BAB I PENDAHULUAN. Gagasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Gagasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring tuntutan rakyat dan perkembangan di dalam pemerintah itu sendiri. Namun demikian, pembaruan dari kedua sisi tersebut sampai saat ini masih tetap belum memuaskan arti posisi pemerintah dan rakyat yang masih belum menguntungkan dipihak rakyat sebagai pihak yang lemah dan termarjinalisasi dalam kerangka pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan makna, bahwa pemerintah dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri ataupun dilayani oleh rakyat, melainkan untuk melayani kebutuhan rakyat (Kurniawan, 2005:2) Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di sektor- sektor yang menjadi kebutuhan orang banyak. Salah satunya pelayanan kesehatan. Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Oleh karena itu negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya tak terkecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat miskin, pemerintah telah meluncurkan program kesehatan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin

Universitas Sumatera Utara

agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Program tersebut adalah program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas sendiri adalah program pemerintah berskala nasional yang pendanaannya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Program ini hanya melanjutkan program terdahulunya yaitu Askeskin dan kartu sehat dengan tujuan untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin. Peserta Jamkesmas ini juga tidak dikenakan biaya saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, rumah sakit milik pemerintah atau swasta yang telah bekerjasama dengan Jamkesmas. Rumah sakit pemerintah wajib menjadi penyedia pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas. Sedangkan rumah sakit swasta harus terlebih dahulu mempunyai IKS (Ikatan Kerjasama) dengan kementerian kesehatan. Sasaran program adalah 76,4 juta jiwa di 33 provinsi seluruh Indonesia. Kenyataan yang terjadi derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Ini tergambar dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga setengah sampai empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin. Derajat kesehatan yang rendah tersebut disebabkan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan mahalnya biaya kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 2008 :1). Selain itu terkadang pelayanan kesehatan juga dibeda-bedakan. Hal ini menimbulkan pandangan masyarakat bahwa pelayanan disesuaikan dengan harga. Artinya, jika membayar mahal maka akan mendapat pelayanan yang baik dan sebaliknya bila membayar murah maka pelayanan akan seadanya. Dengan program Jamkesmas yang tidak mengharuskan pesertanya untuk membayar atau dengan kata


lain

gratis

maka

yang

tergambar

adalah

jauh

dari

kata

terlayani

(http://kabar17.com/2012/08/pasien-jamkesmas-di-rs-medika-ngaliyan-ditelantarkan). Padahal Jamkesmas sama sekali tidak gratis. Penolakan pasien Jamkesmas dan pemungutan biaya pada pasien Jamkesmas juga masih terdengar di beberapa daerah. Hal ini menambah anggapan buruk akan pelayanan kesehatan masyarakat ini (http://republika.co.id/berita/regional/nusantara/ 11/11/07/lualq/lagi-rsud-tolak-pasien-jamkesmas-garagara-masalah-biaya). Sehingga ada keraguan bahwa program Jamkesmas ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Salah satu rumah sakit swasta pelaksana Jamkesmas adalah Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Setidaknya untuk Kabupaten Deli Serdang saja jumlah peserta Jamkesmas sebanyak 377.561 jiwa (Depkes RI, Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2011). Artinya ada banyak masyarakat miskin yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan dengan Jamkesmas sebagai bantuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan gratis. Dalam sebuah program, tahap yang paling penting adalah pelaksanaannya atau implementasi. Rumah sakit termasuk dalam street level burcancrat, atau organisasi yang berhadapan langsung dengan target yang dituju. Rumah sakit adalah sebagai pelaksana atau implementor. Berjalan atau tidaknya program dapat dilihat pada tahap implementasinya. Lalu bagaimana dengan implementasi program Jamkesmas ini di Rumah Sakit Grand Medistra dalam memberikan pelayanan yang bertajuk Jamkesmas, apakah masih menurut pelayanan sesuai harga atau telah berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk


melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah tersebut dengan judul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam)”. 1.2. Rumusan Masalah Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar memiliki arah yang jelas darimana memulai, kemana harus pergi dan dengan apa melakukan penelitian (Arikunto, 2002). Mengingat program Jamkesmas yang begitu luas maka peneliti membuat rumusan masalah ”Bagaimana implementasi program Jamkesmas di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) pada peserta Jamkesmas?”. 1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui implementasi program Jamkesmas di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) pada peserta Jamkesmas. 2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi program Jamkesmas khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam.


1.4. Manfaat Penelitian Setelah penelitian ini selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk diri sendiri, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan : 1. Secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologis penulis dalam menyusun suatu wacana baru, dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi stakeholder yaitu pihak rumah sakit dan masyarakat pengguna jasa layanan rumah sakit khususnya di tempat penelitian dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam bidang pelayanan. 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan, Departemen Ilmu Administrasi Negara.


1.5. Kerangka Teori Menurut Kerlinger (Singarimbun, 1995:37) teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002:92). Sebagai landasan berpikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Kerangka teori ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang di teliti. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.5.1 Implementasi 1.5.1.1 Pengertian Implementasi Menurut Jeffri L.Pressman dan Aaron B.Wildavski dalam buku Charles O.Jones (1996:295), mengartikan implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Perangkatperangkat yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: adanya orang atau


pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources. Dengan demikian berdasar pada pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut dibutuhkan: manusia, anggaran dan juga kemampuan organisasi ataupun instansi seperti teknologi informasi. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam A.G Subarsono (2005:99). membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Sedangkan menurut George C. Edward dalam AG Subarsono implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka dapat mengalami kegagalan sekalipun diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya kebijakan yang telah direncanakan dengan baik namun tidak diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana dapat mengalami kegagalan juga. 1.5.1.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah dibuat dan disahkan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang masing- masing saling berhubungan.


Wibawa (Tangkilisan 2003:20) berpendapat implementasi kebijakan adalah untuk menentukan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Sedangkan menurut Jones dikutip oleh Hesel Nogi S, Tangkilisan (2003:18) implementasi merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Namun Jones mendasarkan pada konsepsi-konsepsi kegiatan fungsional mengenai program- program yang telah disahkan, menentukan implementasi dan membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi adalah serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masih menurut Jones dalam implementasi ada tiga kegiatan utama yang paling penting yaitu: 1. Penafsiran atau interpretasi yaitu kegiatan untuk menafsirkan makna suatu program kedalam suatu pengaturan yang dapat dipahami dan dijalankan nantinya. Artinya harus ada penafsiran makna yang sama antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk memastikan program telah berjalan dengan baik. 2. Organisasi yaitu wadah sebagai tempat untuk menjalankan program sebagai kebijakan. Dalam pelaksanaan program harus ada wadah yang menaunginya agar memiliki kepastian hukum yang akan mempermudah dan menguatkan posisi program dalam pelaksanaan dilapangan nantinya.


3. Penerapan yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah ditafsirkan dalam suatu organisasi berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lainnya. Setelah program dibuat dan dibentuk organisasi yang menaungi maka saatnya untuk pelaksanaan lapangan dan hal ini adalah kunci dari implementasi itu sendiri. Kemudian menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Model Proses Implementasi Kebijakan) dikutip dari A.G Subarsono (2005:99) adapun variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah standard dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi social, ekonomi dan politik serta disposisi implementor. 1. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat direalisir dan tidak menimbulkan multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi. 2. Sumberdaya Sumberdaya yang berkualitas juga diperlukan agar implementasi berhasil baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Seringkali suatu program tidak berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.


3. Hubungan antar organisasi Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sehingga koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat berpengaruh bagi keberhasilan suatu program. 4. Karakteristik Agen Pelaksana Adapun yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah struktur birokrasi, norma- norma dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi suatu program. terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor. 5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Yang termasuk dalam variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan, karakteristik partisipan seperti apa mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan yang ada.


Gambar 1 Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan Kinerja impleme ntasi

Ukuran dan tujuan kebijakan

Karakteristik badan pelaksana

Disposisisi pelaksana

sumberdaya

Lingkungan ekonomi, social dan politik

Sumber : AG. Subarsono, 2005 : 99 6. Disposisi Implementor Disposisi implementor ini meliputi tiga hal penting yaitu (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam pelaksanaan kebijakan; (b) kognisi yaitu pemahaman implementor. Sementara itu Menurut George C. Edwards III yang dikutip dari A.G Subarsono (2005: 102) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.


1. Komunikasi Komunikasi adalah syarat untuk keberhasilan implementasi antara tujuan yang diinginkan pembuat kebijakan dan penafsiran implementor, antara implementor dan kelompok sasaran yang dituju.. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran haruslah ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumberdaya Sumber daya juga tak kalah pentingnya dalam implementasi, walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi bila implementor tidak memiliki sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan maka semuanya tidak akan berjalan efektif. 3. Disposisi Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran atau sifat demokratis. Semakin baik disposisi yang dimiliki oleh implementor maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik layaknya seperti yang diingini pihak pembuat kebijakan.Sebaliknya jika implementor kurang memiliki disposisi yang baik atau memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat keputusan maka implementasi kebijakan juga tidak efektif. 4. Struktur Birokrasi Adapun struktur birokrasi berperan dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada implementasi kebijakan salah


satunya adalah prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). Gambar 2 Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III

Komunikasi

Sumber daya Implementasi disposisi

Struktur birokrasi Sumber : AG. Subarsono, 2005 : 102 Kemudian, menurut Randall B. Rippley dan Grace A. Franklin (1986) dalam Hesel Yogi S, Tangkilisan (2003:21) menyatakan dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan program dapat dilihat dari tiga faktor yakni: 1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level burcancrats yaitu birokrasi terbawah yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan program. 2. Kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan 3. Kinerja yang memuaskan semua pihak terutama pada kelompok penerima manfaat yang dituju.


Kemudian menurut Peters, dalam Hesel Yogi S, Tangkilisan (2003: 22) implementasi kebijakan gagal disebabkan oleh: 1. Informasi Informasi sangat penting dalam menjalankan segala sesuatunya. Kekurangan informasi dapat menghambat aktor-aktor pelaksana dalam melaksanakan program dan memberikan gambaran yang kurang tepat dari isi kebijakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut. 2. Isi kebijakan Isi kebijakan juga penentu keberhasilan program. Masih samarnya isi kebijakan dan tujuan kebijakan atau ketidaktepatan dan ketidaktegasan intern dan ekstern kebijakan itu sendiri dapat menggagalkan implementasi kebijakan. 3. Dukungan Jika dalam pelaksaannya implementasi kebijakan tidak mendapat dukungan yang memadai dalam arti teknis ataupun non teknis maka implementasi kebijakan tersebut telah dekat dengan kegagalan. 4. Pembagian potensi Hal ini berhubungan dengan para aktor pelaksana dan juga organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang


1.5.2. Pelayanan 1.5.2.1 Pengertian Pelayanan Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain sedangkan menurut Kotler dalam Lijan Poltak (2006:4) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada satu produk secara fisik. Kemudian Sampara dalam Lijan Poltak (2006:5) menyatakan pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Jadi pelayanan lebih kepada kegiatan pemberian jasa maupun non jasa pada masyarakat umum untuk membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan orang lain yang memberikan kepuasan bagi penerima layanan. Ada tiga unsur pokok dalam pelayanan yaitu biayanya harus relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakannya relative singkat dan mutu yang diberikan relatif bagus (Lijan Poltak 2006:5). Dengan kata lain pelayanan yang baik adalah jasa pelayanan yang ditawarkan diganjar dengan biaya yang tidak mahal dan terjangkau dengan waktu mulai pendaftaran sampai pengerjaan pelayanan yang hemat waktu dan tidak bertele-tele serta pelayanan yang dihasilkan berkualitas bagus. Artinya dengan hanya mengeluarkan biaya yang sedikit dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan cepat sehingga kata pelayanan kembali pada fungsinya untuk membantu dan memberi kepuasan pada penggunanya.


1.5.2.2. Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dikatakan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Menurut Saiful Arif (2008:3) Pelayanan public (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitasfasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi public dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Jadi pelayanan public dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian pelayanan pada masyarakat berupa penggunaan fasilitas umum baik jasa maupun non jasa yang diselenggarakan organisasi public yaitu pemerintahan.


Untuk mencapai sasaran dan tujuan tugas- tugas administrasi dalam kepentingan publik hendaknya dapat dikembangkan prinsip- prinsip pelayanan sebagai berikut: 1. Aksesibilitas yaitu jarak tempat dan lokasi setiap jenis pelayanan harus benarbenar dapat diakses masyarakat sebagai pengguna layanan. 2. Kontinuitas yaitu ketersediaan pelayanan yang terus menerus disertai kepastian dan kejelasan bagi publik. 3. Teknikalitas yaitu mekanisme dan proses pelayanan harus ditangani oleh tenaga professional yang memahami secara teknis yang mendasar pada sasaran adanya kejelasan, ketetapan kemantapan system, prosedur dan instrument pelayanan. 4. Profitabilitas yaitu proses pelayanan public yang dilakukan dapat memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. 5. Akuntabilitas yaitu produk dan kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan di ranah public. 1.5.2.3 Pelayanan Kesehatan Sistem pelayanan kesehatan harusnya dapat menyediakan informasi terbuka bagi pasien dan keluarganya agar dapat menentukan pilihan terhadap lembaga pelayanan pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang akan dikunjungi, asuransi kesehatannya dan jenis perawatan yang akan dilakukan.


Pelayanan kesehatan itu sendiri seperti tercantum dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 30 terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan yaitu pelayanan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan perseorangan atau keluarga. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Setiap peserta Jamkesmas berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan dengan ketentuan sebagai berikut: •

Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), BKPM/BP4/BKIM dan rumah sakit (RS).

•

Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/POLRI dan RS Swasta yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menkes


membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan RS setempat, yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi meliputi berbagai aspek pengaturan. •

Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama. Penggantian biaya pelayanan kesehatan diklaimkan ke Departemen Kesehatan melalui Tim Pengelola Kabupaten/Kota setempat setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program ini.

1.5.2.4 Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dan standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan. Dalam keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 228 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit yang wajib dilaksanakan daerah : 1. Rumah sakit minimal harus menyelenggarakan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan


2. Indikator. Rumah sakit minimal harus memenuhi beberapa indikator. Indikator merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang dapat menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu. Untuk mengukur kinerja rumah sakit ada beberapa indikator, yaitu: a. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang yang memberikan pelayanan misalnya jumlah dokter, kelengkapan alat, prosedur tetap dan lain-lain. b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan yang misalnya kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah dan lain-lain. c. Output, yang dapat menjadi tolok ukur pada hasil yang dicapai, misalnya jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, kebersihan ruangan. d. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil pelayanan sebagai misalnya keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dan lain-lain. e. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah sakit maupun penerima pelayanan atau pasien yang misal biaya pelayanan yang lebih murah, peningkatan pendapatan rumah sakit. f. Impact, adalah tolok ukur dampak pada lingkungan atau masyarakat luas misalnya angka kematian ibu yang menurun, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan karyawan. 3. Standar. Rumah sakit harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan

dalam


melakukan kegiatan. Standar ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan propinsi, kabupaten/kota sesuai dengan evidence base. 4. Rumah sakit harus memberikan pelayanan untuk keluarga miskin dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Adapun manfaat standar pelayanan minimal yaitu: 1. Bagi masyarakat: a. tersedia pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan. b. Pelayanan bermutu dan sesuai standar c. Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. d. Melindungi hak asasi masyarakat dibidang kesehatan. 2. Bagi Rumah Sakit a. akuntabilitas rumah sakit kepada pemerintah daerah. b. Pemacu untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit. c. Memudahkan rumah sakit untuk menentukan strategi. d. Dapat dijadikan salah satu dasar untuk menghitung besarnya subsidi kepada rumah sakit oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan masyarakat. 3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota a. Adanya akuntabilitas pelayanan kesehatan. b. Merupakan rujukan dalam rangka melakukan pembinaan diwilayahnya. c. Mengetahui hal-hal yang harus di fasilitasi oleh Kabupaten/Kota d. Mengetahui ruang kewenangan dalam bidang kesehatan daerah Kabupaten/ Kota.


e. Merupakan acuan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembinaan. 4. Bagi Propinsi Merupakan acuan untuk propinsi dalam menetapkan sebagai tolok ukur pelaksanaan kewenangan minimal yang menjadi kewajiban daerah kabupaten kota. 5. Bagi Pemerintah Pusat Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang tidak mampu.

1.5.3 Rumah Sakit 1.5.3.1 Pengertian Rumah Sakit Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

perorangan

secara

paripurna

yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan profesional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.


1.5.3.2 Klasifikasi Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan sebagai : a. Rumah Sakit Umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. b. Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Jenis Rumah Sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin. Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi : •

Rumah Sakit publik : dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.

•

Rumah Sakit privat : dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.


1.5.5 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 1.5.5.1 Pengertian Program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai : 1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5. Strategi pelaksanaan. Menurut Charles O. Jones (Jones, 1996:295) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Jadi suatu program adalah kumpulan proyekproyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Selain itu program hanya bersifat sementara. Menurut Charles O. Jones, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: 1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.


2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295). 1.5.4.2 Program Jaminan Kesehatan Berdasarkan pengertian Charles O. Jones (Jones, 1996:295) tentang pengertian program maka program jaminan kesehatan adalah kumpulan proyekproyek yang berhubungan dengan jaminan kesehatan yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Jaminan kesehatan ini ada yang dikelola pemerintah dan dikelola swasta. Untuk jaminan yang dikelola pemerintah ada beberapa jaminan kesehatan seperti : •

Jamkesmas yaitu jaminan kesehatan berskala nasional yang dikelola pemerintah

yakni

dibawah

kepengurusan

kementerian

kesehatan.

Dikhususkan bagi masyarakat miskin seluruh indonesia.


•

Jamkesda adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah daerah untuk masyarakatnya yang miskin dan tidak termasuk kedalam quota Jamkesmas. Hal ini disebabkan tidak terdatanya sebagian masyarakat dalam BPS kabupaten, orang miskin baru yang muncul setelah pendataan atau kekurangcakapan petugas dalam mendata. Masyarakat miskin ini dapat mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan untuk kemudian diproses di dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mendapatkan Jamkesda. Program ini sama dengan Jamkesmas, hanya Jamkesda bersifat regional sedangkan Jamkesmas bersifat nasional.

•

Askes (Asuransi Kesehatan) sosial yaitu jaminan kesehatan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan TNI/Polri

•

Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu jaminan bagi tenaga kerja. Namun tidak terbatas hanya pada jaminan kesehatan saja

•

Inhealth merupakan anak perusahan dari PT Askes namun sebagian saham telah dimiliki swasta. Inhealth bersifat mencari untung dan tidak dikhususkan hanya bagi perusahaan negara.

•

Jasa Raharja yaitu jaminan sosial untuk kecelakaan lalu lintas baik korban selamat maupun meninggal.

•

Jampersal (Jaminan Persalinan) yaitu jaminan kesehatan dari pemerintah untuk persalinan ibu hamil yang tidak mampu.


Selain jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah, jaminan kesehatan juga dikelola swasta namun biasanya dalam perusahaan-perusahaan. 1.5.4.3 Pengertian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kebijakan pemeliharaan kesehatan pada penduduk miskin sudah lama diterapkan. Mulai dari surat miskin dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa dan pembagian kartu sehat. Sejak tahun 1998 muncul kebijakan yang lebih sistematis untuk melayani kebutuhan masyarakat miskin akan kesehatan yaitu program Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Kemudian pada tahun 2003, pemerintah menyediakan biaya untuk rujukan ke rumah sakit bagi masyarakat miskin yang berasal dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang disebut dana Penanggulangan Dampak Pemotongan Subsidi Energi (PDPSE). PDPSE ini kemudian diubah namanya menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program terbaru pemerintah adalah jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Dalam pedoman pelaksanaan jamkesmas disebutkan bahwa jamkesmas adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jamkesmas diselenggarakan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin /JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005-2007. Program jamkesmas ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di institusi-


institusi kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan pemerintah Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yaitu pada pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Jadi Pasien Jamkesmas adalah orang yang melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan kesehatan dengan menggunakan kartu peserta Jamkesmas. Jadi, program Jamkesmas merupakan program berskala nasional untuk memudahkan kalangan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimana biaya pelayanan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN. Karena Jamkesmas adalah program maka hanya bersifat sementara atau tidak permanen. 1.5.4.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Jamkesmas Pelaksanaan program Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa ’Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”


Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mahalnya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas sendiri merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun karena hingga saat ini peraturan pelaksana dan lembaga yang harus dibentuk berdasarkan Undang– Undang Nomor 40 Tahun 2004 belum terbentuk maka departemen kesehatan mengeluarkan kebijakan program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan hak rakyat atas kesehatan tersebut. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas

ini

dituangkan

dalam

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dalam Kepmen ini dijelaskan ketentuanketentuan tentang tata cara pelaksanaan program Jamkesmas. Selain itu, peraturan ini merupakan pedoman bagi pihak penyelenggara atau implementor.


1.5.4.5 Kepesertaan Setiap peserta jamkesmas memiliki hak mendapat pelayanan kesehatan dasar yaitu rawat jalan (RJ), rawat inap (RI) serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) serta pelayanan gawat darurat. Adapun kategori peserta jamkesmas adalah sebagai berikut : 1.

Masyarakat miskin dan tidak mampu

2.

Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas.

3.

Semua peserta Program keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki atau mempunyai kartu Jamkesmas.

4.

Penghuni panti sosial, penghuni lembaga permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta korban bencana.

Gambar 3 : Kartu Peserta Jamkesmas Administrasi kepesertaan Jamkesmas meliputi: registrasi, penerbitan dan pendistribusian kartu kepada peserta. Untuk administrasi kepesertaan Departemen Kesehatan menunjuk PT Askes (Persero), dengan ketentuan langkah-langkah berikut:


•

Data peserta yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan entry oleh PT Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di kabupaten/kota.

•

Entry data setiap peserta.

•

Berdasarkan database tersebut kemudian diterbitkan kartu dan didistribusikan kepada peserta.

•

PT Askes (Persero) menyerahkan kartu peserta kepada yang berhak, mengacu kepada penetapan Bupati/Walikota dengan tanda terima yang ditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta.

•

PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta kepada Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta rumah sakit setempat.

1.5.5 Alur Pelayanan Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut: a. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya. b. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.


c. Apabila peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency. d. Pelayanan rujukan tersebut meliputi : 1. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ BBKPM /BKPM/BP4/BKIM. 2. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit 3. Pelayanan obat-obatan 4. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic e. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta. Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.


Gambar 4 Alur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Peserta Loket pendaftaran puskesmas

pulang

Pelayanan kesehatan

RITL RS ( PPATRS)

SKP dikeluarkan Askes

Pelayanan kesehatan

pulang RJTL

Pelayanan kesehatan

pulang

Verifikasi Kepesertaan

IGD Data Base Kepesertaan (petugas PT Askes)

(Kasus gawat darurat ) - - - ----- Peserta

Sumber : kementerian Kesehatan RI, 2010 :14 Keterangan : Dalam situasi normal yaitu Peserta mengunjungi loket pendaftaran Jamkesmas lalu mendapatkan pelayanan. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan si pasien


bisa langsung pulang. Namun jika harus dirujuk kerumah sakit maka pasien mengunjungi rumah sakit kemudian pihak rumah sakit memverifikasi kepesertaan pada petugas Askes. Setelah data dinyatakan valid maka surat keterangan peserta dikeluarkan pihak rumah sakit. Sang pasien pun dapat memperoleh pelayanan kesehatan berupa rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) atau rawat inap tingkat lanjutan (RITL). Setelah selesai mendapat pelayanan kesehatan si pasien pun boleh pulang. Dalam kasus gawat darurat peserta langsung di bawa ke instalasi gawat darurat (IGD) dan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus melalui pendaftaran. Bila kondisi pasien telah membaik dapat segera pulang. Namun jika tidak maka dapat menggunakan RITL atau RJTL. 1.5.4.7 Pendanaan Jamkesmas Pendanaan Jamkesmas berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sector kesehatan yang di mulai dari tahun 2008. Adapun ketentuan umum dalam tata laksana pendanaan adalah : 1. Pendanaan program Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial. 2. Pembayaran ke rumah sakit dalam bentuk paket, berdasarkan klaim. Klaim adalah biaya yang diajukan rumah sakit untuk dibayarkan oleh Negara melalui Jamkesmas. 3. Pembayaran ke PPK disalurkan langsung dari kas negara melalui PT. POS ke Puskesmas

dan

KPPN

melalui

Bank

ke

Rumah

sakit/

BBKPM/BKMM/BKPM/BP4/BKIM. 4. Peserta tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun. Dalam pendanaan, Jamkesmas dikelola oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dana


diluncurkan dalam empat tahap dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Masing-masing rumah sakit mendapatkan dana dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. 1.5.4.8 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Jamkesmas Adapun tujuan umum penyelenggaraan Jamkesmas yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal dan secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas. Adapun tujuan khususnya dapat dibagi : a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh jaringan PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) Jamkesmas b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan sasaran Jamkesmas sendiri adalah masyarakat miskin dan tidak mampu diseluruh Indonesia sejumlah 76,4 jiwa, tidak termasuk yang telah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Jika setelah kartu peserta dikeluarkan masih ada masyarakat miskin yang belum masuk ke entry data PT. Askes maka daerah yang menanggungnya dalam Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda dimana pembiayaannya berasal dari APBD.


1.5.5 Organisasi Jamkesmas Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesmas terdiri dari tim pengelola dan tim koordinasi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota, pelaksana verifikasi di PPK dan PT. Askes. Tim pengelola bersifat internal lintas program departemen kesehatan sedangkan tim koordinasi bersifat lintas departemen. 1.5.5.1 Tim pengelola Jamkesmas Tim Pengelola JAMKESMAS melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi. 1.5.5.2 Tim Pengelola Jamkesmas Pusat Adapun tim pengelola pusat mempunyai tugas : a. Penetapan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan sarana pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) c. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka evaluasi penyelenggaraan program d. Melakukan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim. e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan Menteri kesehatan membentuk tim pengelola pusat terdiri dari penanggung jawab, pengarah, pelaksana dan sekretariat.


Penanggung jawab adalah menteri kesehatan sedangkan pengarah adalah pejabat eselon I yang diketuai Sekjen Depkes RI. Untuk pelaksana terdiri dari pejabat eselon I dan eselon II departemen kesehatan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. 1.5.5.3 Tim pengelola Jamkesmas Provinsi Adapun timpengelola provinsi mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) c. Melakukan verifikasi, pemantauan dan evaluasi d. Melakukan analisis aspek kendali biaya, dan kendali mutu e. Menyampaikan laporan pengelolaan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Kepala dinas kesehatan propinsi membentuk tim pengelola propinsi terdiri dari satu orang penanggung jawab yang dijabat kepala dinas kesehatan propinsi, satu orang coordinator operasional dan dua orang staf. 1.5.5.3 Tim pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota Adapun tugas tim pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota adalah sebagai berikut : a. Melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK


c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim pengelola terdiri dari satu orang penanggung jawab yang dijabat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, satu orang coordinator operasional dan tiga orang staf. 1.5.5.2 Tim Koordinasi Program Jamkesmas 1.5.5.2.1 Tim Koordinasi Jamkesmas Pusat Adapun tugas tim koordinasi pusat adalah : a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) b. Melakukan pembinaan dan pengendalian program. Struktur Tim Koordinasi Program Jamkesmas Tingkat Pusat 

Pelindung : Menteri Kesehatan



Ketua : Sekretaris Utama Menko Kesra



Anggota : Sekjen Depkes Sekjen Depdagri Sekjen Depsos Deputi Bidang SDM Bappenas Sekjen Depkeu Dirjen Binkesmas Dirjen Yanmedik Ketua Komisi IX DPR RI


Dirut PT. Askes (Persero) Sekretariat : 

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha PPJK



Staf sekretariat : 4 orang

Menteri kesehatan membentuk tim koordinator pusat terdiri dari pelindung, ketua dan anggota serta secretariat. Tim koordinasi bersifat lintas sector terkait dengan sekretaris utama kementrian koordinasi kesejahteraan rakyat sebagai ketua dan anggota yang terdiri dari pejabat eselon I departemen terkait dan unsur lainnya. 1.5.5.2.2 Tim Koordinasi Propinsi Adapun tugas tim koordinator propinsi yaitu : a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang tetap mengacu pada kebijakan pusat b. Melakukan pembinaan dan pengendalian program Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas Tingkat Propinsi berikut: 

Pelindung : Gubernur



Ketua : Sekretaris Daerah



Anggota : Kadinkes Propinsi : Asisten Kesra : Direktur Rumah Sakit : Ketua Komisi DPRD yang membidangi Kesehatan : Kepala PT. Askes (Persero) Regional/ Cabang


Sekretariat 

Ketua : Kasubdin/Kabid yang bertanggung jawab pada program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



Staf Sekretariat : 2 orang

Gubernur membentuk tim koordinator propinsi terdiri dari pelindung, ketua dan anggota serta secretariat. Tim koordinasi bersifat lintas sector terkait dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua dan anggota yang terdiri dari pejabat terkait. 1.5.5.2.3 Tim koordinasi kabupaten/kota Adapun tugas dari tim koordinasi kabupaten/kota adalah : a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota b. Melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota. Struktur Tim Koordinasi Program JAMKESMAS Tingkat Kabupaten/Kota 

Pelindung : Bupati/ Walikota



Ketua : Sekretaris Daerah



Anggota : Kadinkes Kabupaten/Kota : Asisten Kesra : Direktur Rumah Sakit : Ketua Komisi DPRD yang membidangi Kesehatan : Kepala PT. Askes (Persero) Cabang/ AAM


Sekretariat 

Ketua : Kasubdin/kabid yang bertanggung jawab program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



Staf Sekretariat : 2 orang

Bupati/walikota membentuk tim koordinator kabupaten/kota terdiri dari pelindung, ketua dan anggota serta secretariat. Tim koordinasi bersifat lintas sector terkait dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua dan anggota yang terdiri dari pejabat terkait. 1.5.3.6 Verifikasi Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) yang dilakukan oleh Pelaksana Verifikasi dengan mengacu pada standar penilaian klaim dengan tujuan agar diperolehnya hasil pelaksanaan program Jamkesmas yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. (Departemen Kesehatan RI, 2008 :27) Adapun verifikasi program Jamkesmas meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan. Dengan kata lain verifikasi ini adalah klaim biaya perobatan pasien Jamkesmas dari rumah sakit kepada organisasi penyelenggara Jamkesmas. Verifikasi administrasi kepesertaan adalah pengecekan daftar peserta di dalam data base PT Askes atas penugasan menteri kesehatan, melaksanakan tugas-tugas manajemen kepesertaan di dukung dengan jaringan kantor yang terdiri dari PT.Askes (pusat), PT.Askes regional (provinsi) dan PT.Askes cabang dan area asisten manajer


(kabupaten/kota). Administrasi pelayanan merupakan pengecekan terhadap jenis pelayanan kesehatan yang telah digunakan oleh peserta. Sementara administrasi keuangan adalah pengecekan terhadap biaya tiap-tiap pelayanan yang telah digunakan berdasarkan INA-DRG. Petugas verifikasi disebut verifikator. Verifikator ada dua jenis yaitu verifikator dari rumah sakit ( mengajukan klaim dari rumah sakit) dan verifikator dari pemerintah (memeriksa kemudian menyetujui klaim dari rumah sakit untuk di klaim pada pemerintah agar dibayarkan). Adapun tugas verifikator yaitu : •

Memeriksa data keabsahan peserta

•

Memeriksa rujukan dari Puskesmas

•

Diagnosa tarif (per paket) atau biaya masing-masing pelayanan yang telah digunakan

•

Memeriksa kartu Jamkesmas termasuk KTP dan KK apakah ada di dalam data base

•

Klaim atau biaya yang diajukan untuk pelayanan yang telah dilakukan

1.6. Defenisi Konsep Dalam Singarimbun (1995: 33) konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial agar dapat menyederhanakan pemikirannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari masalah yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah :


1. Implementasi Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan agar tercapai tujuan yang diinginkan. 2. Program Jamkesmas Program

Jamkesmas

merupakan

program

berskala

nasional

untuk

memudahkan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan ini ditanggung oleh pemerintah. 3. Implementasi Program Jamkesmas Implementasi program Jamkesmas yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Grand Medistra pada pasien peserta Jamkesmas dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dapat dilihat dari : 1. Penafsiran atau interpretasi yaitu kegiatan untuk menafsirkan makna suatu program kedalam suatu pengaturan yang dapat dipahami dan dijalankan nantinya. Artinya harus ada penafsiran makna yang sama antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk memastikan program telah berjalan dengan baik. 2. Organisasi yaitu wadah sebagai tempat untuk menjalankan program sebagai kebijakan. Dalam pelaksanaan program harus ada wadah yang menaunginya agar memiliki kepastian hukum yang akan mempermudah dan menguatkan posisi program dalam pelaksanaan dilapangan nantinya.


3. Penerapan yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah ditafsirkan dalam suatu organisasi berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan dan lainnya. Setelah program dibuat dan dibentuk organisasi yang menaungi maka saatnya untuk pelaksanaan lapangan dan hal ini adalah kunci dari implementasi itu sendiri.


1.7 Sistematika Penulisan Bab 1

: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II

: METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan data atau karakteristik objek yang relevan dengan topik penelitian.

Bab IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini menyajikan data yang diperoleh selama peneliti di lapangan dan atau berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis.

Bab V

: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang kajian dan analisa data yang diperoleh pada saat penelitian dan memberikan interprestasi terhadap masalah yang diajukan.

Bab VI

: PENUTUP bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. Gagasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus

Recommend Documents