BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan perekonomian global di Indonesia, merupakan salah satu faktor yang ikut mendorong pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membiayai pembangunan di Indonesia. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membiayai pembangunan tersebut diperlukan dana. Salah satu pelaksanaan penerimaan dana di Indonesia adalah melalui sektor perpajakan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, berikut tabel jumlah pendapatan negara dan penerimaan negara dari pajak mulai dari tahun 2008 – 2011: Tabel 1.1 Pendapatan dan Penerimaan Negara (dalam milyaran rupiah) Daftar
2008
2009
2010
2011
Pendapatan Negara
985.730,7
937.382,1
1.042.117,2
1.320.751,3
Penerimaan Bukan Pajak
320.604,6
227.174,4
268.941,9
286.567,3
Penerimaan Pajak
658.700,8
619.922,2
723.306,6
878.685,2
Sumber: data yang diolah
Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2008 pendapatan negara sebesar Rp 985.730,7 milyar, pada tahun 2009 sebesar Rp 937.382,1 milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp 1.042.117,2 milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp 1.320.751,3 milyar. Pada tahun 2008 penerimaan pajak sebesar Rp 658.700,8
1
milyar, pada tahun 2009 sebesar Rp 619.922,2 milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp 723.306,6 milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp 878.685,2 milyar. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan negara diperoleh dari pengaruh penerimaan pajak dengan nilai rata-rata diatas 55%. Pada tahun 2009 – 2011, setiap kenaikan pada penerimaan bukan pajak dan penerimaan pajak, akan diikuti dengan kenaikan pendapatan negara, dan penurunan penerimaan bukan pajak dan penerimaan pajak, akan diikuti dengan penurunan pendapatan negara. Di tahun 2011, 66,5% pendapatan negara di peroleh dari penerimaan dari sektor perpajakan dan dengan demikian, sektor perpajakan harus lebih diperhatikan peningkatannya seiring perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia (setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984) adalah self assessment system, yang berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ilyas dan Burton, 2010). Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai keinginannya sendiri, sebab di dalam
2
Undang-Undang telah diatur tata cara serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Pemungutan dengan sistem self assesment di harapkan dapat memberikan peningkatan adanya kesadaran dan kepatuhan dari diri WP sendiri, kesadaran dan kepedulian untuk melunasi pajak dari seluruh masyarakat melalui self assessment sangat diharapkan sekali, untuk meningkatkan penerimaan Negara di sektor perpajakan. Menurut Suryana (2012), pada intinya, tidak akan tercapai kepatuhan sukarela (voluntary compliance) karena tidak ada wajib pajak yang sukarela penuh kesadaran membayar pajak. Dengan pengawasan aparat pajak, maka kepatuhan wajib (compulsory compliance) akan dapat terwujud, sehingga penerimaan pajak bisa tercapai dan Kepatuhan pajak masih rendah, baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Hal ini membuktikan masih adanya Wajib Pajak yang tidak sukarela penuh kesadaran membayar pajak, walaupun Wajib Pajak tersebut sudah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Walaupun penerimaan pajak tiap tahunnya terus meningkat, tetapi meningkatnya penerimaan pajak tersebut pada umumnya belum di maksimalkan.
Beberapa
faktor
yang
dapat
diperhatikan
dalam
memaksimalkan penerimaan pajak seperti memaksimalkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan memaksimalkan kinerja program ektensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP.
3
Hal ini dapat dilihat di artikel yang berjudul “Tugas Ekstensifikasi Ke Depan” (pajak.co.id, 2012) menyatakan, potensi jumlah pekerja berdasarkan NIK sebanyak 40,7 juta jiwa sementara jumlah WP OP terdaftar sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 22,1 juta sehingga terdapat selisih sebesar 18,6 juta yang merupakan potensi untuk dilakukan kegiatan ekstensifikasi. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Serpong terkait dengan jumlah wajib pajak dan besarnya jumlah SPT Masa PPh 25 OP yang dilaporkan tepat waktu dari dari 2008 – 2011. Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak dan SPT Masa PPh 25 OP Daftar
2008
2009
2010
2011
Wajib Pajak
59,726
60,362
27,112
21,989
SPT Masa PPh 25 OP
3,652
12,351
11,046
9,700
Sumber: data yang diolah
Pada Tabel 1.2 menerangkan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2008 sebesar 59.726 orang. tahun 2009 sebesar 60.362 orang, tahun 2010 sebesar 27.112 orang, dan pada tahun 2011 sebesar 21.889 orang. Jumlah wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong mengalami penurunan di tahun 2011 dari tahun 2010 sebesar 5.123 wajib pajak, dan jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun 2008 sebesar 3.652 lembar, tahun 2009 sebesar 12.351 lembar, tahun 2010 sebesar 11.046 lembar dan pada tahun 2011 sebesar 9.700 lembar. Pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 1.346 SPT. Berdasarkan data tersebut, sebuah program ekstensifikasi wajib pajak dapat diharapkan meningkatkan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Serpong
4
dan memungkinkan dapat meningkatkan jumlah SPT yang di laporkan, dengan begitu penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Serpong dapat meningkat. Berdasarkan Per-16/PJ/2007. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran aktif rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Bedasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Serpong. Penelitian ini dilakukan berdasarkan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Debby (2007) dengan judul penelitian “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Madiun”.
5
Beda penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 1. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan Ektensifikasi Wajib Pajak. Debby (2007) dalam penelitiannya menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan. 2. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah di KPP Pratama Serpong sedangkan penelitian terdahulu di lakukan di KPP Madiun. 3. Periode waktu dalam penelitian ini dilakukan dari tahun 2008 - 2011, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan dari tahun 2003 - 2005. Di latar belakangi oleh pemikiran di atas, maka penulis selanjutnya melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan
Ekstensifikasi
Wajib
Pajak
Terhadap
Penerimaan
Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong”.
1.2 Batasan Masalah Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang penting dalam penulisan penelitian ini. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, batasan objek yang akan diteliti adalah SPT PPh Orang Pribadi yang dilaporkan tepat waktu, ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Serpong dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
6
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2.
Apakah ektensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3.
Apakah kepatuhan wajib pajak dan ektensifikasi wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 2. Untuk
mengetahui
pengaruh
ektensifikasi
wajib
pajak
terhadap
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan ektensifikasi wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
7
1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu: 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat menjadi masukan bahwa kepatuhan wajib pajak dan ektensifikasi wajib pajak berpengaruh penting terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 2. Bagi pihak umum, dapat memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak dan ektensifikasi wajib pajak dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut untuk tema penelitian yang sama.
1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bab 1 Pendahuluan Pembahasan yang di lakukan pada bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 2. Bab 2 Telaah Literatur Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, pengertian pajak, perumusan hipotesis, kerangka berpikir, model penelitian.
8
3. Bab 3 Metode Penelitian Adanya pembahasan yang dilakukan pada bab ini adalah mengenai gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data. 4. Bab 4 Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas mengenai hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis desain, hasil pengujian dan implementasinya, berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif dan kuantitatif. 5. Bab 5 Simpulan dan Saran Pada bab simpulan dan saran membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab 1, beserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian, dan saran dari penulis untuk menjawab keterbatasan.
9
