BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Fluktuasi tingkat bunga akhir-akhir ini memberikan perhatian lebih kepada para pelaku pasar untuk berhati-hati dalam melakukan investasi. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang (Antonio, 2012). Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang (Antonio, 2012). Tingkat bunga diikuti dengan inflasi mata uang semakin mengkhawatirkan pelaku pasar karena risiko investasi yang akan mereka terima semakin tinggi. Walaupun tetap memegang teguh prinsip risiko tinggi akan mendapatkan return tinggi, mereka tetap berusaha menghindari risiko tinggi. Permasalahan tersebut hanya didapatkan saat pelaku pasar menggunakan bank konvensional. Kehadiran bank syariah di tengah masyarakat menjadi solusi bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa bunga. Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan salah satu bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) untuk negara-negara anggotanya dalam mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing. Dibandingkan dengan saat ini, masyarakat dapat secara mudah menemukan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, jumlah lembaga keuangan berbasis syariah semakin bertambah.
1
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun membuka cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi bebrapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi (Wiroso, 2005). Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga (Bank Indonesia, 2012). Transaksi jual beli syariah atau murabahah merupakan salah satu produk unggulan bank syariah. Murabahah mendominasi penyaluran pembiayaan perbankan syariah (Bank Indonesia, 2012). Dalam keseharian, masyarakat tidak terlepas dari transaksi jual beli. Kesalahan yang terjadi adalah penjual hampir tidak pernah menyebutkan berapa harga perolehan dari barang yang dijual kepada pembeli, begitu juga pembeli tidak menanyakan harga perolehan dari barang yang dibelinya dari penjual. Namun pada transaksi jual beli syariah, penjual harus mengungkapkan harga perolehan yang dijualnya kepada pembeli. Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (2011) menyebutkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 2
harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 102 tentang Murabahah menyebutkan bahwa murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Karena entitas bisnis bank Islam berbeda dengan bank konvensional, muncul kebutuhan adanya standar akuntansi laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik unik bank Islam (Wahyudi, et al., 2013). Penetapan standar akuntansi untuk transaksi syariah. Standar yang digunakan dalam praktik akuntansi syariah adalah PSAK Syariah yang telah dikajiulang tingkat kepatuhan dengan prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). PSAK Syariah yang menjelaskan mengenai murabahah adalah PSAK No. 102. Selain itu, praktik murabahah memerlukan suatu pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah fikih muamalah. Fikih adalah penafsiran ulama terhadap syariah (Karim, 2011). Perlu diketahui bahwa fikih terbagi atas dua yakni, fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah (Karim, 2011). Fikih muamalah adalah penafsiran para ulama terhadap perintah dan larangan dalam bidang muamalah (Karim, 2011). Dalam pelaksanaan praktik murabahah, bank diposisikan sebagai wakil dari nasabah untuk membelikan barang ke pemasok sesuai yang dibutuhkan nasabah. Posisi bank tersebut disebut juga dengan wakalah (wakil). Saat bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah
3
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kepemilikan secara prinsip berarti barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya menjadi milik bank, sehingga persediaan yang seharusnya ada di dalam laporan keuangan, tidak diakui oleh bank. PT BPRS Harta Insan Karimah (HIK) berdiri tanggal 8 September 1993. Saat ini BPRS HIK memiliki 4 cabang, yakni Ciledug, Cikarang, Karawaci, dan Pondok Gede. BPRS HIK mendapatkan penghargaan BPRS terbaik tahun 2013 pada ajang Islamic Finance Award 2013 yang diadakan oleh KARIM Business Consulting. BPRS HIK bersaing dengan 156 BPRS di seluruh Indonesia untuk mendapatkan peringkat pertama. Kesuksesan BPRS HIK dapat dilihat dari pencapaiannya menjadi BPRS terbaik tahun 2013, namun kepatuhannya belum tentu terlihat dari kesuksesannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat kepatuhan BPRS HIK berdasarkan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dan fikih muamalah. PSAK 102 menjelaskan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) dalam rangka meningkatkan dan memberikan informasi yang tepat dan wajar. Fikih muamalah menetapkan aturan tentang cara bertransaksi yang sesuai dengan syariah. Diperlukannya fikih muamalah didasarkan oleh PSAK Syariah yang terkadang tidak menjelaskan tentang cara bertransaksi sesuai syariah, misal syarat-syarat dalam akad, dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik mengambil judul: Evaluasi Transaksi Murabahah berdasarkan Fikih Muamalah dan PSAK No. 102 (Akuntansi Murabahah): Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Ciledug.
4
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apakah akuntansi murabahah yang diterapkan di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah)? 2. Apakah transaksi murabahah yang diterapkan di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug terdapat ketidaksesuaian dengan Fikih Muamalah? 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi kepatuhan akuntansi murabahah pada BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 102 (Akuntansi Murabahah); 2. Mengidentifikasi kepatuhan transaksi murabahah pada BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug dengan ketentuan yang diatur dalam Fikih Muamalah. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik akuntansi dan transaksi murabahah di BPRS HIK dan tingkat kepatuhannya terhadap PSAK 102 dan Fikih Muamalah;
5
2. Bagi manajemen (BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug), sebagai masukan berupa saran dalam rangka peningkatan pemberian informasi yang tepat dan wajar kepada pemegang kepentingan; 3. Bagi pembaca dan dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab satu menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab dua merupakan studi literatur untuk membahas landasan teori yang melandasi penelitian, yaitu tentang bank syariah, fikih muamalah tentang jual beli, murabahah, dan ketentuan murabahah menurut PSAK No. 102. BAB III : METODA PENELITIAN Bab tiga menguraikan pembahasan pengambilan data dan analisis data yang akan dilakukan. BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT BPRS HIK CABANG CILEDUG Bab empat menguraikan dan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan PT BPRS HIK Cabang Ciledug, antara lain latar belakang perusahaan yang 6
mencakup sejarah berdirinya, visi, misi, nilai-nilai yang diterapkan, biodata perusahaan, struktur organisasinya, dan produk dari data pendukung perusahaan tersebut. BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab lima menguraikan tentang gambaran umum analisis data dan informasi yang telah diperoleh dari metoda pengumpulan data yang ditentukan serta pembahasan hasil analisis tersebut. BAB VI : PENUTUP Bab enam menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait serta masukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.
7
