentikan dirinya dengan demokrasi sebagai tatacara atau sistem ideologi bagi setiap negara dalam menyelenggarakan kehidupan ber-negara-nya. Asumsi bahwa liberalisme adalah model demokrasi yang ideal untuk terciptanya kesetaraan bagi setiap individu warga negara-pun menjadi sesuatu yang baru dalam demokrasi. Namun ternayata pemahaman tersebut mengalami keretakan dan paradoks saat demokrasi liberal di identikan dengan sebuah pemahaman demokrasi-liberal yang konsensual, yang berarti membentuk sebuah konstruksi wacana baru dalam masyarakat bahwa demokrasi dipahami sebagai sebuah kesepakatan (konsensus) dari rasionalitas umum. Memahami demokrasi sebagai sebuah Kebersepakatan (konsensus) ini ternyata menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat yang plural dimana ternyata adanya eksklusi bagi warga negara yang tidak seturut dengan model konsensus rasionalitas umum tersebut, dan warga negara yang tereksklusi tersebut menjadi warga negara minoritas. Demokrasi menjadi poros bagi manusia untuk membentuk harapan dalam menyongsong kehidupan bersama. Negara dalam demokrasi merupakan sebuah bentuk kratos yang legitimate karena memiliki konstitusi hasil dari kontrak sosial masyarakat. Paradoksial tentang demokrasi terasa saat demokrasi banyak diartikan dengan persamaan-persamaan
rasional atau rasionalitas umum dalam demokrasi-liberal-konsensual. Celah-celah yang muncul dalam demokrasi-liberal-konsensual menimbulakan dikotomi dalam memaknai keawrganegaraan, rasionalitas umum yang dibentuk dalam demokrasi-liberal-konsensual membuat mereka dengan rasionalitas umumnya menjadi mereka yang (majority) dan sebagian-nya lagi yang tidak dapat diterima oleh rasionalitas umum menjadi (minority). Celakanya demokrasi-liberal-konsensual hanya memasukan mereka yang dianggap mampu secara rasional berkonsensus dengan standar aturan-aturan tertentu. Hal demikian yang meng-eksklusi minority yang dianggap tidak rasional, berbeda, dan A-normal. Padahal pada dasarnya mereka (minority) merupakan warga negara yang memiliki ke-khasan hasil dari kebudayaan yang membentuk mereka menjadi unikum-unikum1 grup sosial yang beragam.
Di era ideologi yang serba post-isme seperti sekarang ini, negara mana yang tidak bisa lepas dari pemahaman liberalisme sebagai model demokrasi. J.Hayek misalnya meyakini bahwa secara esensial demokrasi berarti sebuah alat kegunaan atau utilitas untuk memelihara kedamaian dan kebebasan individu.2 Utilitas disini berkaitan dengan seberapa besar kegunaan yang didapatkan dari macam demokrasi tersebut. Namun dalam ber-demokrasi kita sudah bersepakat untuk meredistribusikan (equality) kesetaraan yang menjadi elemen demokrasi guna mengakomodir kepentingan setiap individu.
Dalam heterogenitas identitas dan keberagaman warga negara dalam negara yang plural baik dengan berbagai macam suku, etnis, dan keberbedaan budaya juga bahasa. Dimana dalam keberagaman itu tidak hanya membedakan dari cara pandang berbudaya melainkan cara hidup berpolitik, karena setiap identitas memiliki sistem nilai yang berbeda dengan yang lainnya. Demokrasi-liberal-konsensual mencoba mereduksi permasalahan yang ada dalam masyarakat plural dengan sebuah kebersepakatan sebagai sebuah usaha politik dalam demokrasi. Salah satu pemikir yang menjadi pioneer dalam demokrasi-liberalkonsensual tersebut adalah John Rawls. Rawls memiliki pandangan bahwa keberbedaan 1
Unikum atau unik merupakan term bahasa yang digunakan post-‐modern dalam memaknai manusia. Asumsi manusia yang dibawa Descartes yang menuntut rasionalitas dan hanya terbagi pada distingsi tubuh dan jiwa dirasa tidak memadai lagi dalama menerjemahkan semangat zaman, karena hasil dari tuntutan rasionalitas tersebut membawa banyak implikasi terhadap peradaban manusia. Unikum adalah makna hegemonik yang coba dibangun untuk dapat menerima perbedaan manusia secara alamiah. 2 Chantal Mouffe. The Democratic Paradox. Verso. 2000. p.3. “'democracy (is] essentially a means, an utilitarian device for safeguarding internal peace and individual frecdom', useful as long as it did not endanger liberal institutions but to be discarded when it did. Lengkapnya lihat F. Hayek The Road of Serfdom. London 1944. p.52
bukan merupakan halangan untuk hidup bersama, karena bagi beliau rasionalitas dari setiap warga negara membuat mereka bisa bersepakat dalam menentukan keputusan politik asalkan mereka melepaskan semua atribut seperti budaya dan atribut non-rasional lain-nya. Dalam cara berfikir seperti itulah Rawls membangun demokrasi-liberal-konsensual, lalu dalam faktanya ternyata warga negara tidak dalam satu identitas yang tunggal dan rasional. Warga negara selalu ada dalam sebuah bentuk keberagaman (plural).
Keretakan terbesar dari demokrasi-liberal-konsensual adalah saat praktek-praktek kesetaraan yang mengabaikan keunikan dari grup-grup sosial yang merupakan bagian dari warga negara, bentuk pengabaian tersebut menjadi sebuah potensi yang menimbulkan opresi dan dominasi terhadap grup minoritas dalam keberagaman identitas yang ada. Demokrasiliberal-konsensual sebelumnya menyadari mengenai keberagaman warga negara tersebut dan menawarkan ide mengenai asimilasi dengan tujuan persamaan untuk tidak menunjukan perbedaan. Namun hal tersebut justru secara implisit mempertegas sebuah idealisasi yang bersandar pada suatu standar tertentu secara semu, seperti mengakomodir kebutuhan semua pihak. Padahal di dalamnya ada sesuatu yang hilang karena konsensus liberal selalu mensyaratkan eksklusi terhadap mereka yang dianggap berlainan dari rasionalitas umum majority. Bentuk lain dari ketidakadilan yang diakibatkan dari penyamarataan justru menjadi sebuah kejelasan ketika semuanya melihat dari sudut pandang yang mengangkat perbedaan sebagai titik awal dalam melihat keadilan.
Ketika demokrasi dimaknai dalam elemen-elemen rasionalitas umum sebagai fondasi demokrasi-liberal-konsensual. Secara logis juga semua keunikan yang dimiliki minoritas akan tersingkir dengan sendirinya. Hal demikian yang menjadikan ketidakadilan masih tetap terjadi dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Hal tersebut yang membuat demokrasi-liberal-konsensual menjadi paradoks karena memproduksi ketidakadilan dalam semangat kesetaraan dalam demokrasi itu sendiri. Majority membuat normalisasi terhadap standar yang dipakai sehingga ketidakadilan menjadi sulit dideteksi karena terjadi secara tidak disadari. Sehingga hegemony majority yang menjadi keseharian yang dianggap sebagai sesuatu yang normal seperti mekanisme pasar, hierarki birokrasi, serta stereotip budaya dan media sesungguhnya menjadi sumber ketidakadilan. 3 Oleh karena itulah,
3
Iris Mirion Young. Justice and The Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press. 1990. p. 47
permasalahan pluralisme warga negara haruslah dilihat dengan bentuk lain dari demokrasiliberal-konsensual. Francis Fukuyama dalam karyanya The End of History and The Last Man menyampaikan bahwa demokrasi liberal adalah “titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia dan universalisasi dari demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final dari pemerintahan manusia4. Namun seiringnya pemaknaan tersebut terhadap demokrasi-liberalkonsensual, pluralisme identitas atau keberagaman identitas menjadi permasalahan yang muncul karena demokrasi-liberal-konsensual menyuguhkan wacana baru mengenai dominasi terhadap identitas yang minor oleh identitas lain yang dominan. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan kekuasaan begitu cair. Saat peran negara mengontrol penuh akan society life seperti era orde baru di Indonesia maupun Nazisme di German, koersi dan repressive muncul dari negara, namun ketika kekuasaan itu bersifat diskursif dalam artian kekuasaan menjadi bentuk yang partikular dan dimaknai menjadi hak individu seperti yang dibawa demokrasi liberal, maka yang muncul adalah dominasi identitas yang satu (majority) terhadap identitas lain-nya (minority).
Demokrasi-liberal-konsensual memang sedari awal menawarkan inklusifitas untuk freedom for liberty. Namun pada saat yang sama juga demokrasi pada dasarnya tidak bersepakat bahwa kekerasan apalagi yang berujung pada violence sebagai jalan keluar dalam mengambil keputusan politik. Dominasi majority ini membawa kita pada tradisi dimana permasalahan pluralisme diselesaikan hanya dengan kekuatan dan kekerasan. karena umumnya kita memahami demokrasi sebagai perpaduan dari gagasan mengenai kuasa dari rakyat dan gagasan mengenai hak-hak individual yang dijamin secara hukum. Pemaknaan tersebut adalah hasil wacana liberal sehingga rakyat dipahami sebagai kumpulan individuindividu.5 Dalam kontrak sosial, rakyat memilih untuk ber-negara atas dasar kesetaraan, namun ada hal-hal yang menjadikan kontrak sosial tersebut
ter-cederai oleh sebagian
kelompok (majority) yang melakuakan opresi dan dominasi terhadap kelompok lain (minority). Mereka (majority) mengangap (minority) bukan bagian dari mereka dan Anormal diantara mereka. Pada saat tersebutlah demokrasi menjadi sebuah paradoks karena meproduksi ketidak-setaraan bagi warga negara. 4
Fukuyama, Francis. The End of History and The Last Man. New York: The Free Press. 1992. p.xi ....the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. 5 Budiarto Danujaya. Demokrasi Disensus. Gramedia. 2012. p.xvi
Seharusnya demokrasi-liberal-konsensual menjadi sebuah tata cara atau sistem sebuah negara yang seminimal mungkin memberikan keleluasaan bagi hadirnya kesetaraan (equality), kebebasan (freedom), dan keadilan (justice) yang diyakini setidaknya masih ada dalam nafas demokrasi. Paradoksial yang muncul dalam sebuah sistem demokrasi adalah karena didalamnya demos (rakyat) selalu-akan menuntut kratos (penguasa) dalam pelbagai hal sampai kratos sendiri pada dasarnya tidak mampu untuk memenuhinya karena faktisitas dan tidak adanya fiksasi dalam setiap kebenaran. Idealnya disinilah political menjadi sebuah the art of possiblity dari disiplin ilmu yang akan selalu memungkinkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial-politik tersebut.
Esensi dari kita membicarakan kesetaraan dalam demokrasi adalah bagaimana keadilan bagi warga negara itu dapat dicapai, maka semangat kita dalam perjuangan bagi warga negara yang setara adalah perjuangan akan keadilan bagi warga negara yang ter-opresi dan dominasi khususnya warga minoritas. Definisi keadilan bagi demokrasi-liberalkonsensual adalah saat semua individu memiliki sebuah opportunity yang sama di ruang publik karena rasionalitas-nya menjadi karakteristik dari seorang manusia. Namun hal ini jelas menapikkan sebuah realitas sosial yang dalam kehidupan sehari-hari kita hidup dalam pluralitas yang tak mungkin disederhanakan dalam rasionalitas. Keunikan dari manusia adalah saat kita selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang unik, baik kondisi fisik, sosial, budaya, atau zaman- yang semuanya saling berkaitan satu sama lain. Unikum-unikum manusia tersebut pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari (space) ruang
dan waktu
sehingga sangat mempengaruhi dalam interaksinya dengan individu-individu lain yang unikum juga. Relasi sosial yang dibangun setiap unikum-unikum individu tersebut membentuk sebuah common life yang akhirnya menjadi kebudayaan setiap unikum grup tersebut. Keberbedaan dalam kebudayaan dari setiap grup tersebut yang menjadikan mereka sesuatu yang unikum. Kesamaan dalam kebudayaan, kehidupan sehari-hari, serta jalan hidup setiap unikum tersebutlah yang akhirnya akan membentuk suatu grup-grup sosial yang unikum satu sama lain6. Dalam titik ini kita melihat distribusi akan keadilan harus dilihat 6 Iris Mirion Young. Justice and The Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press. 1990. p. 45 .....Groups, on the other hand, constitute individuals. A person’s particular sense of history, affinity, and separateness, even the person's mode of reasoning, evaluating, and expressing feeling, are constituted partly by her or his group affinities. This does not mean that persons have no individual styles, or are unable to transcend or reject a group identity. Nor does it preclude persons from having many aspects that are independent of these group identities.”
sebagai sesuatu yang berbeda, kita tidak bisa menyaratakan distribusi keadilan dalam keberbedaan dan kemajemukan.
Dalam negara demokrasi, konstitusi menjadi dasar demos yang menyepakati bahwa bagaimana negara ini dibentuk dan hidup bersama tersebut disepakati. Permasalahannya dalam masyarakat yang berada dalam keberagaman unikum grup sosial. Negara selalu dihadapkan pada keserbamungkinan akan kehendak dari rakyat. Demokrasi-liberalkonsensual atau demokrasi deliberatif dalam Habermas mereduksi hal tersebut menjadi hak individu dan agregatif yang pada akhirnya hanya mengutamakan pada siapa yang paling kuat dan dapat bertahan dengan kontestasi wacana liberalisme itu sendiri. Asumsi ini tidak terlepas dari survival of the fittest dari Darwin. Dari celah-celah yang muncul akibat demokrasi
liberal,
pada
akhirnya
menimbulkan
dikotomi
dalam
memaknai
keawarganegaraan, yaitu mereka yang (majority) dan (minority). Liberalisme hanya menerima mereka yang dianggap ada pada normalisasi liberal dan mampu secara rasional hidup dengan wacana liberalisme. Hal tersebut meng-eksklusi minority yang secara alamiah bertentangan dengan segala bentuk mono-diskursus liberal. Demikian pula yang menyebabkan minority Sebagai sebuah ke-khasan dari sebuah unikum grup sosial yang ada dalam pluralisme ter-operesi dan terdominasi oleh mono-diskursus liberal. Setiap grup sosial yang unik sebenarnya memiliki peranan penting karena mengkonstitusi identitas individu dengan kebudayaan yang ada dalam grup sosial tersebut. Grup sosial merupakan elemen penting dimana dalam kehidupan warganegara grup-grup sosial yang unikum tersebut-lah yang selalu akan hidup ditengah-tengah relasi sosial yang mempengaruhi dirinya. Unikum dari setiap grup sosial menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam persepsi kehidupan sosial. Chantal Mouffe melihat Keunikan identitas grup dengan berbeda dari keserba rasionalitasan model demokrasi liberal. bahwasannya manusia merupakan individu namun bukan sebagai (monad) atau sesuatu yang utuh-penuhpadu dengan sendirinya (solipsisme) yang seakana-akan terpisah dari individu-individu lainnya, melainkan selalu dikonstitusi oleh “subject position” melalui pelbagai relasi sosial yang hadir dalam berbagai komunitas. 7 Setiap identitas individu ditopang hubungannya dengan relasi individu lainnya. proses-prose identifikasi-pun hadir melalui norma-norma yang berlaku. Mulai dari streotipe maupun mass maping yang menilai sesuatu masyarakat 7
Chantal Mouffe. The Return of The Political. London: Verso. 1993. p.97
selalu dimulai dari bagaimana budaya lingkungan sekitarnya dibenuk dan menjadi kebiasaan umum dalam cara mereka hidup seperti yang diutarakan Chomsky. Model demokrasi agregatif liberal cenderung mengabaikan unikum dari setiap grup sosial dalam ranah publik. Anggapan bahwa menunjukkan perbedaan menjadi sebuah sumber dari tindakan-tindakan dominasi dan opresi dalam pemaknaan secara tradisional, hal tersebut sering digunakan menjadi sebuah reseoning bagi model rasionalitas liberalisme untuk menapikan perbedaan. Kecemasan yang ditimbulkan oleh macam perbedaan yang dimaknai sebagai bentuk lain dari opresi dan dominasi secara tradisional sangat bermakna pejoratif, dimana penaklukan atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu menjadi makna yang dipahami.8 Pada pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berisi “Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan.9 Nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan menjadi seorang individu melekat sebagai manusia. Namun sekarang model Opresi dan dominasi yang menimbulkan ketidakadilan bukan lagi disebabkan oleh paksaan, melainkan menjadi sebuah peristiwa yang menyehari dalam masyarakat dengan berusaha memaksakan persamaan dalam perbedaan untuk masuk ke ruang-ruang majority. Padahal pemaksaan untuk memasukkan keunikan grup sosial yang minority ke dalam ranah majority dapat dikatakan sangat bertentangan dengan nilai dasar demokrasi yang menjungjung keseteraan. Nilai inklusivitas yang dimiliki demokrasi retak sebab dominasi dan macam opresi yang dipaksakan oleh kaum majority. Dengan tidak adanya pengakuan perbedaan dan usaha untuk merekognisi perbedaan akibat ke-unikum-an setiap grup sosial. Hal tersebut menjadikan majority sebagai desicion maker karena konsensus demokrasi liberal hanya menerima rasionalitas umum (majority) tersebut sebagai haluan. Oleh karena itu yang ada sebenarnya partisipasi rakyat belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan mereka sebagai warganegara yang harus mendapatkan keadilan yang setara dalam ber-negara.
1.2
Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 1.2.1 Rumusan Masalah
8
Iris Mirion Young. Justice and The Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press. 1990. p. 43 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood 9
1.
Bagaimana
politik
perbedaan
dapat
menghadirkan
ruang
dialog
intersubjektifitas guna mengakomodir semua kepentingan dari keberagaman identitas dalam tujuan kehidupan bersama? 2.
Bagaimana demokrasi bertransformasi agar unikum atau grup sosial yang
unik tersebut mendapatkan posisi yang setara sebagai warganegara yang beragam dalam konteks politik perbedaan?
1.2.2 Tujuan Penelitian Penelitian ini adalah sebuah tinjauan discourse analysis terhadap re-artikulasi demokrasi dan sebuah telusur terhadap fenomena yang terjadi dalam demokrasi liberal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebuah cara dalam men-define teori demokrasi agar tidak mengalami kebuntuan dalam menjelaskan fenomena pluralisme dan politic of difference yang hadir dan hidup dalam demokrasi. Lebih lanjut penelitian ini guna menjawab pertanyaan era-Neo/liberalisme yang membuat distinction antara majority dan minority dalam plural society yang menyebabkan adanya konflik horizontal. Rekognisi menjadi sebuah cara dalam melihat ulang permasalahan yang hadir dalam demokrasi agregatif (majoritinisme). Penulusuran terhadap wacana politik global yang menjadi cara hidup kebanyakan negara sekarang ini tidak lain guna kehidupan co-eksistensial yang menjadi utopia bersama dalam keberagaman. Penelitian ini memlalui Politik perbedaan mencoba membingkainya dalam sebuah framing atas hak, kesetaraan, dan keadilan yang menjadi elemen dasar dan sebuah janji yang ditawarkan oleh demokrasi.
1.3
Kerangka Teori Sejak lahirnya gelombang demokrasi dari gelombang pertama sampai dengan saat ini,
demokrasi masih memberikan polemik dalam distribusi dan redistribusi keadilan bagi warga negara. Liberalisme sebagai model demokrasi yang banyak dianut negara-negara di dunia hanya mengkerakai dirinya dalam bentuk konsensualitaas demokrasi. Penelitian ini melihat dari pendekatan teoritik bagaiamana demokrasi konsensual yang dibawa liberalisme mengandung keretakan dalam perdebatan teoritik. Dengan pertimbangan atas pluralisme. Demokrasi model disensus menawarkan sebuah alternatif dalam politik perbedaan sebagai kerangka teoritik yang berlawanan dengan model konsensual. Bentuk A-simeritas yang menjadi pijakan demokrasi disensual dalam melihat demokrasi konsensual ini menjadi
perdebatan teoritik yang menarik dimana kita bisa melihat paradoksial demokrasi dalam perdebatan konsensual dan disensual.
1.3.1
Paradoks Demokrasi Konsensual Demokrasi konsensual menempatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan
argumentasi rasional sebagai putusan politik-nya. Kenyataan heterogenitas dan keserba-tidak-rasionalitasan setiap individu menjadi fakta sosial yang membuat demokrasi ini memiliki limitasi dalam menerangkan kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan merupakan elemen mendasar dalam demokrasi. Setiap negara yang menggunakan demokrasi sebagai ideologi politiknya berusaha memaknainya dengan distribusi dan redistribusi keadilan dalam mencapai liberty dan equality. John Rawls memaknai demokrasi sebagai keadilan sebagai kewajaran dalam bukunya
justice as fairness. Keadilan dalam demokrasi merupakan sebuah
pemahaman kebersepakatan dalam segala perbedaannya dimana hal yang utama terkait hal ini adalah selalu mengutamakan rasionalitas dalam mencapai konsesualitas dari demokrasi. 10 Rawls mendasarkan demokrasi sebagai sebuah keadilan sosial masyarakat dalam kewajaran melalui cooperation sosial-masyarakat.
Setidaknya Rawls menggunakan dua term yang menjadi ide dasar dalam memaknai liberty dan equality sebagai kewajaran keadilan dalam demokrasi. Yang pertama adalah (the idea of citizen) ide mengenai warga negara, dimana dalam hal ini warga negara dianggap sebagai individu yang bebas (free) dan setara (eaqual). Yang kedua adalah (the idea of a well-ordered society) ide mengenai keteraturan masyarakat, yaitu masyarakat yang secara efektif diatur oleh sebuah konsepsi public mengenai keadilan.11 Dari pendasaran Rawls ini kita mendapati bagaimana demokrasi ditempuh dalam konsensus keadilan yang selalu mensyaratkan public reason sebagai hal utama untuk memaknai public politik dalam budaya democratic society. Lebih lanjut Rawls membedakan dari yang reasonable dan rationality, bagi Rawls 10
John Rawls. Justice as fairness. Cambridge: The Belknap Pres, Harvard University Press. (2001) p.5... The most fundamental idea in this conception of justice is the idea of society as a fair system of social cooperation over time from one generation to the next {Theory, §i: 4). We use this idea as the central organizing idea in trying to develop a political conception of justice for a democratic regime. Lebih lanjut lihat John Rawals, Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. (1999) p.4-‐5 11 Ibid.
rasionalitas dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang tepat namun dalam keadaan tertentu tidak reasonble bagi sistem sosial-masyarakat (social cooperation).12 Oleh sebab itu beliau membedakannya dimana dalam keadilan sebagai kewajaran common sense dari majority menjadi hal yang sangat utama dalam menghasilkan kebijakan publik.
Jurgen Habermas dalam karyanya between facts and norms: contribution to a discourses theory of law and democracy. Beliau menganggap bahwa liberalisme demokrasi dirayakan dengan (central idea) ide sentral mengenai hak-hak individu. Bagi Habermas titik berat dari demokrasi-liberal-konsensual ini menjadi sangat penting karena menurutnya hak individu merupakan kekuasaan dari hukum yang dialihkan kepada individu melalui peraturan hukum. 13 Habermas dalam hal ini mencoba mentransformasikan sebuah pemahaman “ordo liberalism” mengenai individual rigths menjadi sebuah private law.14 “Rigths” hak tidak dipahamai sebagai sebuah posisi asali lagi seperti dalam Rawls, lebih jauh Habermas menjadikan rigths sebagai legal order individu yang menurutkan negara dalam penjaminannya15. Seturut dengan pemaknaan demokrasi liberal baik Rawls maupun Habermas mencari alternatif bagi pluralisme dalam demokrasi. Rawls mencoba memposisikan demokrasi dengan posisi asali (original position) manusia dalam menentukan dirinya sendiri, sedangkan Habermas mengafirmasi dengan memformulasikan setiap wacana konsensual dengan macam komunikasi deliberatif.16
Kedua pioneer dalam demokrasi liberal sama-sama meyakini bahwa demokratisasi dalam plural society hanya dapat dicapai dengan macam konsensual rasionalitas. Dalam pemahaman inilah demokrasi liberal mengkerakai demokrasi dengan konsensus majority. Padahal bila kita melihat keadaan yang sesungguhnya 12
Ibid. p. 6-‐7 Jurgen Habermas. between facts and norms: contribution to a discourses theory of law and democracy. diterjemahkan oleh william rehg. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 1996. p.85-‐86... From a conceptual standpoint, individual rights are powers of law conferred on the individual by the legal order; from the standpoint of its purpose, they are means for the satisfaction of human interests. 14 Ibid. p. 87 15 Ibid. p. 88 16 Karya yang menjadi banyak rujukan model liberalisme, dalam karyanya Communicative action volum I dan II. Habermas memastikan bahwa kesesuain dalam politik dapat ditempuh dengan cara-‐cara komunikatif rasional, sandaran terhadap rasionalitas sebagai instrumen menjadi pijakan dalam mencapai kesesuaian politik tersebut. seturut dengan pemaknaan tersebut, model ini banyak dianut oleh paham liberalisme dengan model good governance dalam usaha peningkatan demokratisasi. 13
dalam
pluralisme,
rasionalitas
memiliki
keterbatasan
(faktisitas)
dalam
menginterpretasikan yang diluar nalar dan non-rasionalitas. Kita mendapati dalam pluralisme hal-hal non-rasional-pun turut ikut serta dalam kehidupan demokrasi.
Ernesto Laclau dalam karyanya emancipation(s) memberikan sebuah contoh yang memperlihatkan demokrasi konsensual dimaknai dengan rasionalitas umum majoritisme dan tidak dapat mengakomodasi perbedaan dalam pluralisme. Dengan sejarah yang dilalui bangsa eropa salah satunya mengenai semua imigran yang berasal dari northern africa dan jamaica tidak dapat ikut berpartisipasi dalam western europan institution. Justifikasi atas ini semua adalah sebuah keberbedaan budaya dan identitas kedirian.17 Secara otomatis kebijakan publik tersebut tidak menjamin segala bentuk penjaminan sosial sebagai pekerja, tentu saja konsekuensinya adalah mereka mengalami subordinasi dengan pekerja lain yang dengan identitas pribumi. Pure identity majority menjadi pijakan utama dalam memaknai demokrasi konsensual dalam kasus tersebut. Semua yang diluar dari rasionalitas umum dan general will teroperesi dan ter-eksklusi oleh majority interest. Hal inilah yang menjadikan paradoks dalam demokrasi. Liberalisme dengan logic popular sovergnty dan individual rigths berubah menjadi majority power dalam segala hal maupun bentuk. Padahal plural society mensyaratkan logic equivalencies untuk menjamin kerberbedaan dan keberagaman dalam pluralisme demokrasi.18
Ambiguitas dalam memaknai demokrasi dalam liberalisme membuat paradoksial dalam pusaran demokrasi itu sendiri. Liberty dan equality terpusat bagi mereka-mereka yang bisa menerima dan diterima dalam demokrasi konsensus. 19 Mouffe dalam hal ini menanggapi Rawls dengan demokrasi liberal sebagai sesuatu yang circular. Sirkular dalam artian bahwa tesis baik dari Rawls maupun Habermas, keduanya hanya bersifat tautologis dan bersifat utuh dalam kediriannya (Solipsism), dalam artian liberalisme tidak dapat menerima yang diluar itu (rationality dan Common rights) sebagai eksistensi yang ada dalam pluralisme demokrasi.20 Kelalaian dari liberalisme adalah asumsi bahwa menganggap perbedaan adalah sebuah kecacatan dalam demokratisasi. Jadi kehati-hatian terhadap perbedaan dalam 17
Ernesto Laclau. Emantipation(s). Verso Publisher. 2007. p.36 Ibid. p. 40. 19 Chantal Mouffe. The Democratic paradox. (2000), p. 30 20 Ibid, pp. 83-‐90. 18
pluralisme ditanggapi dengan kebersepakatan dari yang majority. Baik Laclau maupun Mouffe sebenarnya menyadari bahwa logic of liberalism sangat erat dengan utilitarianisme seperti halnya John Stuart Mill yang menegaskan bahwa kebebasan menjadi kebebasan ketika secara kuantitaif bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Mill sangat memperhatikan itu sebagai bentuk lain dari jaminan seminimal mungkin kebebasan dapat dirasakan sehingga dapat disebut demokrasi. Namun kita juga tidak dapat menafikan bahwa kebebasan atas keterkekangan yang lain juga mencederai demokrasi itu sendiri.
Seperti yang disampaikan Iris Marion Young dalam Justice and The Politics of Difference bahwa tidak ada hal yang boleh dipaksakan baik secara model opresi maupun dominatif untuk memaksakan kehendak bersama suatu keklompok tertentu. Setiap keunikan group adalah sebagai perwujudan perbedaan dan keberagaman dalam plural
society,
oleh
karena
itu
unikum-unikum
tersebut
berhak
untuk
mempresentasikan dirinya di ruang publik sebagai bentuk paling nyata dari realitas pluralisme. Hanya dengan cara tersebut diharapkan bahwa partisipasi di ruang publik akan meningkat dan proses menuju keadilan semakin ideal dalam demokratisasi.21 Pandangan tersebut tentu saja memperlihatkan bagaimana ruang itu diberikan pada siapa saja tanpa syarat apapun. Konsensual demokrasi liberal sebenarnya memungkinkan hal tersebut dengan alternatif Habermas dalam membuka ruang dengan public sphare. Namun ternyata ruang tersebut disesaki dengan semua model common rights majority karena prasyarat oroginal position dari Rawls yaitu (rationality as citizens). Celah-celah pikiran dalam liberalisme demokrasi konsensual yang seperti inilah yang hendak dikritisi sebagai kerangka pemikiran politik perbedaan dalam demokrasi yang disensual.
1.3.2
Homogenitas: Imaji dalam Pluralisme Demokrasi Politik perbedaan mengasumsikan bahwa secara antropologis manusia adalah
sesuatu yang heterogen. Kita tidak ada dalam bentuk alamiah yang sama secara budaya. Budaya membentuk manusia menjadi sesautu yang berbeda dengan manusia dibelahan lain dengan budaya yang berbeda. Walaupun misalnya seperti Immanuel Kant yang meyakini adanya (sensus communis) cita rasa bersama, namun pada 21
Iris Mirion Young. Justice and The Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press. 1990. p. 182-‐ 185
faktanya kita dihadapkan pada keberagaman dalam menghadapi realitas-sosial. Differentiated citizenship menjadi awal pemahaman kita dalam memahami demokrasi.22 Young sadar betul bahwa bentuk alamiah dan yang paling hakiki dari manusia itu adalah perbedaan itu sendiri. Laclau dan Mouffe membayangkan mengenai radical democracy dan radical citizenship dimana dalam kesemuanya adalah pemberian ruang bagi perbedaan. Inilah yang tidak ada dalam imaji dari demokrasi konsensual. Habermas membuka public sphare dengan asumsi bahwa tujuannya
adalah
membuat
sebuah
homogenitas
yang
berakhhir
dengan
kebersepakatan.
Deliberatif democracy mensyaratkan homogenitas baik secara rasional maupun budaya guna mencapai kesepakatan. Baik Habermas maupun Rawls sebagai pengusung deliberatif model secara sadar menjadikan individual rights dan popular soveragnty
sebagai
pijakan
dalam
mencapai
deliberatif.
23
Seperti
yang
diargumentasikan kembali oleh Cohen dan Benhabib bahwa “communicative action” merupakan instrumen yang paling ideal dalam demokrasi liberal.24 Setidaknya ada empat kondisi yang menjadi kesepakatan dalam mencapai deliberasi yang harus menjadi homogenitas bersama dalam liberalisme. .....(i) tidak boleh ada eksklusi terhadap orang yang dapat memberikan kontribusi yang rasional, (ii) semua partisipan diberikan kesempatan yang setara untuk berkontribusi, (iii) apa yang dikatakan oleh partisipan adalah yang mereka maksudkan, (iv) proses komunikasi harus bebas dari koersi internal maupun eksternal.25 Dalam pemahaman seperti ini kita menyadari bahwa model deliberatif bersyarat, apa yang menjadi perbedaan tidak ada dalam homogenitas, mereka harus suka rela mengikuti apa yang menjadi pijakan dalam kebersepakatan liberalisme demokrasi. Cohen lebih lanjut menambahkan bahwa untuk mencapai konsepsi mengenai
22
Ibid. Chantal Mouffe. The Democratic paradox. (2000). P.84 24 Ibid. p.85 25 Jurgen Habermas, The Inclusion of The Other: Studies in Political Theory terjemahan C. Cronin dan P. de Greiff . Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 1998, p.43-‐44 The four most important features [of discourse ethics] are: (i) that nobody who could make a relevant contribution may be excluded; (ii) that all participants are granted an equal opportunity to make contributions; (iii) that the participants must mean what they say; and (iv) that communicationmust be freed from external and internal coercion. 23
deliberatif demokrasi, kita harus membuat sebuah kondisi diamana bebas dari public reasoning yang berbeda-beda.26
Dari kesemua kerangka besar bagaimana konsensualitas itu dibangun, yang utama adalah menempatkan public reason yang homogen dan rasionalitas bersama dalam mencapai deliberatif demokrasi. Ketidakmemadaian dari model deliberatif ini adalah saat dihadapkan pada asumsi antropologis yang serba heterogen dalam pluralisme. Keberagaman dan perbedaan menjadi posisi alamiah yang menjadi tidak terjawab dalam model konsensual demokrasi deliberatif.
Skema Politik Perbedaan Demokrasi dalam Paradoks27 Tabel 1.1 Pre-posisisi
Basis Utopia
Model deliberatif
Model differentiated citizenship
“konsensual”
“Disensual”
Utopia akan adanya sebuah
Faktisitas dalam fakta sosial.
universalisasi akan kenyataan
Budaya menghadirkan
sosial melalui rasionalitas yang
parsialitas yang membuat
mengejawantah dalam proses-
perbedaan satu sama lain hadir
proses deliberatif tak kunjung
dalam kehidupan sosial sehari-
henti mencari kesepakatan
hari. Utopia yang muncul
bersama dalam setiap
selanjutnya adalah
rasionalitas individu
meminimalisir ketidak sepakatan yang memiliki potensi liar, tak terkenali, dan bersifat violence.
Asumsi Antropologis
Asumsi Homogenitas (Rasional Asumsi Heterogenitas Individual)
Antropologis Otonomi sebagai
Kedaulatan setiap individu atau
radikalitas Individu :
warga negara ada dalam
Kedaulatan setiap individu atau
26
Ibid. p.87.... 'According to a tklibmztivt conception, a decision is collective just in case it emerges from arrangements of binding collective choices that establish conditions of flu public reasoning among equals who aregoverned by the Jedsions.' 27 Lihat Budiarto Danujaya dalam Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks. p.xxiii penjelasannya lebih lanjut dalam p.375 mengenai pertentangan macam konsensual dan disensual demokrasi.
kepenuhan dirinya sendiri, dalam warganegara merupakan hasil artian individu dianggap sangat
konstitusi dari kebudayaan,
rasional dan bertanggung jawab
dengan hasil konstitusi tersebut
sebagai agen sosial yang mampu
mereka menjadi unik antara satu
memberikan keputusan-
dengan yang lainnya karena
keputusan yang rasional pula.
mereka hadir dalam kesalingan
Penuh dalam kediriannya yang
untuk meng-konstitusi-kan. oleh
mandiri berarti menjadi individu
sebab itu mereka adalah “unik”.
yang (solip) utuh (ipso facto.)
Keadaan dari kondisi-kondisi
Dalam keadaan ini individu-
kebudayaan menempatkan
individu dipertemukan dengan
Unikum-unikum ini berada pada
asumsi universal diamana setiap
perbedaan satu sama lain. Dalam
agen bertemu dalam rasionalitas
artian mereka ada pada
yang sama atau (sensus
parsialitas dalam ke-unik-kan
communis) cita rasa bersama
nya masing-masing. Kehadiran
antar individu melalui
mereka sebagai the others justru
rasionalitasnya. (Immanuel
saling “mengkonstitusikan”.
Kant). Pada kondisi inilah
Keberagaman dari mereka
mereka berada pada original
menjadi tidak pernah mengalami
position “posisi asali” Social
fiksasi sehingga selalu
Contract (John Rawls)
mengalami kontingensinya dalam perbedaan
Monologisme deliberatif :
Radikalitas Dialogisme
Asumsi original position “posisi
disensus antar unikum :
asali” yang rasional
Perbedaan dan keunikan setiap
menyebabkan sebuah prasyarat
individu menjadi kesadaran
dalam ketentuan konsensus.
bersama. Keputusan atau hasil
Eksklusi menjadi sebuah
bukan lagi tujuan utama,
konsekuensi logis dari
melainkan proses toleransi akan
Relasi Sosial Antar
monologisme rasionalitas yang
kesadaran keberagaman yang
Individu dan Grup-
menjadi poisisi asali dari
menjadikan keunikan itu tetap
grup Sosial
konsensus. Mengeluarkan
berada pada level yang sama
semua-semua yang non-rasional
dalam diri setiap individu.
adalah hal utama dalam menjalin
(Young) radikalitas setiap
konsensus antar individu.
individu dalam menyadari
(Habermas)
keberagaman merupakan sisi-sisi disensualitas dalam keunikannya (Mouffe)
Tujuan Kehidupan Bersama (Co-Eksistensial)
Co-eksisensial : konsensual
Co-eksistensial : antar
Basis sensus communis tidak
Unikum
hanya merupakan posibilitas,
Disensus Communis hadir
melainkan menjadi sebuah
karena adanya faktisitas inter-
desideratum inter-relasional.
relasional, sehingga dalam
Sehingga dalam praksisnya, Co-
praksisnya. Co-eksistensial
eksistensial merupakan model
adalah sebuah agoni
deliberasi konsensual yang
berkelanjutan dalam
berkelanjutan (continuity) dalam
meminimalisi ketaksepakatan
memaksimalkan kesepakatan
konfliktual (mempersempit
monologisme yaitu dengan
mereka yang tak setuju atau
(memperluas mereka yang
mengoridori ketaksetujuan
sepakat dan memperdalam
mereka dalam idealitas
kesepakatan tersebut)
pluralisme yang demokratis. (Laclau, Mouffe)
Mekanisme politik
Modus Politik
1.3.3
Konsensual: proses deliberasi
Relasi hegemoni akan kuasa
tak kunjung henti guna
pemaknaan terhadap perbedaan,
memadatkan kesepakatan
mengkerakai perbedaan dalam
(kontingensi deliberatif)
idealitas tak berhenti.
Eudaemonia dalam
Eudaemonia dalam perbedaan:
kebersepakatan (Social Contract
Rekognisi menjadi kunci
Eudaemonia)
harmonisasi pada ekuivalensi
Mengkerangkai Perbedaan Sebagai Jalan Demokratisasi Alternatif demokratisasi yang disampaikan Young adalah tanggapan
terhadap kaum liberal yang berusaha mengidealkan Keadilan melalui konsensus mengenai common rights. Selama ini keseimbangan dalam masyarakat diusahakan
melalui bentuk homogenitas yang tidak menampakan adanya pertentangan. Pandangan kaum liberal tersebut lahir dari ketakutan bahwa memfokuskan pada perbedaan akan menciptakan stigma seperti di masa lalu, seperti rasisme ataupun seksisme. Demokrasi konsensus belum menjadi usaha kepentingan politik seluruh anggota masyarakat karena pada akhirnya dikonstitusi oleh bentuk autokrasi yaitu sentralisasi oleh pemerintah pusat dan korporasi oleh kelompok dominan
yang
dalam liberalisme adalah mereka yang menyandang atribut rasional28. Oleh
karena
itu
dibutuhkan
teori
politik
yang
menghargai
dan
mengakomodasi perbedaan dalam menghadapi stigma dan ketakutan tersebut. Sudut pandang yang mendasari politik perbedaan adalah perbedaan bukan alterego atau keliyanan,
oposisi
yang
ekslusif,
tetapi
merupakan
variasi,
29
heteroginitas . Oleh karena itu konsep keadilan yang disampaikan oleh Young berusaha
agar
setiap
grup
sosial
memiliki
hak
untuk
merepresentasikan
kepentingannya dalam ranah publik. Merepresentasikan suara dari grup sosial yang mengalami penindasan berarti mentransformasikan posisi mereka
menjadi setara
dengan kelompok yang selama ini telah dominan dalam pembuatan kebijakan publik. Rekognisi terhadap kebutuhan khusus yang selama ini teropresi oleh general will adalah suatu langkah awal pembuatan kebijakan yang lebih mewakili kepentingan semua
rakyat
menganggap
sesuai
pemberian
dengan insentif
nilai
demokrasi 30 . Jika
terhadap
pihak
pandangan
tertentu
umum
dianggap sebagai
ketidakadilan, justru representasi dari berbagai grup sosial sebenarnya akan membuka
kepentingan
grup
tertentu sehingga akan
mampu mengurangi
ketidakadilan yang selama ini disebabkan oleh dominasi perspektif. Langkah penting dalam politik perbedaan adalah demokrasi komunikatif yang telah diperluas. Melalui dialog antar perbedaan, kita dapat melakukan transformasi sudut pandang dan memahami kondisi sosial kelompok lain. Bahwa pada kenyataannya persepsi akan pengalaman saya juga dari perspektif tertentu akan membimbing kita untuk semakin memahami ketiadaan general interest dalam pembuatan kebijakan publik. Merekognisi keunikan pengalaman yang berbeda akan memperkaya pengetahuan sosial kita serta menambah solusi dalam 28
Chantal Mouffe. The Democratic paradox. (2000). P.102 Iris Mirion Young. Justice and The Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press. 1990. P.184 30 Ibid. p.185 29
menghadapi masalah dalam masyarakat. Tiga elemen penting dalam demokrasi komunikatif- greeting, rhetoric, dan narrative- menjadi acuan normatif dalam memperluas konsep demokrasi untuk menginklusi perbedaan. Ketiga cara tersebut adalah hal yang selama ini dilekatkan pada ranah privat. Pembicaraan tanpa konten spesifik dalam greeting dianggap tidak layak untuk dilakukan dalam institusi resmi seperti pemerintahan yang memiliki gaya bahasa rasional. Begitu pula dengan rhetoric yang hanya dilihat sebagai gaya bahasa untuk menarik perhatian di muka umum, apalagi narrative yang berisi pengalaman pribadi.31 Padahal kita tidak dapat memungkiri bahwa keadilan adalah problema mengenai pengalaman dan persepsi manusia yang bersifat privat namun sekaligus publik karena menyangkut sosial. Oleh karena itu, standardisasi mengenai perluasan akan ranah publik dalam pandangan teori politik selama ini perlu dikaji ulang penggunaannya dalam kehidupan demokrasi. Pemahaman timbal balik antar persepsi dan pengalaman grup sosial akan memperluas spektrum dalam memahami keadilan dan bagaimana mewujudkannya dalam menjawab tantangan keberagaman identitas dalam demokrasi. 1.4
Thesis Statement Politik perbedaan hadir sebagai sebuah usaha transformatif dalam demokrasi yang
seminimal mungkin menjamin tidak adanya eksklusi terhadap warga negara. Dengan demikian, Demokrasi mengalami re-artikulasi menjadi sebuah langkah emansipatif bagi warga negara dalam memperjuangkan posisi yang setara dalam pluralisme identitas dan hegemoni demokrasi konsensual.
1.5
Metodologi Penelitian Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun tulisan ini layaknya seperti metode
yang selalu dipakai dalam penelitian kualitatif, Studi kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber baik sumber primer yaitu literatur utama dari yang dijadikan sumber, maupun sumber sekunder yaitu sumber–sumber penyokong seperti review terhadap sumber utama.
31
Iris Marion Young, Inclusion and Democracy. New York: Oxford University Press. 2000. p.53
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan sebuah metode fenomenologi. Metode fenomenologi khususnya fenomenologi hermeneutik menjadi pilihan metode yang penulis gunakan, karena fenomenologi hermenutik membuka ruang untuk penulis dalam melakukan penelitian interpretasi terhadap permasalahan yang dikaji. Terlebih sebelumnya penelitian yang dikaji ini belum terlalu banyak dibahas sehingga perlu penalaran dan interpretasi lebih mendalam terhadap apa yang menjadi masalah dalam penulisan tesis ini. Fenomenologi hermeneutik memiliki keutamaan dalam sebuah metode, dimana dalam metode ini pendekatan dapat dilakukan secara komprehensif terhadap adanya konsep–konsep dan fakta–fakta yang muncul. Interpretasi yang ditawarkan membuka kesempatan bagi penulis untuk menelusuri fakta dan konsep yang ada. Pada akhirnya metode fenomenologi hermeneutik ini menghantarkan penulis kepada suatu pemikiran yang rasional dan argumentatif dalam memilah fakta dan konsep yang menampakkan dirinya. Untuk menelaah permasalahan yang ada dalam demokrasi-konsensual-liberal (deliberatif), fenomenologi hermeneutik digunakan sebagai analisa kritis-reflektif dan interpretatif terhadap teks. Diawali dengan memahami dan kemudian meragukan syaratsyarat demokrasi liberal yang telah ditetapkan oleh Rawls serta Habermas. melalui kacamata seperti Chantal Mouffe, Iris Marion Young, dan Ernesto Laclau. Pertentangan dengan syarat partisipasi politik liberalisme dikoreksi dengan pemaknaan liberalisme politik dengan rekognisi perbedaan yang Young tuangkan secara dalam karya Justice and Politics of Difference serta Inclusion and Democracy. Kemudian disampaikan pula beberapa bentuk konsepsi afirmasi politik perbedaan selain dari Young, Mouffe, dan Laclau untuk memperlihatkan kekuatan dari pandangan-pandangan tersebut. Analisa yang dimulai dengan pembahasan asumsi antropologis dan partisipasi politik akan berdampak besar dalam isu terakhir, yaitu keadilan sosial dalam perbedaan.
1.6
Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab-nya diikuti dengan sub-sub
bab. Adapaun penulisan dalam setiap bab melingkupi: Bab I : pendahuluan dalam latar belakang, rumusan masaah, tujuan penelitian, kerangka teori, thesis statement, metodologi penelitian, dan sistematiaka penulisan. Dalam bab pertama ini fokusnya adalah bagaimana membuat rumusan masalah dan research question sehingga penelitian ini dapat bertanggung jawab secara akademik.
Bab II : Dalam pembahasan bab dua, penulis mulai memfokuskan diri dengan mendeskripsikan celah-celah yang membuat gagasan demokrasi-liberal-konsensual menjadi bermasalah dalam menanggapi semangat pluralisme warga negara. Tujuannya agar permasalahan yang ada dalam kerangka demokrasi-liberal-konsensual tersebut terlihat dengan jelas, selain itu gugatan-gugatan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kerangka demokrasi-liberal-konsensual juga menjadi titik tolak dalam melihat permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan eksklusi, opresi, dan dominasi yang terungkap tersebut merupakan elaborasi terhadap term-term penting dalam demokrasi itu sendiri seperti gagasan atas ruang publik, partisipasi, keterbukaan dan pengakuan. Bab III : pada bab ketiga ini sebenarnya merupakan sebuah jalan keluar dari sebuah dilema demokrasi konsensual yang paradoks seperti yang terjelaskan dalam bab sebelumnya. Jalan keluar dalam menanggulangi pluraslime warga negara yang beragam termasuk semakin jamaknya etikopolitik yang hadir sehingga tidak mungkin berada dalam satu arah universal dalam keputusan politiknya. Dengan konsepsi politik perbedaan menjawab permasalahan yang terungkap dalam demokrasi konsensual yaitu dominasi majority terhadap minority. Penulis memulainya dengan melihat diskursus mengenai transformasi sebagai jalan keluar dalam paradoks demokrasi konsensual. Melalui politik perbedaan. Penulis melihat sisi-sisi keberagaman sebagai suatu usaha proses menjadi (proses of becoming) yaitu bagaimana diskursus perbedaan dapat dihadirkan dalam diskursus ruang publik yang inklusif dimana semua keberagaman warga negara dapat ditampung, didengan dan diakui. Dengan demikian hal tersebut dapat merubah paradigma demokrasi yang konsensual menjadi sebuah usaha transformasi demokrasi disensual dalam mencapai kehidupan yang koeksistensial sebagai utopia politik. Bab IV : Pada bagian bab ke IV ini penulis mencoba memformulasikan dari apa yang hendak dituju dalam penelitian ini yaitu formulasi akan konsepsi mengenai keadilan sosial yang menjadi tujuan dalam politik perbedaan. Seperti yang dirumuskan Rawls dalam karyanya theory of justice bahwa keadilan sosial bagi warga negara merupuakan tujuan dalam demokrasi konsensual. Bab ini merupakan sebuah jawaban sekaligus formulasi dalam menanggapi permasalahan yang ada dalam demokrasi konsensual. dalam menjawab pertanyaan atas rumusan masalah, penulis mencoba meng-abstraksikan-nya dalam sebuah perjuangan emansipatif, yaitu keadilan sosial yang transformatif bagi warga negara minoritas dalam demokrasi. Penulis mencoba mencari jawaban inti dari permasalahan yang muncul dalam demokrasi liberal konsensual dan menawarkan sebuah alternatif lain dalam mengatasi
permasalahan yang ada. Keadilan sosial merupakan kerangka yang hendak dituju dalam politik perbedaan ini karena dalam kerangka tersebut prilaku setara warga negara menjadi cita-cita kehidupan bersama dalam gagasan demokrasi. Dari sisi ini penulis mencoba mengkonsepsikan sebuah usaha politik perbedaan sebagai perjuangan dalam diskursus keadilan sosial bagi warga negara. Bab V: Kesimpulan dalam tesis ini disusun dengan simpulan-simpulan dari perdebatan yang terungkap dalam bab-bab sebelumnya dan refleksi atas semua argumentasi tersebut. Penyusunan dalam bab penutup bukan sebuah finalisasi atau fiksasi dari sebuah tinjauan kritis dari permasalahan yang ada. Melainkan sebuah usaha dalam memaknai ulang demokrasi dengan segala tantangannya dan kemungkinannya dalam merubah paradigma demokrasi konsensual yang tunggal tanpa seteru. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini menjadi sesuatu yang dapat diperdebatkan lebih lanjut dalam dunia akademik. Dengan demikian terdapat sumbangsih penelitian ini terhadap dunia akademik, terlebih dalam dalam political theory.
