BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Era globalisasi merupakan salah satu perkembangan yang terjadi ditiap-
tiap negara. Era globalisasi yang muncul di Indonesia menuntut pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Good Governance juga dimaksudkan sebagai kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara, sedangkan praktik terbaiknya adalah “Good Governance” (kepemeritahan yang baik) agar Good Governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sadjijono.2007). Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan dalam mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009:18). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi artinya turut andil dalam keterlibatan membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsug melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasi
masyarakat.
Sedangkan
akuntabilitas
adalah
pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 1
2
yang tepat, jelas, dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri 2010). Pemerintah Pusat memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan Good Governance yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan negara/daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).... (Sari.2012). Laporan keuangan selain berfungsi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan sebagai bukti komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengemban amanat rakyat, juga sebagai suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah. Organisasi sektor publik termasuk pemerintah, dinilai wajib untuk meningkatkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta meningkatkan akuntabilitas. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan keuangan publik. Akuntansi sektor publik yang awalnya terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang
3
mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo.2002). Reformasi yang berlangsung telah memberikan warna dan pengaruh pada administrasi publik, yaitu untuk menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintah selaku pelayanan publik (Nofianti.2012). Aparatur pemerintah daerah yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip: nilai dasar; kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan. Profesionalisme aparatur pemerintah daerah bisa dilihat dari kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur dalam suatu instansi pemerintah merupakan unsur penting dalam mengambil keputusan apabila pegawainya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yag dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan aparatur pemda yang berkualitas, ini menjadi suatu fenomena yang sekaligus menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia (Enceng,Liestyodono,Purwaningdyah.2008). Publik memberikan keluhan dan opini negatif yang meragukan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kompetensi aparatur pemerintah daerah dinilai rendah, salah satu indikasinya yaitu mengenai rendahnya kompetensi aparatur daerah khususnya dalam bidang akuntansi ialah berdasarkan
4
hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung semester 1 Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukan hanya 39 dari 62 atau 62,9% Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung yang memiliki aparatur pemerintah bidang akuntansi. Rendahnya kompetensi aparatur ini mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil yang maksimal seperti masih banyaknya opini BPK yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat opini disclaimer. Kota Bandung yang merupakan salah satu pusat ekonomi di Indonesa memiliki tanggung jawab yang tinggi atas kegiatannya. BPK telah mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung, berikut merupakan opini atas Laporan Keuangan yang didapatkan oleh Kota Bandung: Opini Tahun
Opini Tahun
Opini Tahun
Opini Tahun
Opini Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
TMP
WDP
WDP
WDP
WDP
(sumber: www.bpk.go.id IHPS 1 Tahun 2014 diakses pada 12 Februari 2015) Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perbaikan dari tiap tahun ke tahunnya. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Bandung telah menyajikan realisasi Belanja Hibah yang didukung dengan data penerima hibah yang valid, tidak merealisasikan Belanja Hibah yang tidak didukung rekomendasi dan hanya menyalurkan dana hibah kepada penerima yang tercantum dalam keputusan kepada daerah (perbaikan dari tahun 2012). Namun, Pemerintah Kota Bandung belum (1) Melakukan koreksi pengurangan Piutang Pajak dari kesaahan
5
administrasi atas penerimaan Piutang Pajak yang masih tercatat sebagai piutang dan menelusuri Piutang Pajak; (2) Memperbaiki data dalam Daftar Rincian Piutang Sewa Tanah dan Bangunan; dan (3) Menyajikan nilai Aset Tetap Tanah yang belum dicatat namun telah dikuasai Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bermartabat sebagai bagian dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung seesar Rp9,15 miliar; (4) Melengkapi rincian Aset Tetap dengan informasi lokasi keberadaan Aset Tetap, secara tuntas dan menyeluruh. Peraturan Pemerintah yang mengatur upaya pengendalian intern dalam tubuh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang sampai saat ini memang pengendalian intern pemerintah masih dirasa belum memadai, ditandai dengandata hasil pemeriksaan BPK yang menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar berbasis akrual; 2. Pendapatan jasa giro Kas Daerah Tahun Anggaran 2013 dipotong pajak penghasilan sebesar Rp38.377.280,00; 3. Nilai
Penyertaan
Modal
ke
PD
Pasar
Bermartabat
sebesar
Rp755.994.681.869,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya; 4. Penatausahaan Aset Tetap milik Pemerintah Kota Bandung belum tertib; 5. Pertanggungjawaban Belanja Hibah sebesar Rp27.263.940.700,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp19.951.732.000,00 tidak tertib;
6
6. Penyajian
nilai
realisasi
Retribusi
Pemakaman
sebesar
Rp2.018.730.000,00 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya; 7. Pengguna Aset Milik Pemerintah Kota Bandung tidak membayar retribusi; 8. Pengelolaan atas Pendapatan Retribusi Gelanggang Generasi Muda (GGM) Kota Bandung Tahun 2013 tidak tertib; 9. Pengelolaan atas penerimaan sewa fasilitas (SOR) Persib Kota Bandung Tahun 2013 tidak tertib; 10. Saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp21.458.192.437,00 dan denda sewa tanah atau bangunan sebesar Rp5.008.509.642,00 belum menggambarkan keadaan sebenarnya; 11. Saldo
piutang
pajak
Rp116.439.478.294,84
daerah tidak
per
31
Desember
menggambarkan
nilai
2013 piutang
sebesar yang
sebenarnya; dan 12. Pengelolaan retribusi sewa kios/lahan pada Dinas Perhubungan tidak tertib. Poin-poin diatas menunjukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah belum optimal, maka dari itu pengendalian intern wajib diterapkan bagi setiap organisasi pemerintah. Hasil dari kegiatan pemerintah harus dipertanggungjawabkan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yaitu menghasilkan laporan keuangan yang kemudian dilaporkan kepada masyarakat.
7
Pertanggungjawaban inilah yang menjadi tolak ukur dalam menilai akuntabilitas dan transparansi publik atas pengelolaan keuangan daerah. Pregiwa (2013) merupakan peneliti sebelumnya yang mengemukakan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh sebesar 61,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti lain (Akbar, 2011) menunjukan bahwa; tidak terdapat pengaruh signifikan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan terdapat pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu metode yang digunakan berbeda peneliti menggunakan Metode Deskriptif Explanatory sendangkan Pregiwa dan Akbar menggunakan Metode Deskriptif Verifikatif. Perbedaan lainnya yaitu pada objek dan waktu yang berbeda. Pregiwa (2013) melakukan sampel penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah kota Bandung, Akbar (2014) melakukan penelitian di Kota dan Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dan memperluas penelitian yaitu kompetensi aparatur pemerintah daerah akan dilakukan di 17 dinas kota Bandung, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dilakukan di Inspektorat Kota Bandung Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
8
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat
diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandung? 2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung? 3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui
secara empiris tentang: 1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersama sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
9
1.4
Kegunaan Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah yang mempengaruhi
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah
daerah,
pembelajaran awal dalam melakukan penelitian. Penulis dapat mendalami mata kuliah Akuntansi Sektor Publik serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian sidang akhir pada fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Widyatama. 2. Bagi Pemerintah Kota Bandung Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih memahi pentingnya
kompetensi
aparatur
pemerintah
daerah
dan
sistem
pengendalian intern pemerintah. 3. Bagi Akademisi Untuk menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik. 4. Bagi Peneliti Lain Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan mengenai kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pengdalian intern pemerintah.
10
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas
dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah pada 17 Dinas Kota Bandung, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kota Bandung dengan waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan selesai.
